Kamis, 19 Januari 2017 | 09.19 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Menhub Minta Indonesia Contek Denmark dalam Mengembangkan Sektor Logistik

Menhub Minta Indonesia Contek Denmark dalam Mengembangkan Sektor Logistik

Reporter : Fadilah | Senin, 28 November 2016 - 15:30 WIB

IMG-18722

Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi imbau jajaran sapu bersih pungli. (Kininews/FADILLAH)

Jakarta, kini.co.id – Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi meminta masyarakat Indonesia untuk menyontek Denmark dalam hal memajukan sektor logistik.

Menurutnya Denmark mampu memajukan sektor logistiknya dengan berfokus pada industri transportasinya. Bahkan negara kecil seperti Denmark bisa menjadi pemain dunia di sektor logistik.

Budi menjelaskan, Market Capital perusahaan asal Denmark, Maersk Line per Mei 2016 tercatat US$ 30,7 miliar. Padahal, Denmark merupakan negara yang lautnya tidak begitu luas.

“Kita selalu melihat Maersk Line Denmark selalu menjadi pemain dunia di sektor logistik, Berapa penduduk dan luas wilayah Denmark itu? Mungkin tidak ada 1/10 (dari Indonesia). Bahkan kalau tidak salah penduduk Denmark tidak sampai 20 juta .Dari size negara yang tidak besar bisa menjadi pemain dunia sementara kita (Indonesia) yang besar malah dipermainkan dunia,” ucapnya saat memberikan paparan dalam workshop bertema ‘Perlunya Peradilan Maritim (Maritim Court) sebagai Upaya Penyelesaian Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Kemaritiman Indonesia’, di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin, (28/11/2016).

Namun untuk seperti Denmark, dia menilai perlu adanya peningkatan kualitas hukum di Indonesia. Sebab, human error yang terjadi akibat lemahnya standar keamanan dan pelayanan dalam pelayaran dalam negeri.

Peningkatan kualitas bisa dengan membangun sebuah lembaga yang mengatur permasalahan-permasalahan di laut, misalnya pengadilan maritim.

Saat ini, sistem penegakan hukum di laut Indonesia hanya diatur oleh Mahkamah Pelayaran. Sayangnya, mahkamah tersebut tidak bersifat yudikatif dan hanya memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggaran di bidang pelayaran.

Padahal, masih terdapat celah kerugian yang menimbulkan pembayaran klaim, asuransi, pencemaran lingkungan yang perlu diselesaikan oleh pengadilan maritim.

Dengan adanya lembaga hukum baru seperti pengadilan maritim, dia berharap kerugian yang menimbulkan pembayaran klaim, asuransi dan pencemaran lingkungan dapat diselesaikan oleh pengadilan maritim.

“Kondisinya saat ini Indonesia belum memiliki pengadilan maritim seperti negara yang ada di continental. Jadi, jangan malu-malu kita harus berubah membuat suatu yang lebih dari ini,” tukasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal
Nasional - Kamis, 19 Januari 2017 - 07:48 WIB

Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal

Setelah munculnya gesekan dalam sosial masyarakat, sejumlah pihak menginginkan pembubaran ormas-ormas radikal.Lucunya, ormas radikal selalu dikaitkan dengan ormas Islam sehingga ...
Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim
Hukum - Kamis, 19 Januari 2017 - 02:54 WIB

Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan mantan Walikota Jakarta Pusat Sylviana Murni sebagai saksi dalam kasus ...
Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto
Hukum - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:57 WIB

Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto

Saat menghadiri pembukaan Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Watim-MUI), Mentri Polhukam Wiranto yang mewakili Presdien Jokowi, Rabu (18/1) ...
Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:34 WIB

Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal

Dia meminta pemerintah agar tidak hanya memperhatikan kekerasan fisik yang terjadi di lapangan untuk membubarkan ormas radikal. "Tapi mari juga ...
PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:55 WIB

PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara

Terkait dengan keluhan warga Taman Wisma Asri kepada pihak PLN Rayon Medan Satria, Bekasi Utara soal pembengkakan tarif listrik yang ...
Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:48 WIB

Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal

Anggota Komisi l DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi menyebutkan kerjasama antar TNI dan pemerintah belum maksimal pada beberapa program. Dengan ...