Selasa, 21 Februari 2017 | 21.28 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Menhub Minta Indonesia Contek Denmark dalam Mengembangkan Sektor Logistik

Menhub Minta Indonesia Contek Denmark dalam Mengembangkan Sektor Logistik

Reporter : Fadilah | Senin, 28 November 2016 - 15:30 WIB

IMG-18722

Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi imbau jajaran sapu bersih pungli. (Kininews/FADILLAH)

Jakarta, kini.co.id – Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi meminta masyarakat Indonesia untuk menyontek Denmark dalam hal memajukan sektor logistik.

Menurutnya Denmark mampu memajukan sektor logistiknya dengan berfokus pada industri transportasinya. Bahkan negara kecil seperti Denmark bisa menjadi pemain dunia di sektor logistik.

Budi menjelaskan, Market Capital perusahaan asal Denmark, Maersk Line per Mei 2016 tercatat US$ 30,7 miliar. Padahal, Denmark merupakan negara yang lautnya tidak begitu luas.

“Kita selalu melihat Maersk Line Denmark selalu menjadi pemain dunia di sektor logistik, Berapa penduduk dan luas wilayah Denmark itu? Mungkin tidak ada 1/10 (dari Indonesia). Bahkan kalau tidak salah penduduk Denmark tidak sampai 20 juta .Dari size negara yang tidak besar bisa menjadi pemain dunia sementara kita (Indonesia) yang besar malah dipermainkan dunia,” ucapnya saat memberikan paparan dalam workshop bertema ‘Perlunya Peradilan Maritim (Maritim Court) sebagai Upaya Penyelesaian Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Kemaritiman Indonesia’, di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin, (28/11/2016).

Namun untuk seperti Denmark, dia menilai perlu adanya peningkatan kualitas hukum di Indonesia. Sebab, human error yang terjadi akibat lemahnya standar keamanan dan pelayanan dalam pelayaran dalam negeri.

Peningkatan kualitas bisa dengan membangun sebuah lembaga yang mengatur permasalahan-permasalahan di laut, misalnya pengadilan maritim.

Saat ini, sistem penegakan hukum di laut Indonesia hanya diatur oleh Mahkamah Pelayaran. Sayangnya, mahkamah tersebut tidak bersifat yudikatif dan hanya memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggaran di bidang pelayaran.

Padahal, masih terdapat celah kerugian yang menimbulkan pembayaran klaim, asuransi, pencemaran lingkungan yang perlu diselesaikan oleh pengadilan maritim.

Dengan adanya lembaga hukum baru seperti pengadilan maritim, dia berharap kerugian yang menimbulkan pembayaran klaim, asuransi dan pencemaran lingkungan dapat diselesaikan oleh pengadilan maritim.

“Kondisinya saat ini Indonesia belum memiliki pengadilan maritim seperti negara yang ada di continental. Jadi, jangan malu-malu kita harus berubah membuat suatu yang lebih dari ini,” tukasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
SMK Ananda Bekasi Siap Laksanakan UNBK
Nasional - Selasa, 21 Februari 2017 - 21:27 WIB

SMK Ananda Bekasi Siap Laksanakan UNBK

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ananda yang berada di Jalan Prof. M Yamin, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur. Siap melaksanakan ...
Tandon kota Bekasi belum Berfungsi Optimal
Nasional - Selasa, 21 Februari 2017 - 20:59 WIB

Tandon kota Bekasi belum Berfungsi Optimal

Seluruh proyek kolam retensi atau tandon yang dibangun sejak 2015 hingga 2016 di wilayah Kota Bekasi hingga kini belum berfungsi ...
Nyali Habib Rizieq Dianggap Rontok Terbantahkan !
Peristiwa - Selasa, 21 Februari 2017 - 20:18 WIB

Nyali Habib Rizieq Dianggap Rontok Terbantahkan !

Kehadiran Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab ditengah-tengah massa ratusan ribu aksi 212 jilid II di DPR, ...
Banjir Jakarta, PKS Minta Masyarakat Tidak Menyalahkan Siapapun
Peristiwa - Selasa, 21 Februari 2017 - 19:49 WIB

Banjir Jakarta, PKS Minta Masyarakat Tidak Menyalahkan Siapapun

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengimbau kepada semua lapisan masyarakat untuk tidak menyalahkan siapa pun terhadap bencana ...
Habib Rizieq Ajak Massa Jihad Bela Negara, Bela Islam dan NKRI
Peristiwa - Selasa, 21 Februari 2017 - 19:19 WIB

Habib Rizieq Ajak Massa Jihad Bela Negara, Bela Islam dan NKRI

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab yang hadir disela kerumunan massa memberikan orasinya dihadapan massa Forum Umat ...
Anggota Komisi III: Bohong Kalau Tak Ada Kriminalisasi Ulama
Hukum - Selasa, 21 Februari 2017 - 19:09 WIB

Anggota Komisi III: Bohong Kalau Tak Ada Kriminalisasi Ulama

Desakan agar terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dicopot dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh puluhan ribu massa aksi ...