Senin, 26 Juni 2017 | 17.33 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Menhub Minta Indonesia Contek Denmark dalam Mengembangkan Sektor Logistik

Menhub Minta Indonesia Contek Denmark dalam Mengembangkan Sektor Logistik

Reporter : Fadilah | Senin, 28 November 2016 - 15:30 WIB

IMG-18722

Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi imbau jajaran sapu bersih pungli. (Kininews/FADILLAH)

Jakarta, kini.co.id – Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi meminta masyarakat Indonesia untuk menyontek Denmark dalam hal memajukan sektor logistik.

Menurutnya Denmark mampu memajukan sektor logistiknya dengan berfokus pada industri transportasinya. Bahkan negara kecil seperti Denmark bisa menjadi pemain dunia di sektor logistik.

Budi menjelaskan, Market Capital perusahaan asal Denmark, Maersk Line per Mei 2016 tercatat US$ 30,7 miliar. Padahal, Denmark merupakan negara yang lautnya tidak begitu luas.

“Kita selalu melihat Maersk Line Denmark selalu menjadi pemain dunia di sektor logistik, Berapa penduduk dan luas wilayah Denmark itu? Mungkin tidak ada 1/10 (dari Indonesia). Bahkan kalau tidak salah penduduk Denmark tidak sampai 20 juta .Dari size negara yang tidak besar bisa menjadi pemain dunia sementara kita (Indonesia) yang besar malah dipermainkan dunia,” ucapnya saat memberikan paparan dalam workshop bertema ‘Perlunya Peradilan Maritim (Maritim Court) sebagai Upaya Penyelesaian Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Kemaritiman Indonesia’, di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin, (28/11/2016).

Namun untuk seperti Denmark, dia menilai perlu adanya peningkatan kualitas hukum di Indonesia. Sebab, human error yang terjadi akibat lemahnya standar keamanan dan pelayanan dalam pelayaran dalam negeri.

Peningkatan kualitas bisa dengan membangun sebuah lembaga yang mengatur permasalahan-permasalahan di laut, misalnya pengadilan maritim.

Saat ini, sistem penegakan hukum di laut Indonesia hanya diatur oleh Mahkamah Pelayaran. Sayangnya, mahkamah tersebut tidak bersifat yudikatif dan hanya memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggaran di bidang pelayaran.

Padahal, masih terdapat celah kerugian yang menimbulkan pembayaran klaim, asuransi, pencemaran lingkungan yang perlu diselesaikan oleh pengadilan maritim.

Dengan adanya lembaga hukum baru seperti pengadilan maritim, dia berharap kerugian yang menimbulkan pembayaran klaim, asuransi dan pencemaran lingkungan dapat diselesaikan oleh pengadilan maritim.

“Kondisinya saat ini Indonesia belum memiliki pengadilan maritim seperti negara yang ada di continental. Jadi, jangan malu-malu kita harus berubah membuat suatu yang lebih dari ini,” tukasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Penyerangan Mapolda Sumut, IPW  Imbau Polri Lebih Siaga
Peristiwa - Senin, 26 Juni 2017 - 17:00 WIB

Penyerangan Mapolda Sumut, IPW Imbau Polri Lebih Siaga

Jajaran Polri diminta agar lebih bersiaga menyusul serangan yang dilakukan oleh dua orang yang diduga pendukung Islamic State di ...
Puncak Arus Balik Lebaran Diprediksi 30 Juni
Peristiwa - Senin, 26 Juni 2017 - 14:25 WIB

Puncak Arus Balik Lebaran Diprediksi 30 Juni

PT Jasa Marga memprediksi puncak arus balik Lebaran 1438 Hijriah di gerbang tol (GT) Cikarang Utama terjadi pada H+4 atau ...
Hari Kedua Lebaran, Jumlah Kendaraan Melintas Tol Cipali Naik 20 Persen
Peristiwa - Senin, 26 Juni 2017 - 12:47 WIB

Hari Kedua Lebaran, Jumlah Kendaraan Melintas Tol Cipali Naik 20 Persen

Jumlah kendaraaan yang melintasi Tol Cikopo-Palimanan di Gerbang Tol Palimanan Utama hingga Senin (26/6) pagi mengalami kenaikan 20,5%. Kendaraan mudik ...
Lima Orang Terkait Penyerangan Mapolda Sumut Diringkus
Peristiwa - Senin, 26 Juni 2017 - 10:13 WIB

Lima Orang Terkait Penyerangan Mapolda Sumut Diringkus

Polisi menangkap lima orang yang diduga terkait penyerangan pos jaga Mapolda Sumut yang terjadi pada Minggu (25/6). Dari kelima pelaku, ...
Pemerintah Dukung Polri Tindak Pelaku Penyerangan di Sumut
Peristiwa - Minggu, 25 Juni 2017 - 23:02 WIB

Pemerintah Dukung Polri Tindak Pelaku Penyerangan di Sumut

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemerintah mendukung aparat kepolisian untuk menindak pelaku penyerangan di Mapolda Sumatera Utara, Minggu (25/6) dini ...
GNPF-MUI Berharap Hubungan Dengan Pemerintah Cair Pasca Lebaran
Peristiwa - Minggu, 25 Juni 2017 - 22:46 WIB

GNPF-MUI Berharap Hubungan Dengan Pemerintah Cair Pasca Lebaran

Pengurus GNPF-MUI berharap agar hubungannya dengan pemerintah dapat mencair usai Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah."Kami diterima Presiden dalam rangka ...