Kamis, 26 April 2018 | 14.21 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Menhub Minta Indonesia Contek Denmark dalam Mengembangkan Sektor Logistik

Menhub Minta Indonesia Contek Denmark dalam Mengembangkan Sektor Logistik

Reporter : Fadilah | Senin, 28 November 2016 - 15:30 WIB

IMG-18722

Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi imbau jajaran sapu bersih pungli. (Kininews/FADILLAH)

Jakarta, kini.co.id – Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi meminta masyarakat Indonesia untuk menyontek Denmark dalam hal memajukan sektor logistik.

Menurutnya Denmark mampu memajukan sektor logistiknya dengan berfokus pada industri transportasinya. Bahkan negara kecil seperti Denmark bisa menjadi pemain dunia di sektor logistik.

Budi menjelaskan, Market Capital perusahaan asal Denmark, Maersk Line per Mei 2016 tercatat US$ 30,7 miliar. Padahal, Denmark merupakan negara yang lautnya tidak begitu luas.

“Kita selalu melihat Maersk Line Denmark selalu menjadi pemain dunia di sektor logistik, Berapa penduduk dan luas wilayah Denmark itu? Mungkin tidak ada 1/10 (dari Indonesia). Bahkan kalau tidak salah penduduk Denmark tidak sampai 20 juta .Dari size negara yang tidak besar bisa menjadi pemain dunia sementara kita (Indonesia) yang besar malah dipermainkan dunia,” ucapnya saat memberikan paparan dalam workshop bertema ‘Perlunya Peradilan Maritim (Maritim Court) sebagai Upaya Penyelesaian Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Kemaritiman Indonesia’, di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin, (28/11/2016).

Namun untuk seperti Denmark, dia menilai perlu adanya peningkatan kualitas hukum di Indonesia. Sebab, human error yang terjadi akibat lemahnya standar keamanan dan pelayanan dalam pelayaran dalam negeri.

Peningkatan kualitas bisa dengan membangun sebuah lembaga yang mengatur permasalahan-permasalahan di laut, misalnya pengadilan maritim.

Saat ini, sistem penegakan hukum di laut Indonesia hanya diatur oleh Mahkamah Pelayaran. Sayangnya, mahkamah tersebut tidak bersifat yudikatif dan hanya memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggaran di bidang pelayaran.

Padahal, masih terdapat celah kerugian yang menimbulkan pembayaran klaim, asuransi, pencemaran lingkungan yang perlu diselesaikan oleh pengadilan maritim.

Dengan adanya lembaga hukum baru seperti pengadilan maritim, dia berharap kerugian yang menimbulkan pembayaran klaim, asuransi dan pencemaran lingkungan dapat diselesaikan oleh pengadilan maritim.

“Kondisinya saat ini Indonesia belum memiliki pengadilan maritim seperti negara yang ada di continental. Jadi, jangan malu-malu kita harus berubah membuat suatu yang lebih dari ini,” tukasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...