Selasa, 17 Oktober 2017 | 14.38 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Menhub Minta Indonesia Contek Denmark dalam Mengembangkan Sektor Logistik

Menhub Minta Indonesia Contek Denmark dalam Mengembangkan Sektor Logistik

Reporter : Fadilah | Senin, 28 November 2016 - 15:30 WIB

IMG-18722

Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi imbau jajaran sapu bersih pungli. (Kininews/FADILLAH)

Jakarta, kini.co.id – Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi meminta masyarakat Indonesia untuk menyontek Denmark dalam hal memajukan sektor logistik.

Menurutnya Denmark mampu memajukan sektor logistiknya dengan berfokus pada industri transportasinya. Bahkan negara kecil seperti Denmark bisa menjadi pemain dunia di sektor logistik.

Budi menjelaskan, Market Capital perusahaan asal Denmark, Maersk Line per Mei 2016 tercatat US$ 30,7 miliar. Padahal, Denmark merupakan negara yang lautnya tidak begitu luas.

“Kita selalu melihat Maersk Line Denmark selalu menjadi pemain dunia di sektor logistik, Berapa penduduk dan luas wilayah Denmark itu? Mungkin tidak ada 1/10 (dari Indonesia). Bahkan kalau tidak salah penduduk Denmark tidak sampai 20 juta .Dari size negara yang tidak besar bisa menjadi pemain dunia sementara kita (Indonesia) yang besar malah dipermainkan dunia,” ucapnya saat memberikan paparan dalam workshop bertema ‘Perlunya Peradilan Maritim (Maritim Court) sebagai Upaya Penyelesaian Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Kemaritiman Indonesia’, di Kementerian Perhubungan, Jakarta Pusat, Senin, (28/11/2016).

Namun untuk seperti Denmark, dia menilai perlu adanya peningkatan kualitas hukum di Indonesia. Sebab, human error yang terjadi akibat lemahnya standar keamanan dan pelayanan dalam pelayaran dalam negeri.

Peningkatan kualitas bisa dengan membangun sebuah lembaga yang mengatur permasalahan-permasalahan di laut, misalnya pengadilan maritim.

Saat ini, sistem penegakan hukum di laut Indonesia hanya diatur oleh Mahkamah Pelayaran. Sayangnya, mahkamah tersebut tidak bersifat yudikatif dan hanya memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggaran di bidang pelayaran.

Padahal, masih terdapat celah kerugian yang menimbulkan pembayaran klaim, asuransi, pencemaran lingkungan yang perlu diselesaikan oleh pengadilan maritim.

Dengan adanya lembaga hukum baru seperti pengadilan maritim, dia berharap kerugian yang menimbulkan pembayaran klaim, asuransi dan pencemaran lingkungan dapat diselesaikan oleh pengadilan maritim.

“Kondisinya saat ini Indonesia belum memiliki pengadilan maritim seperti negara yang ada di continental. Jadi, jangan malu-malu kita harus berubah membuat suatu yang lebih dari ini,” tukasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Kejagung Tolak Gabung ke Densus Tipikor
Hukum - Selasa, 17 Oktober 2017 - 14:00 WIB

Kejagung Tolak Gabung ke Densus Tipikor

Memberantas korupsi, Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak bergabung dengan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) bentukan Polri.Meski dengan tujuan sama, ...
Komisi III: Densus Tipikor Akan Pertaruhkan Nama Baik Polri
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 13:35 WIB

Komisi III: Densus Tipikor Akan Pertaruhkan Nama Baik Polri

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai, pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) akan menjadi pertaruhan nama baik ...
Bertemu Fujitrans, Menperin Bahas Kawasan Industri Maritim
Ekonomi - Selasa, 17 Oktober 2017 - 12:30 WIB

Bertemu Fujitrans, Menperin Bahas Kawasan Industri Maritim

Hari pertama kunjungan kerja di Jepang, Senin (16/10) malam, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bersama rombongan melakukan pertemuan dengan President Fujitrans Corporation ...
Kasus Suap Dirjen Hubla, Menhub Budi Karya Penuhi Panggilan KPK
Hukum - Selasa, 17 Oktober 2017 - 10:45 WIB

Kasus Suap Dirjen Hubla, Menhub Budi Karya Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil terkait kasus suap Dirjen Hubla, Menteri Perhubungan Budi Karya datang ke gedung KPK, Selasa (17/10/2017).Berbaju batik cokelat, Budi tiba ...
Fadli Zon: Anies- Sandi lebih butuh kritikan daripada pujian
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 06:26 WIB

Fadli Zon: Anies- Sandi lebih butuh kritikan daripada pujian

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengatakan, setelah dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandi Uno, ...
Resmi ditutup, KPU terima 27 parpol yang daftar peserta Pemilu 2019
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 06:23 WIB

Resmi ditutup, KPU terima 27 parpol yang daftar peserta Pemilu 2019

Batas akhir pendaftaran peserta Pemilu 2019 yang dibuka sejak Selasa (3/10) lalu hingga Senin (16/10) resmi ditutup pukul 24.00 WIB.Komisi ...