Selasa, 24 April 2018 | 14.08 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Halaqoh Ulama Rakyat, Muhaimin: Rakyat yang Salah atau Konstitusinya

Halaqoh Ulama Rakyat, Muhaimin: Rakyat yang Salah atau Konstitusinya

Senin, 28 November 2016 - 18:14 WIB

IMG-18730

Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar (KiniNews/Wahyu)

Jakarta, kini.co.id – Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan tujuan dari digelarnya Halaqah Ulama Rakyat dengan mengangkat tema Tabayyun Konstitusi merupakan bagian dari upaya untuk mengevaluasi perjalanan negara ini.

Dijelaskannya, evaluasi terkait rakyat yang salah seperti terindikasi permainan uang dalam banyak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sehingga memunculkan program-program bukan pro-rakyat tetapi bahkan memicu kemunculan perilaku-perilaku korupsi.

Sedangkan evaluasi atas kesalahan konstitusi maka solusinya adalah meluruskan kembali konstitusi yang sesuai kebutuhan negara bangsa, seperti yang telah dirumuskan para founding father yang tertuang dalam Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Jika rakyat yang salah, maka rakyat harus di didik agar tidak mudah memperjualbelikan hak politik di pemilu. Tapi, jika konstitusi yang salah, konstitusinya harus diubah, “ kata Muhaimin di Hotel Best Western, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (28/11).

Muhaimin berharap kegiatan Halaqah Ulama Rakyat yang berlansgung Senin (28/11) sampai besok mampu melahirkan rekomendasi.

Ditambahkan Cak Imin panggilan Muhaimim, dalam Halaqoh Ulama Rakyat yang menghadirkan 250 ulama berbagai disiplin Ilmu ini akan membahas lima agenda, yakni pertama menimbang kembali relevansi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN); kedua, pandangan ulama terhadap RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Ketiga, mengkaji RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol), RUU Narkotika & Psikotropika dalam Perspektif Al-Mafsadah al-Ammah; keempat RUU Perubahan tentang Pemberantasan Tindal Pidana Terorisme dalam Perspektif Ancaman NKRI; dan terakhir, membahas urgensi RUU Pendidikan Madrasah & Pondok Pesantren.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...