Senin, 23 Oktober 2017 | 22.20 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Halaqoh Ulama Rakyat, Muhaimin: Rakyat yang Salah atau Konstitusinya

Halaqoh Ulama Rakyat, Muhaimin: Rakyat yang Salah atau Konstitusinya

Senin, 28 November 2016 - 18:14 WIB

IMG-18730

Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar (KiniNews/Wahyu)

Jakarta, kini.co.id – Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan tujuan dari digelarnya Halaqah Ulama Rakyat dengan mengangkat tema Tabayyun Konstitusi merupakan bagian dari upaya untuk mengevaluasi perjalanan negara ini.

Dijelaskannya, evaluasi terkait rakyat yang salah seperti terindikasi permainan uang dalam banyak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sehingga memunculkan program-program bukan pro-rakyat tetapi bahkan memicu kemunculan perilaku-perilaku korupsi.

Sedangkan evaluasi atas kesalahan konstitusi maka solusinya adalah meluruskan kembali konstitusi yang sesuai kebutuhan negara bangsa, seperti yang telah dirumuskan para founding father yang tertuang dalam Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Jika rakyat yang salah, maka rakyat harus di didik agar tidak mudah memperjualbelikan hak politik di pemilu. Tapi, jika konstitusi yang salah, konstitusinya harus diubah, “ kata Muhaimin di Hotel Best Western, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (28/11).

Muhaimin berharap kegiatan Halaqah Ulama Rakyat yang berlansgung Senin (28/11) sampai besok mampu melahirkan rekomendasi.

Ditambahkan Cak Imin panggilan Muhaimim, dalam Halaqoh Ulama Rakyat yang menghadirkan 250 ulama berbagai disiplin Ilmu ini akan membahas lima agenda, yakni pertama menimbang kembali relevansi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN); kedua, pandangan ulama terhadap RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Ketiga, mengkaji RUU Larangan Minuman Beralkohol (Minol), RUU Narkotika & Psikotropika dalam Perspektif Al-Mafsadah al-Ammah; keempat RUU Perubahan tentang Pemberantasan Tindal Pidana Terorisme dalam Perspektif Ancaman NKRI; dan terakhir, membahas urgensi RUU Pendidikan Madrasah & Pondok Pesantren.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Hormati Bawas MA Soal Akan Periksa Hakim yang menangkan Novanto
Hukum - Senin, 23 Oktober 2017 - 19:46 WIB

KPK Hormati Bawas MA Soal Akan Periksa Hakim yang menangkan Novanto

Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) akan segera memeriksa hakim yang menangani praperadilan Ketua DPR Setya Novanto, Cepi Iskandar.Juru Bicara ...
Ini alasan Fraksi Nasdem setuju Perppu Ormas jadi UU
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 18:05 WIB

Ini alasan Fraksi Nasdem setuju Perppu Ormas jadi UU

Fraksi Partai NasDem menyatakan setuju Perppu Ormas disahkan menjadi undang-undang.

“RUU penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang ...
Fraksi PAN komitmen tetap tolak Perppu ormas
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 16:59 WIB

Fraksi PAN komitmen tetap tolak Perppu ormas

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan sampai saat ini tidak ada kondisi apapun yang mengatakan kebutuhan mendesak terbantah dengan UU ...
Tujuh fraksi mendukung, tiga menolak Perppu ormas
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 16:46 WIB

Tujuh fraksi mendukung, tiga menolak Perppu ormas

Sebanyak tujuh fraksi atau mayoritas yang ada di Komisi II DPR menyepakati peraturan pemerintan pengganti undang-undang (Perppu) tentang organisasi kemasyarakatan ...
Mantan Dirut PNRI Nangis di Sidang Andi Narogong
Hukum - Senin, 23 Oktober 2017 - 15:50 WIB

Mantan Dirut PNRI Nangis di Sidang Andi Narogong

Mantan Direktur Utama PNRI, Isnu Edhi Wijaya menangis di sidang lanjutan perkara e-KTP (Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik).Awalnya, Ia mengaku ...
Luhut: Kereta cepat Jakarta – Bandung akan tembus langsung Bandara Kertajati
Ekonomi - Senin, 23 Oktober 2017 - 15:24 WIB

Luhut: Kereta cepat Jakarta – Bandung akan tembus langsung Bandara Kertajati

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dimungkinan terkoneksi langsung ke Bandara Antarbangsa Kertajati, di Majalengka, ...