Jumat, 18 Agustus 2017 | 21.22 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Kata Kemkominfo Soal UU ITE, Pelaku Tak Langsung Ditahan

Kata Kemkominfo Soal UU ITE, Pelaku Tak Langsung Ditahan

Selasa, 29 November 2016 - 10:10 WIB

IMG-18738

UU ITE. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dianggap lebih berkeadilan dari sebelumnya.

Pasalnya dalam beberapa item di dalamnya diatur hukuman bagi pelaku dan aturan tersebut tak lantas membuat terduga pelaku terpojok.

Dalam UU ini, dalam UU tersebut menghindarkan penahanan serta merta dengan mengurangi ancaman hukuman bagi pelanggaran UU ITE menjadi tidak lebih dari empat tahun.

“Pasal 27 terkait penghinaan atau pencemaran nama baik yang semula diancam hukuman paling lama enam tahun menjadi empat tahun,” kata Dirjen Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Samuel Abrijani Pangerapan, Selasa (29/11/2016).

Demikian juga dengan pasal 29 terkait dengan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari semula 12 tahun menjadi empat tahun.

“Dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun tersebut, sesuai dengan aturan yang berlaku, maka aparat kepolisian tidak bisa langsung melakukan penahanan,” katanya.

Samuel mengatakan pppenangkapan hanya dapat dilakukan bila terbukti bersalah, sehingga lebih adil.

“Selama ini kan timpang posisinya antara pelapor dan terlapor. Dulu saya laporkan anda, saya ingin polisi tangkap anda, sekarang tidak boleh. Polisi tidak bisa menangkap sampai anda dibuktikan oleh pengadilan bersalah,” kata dia.

Samuel menambahkan, dalam perubahan UU ITE tersebut juga diatur hak untuk dilupakan (Right To Be Forgotten).

Yaitu hak warga untuk menghapus memori data yang ada di internet atas putusan pengadilan.

“Ini merupakan hal baru yang kini juga tengah berkembang di dunia. Hal ini memberikan prinsip keadilan bagi masyarakat,” katanya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Guyuran Bansos Pemerintahan Jokowi-JK di 2018
Politik - Jumat, 18 Agustus 2017 - 20:50 WIB

Guyuran Bansos Pemerintahan Jokowi-JK di 2018

Satu tahun menjelang Pemilihan Umum 2019, anggaran bantuan sosial pemerintahan Jokowi-JK melonjak ditahun 2018 naik dan jor-joran. Tak hanya dari ...
Isak Tangis Korban First Travel Adukan Nasibnya di DPR
Hukum - Jumat, 18 Agustus 2017 - 20:13 WIB

Isak Tangis Korban First Travel Adukan Nasibnya di DPR

Ratusan korban biro perjalanan umrah First Travel mengadukan nasibnya ke DPR dan diterima Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kompleks ...
Kegagalan Penerimaan Pajak dan Serapannya
Ekonomi - Jumat, 18 Agustus 2017 - 18:58 WIB

Kegagalan Penerimaan Pajak dan Serapannya

Kebijakan fiskal Indonesia yang ingin membangun ekonomi tumbuh berkeadilan, namun hal tersebut tanpa dibarengi dengan kemampuan peneriman pajak yang dapat ...
Terkait Bom Thamrin, Terpidana Teroris Aman Abdurrahman Kembali Diperiksa
Peristiwa - Jumat, 18 Agustus 2017 - 18:05 WIB

Terkait Bom Thamrin, Terpidana Teroris Aman Abdurrahman Kembali Diperiksa

Terpidana kasus terorisme pelatihan militer Pegunungan Jalin Jantho, Aceh, Oman Rachman alias Abu Sulaiman Aman Abdurrahman kembali menjalani pemeriksaan di ...
Wapres Jusuf Kalla: SBY Menenangkan Situasi Politik
Politik - Jumat, 18 Agustus 2017 - 15:49 WIB

Wapres Jusuf Kalla: SBY Menenangkan Situasi Politik

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kedatangan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke peringatan HUT RI di Istana Kepresidenan memberikan ...
Jusuf Kalla : UUD Boleh Berubah, Asal…
Politik - Jumat, 18 Agustus 2017 - 15:16 WIB

Jusuf Kalla : UUD Boleh Berubah, Asal…

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajak bangsa Indonesia menjadikan momen peringatan Hari Konstitusi untuk senantiasa mengingat dan meneruskan visi para pendiri ...