Rabu, 18 Januari 2017 | 00.08 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Kata Kemkominfo Soal UU ITE, Pelaku Tak Langsung Ditahan

Kata Kemkominfo Soal UU ITE, Pelaku Tak Langsung Ditahan

Selasa, 29 November 2016 - 10:10 WIB

IMG-18738

UU ITE. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dianggap lebih berkeadilan dari sebelumnya.

Pasalnya dalam beberapa item di dalamnya diatur hukuman bagi pelaku dan aturan tersebut tak lantas membuat terduga pelaku terpojok.

Dalam UU ini, dalam UU tersebut menghindarkan penahanan serta merta dengan mengurangi ancaman hukuman bagi pelanggaran UU ITE menjadi tidak lebih dari empat tahun.

“Pasal 27 terkait penghinaan atau pencemaran nama baik yang semula diancam hukuman paling lama enam tahun menjadi empat tahun,” kata Dirjen Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Samuel Abrijani Pangerapan, Selasa (29/11/2016).

Demikian juga dengan pasal 29 terkait dengan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari semula 12 tahun menjadi empat tahun.

“Dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun tersebut, sesuai dengan aturan yang berlaku, maka aparat kepolisian tidak bisa langsung melakukan penahanan,” katanya.

Samuel mengatakan pppenangkapan hanya dapat dilakukan bila terbukti bersalah, sehingga lebih adil.

“Selama ini kan timpang posisinya antara pelapor dan terlapor. Dulu saya laporkan anda, saya ingin polisi tangkap anda, sekarang tidak boleh. Polisi tidak bisa menangkap sampai anda dibuktikan oleh pengadilan bersalah,” kata dia.

Samuel menambahkan, dalam perubahan UU ITE tersebut juga diatur hak untuk dilupakan (Right To Be Forgotten).

Yaitu hak warga untuk menghapus memori data yang ada di internet atas putusan pengadilan.

“Ini merupakan hal baru yang kini juga tengah berkembang di dunia. Hal ini memberikan prinsip keadilan bagi masyarakat,” katanya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Tak Hanya Sebagai Pembina GMBI, Kapolda Jabar Mengaku membina 35 Orgnisasi
Hukum - Selasa, 17 Januari 2017 - 23:40 WIB

Tak Hanya Sebagai Pembina GMBI, Kapolda Jabar Mengaku membina 35 Orgnisasi

Kapolda Jabar, Irjen Anton Charliyan secara gentle mengakui dirinya memang sebagai pembina ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Tak hanya ...
PLN Diduga Lakukan Pemerasan kepada Warga Bekasi Utara
Nasional - Selasa, 17 Januari 2017 - 22:17 WIB

PLN Diduga Lakukan Pemerasan kepada Warga Bekasi Utara

Achmad Sugandi (53) warga perumahan Taman Wisma Asri RT 006 RW 014, Kelurahan Teluk pucung, Kecamatan Bekasi Utara, mengaku ...
Anggaran Besar jadi Alat Kampanye Walikota Bekasi
Nasional - Selasa, 17 Januari 2017 - 22:13 WIB

Anggaran Besar jadi Alat Kampanye Walikota Bekasi

Praktisi Politik dan Pemilhan kepala daerah, Jiwang Jiputro, menduga program kartu sakti berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diluncurkan oleh ...
Komisi III Akan Panggil Kapolri Terkait Aduan FPI
Peristiwa - Selasa, 17 Januari 2017 - 21:43 WIB

Komisi III Akan Panggil Kapolri Terkait Aduan FPI

Komisi III DPR berjanji akan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan pimpinan Front Pembela Islam terkait dugaan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan Kapolda ...
Habib Rizieq Beberkan Insiden Bandung kepada Komisi III
Peristiwa - Selasa, 17 Januari 2017 - 21:21 WIB

Habib Rizieq Beberkan Insiden Bandung kepada Komisi III

Pimpinan GNPF-MUI dan FPI mengadukan beberapa persoalan kepada Komisi III DPR yang akhir-akhir mencuat, salah satunya terkait insiden penyerangan yang ...
Gempa 5,6 SR di Sabang tak Berpotensi Tsunami
Nasional - Selasa, 17 Januari 2017 - 20:56 WIB

Gempa 5,6 SR di Sabang tak Berpotensi Tsunami

Laman www.bmkg.go.id menyebutkan gempa bumi mengguncang Aceh dan Sabang. Goncangan sekuat 5,6 SR itu tak berpotensi tsunami. Bunyi dalam pernyataan ...