Senin, 21 Agustus 2017 | 15.29 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Swasta Boleh Jual Listrik ke 2.500 Desa di Indonesia, Ini Skema Tarif-nya

Swasta Boleh Jual Listrik ke 2.500 Desa di Indonesia, Ini Skema Tarif-nya

Reporter : Fadilah | Rabu, 30 November 2016 - 11:41 WIB

IMG-18760

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen Listrik) Jarman. (KiniNews/Fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Pemerintah akan mengizinkan perusahaan milik swasta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk membangun pembangkit dan menjual langsung listriknya kepada konsumen.

Kementerian ESDM saat ini sedang mempersiapkan regulasi baru agar perusahaan swasta dan badan usaha milik daerah (BUMD) bisa membangun pembangkit listrik, jaringannya, dan menjual langsung listrik kepada masyarakat di desa-desa terpencil, persis seperti PLN.

Dengan begitu, 2.500 desa tak berlistrik yang selama ini belum tersentuh PLN bisa diterangi oleh swasta dan BUMD. Target rasio elektrifikasi sebesar 97% pada 2019 juga bisa dikejar.

“(Aturannya) sekarang lagi di Kementerian Hukum dan HAM untuk diundang-undang,” tutur Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen Listrik) Jarman, usai acara penandatanganan MoU ‘Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Bidang Ketenagalistrikan untuk Balai Latihan Kerja’, di Kantor Ditjen Listrik, Jakarta Selatan, Rabu, (30/11/2016).

Meski diserahkan pada perusahaan swasta atau BUMD, tarif listriknya tetap diatur oleh pemerintah. Tujuannya agar swasta tidak membebankan tarif terlalu tinggi kepada masyarakat.

Jadi lanjut Jarman, masyarakat miskin yang menjadi pelanggan listrik perusahaan swasta atau BUMD tetap mendapatkan subsidi dari pemerintah. Subsidi tersebut nantinya bisa disalurkan kepada masyarakat melalui badan usaha swasta atau BUMD.

“Yang disubsidi kan nanti masyarakatnya bukan perusahaan ya. Jadi (subsidinya langsung) ya model PLN. Jadi kan PLB itu yang disubsidi masyarakat, uma lewat PLN. Yang ini juga sama, yang disubsidi masyarakat melalui BUMD atau swasta,” terang Jarman.

Jarman menambahkan ada tiga skema tarif yang diusulkan. Skema pertama konsumennya secara langsung meminta subsidi kepada pemerintah. Terkait hal tersebut harus terlebih dahulu dibicarakan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Skema yang kedua adalah pakai tarif nasional. Nah itu proses seperti biasa, seperti proses Pelalawan itu pakai tarif nasional,” ujarnya.

“Skema ketiga tidak pakai subsidi tapi tarifnya diatas nasional, bisa saja ada kesepakatan konsumen seperti di kawasan industri nanti di endorse Gubernur,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
BURT : Gedung Baru DPR Sudah Lama Diusulkan
Politik - Senin, 21 Agustus 2017 - 14:41 WIB

BURT : Gedung Baru DPR Sudah Lama Diusulkan

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Irma Suryani Chaniago mengungkapkan, wacana pembangunan gedung baru DPR bukanlah wacana yang datang ...
Di BAP, Elza Syarief Sebut Setnov Ikut Menekan S Haryani
Hukum - Senin, 21 Agustus 2017 - 14:38 WIB

Di BAP, Elza Syarief Sebut Setnov Ikut Menekan S Haryani

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Elza Syarief di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ...
Elza Syarief Mengaku Tak Pernah Ajarkan Miryam Haryani Cabut BAP
Hukum - Senin, 21 Agustus 2017 - 14:30 WIB

Elza Syarief Mengaku Tak Pernah Ajarkan Miryam Haryani Cabut BAP

Pengacara Elza Syarief mengaku tidak pernah mengajarkan untuk mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada Miryam S Haryani. Miryam merupakan terdakwa ...
JK Minta Diaspora Tak Tiru Johannes Marliem
Politik - Senin, 21 Agustus 2017 - 13:37 WIB

JK Minta Diaspora Tak Tiru Johannes Marliem

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar para Diaspora Indonesia di seluruh dunia untuk tidak mencontoh tindakan Johannes Marliem yang merugikan ...
Soal Penyidik Bertemu Komisi III DPR, Masinton Nilai KPK Lamban
Politik - Senin, 21 Agustus 2017 - 12:55 WIB

Soal Penyidik Bertemu Komisi III DPR, Masinton Nilai KPK Lamban

Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Masinton Pasaribu mempertanyakan reaksi lambat KPK soal informasi adanya penyidik ...
Pansus Angket KPK Akan Sampaikan Empat Temuan
Politik - Senin, 21 Agustus 2017 - 12:48 WIB

Pansus Angket KPK Akan Sampaikan Empat Temuan

Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyampaikan laporan kinerja, Senin (21/8/2017) sekitar Pukul 14.00 WIB.Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu ...