Kamis, 19 Januari 2017 | 09.19 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Swasta Boleh Jual Listrik ke 2.500 Desa di Indonesia, Ini Skema Tarif-nya

Swasta Boleh Jual Listrik ke 2.500 Desa di Indonesia, Ini Skema Tarif-nya

Reporter : Fadilah | Rabu, 30 November 2016 - 11:41 WIB

IMG-18760

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen Listrik) Jarman. (KiniNews/Fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Pemerintah akan mengizinkan perusahaan milik swasta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk membangun pembangkit dan menjual langsung listriknya kepada konsumen.

Kementerian ESDM saat ini sedang mempersiapkan regulasi baru agar perusahaan swasta dan badan usaha milik daerah (BUMD) bisa membangun pembangkit listrik, jaringannya, dan menjual langsung listrik kepada masyarakat di desa-desa terpencil, persis seperti PLN.

Dengan begitu, 2.500 desa tak berlistrik yang selama ini belum tersentuh PLN bisa diterangi oleh swasta dan BUMD. Target rasio elektrifikasi sebesar 97% pada 2019 juga bisa dikejar.

“(Aturannya) sekarang lagi di Kementerian Hukum dan HAM untuk diundang-undang,” tutur Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen Listrik) Jarman, usai acara penandatanganan MoU ‘Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Bidang Ketenagalistrikan untuk Balai Latihan Kerja’, di Kantor Ditjen Listrik, Jakarta Selatan, Rabu, (30/11/2016).

Meski diserahkan pada perusahaan swasta atau BUMD, tarif listriknya tetap diatur oleh pemerintah. Tujuannya agar swasta tidak membebankan tarif terlalu tinggi kepada masyarakat.

Jadi lanjut Jarman, masyarakat miskin yang menjadi pelanggan listrik perusahaan swasta atau BUMD tetap mendapatkan subsidi dari pemerintah. Subsidi tersebut nantinya bisa disalurkan kepada masyarakat melalui badan usaha swasta atau BUMD.

“Yang disubsidi kan nanti masyarakatnya bukan perusahaan ya. Jadi (subsidinya langsung) ya model PLN. Jadi kan PLB itu yang disubsidi masyarakat, uma lewat PLN. Yang ini juga sama, yang disubsidi masyarakat melalui BUMD atau swasta,” terang Jarman.

Jarman menambahkan ada tiga skema tarif yang diusulkan. Skema pertama konsumennya secara langsung meminta subsidi kepada pemerintah. Terkait hal tersebut harus terlebih dahulu dibicarakan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Skema yang kedua adalah pakai tarif nasional. Nah itu proses seperti biasa, seperti proses Pelalawan itu pakai tarif nasional,” ujarnya.

“Skema ketiga tidak pakai subsidi tapi tarifnya diatas nasional, bisa saja ada kesepakatan konsumen seperti di kawasan industri nanti di endorse Gubernur,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal
Nasional - Kamis, 19 Januari 2017 - 07:48 WIB

Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal

Setelah munculnya gesekan dalam sosial masyarakat, sejumlah pihak menginginkan pembubaran ormas-ormas radikal.Lucunya, ormas radikal selalu dikaitkan dengan ormas Islam sehingga ...
Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim
Hukum - Kamis, 19 Januari 2017 - 02:54 WIB

Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan mantan Walikota Jakarta Pusat Sylviana Murni sebagai saksi dalam kasus ...
Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto
Hukum - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:57 WIB

Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto

Saat menghadiri pembukaan Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Watim-MUI), Mentri Polhukam Wiranto yang mewakili Presdien Jokowi, Rabu (18/1) ...
Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:34 WIB

Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal

Dia meminta pemerintah agar tidak hanya memperhatikan kekerasan fisik yang terjadi di lapangan untuk membubarkan ormas radikal. "Tapi mari juga ...
PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:55 WIB

PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara

Terkait dengan keluhan warga Taman Wisma Asri kepada pihak PLN Rayon Medan Satria, Bekasi Utara soal pembengkakan tarif listrik yang ...
Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:48 WIB

Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal

Anggota Komisi l DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi menyebutkan kerjasama antar TNI dan pemerintah belum maksimal pada beberapa program. Dengan ...