Selasa, 20 Februari 2018 | 10.27 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Swasta Boleh Jual Listrik ke 2.500 Desa di Indonesia, Ini Skema Tarif-nya

Swasta Boleh Jual Listrik ke 2.500 Desa di Indonesia, Ini Skema Tarif-nya

Reporter : Fadilah | Rabu, 30 November 2016 - 11:41 WIB

IMG-18760

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen Listrik) Jarman. (KiniNews/Fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Pemerintah akan mengizinkan perusahaan milik swasta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk membangun pembangkit dan menjual langsung listriknya kepada konsumen.

Kementerian ESDM saat ini sedang mempersiapkan regulasi baru agar perusahaan swasta dan badan usaha milik daerah (BUMD) bisa membangun pembangkit listrik, jaringannya, dan menjual langsung listrik kepada masyarakat di desa-desa terpencil, persis seperti PLN.

Dengan begitu, 2.500 desa tak berlistrik yang selama ini belum tersentuh PLN bisa diterangi oleh swasta dan BUMD. Target rasio elektrifikasi sebesar 97% pada 2019 juga bisa dikejar.

“(Aturannya) sekarang lagi di Kementerian Hukum dan HAM untuk diundang-undang,” tutur Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen Listrik) Jarman, usai acara penandatanganan MoU ‘Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Bidang Ketenagalistrikan untuk Balai Latihan Kerja’, di Kantor Ditjen Listrik, Jakarta Selatan, Rabu, (30/11/2016).

Meski diserahkan pada perusahaan swasta atau BUMD, tarif listriknya tetap diatur oleh pemerintah. Tujuannya agar swasta tidak membebankan tarif terlalu tinggi kepada masyarakat.

Jadi lanjut Jarman, masyarakat miskin yang menjadi pelanggan listrik perusahaan swasta atau BUMD tetap mendapatkan subsidi dari pemerintah. Subsidi tersebut nantinya bisa disalurkan kepada masyarakat melalui badan usaha swasta atau BUMD.

“Yang disubsidi kan nanti masyarakatnya bukan perusahaan ya. Jadi (subsidinya langsung) ya model PLN. Jadi kan PLB itu yang disubsidi masyarakat, uma lewat PLN. Yang ini juga sama, yang disubsidi masyarakat melalui BUMD atau swasta,” terang Jarman.

Jarman menambahkan ada tiga skema tarif yang diusulkan. Skema pertama konsumennya secara langsung meminta subsidi kepada pemerintah. Terkait hal tersebut harus terlebih dahulu dibicarakan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Skema yang kedua adalah pakai tarif nasional. Nah itu proses seperti biasa, seperti proses Pelalawan itu pakai tarif nasional,” ujarnya.

“Skema ketiga tidak pakai subsidi tapi tarifnya diatas nasional, bisa saja ada kesepakatan konsumen seperti di kawasan industri nanti di endorse Gubernur,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Siap-siap, Toko Online Juga Akan Dikenakan Pajak
Ekonomi - Selasa, 20 Februari 2018 - 09:35 WIB

Siap-siap, Toko Online Juga Akan Dikenakan Pajak

Menjamurnya toko online di dunia maya ternyata tak lepas dari pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).DJP mulai akan mengutip pajak dari ...
Nazaruddin Akan Bongkar Korupsi Fahri Hamzah, Ini Reaksi Pimpinan KPK
Hukum - Selasa, 20 Februari 2018 - 09:10 WIB

Nazaruddin Akan Bongkar Korupsi Fahri Hamzah, Ini Reaksi Pimpinan KPK

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang turut berkomentar soal pernyataan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin yang ...
KPK Kantongi Tersangka Baru di Kasus e-KTP
Hukum - Selasa, 20 Februari 2018 - 09:00 WIB

KPK Kantongi Tersangka Baru di Kasus e-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan ...
Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres
Peristiwa - Senin, 19 Februari 2018 - 20:01 WIB

Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres

Ketua Panitia Pengarah Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait, mengaku bersalah atas insiden usai final Piala Presiden 2018, Sabtu (17/2), yang ...
Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:50 WIB

Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual

Pemerintah menargetkan setidak-tidaknya 50 persen penawaran lelang dari 26 blok minyak dan gas bumi (migas) pada 2018 dapat laku terjual."Kami ...
BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:34 WIB

BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengeluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia sehingga belum dapat menjamin ketersediaan cadangan ...