Selasa, 17 Oktober 2017 | 16.20 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Swasta Boleh Jual Listrik ke 2.500 Desa di Indonesia, Ini Skema Tarif-nya

Swasta Boleh Jual Listrik ke 2.500 Desa di Indonesia, Ini Skema Tarif-nya

Reporter : Fadilah | Rabu, 30 November 2016 - 11:41 WIB

IMG-18760

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen Listrik) Jarman. (KiniNews/Fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Pemerintah akan mengizinkan perusahaan milik swasta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk membangun pembangkit dan menjual langsung listriknya kepada konsumen.

Kementerian ESDM saat ini sedang mempersiapkan regulasi baru agar perusahaan swasta dan badan usaha milik daerah (BUMD) bisa membangun pembangkit listrik, jaringannya, dan menjual langsung listrik kepada masyarakat di desa-desa terpencil, persis seperti PLN.

Dengan begitu, 2.500 desa tak berlistrik yang selama ini belum tersentuh PLN bisa diterangi oleh swasta dan BUMD. Target rasio elektrifikasi sebesar 97% pada 2019 juga bisa dikejar.

“(Aturannya) sekarang lagi di Kementerian Hukum dan HAM untuk diundang-undang,” tutur Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen Listrik) Jarman, usai acara penandatanganan MoU ‘Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Bidang Ketenagalistrikan untuk Balai Latihan Kerja’, di Kantor Ditjen Listrik, Jakarta Selatan, Rabu, (30/11/2016).

Meski diserahkan pada perusahaan swasta atau BUMD, tarif listriknya tetap diatur oleh pemerintah. Tujuannya agar swasta tidak membebankan tarif terlalu tinggi kepada masyarakat.

Jadi lanjut Jarman, masyarakat miskin yang menjadi pelanggan listrik perusahaan swasta atau BUMD tetap mendapatkan subsidi dari pemerintah. Subsidi tersebut nantinya bisa disalurkan kepada masyarakat melalui badan usaha swasta atau BUMD.

“Yang disubsidi kan nanti masyarakatnya bukan perusahaan ya. Jadi (subsidinya langsung) ya model PLN. Jadi kan PLB itu yang disubsidi masyarakat, uma lewat PLN. Yang ini juga sama, yang disubsidi masyarakat melalui BUMD atau swasta,” terang Jarman.

Jarman menambahkan ada tiga skema tarif yang diusulkan. Skema pertama konsumennya secara langsung meminta subsidi kepada pemerintah. Terkait hal tersebut harus terlebih dahulu dibicarakan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Skema yang kedua adalah pakai tarif nasional. Nah itu proses seperti biasa, seperti proses Pelalawan itu pakai tarif nasional,” ujarnya.

“Skema ketiga tidak pakai subsidi tapi tarifnya diatas nasional, bisa saja ada kesepakatan konsumen seperti di kawasan industri nanti di endorse Gubernur,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Golkar Partai Tercepat Lakukan Pemberkasan
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 15:56 WIB

Golkar Partai Tercepat Lakukan Pemberkasan

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa Partai Golkar merupakan partai tercepat dalam melakukan proses pemberkasan."Partai Golkar ...
Makan Malam dengan Luhut, Menteri Perdagangan AS Singgung Freeport
Ekonomi - Selasa, 17 Oktober 2017 - 15:51 WIB

Makan Malam dengan Luhut, Menteri Perdagangan AS Singgung Freeport

Menteri Perdagangan AS menggelar jamuan makan malam dengan Menteri Koordinator Bidang Kemartiman, Luhut Binsar Pandjaitan.Pada kesempatan itu, Mendag AS, ...
Puluhan Perusahaan Industri Menanti Harga Gas Turun
Ekonomi - Selasa, 17 Oktober 2017 - 15:20 WIB

Puluhan Perusahaan Industri Menanti Harga Gas Turun

Puluhan perusahaan industri baja, petrokimia dan pupuk saat ini tengah menanti kepastian penurunan harga gas industri yang sudah diajukan Kementerian ...
Dilirik PDIP untuk Pilgub Jabar, Begini Reaksi Menteri Susi
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 14:43 WIB

Dilirik PDIP untuk Pilgub Jabar, Begini Reaksi Menteri Susi

PDIP mengumpulkan tokoh-tokoh yang berpengaruh untuk menjadi kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.Salahsatu calon yang dilirik PDIP adalah Menteri ...
Kejagung Tolak Gabung ke Densus Tipikor
Hukum - Selasa, 17 Oktober 2017 - 14:00 WIB

Kejagung Tolak Gabung ke Densus Tipikor

Memberantas korupsi, Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak bergabung dengan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) bentukan Polri.Meski dengan tujuan sama, ...
Komisi III: Densus Tipikor Akan Pertaruhkan Nama Baik Polri
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 13:35 WIB

Komisi III: Densus Tipikor Akan Pertaruhkan Nama Baik Polri

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai, pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) akan menjadi pertaruhan nama baik ...