Sabtu, 25 Maret 2017 | 12.47 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Swasta Boleh Jual Listrik ke 2.500 Desa di Indonesia, Ini Skema Tarif-nya

Swasta Boleh Jual Listrik ke 2.500 Desa di Indonesia, Ini Skema Tarif-nya

Reporter : Fadilah | Rabu, 30 November 2016 - 11:41 WIB

IMG-18760

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen Listrik) Jarman. (KiniNews/Fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Pemerintah akan mengizinkan perusahaan milik swasta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk membangun pembangkit dan menjual langsung listriknya kepada konsumen.

Kementerian ESDM saat ini sedang mempersiapkan regulasi baru agar perusahaan swasta dan badan usaha milik daerah (BUMD) bisa membangun pembangkit listrik, jaringannya, dan menjual langsung listrik kepada masyarakat di desa-desa terpencil, persis seperti PLN.

Dengan begitu, 2.500 desa tak berlistrik yang selama ini belum tersentuh PLN bisa diterangi oleh swasta dan BUMD. Target rasio elektrifikasi sebesar 97% pada 2019 juga bisa dikejar.

“(Aturannya) sekarang lagi di Kementerian Hukum dan HAM untuk diundang-undang,” tutur Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen Listrik) Jarman, usai acara penandatanganan MoU ‘Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Bidang Ketenagalistrikan untuk Balai Latihan Kerja’, di Kantor Ditjen Listrik, Jakarta Selatan, Rabu, (30/11/2016).

Meski diserahkan pada perusahaan swasta atau BUMD, tarif listriknya tetap diatur oleh pemerintah. Tujuannya agar swasta tidak membebankan tarif terlalu tinggi kepada masyarakat.

Jadi lanjut Jarman, masyarakat miskin yang menjadi pelanggan listrik perusahaan swasta atau BUMD tetap mendapatkan subsidi dari pemerintah. Subsidi tersebut nantinya bisa disalurkan kepada masyarakat melalui badan usaha swasta atau BUMD.

“Yang disubsidi kan nanti masyarakatnya bukan perusahaan ya. Jadi (subsidinya langsung) ya model PLN. Jadi kan PLB itu yang disubsidi masyarakat, uma lewat PLN. Yang ini juga sama, yang disubsidi masyarakat melalui BUMD atau swasta,” terang Jarman.

Jarman menambahkan ada tiga skema tarif yang diusulkan. Skema pertama konsumennya secara langsung meminta subsidi kepada pemerintah. Terkait hal tersebut harus terlebih dahulu dibicarakan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Skema yang kedua adalah pakai tarif nasional. Nah itu proses seperti biasa, seperti proses Pelalawan itu pakai tarif nasional,” ujarnya.

“Skema ketiga tidak pakai subsidi tapi tarifnya diatas nasional, bisa saja ada kesepakatan konsumen seperti di kawasan industri nanti di endorse Gubernur,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Berkas Sengketa Pilkada Dicuri, Dewan Etik MK Diminta Turuntangan
Politik - Sabtu, 25 Maret 2017 - 12:25 WIB

Berkas Sengketa Pilkada Dicuri, Dewan Etik MK Diminta Turuntangan

Kasus dicurinya berkas sengketa Pilkada Kabupaten Dogiyai, Papua di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi perhatian banyak orang.Bahkan hilangnya berkas-berkas itu harus ...
Mobil Kepresidenan Sering Mogok, DPR Usulkan Jokowi Pakai Esemka
Nasional - Sabtu, 25 Maret 2017 - 10:45 WIB

Mobil Kepresidenan Sering Mogok, DPR Usulkan Jokowi Pakai Esemka

Mobil kepresidenan merupakan topik yang banyak diperbincangkan belakangan ini. Pasalnya, mobil yang dikendarai Presiden Jokowi sempat mogok sebanyak empat kali ...
Pernyataan Saksi dan Foto Buktikan ‘Kemesraan’ Setnov dengan Andi Narogong
Hukum - Sabtu, 25 Maret 2017 - 09:44 WIB

Pernyataan Saksi dan Foto Buktikan ‘Kemesraan’ Setnov dengan Andi Narogong

Setelah gesit berkelit dan membantah semua tuduhan terlibat dalam pusaran suap proyek e-KTP, Setya Novanto kini tersudutkan.Pasalnya, sejumlah bukti dan ...
Bulan Depan, Taksi Online Wajib Pakai Stiker
Ekonomi - Sabtu, 25 Maret 2017 - 09:19 WIB

Bulan Depan, Taksi Online Wajib Pakai Stiker

Konflik antara transportasi umum dan transportasi online semakin marak belakangan ini. Pasalnya, banyak transportasi online yang menggunakan kendaraan biasa sehingga ...
Detik-Detik Kericuhan Demo Penolakan Gereja Santa Clara di Bekasi Utara
Peristiwa - Jumat, 24 Maret 2017 - 21:55 WIB

Detik-Detik Kericuhan Demo Penolakan Gereja Santa Clara di Bekasi Utara

Ratusan massa dari Majelis Silaturahmi Umat Islam yang datang dari dua penjuru Jl Lingkar Utara, Bekasi Utara yang berusaha merangsuk ...
Suporter Sepakbola Merusak Kereta Tujuan Purwokerto
Nasional - Jumat, 24 Maret 2017 - 19:58 WIB

Suporter Sepakbola Merusak Kereta Tujuan Purwokerto

Telah terjadi insiden pelemparan oleh oknum suporter bola pada kereta api tujuan akhir Purwokerto antara Stasiun Kiaracondong dan Stasiun Gedebage ...