Minggu, 30 April 2017 | 14.07 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Swasta Boleh Jual Listrik ke 2.500 Desa di Indonesia, Ini Skema Tarif-nya

Swasta Boleh Jual Listrik ke 2.500 Desa di Indonesia, Ini Skema Tarif-nya

Reporter : Fadilah | Rabu, 30 November 2016 - 11:41 WIB

IMG-18760

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen Listrik) Jarman. (KiniNews/Fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Pemerintah akan mengizinkan perusahaan milik swasta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk membangun pembangkit dan menjual langsung listriknya kepada konsumen.

Kementerian ESDM saat ini sedang mempersiapkan regulasi baru agar perusahaan swasta dan badan usaha milik daerah (BUMD) bisa membangun pembangkit listrik, jaringannya, dan menjual langsung listrik kepada masyarakat di desa-desa terpencil, persis seperti PLN.

Dengan begitu, 2.500 desa tak berlistrik yang selama ini belum tersentuh PLN bisa diterangi oleh swasta dan BUMD. Target rasio elektrifikasi sebesar 97% pada 2019 juga bisa dikejar.

“(Aturannya) sekarang lagi di Kementerian Hukum dan HAM untuk diundang-undang,” tutur Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen Listrik) Jarman, usai acara penandatanganan MoU ‘Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Bidang Ketenagalistrikan untuk Balai Latihan Kerja’, di Kantor Ditjen Listrik, Jakarta Selatan, Rabu, (30/11/2016).

Meski diserahkan pada perusahaan swasta atau BUMD, tarif listriknya tetap diatur oleh pemerintah. Tujuannya agar swasta tidak membebankan tarif terlalu tinggi kepada masyarakat.

Jadi lanjut Jarman, masyarakat miskin yang menjadi pelanggan listrik perusahaan swasta atau BUMD tetap mendapatkan subsidi dari pemerintah. Subsidi tersebut nantinya bisa disalurkan kepada masyarakat melalui badan usaha swasta atau BUMD.

“Yang disubsidi kan nanti masyarakatnya bukan perusahaan ya. Jadi (subsidinya langsung) ya model PLN. Jadi kan PLB itu yang disubsidi masyarakat, uma lewat PLN. Yang ini juga sama, yang disubsidi masyarakat melalui BUMD atau swasta,” terang Jarman.

Jarman menambahkan ada tiga skema tarif yang diusulkan. Skema pertama konsumennya secara langsung meminta subsidi kepada pemerintah. Terkait hal tersebut harus terlebih dahulu dibicarakan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Skema yang kedua adalah pakai tarif nasional. Nah itu proses seperti biasa, seperti proses Pelalawan itu pakai tarif nasional,” ujarnya.

“Skema ketiga tidak pakai subsidi tapi tarifnya diatas nasional, bisa saja ada kesepakatan konsumen seperti di kawasan industri nanti di endorse Gubernur,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Kembali Sindir Ahok, Habiburokhman: Monyet Juga Banyak yang Ajak Foto
Nasional - Minggu, 30 April 2017 - 12:16 WIB

Kembali Sindir Ahok, Habiburokhman: Monyet Juga Banyak yang Ajak Foto

Setelah menyindir soal ribuan karangan bunga yang diberikan warga kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ...
Habib Rizieq Ungkap Teror Kepada Mahasiswa dan Pelajar Indonesia di Madinah
Nasional - Sabtu, 29 April 2017 - 23:06 WIB

Habib Rizieq Ungkap Teror Kepada Mahasiswa dan Pelajar Indonesia di Madinah

Saat ini Imam Besar FPI, Habib Rizieq beserta seluruh keluarganya tengah menjalankan ibadah umroh ke Saudi Arabiah. Sejumlah kalangan menilai ...
Habiburokhman: Mau Tau Jumlah Orang Bego, Cek Aja Karangan Bunga di Balaikota
Nasional - Sabtu, 29 April 2017 - 21:01 WIB

Habiburokhman: Mau Tau Jumlah Orang Bego, Cek Aja Karangan Bunga di Balaikota

Kepala Bidang Advokat DPP Gerindra Habiburokhman kembali melontarkan sindiran pedasnya atas ribuan karangan bunga dari warga untuk Gubernur dan Wakil ...
Fahida Idris Adakan Sayembara Laporkan Nathan ke Polisi
Peristiwa - Sabtu, 29 April 2017 - 20:28 WIB

Fahida Idris Adakan Sayembara Laporkan Nathan ke Polisi

Wakil Ketua Komite 3 DPD RI, Fahira Idris mengadakan sayembara bagi siapa saja yang berhasil melaporkan Nathan ke Polisi. Bahkan ...
Buni Yani dan Rizieq Shihab Diancam Bunuh oleh Orang Ini
Nasional - Sabtu, 29 April 2017 - 20:18 WIB

Buni Yani dan Rizieq Shihab Diancam Bunuh oleh Orang Ini

Buni Yani, tersangka kasus dugaan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mendapatkan ancaman pembunuhan oleh akun Twitter @NathanSuwanto. Tak ...
Dua Kakek Babak Belur usai Curi Sempak
Peristiwa - Sabtu, 29 April 2017 - 17:42 WIB

Dua Kakek Babak Belur usai Curi Sempak

Dua pelaku berusia lanjut berani mencuri celana dalam alias sempak di minimarket di Jalan Kapten Muslim, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan ...