Sabtu, 18 November 2017 | 17.21 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Dugaan Korupsi di Kemenhan, Oknum Kolonel Jadi Tersangka

Dugaan Korupsi di Kemenhan, Oknum Kolonel Jadi Tersangka

Kamis, 1 Desember 2016 - 14:09 WIB

IMG-18792

Ilustrasi korupsi

Jakarta, kini.co.id – Korupsi dapat terjadi di lembaga manapun di pemerintahan termasuk Kementerian Pertahanan. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, menyebutkan, ada aliran dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang ditujukan kepada salah seorang pejabat di Kementerian Pertahanan.

“Nanti Pak Menteri kalau bisa bantu, kami juga memonitor kasusnya Pak Teddy, misalkan. Di sana juga ada mungkin kolonel yang perlu dinaikkan saya pikir. Kalau tidak salah ada Rp 24 miliar (uang) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” katanya beberapa waktu lalu.

Saat ini, oknum kolonel yang diduga menerima aliran dana sebesar Rp24 miliar sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Oknum kolonel berinisial IR ini juga dikabarkan telah dinonaktifkan dari jabatannya di Kemenhan.

“Yang bersangkutan berinisial IR. Info dari penyidik sudah menjadi tersangka,” kata Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal Madya Hadi Tjahjanto, Kamis (1/12/2016).

Kasus yang menjerat IR, awalnya ditangani Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan telah dilimpahkan Polisi Militer Angkatan Udara (POMAU).

“Setelah ditemukan mealui pemeriksaan oleh APIP, proses hukumnya dikembalikan ke satuan asal seperti Brigjen Teddy,” katanya.

Sementara itu, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Djundan Eko Bintoro mengatakan, Kolonel IR merupakan pengganti Brigjen Teddy Hernayadi, sebagai Kepala Bidang Pelaksanaan dan Pembiayaan Kemenhan.

“Dalam kasus ini, IR diduga menggunakan uang negara ke rekening pribadinya. Namun, untuk lebih jelas terkait kasusnya, silakan hubungi POM yang menanganinya,” ujarnya.

Sedangkan Teddy Hernayadi sebelumnya dihukum seumur hidup oleh Mahkamah Militer Tinggi II, karena dinilai terbukti melakukan korupsi dalam pembayaran alat utama sistem pertahanan di Kemenhan sejak 2010 hingga 2014.

Akibat perbuatannya, negara dirugikan 12 juta dollar Amerika Serikat.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...