Jumat, 21 Juli 2017 | 13.37 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Dugaan Korupsi di Kemenhan, Oknum Kolonel Jadi Tersangka

Dugaan Korupsi di Kemenhan, Oknum Kolonel Jadi Tersangka

Kamis, 1 Desember 2016 - 14:09 WIB

IMG-18792

Ilustrasi korupsi

Jakarta, kini.co.id – Korupsi dapat terjadi di lembaga manapun di pemerintahan termasuk Kementerian Pertahanan. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, menyebutkan, ada aliran dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang ditujukan kepada salah seorang pejabat di Kementerian Pertahanan.

“Nanti Pak Menteri kalau bisa bantu, kami juga memonitor kasusnya Pak Teddy, misalkan. Di sana juga ada mungkin kolonel yang perlu dinaikkan saya pikir. Kalau tidak salah ada Rp 24 miliar (uang) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” katanya beberapa waktu lalu.

Saat ini, oknum kolonel yang diduga menerima aliran dana sebesar Rp24 miliar sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Oknum kolonel berinisial IR ini juga dikabarkan telah dinonaktifkan dari jabatannya di Kemenhan.

“Yang bersangkutan berinisial IR. Info dari penyidik sudah menjadi tersangka,” kata Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal Madya Hadi Tjahjanto, Kamis (1/12/2016).

Kasus yang menjerat IR, awalnya ditangani Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan telah dilimpahkan Polisi Militer Angkatan Udara (POMAU).

“Setelah ditemukan mealui pemeriksaan oleh APIP, proses hukumnya dikembalikan ke satuan asal seperti Brigjen Teddy,” katanya.

Sementara itu, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Djundan Eko Bintoro mengatakan, Kolonel IR merupakan pengganti Brigjen Teddy Hernayadi, sebagai Kepala Bidang Pelaksanaan dan Pembiayaan Kemenhan.

“Dalam kasus ini, IR diduga menggunakan uang negara ke rekening pribadinya. Namun, untuk lebih jelas terkait kasusnya, silakan hubungi POM yang menanganinya,” ujarnya.

Sedangkan Teddy Hernayadi sebelumnya dihukum seumur hidup oleh Mahkamah Militer Tinggi II, karena dinilai terbukti melakukan korupsi dalam pembayaran alat utama sistem pertahanan di Kemenhan sejak 2010 hingga 2014.

Akibat perbuatannya, negara dirugikan 12 juta dollar Amerika Serikat.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bos OJK Pangkas Deputi dan Kurangi Kegiatan Seremonial
Ekonomi - Jumat, 21 Juli 2017 - 13:21 WIB

Bos OJK Pangkas Deputi dan Kurangi Kegiatan Seremonial

Mulai lakukan efisiensi, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso akan mengurangi jumlah deputi di bawah dewan komisioner.Hal ini bertujuan untuk ...
100 Hari, Penyidik Hanya Dapat Sketsa Wajah Peneror Novel Baswedan
Peristiwa - Jumat, 21 Juli 2017 - 12:32 WIB

100 Hari, Penyidik Hanya Dapat Sketsa Wajah Peneror Novel Baswedan

100 hari setelah peristiwa penyiraman air keras terhadap penyidik senior Novel Baswedan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), polisi masih belum berhasil ...
Disebut Bakal Naik Pangkat, Begini Reaksi Irjen Iriawan
Peristiwa - Jumat, 21 Juli 2017 - 12:19 WIB

Disebut Bakal Naik Pangkat, Begini Reaksi Irjen Iriawan

Disebut-sebut bakal naik pangkat, mantan Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan mengaku siap melakukan tugas yang lebih berat."Siap. Saya Bhayangkara ...
Tolak Pelemahan, MKKS Muhammadiyah Sambangi KPK
Peristiwa - Jumat, 21 Juli 2017 - 12:01 WIB

Tolak Pelemahan, MKKS Muhammadiyah Sambangi KPK

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Muhammadiyah se-DKI Jakarta menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan Kuningan Persada, ...
RUU Pemilu, Habiburokhman: Om Ganteng dkk Gak Akan Tinggal Diam, Senin ke MK
Politik - Jumat, 21 Juli 2017 - 10:38 WIB

RUU Pemilu, Habiburokhman: Om Ganteng dkk Gak Akan Tinggal Diam, Senin ke MK

Partai Gerindra bersama tiga partai lainnya memilih walk out pada sidang paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilu.Alasan memilih tidak ikut dalam pengambilan keputusan ...
DPR Sahkan RUU Pemilu, Yusril Akan Uji Materi ke MK
Politik - Jumat, 21 Juli 2017 - 10:05 WIB

DPR Sahkan RUU Pemilu, Yusril Akan Uji Materi ke MK

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan akan melakukan uji materi terkait Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang baru saja disetujui ...