Rabu, 23 Agustus 2017 | 17.13 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Tak Boleh Dikuasai 100 Persen, Pulau Pribadi Bakal Ditertibkan

Tak Boleh Dikuasai 100 Persen, Pulau Pribadi Bakal Ditertibkan

Sabtu, 3 Desember 2016 - 11:46 WIB

IMG-18851

Pulau pribadi. (Ilustrasi)

Semarang, kini.co.id – Keberadaan pulau-pulau kecil di Indonesia akan jadi perhatian pemerintah. Sebab saat ini banyak pulau uang justru dikuasasi secara pribadi. Padahal, kepemilikan daratan di sebuah pulau tak boleh 100 persen.

Hal inilah yang akan ditertibkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Pengaturan pada keberadaan pulau juga bakal menyasar pulau yang selama ini dijadikan aset pribadi, baik oleh warga Indonesia, maupun warga asing.

“Semua pulau kan tidak bileh dimiliki 100 persen semuanya dimiliki rakyat, misalnya 30 persen untuk negara dan seterusnya, itu yang akan kami lakukan penertiban,” ujar Susi, Sabtu (3/11/2016).

Susi menyebutkan pengaturan ini juga dilakukan untuk mengetahui sejauh mana potensi dan aset negara yang ada di sebuah pulau, serta mengatur kepemilikannya.

“Pemerintah perlu tahu aset negara berapa, apa potensinya, sekarang tidak pernah ada penghitungan berapa luasnya, apa potensinya, kalau ada pasti bisa (diketahui),” kata dia.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ma’ruf Cahyono Buka Forum Tematik Bakohumas dan Sosialisasi HUT MPR RI
Politik - Rabu, 23 Agustus 2017 - 15:14 WIB

Ma’ruf Cahyono Buka Forum Tematik Bakohumas dan Sosialisasi HUT MPR RI

Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono, membuka secara resmi Forum Tematik Bakohumas dan Sosialisasi Penyelenggaraan Peringatan HUT ke-72 MPR RI ...
Bareskrim Sikat Kelompok ‘Saracen’, Sindikat Penyebar Kebencian di Medsos
Hukum - Rabu, 23 Agustus 2017 - 15:06 WIB

Bareskrim Sikat Kelompok ‘Saracen’, Sindikat Penyebar Kebencian di Medsos

Bareskrim Polri melalui Satuan Tugas (Satgas) Patroli Siber Direktorat Sibernya mengungkap sindikat penyebar ujaran kebencian berkonten SARA yang disebar melalui ...
KPK Ambil Sampel Suara Bekas Sekda Kota Malang
Hukum - Rabu, 23 Agustus 2017 - 14:26 WIB

KPK Ambil Sampel Suara Bekas Sekda Kota Malang

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Cipto Wiyono dalam kasus dugaan korupsi di Kota ...
Akan Jadi Besan Budi Gunawan, Ini Celetukan Buwas
Peristiwa - Rabu, 23 Agustus 2017 - 14:24 WIB

Akan Jadi Besan Budi Gunawan, Ini Celetukan Buwas

Kepala BNN Komisaris Jendral Budi Waseso awal bulan nanti, tepatnya 2 September 2017 akan melangsungkan pernikahan putrinya, Nindya Nur Prasasti ...
Sebut Ada Negara Dalam Negara, DPR Ngotot Revisi UU KPK
Politik - Rabu, 23 Agustus 2017 - 14:18 WIB

Sebut Ada Negara Dalam Negara, DPR Ngotot Revisi UU KPK

Waki Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta pemerintah bersiap untuk menindaklanjuti rekomendasi pansus (KiniNews /Bayu Putra) DPR memastikan akan merevisi ...
Kemendag Kejar Target Ekspor Nasional 5,6 persen
Ekonomi - Rabu, 23 Agustus 2017 - 13:56 WIB

Kemendag Kejar Target Ekspor Nasional 5,6 persen

Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional terus mengupayakan sinergi antar-para pemangku kepentingan ekspor untuk mencapai target pertumbuhan ekspor ...