Senin, 23 Oktober 2017 | 22.18 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Tak Boleh Dikuasai 100 Persen, Pulau Pribadi Bakal Ditertibkan

Tak Boleh Dikuasai 100 Persen, Pulau Pribadi Bakal Ditertibkan

Sabtu, 3 Desember 2016 - 11:46 WIB

IMG-18851

Pulau pribadi. (Ilustrasi)

Semarang, kini.co.id – Keberadaan pulau-pulau kecil di Indonesia akan jadi perhatian pemerintah. Sebab saat ini banyak pulau uang justru dikuasasi secara pribadi. Padahal, kepemilikan daratan di sebuah pulau tak boleh 100 persen.

Hal inilah yang akan ditertibkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Pengaturan pada keberadaan pulau juga bakal menyasar pulau yang selama ini dijadikan aset pribadi, baik oleh warga Indonesia, maupun warga asing.

“Semua pulau kan tidak bileh dimiliki 100 persen semuanya dimiliki rakyat, misalnya 30 persen untuk negara dan seterusnya, itu yang akan kami lakukan penertiban,” ujar Susi, Sabtu (3/11/2016).

Susi menyebutkan pengaturan ini juga dilakukan untuk mengetahui sejauh mana potensi dan aset negara yang ada di sebuah pulau, serta mengatur kepemilikannya.

“Pemerintah perlu tahu aset negara berapa, apa potensinya, sekarang tidak pernah ada penghitungan berapa luasnya, apa potensinya, kalau ada pasti bisa (diketahui),” kata dia.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Hormati Bawas MA Soal Akan Periksa Hakim yang menangkan Novanto
Hukum - Senin, 23 Oktober 2017 - 19:46 WIB

KPK Hormati Bawas MA Soal Akan Periksa Hakim yang menangkan Novanto

Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) akan segera memeriksa hakim yang menangani praperadilan Ketua DPR Setya Novanto, Cepi Iskandar.Juru Bicara ...
Ini alasan Fraksi Nasdem setuju Perppu Ormas jadi UU
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 18:05 WIB

Ini alasan Fraksi Nasdem setuju Perppu Ormas jadi UU

Fraksi Partai NasDem menyatakan setuju Perppu Ormas disahkan menjadi undang-undang.

“RUU penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang ...
Fraksi PAN komitmen tetap tolak Perppu ormas
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 16:59 WIB

Fraksi PAN komitmen tetap tolak Perppu ormas

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan sampai saat ini tidak ada kondisi apapun yang mengatakan kebutuhan mendesak terbantah dengan UU ...
Tujuh fraksi mendukung, tiga menolak Perppu ormas
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 16:46 WIB

Tujuh fraksi mendukung, tiga menolak Perppu ormas

Sebanyak tujuh fraksi atau mayoritas yang ada di Komisi II DPR menyepakati peraturan pemerintan pengganti undang-undang (Perppu) tentang organisasi kemasyarakatan ...
Mantan Dirut PNRI Nangis di Sidang Andi Narogong
Hukum - Senin, 23 Oktober 2017 - 15:50 WIB

Mantan Dirut PNRI Nangis di Sidang Andi Narogong

Mantan Direktur Utama PNRI, Isnu Edhi Wijaya menangis di sidang lanjutan perkara e-KTP (Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik).Awalnya, Ia mengaku ...
Luhut: Kereta cepat Jakarta – Bandung akan tembus langsung Bandara Kertajati
Ekonomi - Senin, 23 Oktober 2017 - 15:24 WIB

Luhut: Kereta cepat Jakarta – Bandung akan tembus langsung Bandara Kertajati

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dimungkinan terkoneksi langsung ke Bandara Antarbangsa Kertajati, di Majalengka, ...