Kamis, 23 Maret 2017 | 11.11 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Habiburohman: Ini Intelijen Bagaimana, Masak Aki-aki dan Nini-nini Dituduh Makar ?

Habiburohman: Ini Intelijen Bagaimana, Masak Aki-aki dan Nini-nini Dituduh Makar ?

Reporter : Zainal Bakri | Sabtu, 3 Desember 2016 - 13:49 WIB

IMG-18853

Habiburokhman, (pertama dari kanan)Tim Advokasi Aktivis dan Tokoh dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta (KiniNews/Wahyu)

Jakarta, kini.co.id – Tim advokasi para aktivis dan tokoh, Habiburokhman, menyebutkan penangkapan para aktivis dan tokoh oleh aparat kepolisian karena diduga melakukan percobaan makar sangat berlebihan.

Kekhawatiran polisi akan percobaan makar adalah jauh dari kenyataan. Pasalnya ativis dan tokoh yang ditangkap sangat jauh dari apa yang dituduhkan.

“Ini intelijennya bagaiaman saya heran, mereka yang di BAP, seperti Pak Sri Bintang usianya 70 tahun, Kievlan Zein 70 tahun, Adityawarman 70 tahun, mbak Ratna 60-an. Masak aki-aki (kakek) dan nini-nini (nenek) ini masa dituduh makar?, aduh gimana,” ujar Habiburokhman dalam sebuah diskusi ‘Dikejar Makar’ di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/12).

Habiburokhman juga menilai penangkapan memang dilakukan agar para aktivis tersebut tidak ikut dalam aksi damai Jumat (2/12) kemarin. Padahal, tidak semua aktivis yang ditangkap tersebut akan ikut aksi damai di Monumen Nasional.

“Ahmad Dhani dan Ratna Sarumpaet menginap di Sari Pan Pasific untuk aksi di Monas. Mas bintang Pamungkas di rumah saja tuh. Ya, memang dari kacamata polisi, suka berlebihan asalkan aman. Tapi, ketika dievaluasi lagi, penangkapan ini memang tidak benar,” ujarnya.

Oleh karena itu, tambahnya tuduhan kepada para aktivis yang hendak menduduki Gedung DPR juga dan menggulingkan Pemerintahan yang sah tidaklah benar.

Para aktivis ke Gedung DPR hanya hendak menyuarakan pendapatnya dan itu merupakan jalur yang sah dalam demokrasi.

“Orang-orang ini mau ke DPR. Menurut saya, isu itu bukan pelanggaran hukum. Itu konstitusional sekali. Menuntut sidang paripurna juga boleh. Itu sangat kuat landasan hukumnya. Tapi faktanya nggak gitu kan,” ujar politisi Gerindra tersebut.

Terkait hal itu, tim advokasi aktivis dan tokoh akan mengajukan praperadilan terhadap penetapan tersangka dan penangkapan Sri Bintang dan dua tersangka lain dalam waktu dekat ini.

Ditempat yang sama Kabagpenum Mabes Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul menegaskan penangkapan para aktivis dan tokoh bukan tanpa dasar meski saat ini tujuh orang dibebaskan dan tiga lainnya tetap ditahan namun ketujuhnya resmi tetap jadi tersangka dengan tuduhan pasal 107 junto Pasal 110 KUHP.

Sedangkan tiga lainnya terjerat pasal lain, di samping terkait makar, mereka disangkakan melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dua di antaranya, terjerat pasal 28 UU ITE sedangkan satu orang dikenakan pasal 107 jo 110 jo 87 KUHP.

“Ini bukan masalah umur mereka aki-aki dan nini-nini, dari beberapa pertemuan dan dokumen-dokumen yang ada, penyidik punya bukti kuat tentang makar,” kata Martinus.

Meski dalam UU tidak ditulis makar, tatapi pemufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintah ada. Dalam hal ini penyidik memiliki tugas untuk menjaga keamanan dalam negeri, mencegah tindakan-tindakan yang membahayakan.

“Mari kita cegah hal ini supaya tidak ada lagi yang menghasut atau melakukan pemufakatan jahat untuk menggulingkan pemerinta,” tegasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Rahasiakan Penerima Suap e-KTP yang Kembalikan Uang, Ada Apa?
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 11:07 WIB

KPK Rahasiakan Penerima Suap e-KTP yang Kembalikan Uang, Ada Apa?

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, terus mempertanyakan sikap KPK yang merahasiakan nama-nama penerima suap proyek pengadaan e-KTP. Bahkan dianggap melindungi ...
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...
Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang
Hukum - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:19 WIB

Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang

Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah menegaskan namanya disebut dalam sidang kasus suap pajak PT EK Prima (EKP) adalah sebuah kekonyolan.Fahri ...