Rabu, 17 Januari 2018 | 21.41 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Habiburohman: Ini Intelijen Bagaimana, Masak Aki-aki dan Nini-nini Dituduh Makar ?

Habiburohman: Ini Intelijen Bagaimana, Masak Aki-aki dan Nini-nini Dituduh Makar ?

Reporter : Zainal Bakri | Sabtu, 3 Desember 2016 - 13:49 WIB

IMG-18853

Habiburokhman, (pertama dari kanan)Tim Advokasi Aktivis dan Tokoh dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta (KiniNews/Wahyu)

Jakarta, kini.co.id – Tim advokasi para aktivis dan tokoh, Habiburokhman, menyebutkan penangkapan para aktivis dan tokoh oleh aparat kepolisian karena diduga melakukan percobaan makar sangat berlebihan.

Kekhawatiran polisi akan percobaan makar adalah jauh dari kenyataan. Pasalnya ativis dan tokoh yang ditangkap sangat jauh dari apa yang dituduhkan.

“Ini intelijennya bagaiaman saya heran, mereka yang di BAP, seperti Pak Sri Bintang usianya 70 tahun, Kievlan Zein 70 tahun, Adityawarman 70 tahun, mbak Ratna 60-an. Masak aki-aki (kakek) dan nini-nini (nenek) ini masa dituduh makar?, aduh gimana,” ujar Habiburokhman dalam sebuah diskusi ‘Dikejar Makar’ di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/12).

Habiburokhman juga menilai penangkapan memang dilakukan agar para aktivis tersebut tidak ikut dalam aksi damai Jumat (2/12) kemarin. Padahal, tidak semua aktivis yang ditangkap tersebut akan ikut aksi damai di Monumen Nasional.

“Ahmad Dhani dan Ratna Sarumpaet menginap di Sari Pan Pasific untuk aksi di Monas. Mas bintang Pamungkas di rumah saja tuh. Ya, memang dari kacamata polisi, suka berlebihan asalkan aman. Tapi, ketika dievaluasi lagi, penangkapan ini memang tidak benar,” ujarnya.

Oleh karena itu, tambahnya tuduhan kepada para aktivis yang hendak menduduki Gedung DPR juga dan menggulingkan Pemerintahan yang sah tidaklah benar.

Para aktivis ke Gedung DPR hanya hendak menyuarakan pendapatnya dan itu merupakan jalur yang sah dalam demokrasi.

“Orang-orang ini mau ke DPR. Menurut saya, isu itu bukan pelanggaran hukum. Itu konstitusional sekali. Menuntut sidang paripurna juga boleh. Itu sangat kuat landasan hukumnya. Tapi faktanya nggak gitu kan,” ujar politisi Gerindra tersebut.

Terkait hal itu, tim advokasi aktivis dan tokoh akan mengajukan praperadilan terhadap penetapan tersangka dan penangkapan Sri Bintang dan dua tersangka lain dalam waktu dekat ini.

Ditempat yang sama Kabagpenum Mabes Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul menegaskan penangkapan para aktivis dan tokoh bukan tanpa dasar meski saat ini tujuh orang dibebaskan dan tiga lainnya tetap ditahan namun ketujuhnya resmi tetap jadi tersangka dengan tuduhan pasal 107 junto Pasal 110 KUHP.

Sedangkan tiga lainnya terjerat pasal lain, di samping terkait makar, mereka disangkakan melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dua di antaranya, terjerat pasal 28 UU ITE sedangkan satu orang dikenakan pasal 107 jo 110 jo 87 KUHP.

“Ini bukan masalah umur mereka aki-aki dan nini-nini, dari beberapa pertemuan dan dokumen-dokumen yang ada, penyidik punya bukti kuat tentang makar,” kata Martinus.

Meski dalam UU tidak ditulis makar, tatapi pemufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintah ada. Dalam hal ini penyidik memiliki tugas untuk menjaga keamanan dalam negeri, mencegah tindakan-tindakan yang membahayakan.

“Mari kita cegah hal ini supaya tidak ada lagi yang menghasut atau melakukan pemufakatan jahat untuk menggulingkan pemerinta,” tegasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...