Kamis, 19 Januari 2017 | 09.20 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Adhie Massardi: Tuduhan Makar kepada Aktivis Tidak Tepat, Ini 100 Persen Politik

Adhie Massardi: Tuduhan Makar kepada Aktivis Tidak Tepat, Ini 100 Persen Politik

Reporter : Zainal Bakri | Sabtu, 3 Desember 2016 - 15:17 WIB

IMG-18856

Koordinator Gerakan Indonesia Bersatu (GIB), Adhie Massardi (KiniNews/Wahyu)

Jakarta, kini.co.id – Koordinator Gerakan Indonesia Bersatu (GIB), Adhie Massardi menyatakan penetapan status tersangka terhadap beberapa aktivis dan tokoh yang hendak mendesak DPR melakukan sidang istimewa bukan merupakan suatu bentuk makar.

“Itu adalah bentuk mengutarakan pendapat, apalagi sebelumnya massa gagal menemui anggota DPR. Kalau polisi berdalih menyelamatkan kekuasaan itu salah, karena menyelamatkan kekuasaan adalah milik rakyat,” kata Adhie dalam sebuah diskusi ‘Dikejar Makar’, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/12).

Dikatakannya gerakan-gerakan yang dituduh makar tersebu tidak lain karena dipicu oleh kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok, dimana mereka hanya ingin hukum ditegakkan seadil-adilnya.

“Mengkritisi bukanlah makar. Makar adalah perebutan kekuasaan sacara inkonstitusional dengan melibatkan kekuatan massa,” tegasnya.

Lanjutnya, mencegah makar itu bukan kewenangan polisi. Polisi hanya berwenang menjaga presiden, bukan kekuasannya.

Mantan juru bicara Presiden KH Abdurrahman Wahid ini menilia pasal-pasal yang termaktub dalam KUHP terkait gerakan makar sudah tidak relevan di era demokrasi. Kecuali memang upaya penggulingan itu sudah terjadi.

“Polisi jangan menyentuh ke soal itu, makar itu soal politik. Agak riskan kalau kita masuk ke makar, karana ini murni 100 persen politik,” tukasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal
Nasional - Kamis, 19 Januari 2017 - 07:48 WIB

Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal

Setelah munculnya gesekan dalam sosial masyarakat, sejumlah pihak menginginkan pembubaran ormas-ormas radikal.Lucunya, ormas radikal selalu dikaitkan dengan ormas Islam sehingga ...
Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim
Hukum - Kamis, 19 Januari 2017 - 02:54 WIB

Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan mantan Walikota Jakarta Pusat Sylviana Murni sebagai saksi dalam kasus ...
Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto
Hukum - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:57 WIB

Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto

Saat menghadiri pembukaan Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Watim-MUI), Mentri Polhukam Wiranto yang mewakili Presdien Jokowi, Rabu (18/1) ...
Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:34 WIB

Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal

Dia meminta pemerintah agar tidak hanya memperhatikan kekerasan fisik yang terjadi di lapangan untuk membubarkan ormas radikal. "Tapi mari juga ...
PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:55 WIB

PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara

Terkait dengan keluhan warga Taman Wisma Asri kepada pihak PLN Rayon Medan Satria, Bekasi Utara soal pembengkakan tarif listrik yang ...
Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:48 WIB

Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal

Anggota Komisi l DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi menyebutkan kerjasama antar TNI dan pemerintah belum maksimal pada beberapa program. Dengan ...