Kamis, 24 Agustus 2017 | 00.41 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Ini 3 Penyebab Penyimpangan Buah Masih Terjadi di Indonesia

Ini 3 Penyebab Penyimpangan Buah Masih Terjadi di Indonesia

Reporter : Fadilah | Senin, 5 Desember 2016 - 12:40 WIB

IMG-18880

Talkshow 'Menyoal Tingkat Keamanan Pada Buah', di Jakarta, Senin, (5/12/2016). (KiniNews/Fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai masih banyak titik rawan atas penyimpangan dan pelanggaran terhadap produk beredar buah segar.

Peneliti YLKI Eva Rosita berujar, berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh YLKI, ditemukan tiga indikator penyebab produk buah segar yang beredar di pasaran Jakkarta masih rawan dan tidak aman dikonsumsi.

“Indikator yang dimaksud adalah minimnya aksea informasi produk buab segar, rantai distribusi yang masih bermasalah serta penggunaan bahan berbahaya dalam men-treatment buah segar,” tuturnya dalam talkshow ‘Menyoal Tingkat Keamanan Pada Buah’, di Jakarta, Senin, (5/12/2016).

Lebih lanjut Eva mengatakan, sejauh ini label dalam produk buah segar juga belum menyediakan informasi secara jelas, benar dan jujur seperti yang sibutuhkan oleh konsumen.

Informasi tersebut meliputi, tanggal panen, asal buah dan nutrisi yang terkandung didalamnya.

Sejauh ini, informasi buah segar hanya terdapat di peti kemasan yang berukuran sedang atau besar, dan tidak terakses oleh di peti konsumen.

“Mayoritas masyarakat itu mengonsumsi buah segar secara curah, jadi label informasi buah segar harusnya dipasang dalam kemasan-kemasan curah, bukan di peti kemasan besar seperti yang ada sekarang” katanya.

Selain akses informasi yang minim, permasalahan rantai distribusi juga menjadi masalah klasik dalam peredaran buah segar.

Bahkan untuk buah lokal membutuhkan sembilan rantai distribusi dari petani sampai ketangan konsumen.

“Akibatnya, proses distribusi yang tidak efektif ini menyebabkan produk buah, tak lagi segar ketika sampai ke konsumen,” ucap dia.

Panjangnya rantai distribusi ini menyebabkan buah lokal yang masuk ke Pasar Induk Kramat Jati harus dibuang akibat kondisinya yang sudah tidak layak konsumsi sedangkan sisanya sudah dalam kondisi yang kurang sehar dan sudah kehilangan banyak nutrisi.

“Alhasil untuk menghindari kerugiam dan tetap menarik minat konsumen, oknum pedagang eceran menggunakan segala cara untuk membuat buah nampak terlihat segar, termasuk dengan penggunaan berbagai macam bahan kimia berbahaya,” bebernya.

Menurut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian (2010), sebanyak 70% buah segar yang beredar di pedagang eceran mengandung formalin.

“Ini dilakukan untuk membuat buah tahan lama dan tetap terlihat segar,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK OTT Pejabat Eselon I Kemenhub di Jakarta
Hukum - Kamis, 24 Agustus 2017 - 00:08 WIB

KPK OTT Pejabat Eselon I Kemenhub di Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali melakukan aksi operasi tangkap tangan, pada Rabu, (23/8) malam.Kabarnya yang diciduk dalam aksi kali ...
Breaking News! Kebakaran Melanda Slipi
Peristiwa - Rabu, 23 Agustus 2017 - 23:38 WIB

Breaking News! Kebakaran Melanda Slipi

Kebakaran melanda pemukiman Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Rabu, (23/8/2017) malam.Kebakaran yang terjadi sekira pada pukul 22.30 WIB tersebut ...
KPK Telah Periksa 80 Saksi Kasus e-KTP
Hukum - Rabu, 23 Agustus 2017 - 23:33 WIB

KPK Telah Periksa 80 Saksi Kasus e-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa 80 saksi kasus KTP-elektronik untuk tersangka Setya Novanto (SN)."Untuk tersangka SN sampai dengan saat ...
Libur Idul Adha, Operasional Truk Dibatasi
Peristiwa - Rabu, 23 Agustus 2017 - 22:15 WIB

Libur Idul Adha, Operasional Truk Dibatasi

Untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas terutama menjelang libur Idul Adha, operasional truk akan dibatasi mulai 31 Agustus pukul 12.00 ...
KPK Sudah Menduga Revisi UU Akan Mencuat Kembali
Hukum - Rabu, 23 Agustus 2017 - 22:00 WIB

KPK Sudah Menduga Revisi UU Akan Mencuat Kembali

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengaku sudah menduga akan munculnya kembali wacan revisi Undang-undang KPK. Hal tersebut ...
Percepat Naik Kelas, Kemenkop Optimalkan Peran Pendamping UMKM
Ekonomi - Rabu, 23 Agustus 2017 - 21:49 WIB

Percepat Naik Kelas, Kemenkop Optimalkan Peran Pendamping UMKM

Kementerian Koperasi dan UKM mengoptimalisasikan peran pendamping usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan memberdayakan koperasi di Tanah Air. Hal ...