Kamis, 23 Maret 2017 | 11.15 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Tito Ungkap Alasan Tak Tahan Ahok, Takut Timbulkan Kegaduhan

Tito Ungkap Alasan Tak Tahan Ahok, Takut Timbulkan Kegaduhan

Reporter : Rakisa | Senin, 5 Desember 2016 - 16:31 WIB

IMG-18896

Kapolri, Komjen Tito Karnavian. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Dicecar pertanyaan Komisi III DPR terkait alasan Polri tidak melakukan penahanan terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Kapolri Jenderal Tito Karnavian nampaknya benar-benar terpojok dalam rapat yang berlansgung di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (5/12).

Jendral Tito Karnavian hanya bisa menjelaskan, pihaknya tidak melakukan penahanan terhadap Ahok karena pertimbangan obyektif dan subyektif. Tito seperti mengulang pernyataannya kepada wartawan saat kepolisian menetapkan Ahok sebagai tersangka.

Ia mengungkapkan alasan yang sesungguhnya. Bahwa pihaknya tidak melakukan menahan terhadap Ahok karena khawatir menimbulkan kegaduhan.

“Penahanan dilakukan apabila ada faktor obyektif dan subyektif. Sebaliknya kalau belum bulat maka kita tidak ingin mengambil risiko untuk melakukan penahanan,” kata Tito dihadapan anggota Komisi III DPR.

Tito menjelaskan faktor obyektif adalah ketika, penyidik bulat, mutlak dan telak mereka menyatakan yakin. Sebaliknya kalau belum bulat maka kita tidak ingin mengambil resiko untuk melakukan penahanan.

“Jadi fakta hukum menjadi masalah bukan karena tekanan publik,” tambahnya.

Masih kata Tito dalam kasus penistaan agama sebelumnya, seperti Arswendo Atmowiloto, Ahmad Musadeq, dan Lia Aminudin atau Lia Eden, mereka dilakukan penahanan karena ketika itu penyidik menganggap kasus ini telak dan mutlak. ‎ Dalam kasus Lia Eden misalnya, pembuktiannya juga mudah karena yang bersangkutan menganggap titisan Nabi Muhammad SAW.

“Itu juga pembuktiannya sangat mudah karena bagi umat Islam Nabi muhammad adalah satu,” kata Tito.

Namun berbeda dengan kasus Ahok, yang isinya adalah ungkapan perkataan dan hal itu memerlukan memerlukan keterangan ahli berbeda.

“Ini berbeda, karena pembicaraannya adalah ungkapan perkataan yang butuh keterangan ahli. Maka kami sampaikan ke banyak pihak bahwa langkah penahanan tidak dilakukan,” tuturnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Kuota Haji 2017 Ditambah Menjadi 221.000 Jamaah
Nasional - Kamis, 23 Maret 2017 - 11:12 WIB

Kuota Haji 2017 Ditambah Menjadi 221.000 Jamaah

Pada 2017 ini, kuota jamaah untuk Ibadah Haji bertambah menjadi 221.00 orang. Kuota tersebut dibagi untuk haji reguler sebanyak 204.000 ...
KPK Rahasiakan Penerima Suap e-KTP yang Kembalikan Uang, Ada Apa?
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 11:07 WIB

KPK Rahasiakan Penerima Suap e-KTP yang Kembalikan Uang, Ada Apa?

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, terus mempertanyakan sikap KPK yang merahasiakan nama-nama penerima suap proyek pengadaan e-KTP. Bahkan dianggap melindungi ...
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...