Monday, 23 July 2018 | 14.36 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Tito Ungkap Alasan Tak Tahan Ahok, Takut Timbulkan Kegaduhan

Tito Ungkap Alasan Tak Tahan Ahok, Takut Timbulkan Kegaduhan

Reporter : Rakisa | Monday, 5 December 2016 - 16:31 WIB

IMG-18896

Kapolri, Komjen Tito Karnavian. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Dicecar pertanyaan Komisi III DPR terkait alasan Polri tidak melakukan penahanan terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Kapolri Jenderal Tito Karnavian nampaknya benar-benar terpojok dalam rapat yang berlansgung di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (5/12).

Jendral Tito Karnavian hanya bisa menjelaskan, pihaknya tidak melakukan penahanan terhadap Ahok karena pertimbangan obyektif dan subyektif. Tito seperti mengulang pernyataannya kepada wartawan saat kepolisian menetapkan Ahok sebagai tersangka.

Ia mengungkapkan alasan yang sesungguhnya. Bahwa pihaknya tidak melakukan menahan terhadap Ahok karena khawatir menimbulkan kegaduhan.

“Penahanan dilakukan apabila ada faktor obyektif dan subyektif. Sebaliknya kalau belum bulat maka kita tidak ingin mengambil risiko untuk melakukan penahanan,” kata Tito dihadapan anggota Komisi III DPR.

Tito menjelaskan faktor obyektif adalah ketika, penyidik bulat, mutlak dan telak mereka menyatakan yakin. Sebaliknya kalau belum bulat maka kita tidak ingin mengambil resiko untuk melakukan penahanan.

“Jadi fakta hukum menjadi masalah bukan karena tekanan publik,” tambahnya.

Masih kata Tito dalam kasus penistaan agama sebelumnya, seperti Arswendo Atmowiloto, Ahmad Musadeq, dan Lia Aminudin atau Lia Eden, mereka dilakukan penahanan karena ketika itu penyidik menganggap kasus ini telak dan mutlak. ‎ Dalam kasus Lia Eden misalnya, pembuktiannya juga mudah karena yang bersangkutan menganggap titisan Nabi Muhammad SAW.

“Itu juga pembuktiannya sangat mudah karena bagi umat Islam Nabi muhammad adalah satu,” kata Tito.

Namun berbeda dengan kasus Ahok, yang isinya adalah ungkapan perkataan dan hal itu memerlukan memerlukan keterangan ahli berbeda.

“Ini berbeda, karena pembicaraannya adalah ungkapan perkataan yang butuh keterangan ahli. Maka kami sampaikan ke banyak pihak bahwa langkah penahanan tidak dilakukan,” tuturnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Peristiwa - Tuesday, 27 March 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Politik - Tuesday, 27 March 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Hukum - Tuesday, 27 March 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...
Place your ads here...