Jumat, 21 Juli 2017 | 13.33 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Tito Ungkap Alasan Tak Tahan Ahok, Takut Timbulkan Kegaduhan

Tito Ungkap Alasan Tak Tahan Ahok, Takut Timbulkan Kegaduhan

Reporter : Rakisa | Senin, 5 Desember 2016 - 16:31 WIB

IMG-18896

Kapolri, Komjen Tito Karnavian. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Dicecar pertanyaan Komisi III DPR terkait alasan Polri tidak melakukan penahanan terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Kapolri Jenderal Tito Karnavian nampaknya benar-benar terpojok dalam rapat yang berlansgung di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (5/12).

Jendral Tito Karnavian hanya bisa menjelaskan, pihaknya tidak melakukan penahanan terhadap Ahok karena pertimbangan obyektif dan subyektif. Tito seperti mengulang pernyataannya kepada wartawan saat kepolisian menetapkan Ahok sebagai tersangka.

Ia mengungkapkan alasan yang sesungguhnya. Bahwa pihaknya tidak melakukan menahan terhadap Ahok karena khawatir menimbulkan kegaduhan.

“Penahanan dilakukan apabila ada faktor obyektif dan subyektif. Sebaliknya kalau belum bulat maka kita tidak ingin mengambil risiko untuk melakukan penahanan,” kata Tito dihadapan anggota Komisi III DPR.

Tito menjelaskan faktor obyektif adalah ketika, penyidik bulat, mutlak dan telak mereka menyatakan yakin. Sebaliknya kalau belum bulat maka kita tidak ingin mengambil resiko untuk melakukan penahanan.

“Jadi fakta hukum menjadi masalah bukan karena tekanan publik,” tambahnya.

Masih kata Tito dalam kasus penistaan agama sebelumnya, seperti Arswendo Atmowiloto, Ahmad Musadeq, dan Lia Aminudin atau Lia Eden, mereka dilakukan penahanan karena ketika itu penyidik menganggap kasus ini telak dan mutlak. ‎ Dalam kasus Lia Eden misalnya, pembuktiannya juga mudah karena yang bersangkutan menganggap titisan Nabi Muhammad SAW.

“Itu juga pembuktiannya sangat mudah karena bagi umat Islam Nabi muhammad adalah satu,” kata Tito.

Namun berbeda dengan kasus Ahok, yang isinya adalah ungkapan perkataan dan hal itu memerlukan memerlukan keterangan ahli berbeda.

“Ini berbeda, karena pembicaraannya adalah ungkapan perkataan yang butuh keterangan ahli. Maka kami sampaikan ke banyak pihak bahwa langkah penahanan tidak dilakukan,” tuturnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bos OJK Pangkas Deputi dan Kurangi Kegiatan Seremonial
Ekonomi - Jumat, 21 Juli 2017 - 13:21 WIB

Bos OJK Pangkas Deputi dan Kurangi Kegiatan Seremonial

Mulai lakukan efisiensi, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso akan mengurangi jumlah deputi di bawah dewan komisioner.Hal ini bertujuan untuk ...
100 Hari, Penyidik Hanya Dapat Sketsa Wajah Peneror Novel Baswedan
Peristiwa - Jumat, 21 Juli 2017 - 12:32 WIB

100 Hari, Penyidik Hanya Dapat Sketsa Wajah Peneror Novel Baswedan

100 hari setelah peristiwa penyiraman air keras terhadap penyidik senior Novel Baswedan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), polisi masih belum berhasil ...
Disebut Bakal Naik Pangkat, Begini Reaksi Irjen Iriawan
Peristiwa - Jumat, 21 Juli 2017 - 12:19 WIB

Disebut Bakal Naik Pangkat, Begini Reaksi Irjen Iriawan

Disebut-sebut bakal naik pangkat, mantan Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan mengaku siap melakukan tugas yang lebih berat."Siap. Saya Bhayangkara ...
Tolak Pelemahan, MKKS Muhammadiyah Sambangi KPK
Peristiwa - Jumat, 21 Juli 2017 - 12:01 WIB

Tolak Pelemahan, MKKS Muhammadiyah Sambangi KPK

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Muhammadiyah se-DKI Jakarta menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan Kuningan Persada, ...
RUU Pemilu, Habiburokhman: Om Ganteng dkk Gak Akan Tinggal Diam, Senin ke MK
Politik - Jumat, 21 Juli 2017 - 10:38 WIB

RUU Pemilu, Habiburokhman: Om Ganteng dkk Gak Akan Tinggal Diam, Senin ke MK

Partai Gerindra bersama tiga partai lainnya memilih walk out pada sidang paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilu.Alasan memilih tidak ikut dalam pengambilan keputusan ...
DPR Sahkan RUU Pemilu, Yusril Akan Uji Materi ke MK
Politik - Jumat, 21 Juli 2017 - 10:05 WIB

DPR Sahkan RUU Pemilu, Yusril Akan Uji Materi ke MK

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan akan melakukan uji materi terkait Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang baru saja disetujui ...