Sabtu, 18 November 2017 | 17.24 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Tito Ungkap Alasan Tak Tahan Ahok, Takut Timbulkan Kegaduhan

Tito Ungkap Alasan Tak Tahan Ahok, Takut Timbulkan Kegaduhan

Reporter : Rakisa | Senin, 5 Desember 2016 - 16:31 WIB

IMG-18896

Kapolri, Komjen Tito Karnavian. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Dicecar pertanyaan Komisi III DPR terkait alasan Polri tidak melakukan penahanan terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, Kapolri Jenderal Tito Karnavian nampaknya benar-benar terpojok dalam rapat yang berlansgung di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (5/12).

Jendral Tito Karnavian hanya bisa menjelaskan, pihaknya tidak melakukan penahanan terhadap Ahok karena pertimbangan obyektif dan subyektif. Tito seperti mengulang pernyataannya kepada wartawan saat kepolisian menetapkan Ahok sebagai tersangka.

Ia mengungkapkan alasan yang sesungguhnya. Bahwa pihaknya tidak melakukan menahan terhadap Ahok karena khawatir menimbulkan kegaduhan.

“Penahanan dilakukan apabila ada faktor obyektif dan subyektif. Sebaliknya kalau belum bulat maka kita tidak ingin mengambil risiko untuk melakukan penahanan,” kata Tito dihadapan anggota Komisi III DPR.

Tito menjelaskan faktor obyektif adalah ketika, penyidik bulat, mutlak dan telak mereka menyatakan yakin. Sebaliknya kalau belum bulat maka kita tidak ingin mengambil resiko untuk melakukan penahanan.

“Jadi fakta hukum menjadi masalah bukan karena tekanan publik,” tambahnya.

Masih kata Tito dalam kasus penistaan agama sebelumnya, seperti Arswendo Atmowiloto, Ahmad Musadeq, dan Lia Aminudin atau Lia Eden, mereka dilakukan penahanan karena ketika itu penyidik menganggap kasus ini telak dan mutlak. ‎ Dalam kasus Lia Eden misalnya, pembuktiannya juga mudah karena yang bersangkutan menganggap titisan Nabi Muhammad SAW.

“Itu juga pembuktiannya sangat mudah karena bagi umat Islam Nabi muhammad adalah satu,” kata Tito.

Namun berbeda dengan kasus Ahok, yang isinya adalah ungkapan perkataan dan hal itu memerlukan memerlukan keterangan ahli berbeda.

“Ini berbeda, karena pembicaraannya adalah ungkapan perkataan yang butuh keterangan ahli. Maka kami sampaikan ke banyak pihak bahwa langkah penahanan tidak dilakukan,” tuturnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...