Jumat, 21 Juli 2017 | 15.25 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Jokowi: Jalan Tol Balikpapan–Samarinda Selesai Akhir 2018

Jokowi: Jalan Tol Balikpapan–Samarinda Selesai Akhir 2018

Reporter : Rakisa | Selasa, 6 Desember 2016 - 00:31 WIB

IMG-18908

Presiden Jokowi dalam kunjungannya di Kalimantan (KiniNews/Satpres)

KALIMANTAN TIMUR, kini.co.id – Presiden Jokowi meminta agar pembangunan jalan tol ruas Balikpapan-Samarinda, di Kalimantan Timur (Kaltim), bisa diselesaikan paling lambat akhir 2018 mendatang.

Jokowi juga mengisyaratkan, persetujuannya untuk meneruskan pembangunan jalan tersebut dengan pembangunan ruas Samarinda- Bontang.

“Tadi malam langsung saya rapatkan dengan Menteri PU. Yang pertama, jalan tol Balikpapan-Samarinda. Pembebasan lahan sudah diselesaikan oleh Gubernur. Sekarang penyelesaiannya ada di Kementerian. Ini akan diselesaikan maksimal akhir 2018,” kata Jokowi di Balikpapan Sport and Convention Center, Balikpapan, Kaltim, Senin (5/12).

Meski pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda belum selesai, menurut Presiden, Gubernur Kaltim Awang Farouk sudah meminta lagi agar pembangunan jalan tol tersebut diteruskan dengan jalur Samarinda-Bontang.

“Tadi malam juga saya rapatkan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tadi pagi baru selesai. Ya sudah, sudah kita berikan, tidak ada masalah. Jadi, Balikpapan ke Bontang,” kata Jokowi.

Presiden mempersilakan keputusannya ditindaklanjuti dan dilanjutkan. Bisa konsorsium dengan investor yang ada, tetapi Presiden mengingatkan, pemerintah ingin agar ada sebuah kecepatan pembangunan yang dilakukan, sehingga yang mendapat manfaat akhir adalah rakyat.

“Kalau jalan ini selesai semua, biaya untuk logistik, sembako menjadi murah, biaya transportasi murah sehingga harga barang akan murah pada akhirnya,” terang Presiden.

Terkait pembangunan lintas kereta api Kalimantan, Presiden Jokowi mengemukakan, Peraturan Pemerintah (PP)nya masih belum selesai. Menurut Presiden, PP itu masalah administrasi hukum sehingga memerlukan waktu.

Adapun terkait dengan masalah sertifikat tanah, Presiden menjelaskan, di seluruh Indonesia ada 120 juta bidang tanah yang harus disertifikatkan. Sementara yang baru selesai setelah 71 tahun Indonesia merdeka, baru 46 juta. “60% lebih yang belum selesai,” ujarnya.

Untuk itu, Jokowi mengaku telah memerintahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk menyelesaikan secepatnya. Kalau biasanya setahun di bawah 500 ribu, Presiden minta tahun depan minimal 5 juta sertifikat harus selesai. Tahun depannya lagi 7 juta sertifikat harus selesai. Tahun depannya lagi 9 juta sertifikat.

“Ini kerja Kanwil, Kantor Pertanahan,” tegasnya.

Masih ada keluhan lagi, menurut residen, juru ukurnya kurang 10.000 orang. Presiden memerintahkan untuk membuka rekrutmen. Mengingat rekrutmen jurus ukur dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) memakan waktu lama, menurut Presiden, tidak usah PNS.

“Pakai uji kompetensi saja langsung jadikan juru ukur,” pinta Presiden.

Jokowi juga meminta seluruh jajaran Kanwil BPN (Badan Pertanahan Nasional) agar mengerjakan secepat-cepat kalau ada yang meminta pelayanan sertifikat. Diakuinya, kalau perintah tersebut disampaikan sekarang pasti jawabannya juru ukur kurang. Namun, alau nanti juru ukur disiapkan masih ada seperti yang lalu lalu, waktunya lama dan meminta sesuatu, Presiden mengingatkan agar hati-hati.

“Saya mengucapkan terima kasih karena saudara sudah bekerja keras dan memberikan sertifikat, tapi saya ingin betul-betul pelayanan di seluruh kantor BPN diperbaiki dengan sistem yang baik, dengan kecepatan yang baik dan tidak ada pungutan-pungutan. Rakyat senang seperti itu,” tegasnya.

Presiden Jokowi juga berpesan kepada masyarakat yang sudah memegang sertifikat tanah agar dipakai untuk hal produktif. Bisa dipakai agunan untuk perbankan, tapi untuk usaha yang produktif.

“Jangan sampai diagunkan ke bank, dapat uang dibelikan mobil, sepeda motor, tidak boleh. Silakan pakai untuk usaha tapi dihitung untung ruginya. Ini pentingnya sertifikat,” tuturnya.

Masih kata Jokowi, selain status hak hukum, sertifikat tanah juga bisa untuk agunan ke perbankan. Namun ia mengingatkan agar hati-hati.

“Kalau mau pinjam, pinjam KUR yang bunganya hanya 9% per tahun,” pesan Jokowi.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Kapolda Diganti, Kasus Habib Rizieq Tetap Diusut
Hukum - Jumat, 21 Juli 2017 - 14:53 WIB

Kapolda Diganti, Kasus Habib Rizieq Tetap Diusut

Meski Kapolda Metro Jaya diganti, Mabes Polri memastikan penyidikan kasus Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab tetap berjalan.Kepala ...
Bos OJK Pangkas Deputi dan Kurangi Kegiatan Seremonial
Ekonomi - Jumat, 21 Juli 2017 - 13:21 WIB

Bos OJK Pangkas Deputi dan Kurangi Kegiatan Seremonial

Mulai lakukan efisiensi, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso akan mengurangi jumlah deputi di bawah dewan komisioner.Hal ini bertujuan untuk ...
100 Hari, Penyidik Hanya Dapat Sketsa Wajah Peneror Novel Baswedan
Peristiwa - Jumat, 21 Juli 2017 - 12:32 WIB

100 Hari, Penyidik Hanya Dapat Sketsa Wajah Peneror Novel Baswedan

100 hari setelah peristiwa penyiraman air keras terhadap penyidik senior Novel Baswedan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), polisi masih belum berhasil ...
Disebut Bakal Naik Pangkat, Begini Reaksi Irjen Iriawan
Peristiwa - Jumat, 21 Juli 2017 - 12:19 WIB

Disebut Bakal Naik Pangkat, Begini Reaksi Irjen Iriawan

Disebut-sebut bakal naik pangkat, mantan Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan mengaku siap melakukan tugas yang lebih berat."Siap. Saya Bhayangkara ...
Tolak Pelemahan, MKKS Muhammadiyah Sambangi KPK
Peristiwa - Jumat, 21 Juli 2017 - 12:01 WIB

Tolak Pelemahan, MKKS Muhammadiyah Sambangi KPK

Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Muhammadiyah se-DKI Jakarta menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan Kuningan Persada, ...
RUU Pemilu, Habiburokhman: Om Ganteng dkk Gak Akan Tinggal Diam, Senin ke MK
Politik - Jumat, 21 Juli 2017 - 10:38 WIB

RUU Pemilu, Habiburokhman: Om Ganteng dkk Gak Akan Tinggal Diam, Senin ke MK

Partai Gerindra bersama tiga partai lainnya memilih walk out pada sidang paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilu.Alasan memilih tidak ikut dalam pengambilan keputusan ...