Minggu, 19 Februari 2017 | 18.45 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Dugaan Suap, Giliran Sekretaris Ditjen Pajak Diperiksa KPK

Dugaan Suap, Giliran Sekretaris Ditjen Pajak Diperiksa KPK

Reporter : Yudi Andriansyah | Rabu, 7 Desember 2016 - 13:32 WIB

IMG-18979

Ilustrasi

Jakarta, kini.co.id – Kasus dugaan suap penghapusan wajib pajak negara PT EKP, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan, Andreas Setiawan.

Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan Andreas akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT EKP.

“Yang bersangkutan ‎diperiksa untuk tersangka RRN (Rajesh Rajamohanan Nair),” katanya, Rabu (7/12/2016).

Sebelumnya, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjaring Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Handang Sukarno dan Presiden Direktur (Presdir) PT.EKP Rajesh Rajamohanan Nair yang kini menjadi tersangka.

Diduga, Rajesh memberikan suap kepada Handang untuk menghapus wajib pajak negara PT EKP. KPK pun menyita uang sebesar Rp1,9 miliar dari total Rp6 miliar yang dijanjikan oleh Rajesh.

Uang suap tersebut diduga untuk menghapus kewajiban pajak PT EKP sebesar Rp78 miliar.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
PDIP Tuding Parpol Pendukung Ahok-Djarot Kurang Maksimal
Politik - Minggu, 19 Februari 2017 - 11:50 WIB

PDIP Tuding Parpol Pendukung Ahok-Djarot Kurang Maksimal

Ketua Bidang Hukum DPP PDIP, Trimedya Panjaitan menuding partai pendukung selain PDIP lemah mengintensifkan dukungan dari bawah dan kurang memiliki ...
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Mundur
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 21:50 WIB

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Mundur

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI), Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim mundur secara resmi. Juru bicara PTFI, Riza Pratama pun ...
KPK: Tiga Perkara Terkait Kasus Walikota Madiun
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 21:42 WIB

KPK: Tiga Perkara Terkait Kasus Walikota Madiun

Ada tiga perkara yang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berikan kepada Walikota Madiun Bambang Irianto (BI) sebagai tersangka tindak pidana korupsi. ...
Partisipasi Pemilih Pilkada DKI Hingga 77,5 Persen
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 17:59 WIB

Partisipasi Pemilih Pilkada DKI Hingga 77,5 Persen

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan tingkat partisipasi pemilih pada pilkada DKI Jakarta 2017 meningkat. ...
PAN: Karakter Ahok tak Sesuai dengan PAN
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 15:17 WIB

PAN: Karakter Ahok tak Sesuai dengan PAN

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, tengah mengumpulkan masukan dari sejumlah kader dan simpatin dalam penentuan sikap politik ...
Tuntut Copot Ahok, FUI Akan Berdemo ke DPR RI Selasa Depan
Peristiwa - Sabtu, 18 Februari 2017 - 13:23 WIB

Tuntut Copot Ahok, FUI Akan Berdemo ke DPR RI Selasa Depan

Sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Presiden Jokowi yang membiarkan Ahok kembali menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta meski menyandang status ...