Selasa, 24 April 2018 | 00.23 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Ini Penyebab Mangkraknya 34 Proyek Listrik Era SBY

Ini Penyebab Mangkraknya 34 Proyek Listrik Era SBY

Reporter : Fadilah | Kamis, 8 Desember 2016 - 17:07 WIB

IMG-19044

Proyek listrik. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Ada 34 proyek pembangkit listrik pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mangkrak. Padahal disatu sisi, negara telah mengeluarkan uang sebesar Rp 4,49 triliun.

Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero) Sofyan Basyir mengatakan salah satu penyebab proyek-proyek kelistrikan tersebut mangkrak karena perhitungan kontraktor atau peserta lelang yang terlalu rendah.

“Memang kealpaan mereka banyak yang harganya tidak sesuai, dalam arti kemurahan, karena mereka belum berpengalaman di awal,” tutur Sofyan.

Kata Sofyan 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak itu merupakan proyek di beberapa program yakni Fast Track Program I dan Fast Track Program II.

“Adapun pendanaannya dari berbagai macam sumber, swasta, PLN, dan juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ucapnya.

Meski demikian, Mantan Dirut BRI itu memastikan akan tetap melanjutkan beberapa proyek yang mangkrak tersebut demi kepentingan listrik nasional.

Bahkan dari 34 proyek yang mangkrak itu 17 diantaranya kini sudah kembali berjalan. Sedangkan sisanya, masih dalam evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan PLN.

“Evaluasi terhadap proyek-proyek mangkrak telah berjalan empat bulan ini,” ucap dia.

Dia menambahkan sebagian dari 17 proyek yang kembali berjalan ini, dikerjakan oleh kontraktor baru.

“Ada yang ganti (kontraktornya), karena kami tutup (kontraknya), dia bayar (denda). Kemudian ada juga kontraktor baru masuk,” pungkasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya KPK telah menerima laporan mengenai 34 proyek pembangunan pembangkit listrik yang mangkrak. Laporan tersebut telah diterima KPK pada pekan lalu. Namun, Ketua KPK, Agus Rahardjo enggan mengungkap pihak yang melaporkan dugaan penyimpangan dalam 34 proyek pembangunan pembangkit listrik tersebut.

Adapun saat ini, lembaga antirasuah itu sudah mulai mengusut 6 dari 34 proyek pembangunan pembangkit listrik yang mangkrak. Hal ini ditandai dengan langkah lembaga antikorupsi meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit proyek-proyek tersebut.

Permintaan audit kepada BPKP itu untuk mendapatkan nilai kerugian negara akibat mangkraknya sejumlah proyek tersebut. Dengan adanya nilai kerugian negara, KPK dapat melanjutkan untuk mencari unsur-unsur tindak pidana korupsi dan menemukan pihak yang dinilai dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...