Minggu, 19 Februari 2017 | 18.45 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Ini Penyebab Mangkraknya 34 Proyek Listrik Era SBY

Ini Penyebab Mangkraknya 34 Proyek Listrik Era SBY

Reporter : Fadilah | Kamis, 8 Desember 2016 - 17:07 WIB

IMG-19044

Proyek listrik. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Ada 34 proyek pembangkit listrik pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mangkrak. Padahal disatu sisi, negara telah mengeluarkan uang sebesar Rp 4,49 triliun.

Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero) Sofyan Basyir mengatakan salah satu penyebab proyek-proyek kelistrikan tersebut mangkrak karena perhitungan kontraktor atau peserta lelang yang terlalu rendah.

“Memang kealpaan mereka banyak yang harganya tidak sesuai, dalam arti kemurahan, karena mereka belum berpengalaman di awal,” tutur Sofyan.

Kata Sofyan 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak itu merupakan proyek di beberapa program yakni Fast Track Program I dan Fast Track Program II.

“Adapun pendanaannya dari berbagai macam sumber, swasta, PLN, dan juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ucapnya.

Meski demikian, Mantan Dirut BRI itu memastikan akan tetap melanjutkan beberapa proyek yang mangkrak tersebut demi kepentingan listrik nasional.

Bahkan dari 34 proyek yang mangkrak itu 17 diantaranya kini sudah kembali berjalan. Sedangkan sisanya, masih dalam evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan PLN.

“Evaluasi terhadap proyek-proyek mangkrak telah berjalan empat bulan ini,” ucap dia.

Dia menambahkan sebagian dari 17 proyek yang kembali berjalan ini, dikerjakan oleh kontraktor baru.

“Ada yang ganti (kontraktornya), karena kami tutup (kontraknya), dia bayar (denda). Kemudian ada juga kontraktor baru masuk,” pungkasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya KPK telah menerima laporan mengenai 34 proyek pembangunan pembangkit listrik yang mangkrak. Laporan tersebut telah diterima KPK pada pekan lalu. Namun, Ketua KPK, Agus Rahardjo enggan mengungkap pihak yang melaporkan dugaan penyimpangan dalam 34 proyek pembangunan pembangkit listrik tersebut.

Adapun saat ini, lembaga antirasuah itu sudah mulai mengusut 6 dari 34 proyek pembangunan pembangkit listrik yang mangkrak. Hal ini ditandai dengan langkah lembaga antikorupsi meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit proyek-proyek tersebut.

Permintaan audit kepada BPKP itu untuk mendapatkan nilai kerugian negara akibat mangkraknya sejumlah proyek tersebut. Dengan adanya nilai kerugian negara, KPK dapat melanjutkan untuk mencari unsur-unsur tindak pidana korupsi dan menemukan pihak yang dinilai dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
PDIP Tuding Parpol Pendukung Ahok-Djarot Kurang Maksimal
Politik - Minggu, 19 Februari 2017 - 11:50 WIB

PDIP Tuding Parpol Pendukung Ahok-Djarot Kurang Maksimal

Ketua Bidang Hukum DPP PDIP, Trimedya Panjaitan menuding partai pendukung selain PDIP lemah mengintensifkan dukungan dari bawah dan kurang memiliki ...
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Mundur
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 21:50 WIB

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Mundur

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI), Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim mundur secara resmi. Juru bicara PTFI, Riza Pratama pun ...
KPK: Tiga Perkara Terkait Kasus Walikota Madiun
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 21:42 WIB

KPK: Tiga Perkara Terkait Kasus Walikota Madiun

Ada tiga perkara yang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berikan kepada Walikota Madiun Bambang Irianto (BI) sebagai tersangka tindak pidana korupsi. ...
Partisipasi Pemilih Pilkada DKI Hingga 77,5 Persen
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 17:59 WIB

Partisipasi Pemilih Pilkada DKI Hingga 77,5 Persen

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan tingkat partisipasi pemilih pada pilkada DKI Jakarta 2017 meningkat. ...
PAN: Karakter Ahok tak Sesuai dengan PAN
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 15:17 WIB

PAN: Karakter Ahok tak Sesuai dengan PAN

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, tengah mengumpulkan masukan dari sejumlah kader dan simpatin dalam penentuan sikap politik ...
Tuntut Copot Ahok, FUI Akan Berdemo ke DPR RI Selasa Depan
Peristiwa - Sabtu, 18 Februari 2017 - 13:23 WIB

Tuntut Copot Ahok, FUI Akan Berdemo ke DPR RI Selasa Depan

Sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Presiden Jokowi yang membiarkan Ahok kembali menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta meski menyandang status ...