Senin, 20 November 2017 | 22.12 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Ini Penyebab Mangkraknya 34 Proyek Listrik Era SBY

Ini Penyebab Mangkraknya 34 Proyek Listrik Era SBY

Reporter : Fadilah | Kamis, 8 Desember 2016 - 17:07 WIB

IMG-19044

Proyek listrik. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Ada 34 proyek pembangkit listrik pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mangkrak. Padahal disatu sisi, negara telah mengeluarkan uang sebesar Rp 4,49 triliun.

Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero) Sofyan Basyir mengatakan salah satu penyebab proyek-proyek kelistrikan tersebut mangkrak karena perhitungan kontraktor atau peserta lelang yang terlalu rendah.

“Memang kealpaan mereka banyak yang harganya tidak sesuai, dalam arti kemurahan, karena mereka belum berpengalaman di awal,” tutur Sofyan.

Kata Sofyan 34 proyek pembangkit listrik yang mangkrak itu merupakan proyek di beberapa program yakni Fast Track Program I dan Fast Track Program II.

“Adapun pendanaannya dari berbagai macam sumber, swasta, PLN, dan juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ucapnya.

Meski demikian, Mantan Dirut BRI itu memastikan akan tetap melanjutkan beberapa proyek yang mangkrak tersebut demi kepentingan listrik nasional.

Bahkan dari 34 proyek yang mangkrak itu 17 diantaranya kini sudah kembali berjalan. Sedangkan sisanya, masih dalam evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan PLN.

“Evaluasi terhadap proyek-proyek mangkrak telah berjalan empat bulan ini,” ucap dia.

Dia menambahkan sebagian dari 17 proyek yang kembali berjalan ini, dikerjakan oleh kontraktor baru.

“Ada yang ganti (kontraktornya), karena kami tutup (kontraknya), dia bayar (denda). Kemudian ada juga kontraktor baru masuk,” pungkasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya KPK telah menerima laporan mengenai 34 proyek pembangunan pembangkit listrik yang mangkrak. Laporan tersebut telah diterima KPK pada pekan lalu. Namun, Ketua KPK, Agus Rahardjo enggan mengungkap pihak yang melaporkan dugaan penyimpangan dalam 34 proyek pembangunan pembangkit listrik tersebut.

Adapun saat ini, lembaga antirasuah itu sudah mulai mengusut 6 dari 34 proyek pembangunan pembangkit listrik yang mangkrak. Hal ini ditandai dengan langkah lembaga antikorupsi meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit proyek-proyek tersebut.

Permintaan audit kepada BPKP itu untuk mendapatkan nilai kerugian negara akibat mangkraknya sejumlah proyek tersebut. Dengan adanya nilai kerugian negara, KPK dapat melanjutkan untuk mencari unsur-unsur tindak pidana korupsi dan menemukan pihak yang dinilai dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...
Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 15:33 WIB

Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang

Bambang Haryo selaku Anggota Komisi VI DPR RI, sangat menyayangkan langkah yang diambil BUMN PT Waskiya Karya untuk mengimpor tiang ...