Rabu, 24 Januari 2018 | 06.26 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Bappenas Sebut Moderasi China Lebih Berdampak Dibandingkan ‘Trump effect’

Bappenas Sebut Moderasi China Lebih Berdampak Dibandingkan ‘Trump effect’

Jumat, 9 Desember 2016 - 00:53 WIB

IMG-19053

Kantor Bappenas (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan moderasi China akan lebih berdampak bagi perekonomian Indonesia, daripada efek kebijakan Presiden AS terpilih Donald Trump.

Moderasi di China yang dilakukan dengan mengalihkan basis pertumbuhan dari investasi ke konsumsi, akan berdampak pada perlambatan ekonomi 2017 yang diprediksi 6,3 persen dibandingkan perkiraan pertumbuhan tahun ini sebesar 6,6 persen.

Kebijakan ini juga berpotensi melemahkan mitra dagang dan negara penghasil komoditas seperti Indonesia, yang pada 2017 diprediksi pertumbuhan ekonominya mencapai 5,1-5,3 persen.

“Melambatnya pertumbuhan China pasti akan menurunkan investasi sehingga investasi ke Indonesia pun turun. PDB kita bisa 0,72 persen lebih rendah dibandingkan baseline, yang indikator terbesarnya berasal dari penurunan persentase poin investasi sebesar 1,02 persen” ujar Bambang kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/12). Namun demikian pergeseran pertumbuhan ekonomi China juga dapat menjadi kesempatan Indonesia untuk menangkap peluang penanaman modal asing (FDI) dari China, yang selama ini peran terbesarnya hanya sebagai mitra dagang.

“Sekarang setelah China beralih dari investment base ke consumption base di domestik, maka investasinya harus mencari tempat. Ketika China menyediakan alternatif investasi maka Indonesia harus bisa menangkap peluang itu,” kata Bambang.

Kebijakan pemerintah China khususnya untuk merespons rencana proteksi perdagangan AS, juga harus lebih diperhatikan Indonesia sebagai efek lanjutan.

Jika China mengalami hambatan perdagangan ke AS, kata Bambang, maka berdampak pada pengalihan pasar ekspor yang salah satunya mungkin ke Indonesia.

“Kita lebih concern kalau China terkena proteksi AS. (Jika benar terjadi) maka ekspor China ke Indonesia meningkat atau ada indikasi dumping yang bisa memukul industri dalam negeri sendiri,” tutur Bambang.

Sementara potensi risiko perlambatan ekonomi Tanah Air yang disebabkan proposal kebijakan ekonomi Trump, dampaknya tidak sebesar kebijakan di China.

Di sektor perpajakan, Trump berencana mengurangi pajak kalangan berpenghasilan tinggi dan perusahaan dari 35 persen menjadi 15 persen, serta memberlakukan amnesti pajak.

Kebijakan amnesti pajak AS yang memungkinkan deklarasi harta dan masuknya dana repatriasi, menjadi pengaruh negatif bagi negara lain, termasuk Indonesia.

“Menurunnya investasi AS di negara lain akan berdampak pada perlambatan PDB (Indonesia), yang second round effect-nya akan mengurangi pendapatan setelah pajak maupun konsumsi rumah tangga,” kata Bambang.

Jika Trump melakukan seluruh proposal kampanyenya, Bappenas memprediksi pertumbuhan PDB Indonesia akan melambat 0,41 persen pada 2017, dengan indikator terbesar yakni investasi yang turun 0,89 persen.

“Dengan demikian kalau dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan China (terhadap PDB) maka risiko China adalah yang paling besar terhadap perlambatan pertumbuhan Indonesia,” tukasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hanura sepakat islah, Wiranto: OSO Ketua Umum yang sah
Politik - Selasa, 23 Januari 2018 - 21:48 WIB

Hanura sepakat islah, Wiranto: OSO Ketua Umum yang sah

Ketua Dewan Pembina sekaligus pendiri Partai Hanura, Jenderal (Purn) Wiranto, menyatakan bahwa Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua Umum Partai ...
Made Oka Masagung Sering Lupa, KPK: Tak Ada Gunanya
Hukum - Selasa, 23 Januari 2018 - 20:50 WIB

Made Oka Masagung Sering Lupa, KPK: Tak Ada Gunanya

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan tidak ada gunanya saksi mengatakan lupa padahal sebenarnya tidak lupa."Sebab untuk ...
Akankah KPK Gugurkan Praperadilan Fredrich Yunadi?
Hukum - Selasa, 23 Januari 2018 - 20:33 WIB

Akankah KPK Gugurkan Praperadilan Fredrich Yunadi?

Pasca menetapkan Fredrich Yunadi sebagai tersangka merintangi penyidikan perkara e-KTP, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara intens melakukan serangkaian kegiatan. Misalnya ...
KPK Belum Lihat Novanto Akui Kesalahannya di Kasus e-KTP
Hukum - Selasa, 23 Januari 2018 - 20:29 WIB

KPK Belum Lihat Novanto Akui Kesalahannya di Kasus e-KTP

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan sejauh ini pihaknya belum melihat Setya Novanto mengakui perbuatannya di kasus ...
Dampak gempa Banten, puluhan bangunan di Sukabumi rusak
Peristiwa - Selasa, 23 Januari 2018 - 19:30 WIB

Dampak gempa Banten, puluhan bangunan di Sukabumi rusak

Pascagempa yang terjadi di Lebak, Banten dengan kekuatan 6,4 Skala Richter (SR) Selasa, (23/1) sekitar pukul 13.34 WIB, sejumlah bangunan ...
Ratusan rumah di Lebak rusak terdampak gempa
Peristiwa - Selasa, 23 Januari 2018 - 19:24 WIB

Ratusan rumah di Lebak rusak terdampak gempa

Gempa tektonik berkekuatan 6,1 Skala Richter (SR) mengguncang Kabupaten Lebak, Banten, Selasa (23/1) siang, menghancurkan sebanyak 311 unit rumah tersebar ...