Senin, 23 Oktober 2017 | 22.23 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Bappenas Sebut Moderasi China Lebih Berdampak Dibandingkan ‘Trump effect’

Bappenas Sebut Moderasi China Lebih Berdampak Dibandingkan ‘Trump effect’

Jumat, 9 Desember 2016 - 00:53 WIB

IMG-19053

Kantor Bappenas (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan moderasi China akan lebih berdampak bagi perekonomian Indonesia, daripada efek kebijakan Presiden AS terpilih Donald Trump.

Moderasi di China yang dilakukan dengan mengalihkan basis pertumbuhan dari investasi ke konsumsi, akan berdampak pada perlambatan ekonomi 2017 yang diprediksi 6,3 persen dibandingkan perkiraan pertumbuhan tahun ini sebesar 6,6 persen.

Kebijakan ini juga berpotensi melemahkan mitra dagang dan negara penghasil komoditas seperti Indonesia, yang pada 2017 diprediksi pertumbuhan ekonominya mencapai 5,1-5,3 persen.

“Melambatnya pertumbuhan China pasti akan menurunkan investasi sehingga investasi ke Indonesia pun turun. PDB kita bisa 0,72 persen lebih rendah dibandingkan baseline, yang indikator terbesarnya berasal dari penurunan persentase poin investasi sebesar 1,02 persen” ujar Bambang kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/12). Namun demikian pergeseran pertumbuhan ekonomi China juga dapat menjadi kesempatan Indonesia untuk menangkap peluang penanaman modal asing (FDI) dari China, yang selama ini peran terbesarnya hanya sebagai mitra dagang.

“Sekarang setelah China beralih dari investment base ke consumption base di domestik, maka investasinya harus mencari tempat. Ketika China menyediakan alternatif investasi maka Indonesia harus bisa menangkap peluang itu,” kata Bambang.

Kebijakan pemerintah China khususnya untuk merespons rencana proteksi perdagangan AS, juga harus lebih diperhatikan Indonesia sebagai efek lanjutan.

Jika China mengalami hambatan perdagangan ke AS, kata Bambang, maka berdampak pada pengalihan pasar ekspor yang salah satunya mungkin ke Indonesia.

“Kita lebih concern kalau China terkena proteksi AS. (Jika benar terjadi) maka ekspor China ke Indonesia meningkat atau ada indikasi dumping yang bisa memukul industri dalam negeri sendiri,” tutur Bambang.

Sementara potensi risiko perlambatan ekonomi Tanah Air yang disebabkan proposal kebijakan ekonomi Trump, dampaknya tidak sebesar kebijakan di China.

Di sektor perpajakan, Trump berencana mengurangi pajak kalangan berpenghasilan tinggi dan perusahaan dari 35 persen menjadi 15 persen, serta memberlakukan amnesti pajak.

Kebijakan amnesti pajak AS yang memungkinkan deklarasi harta dan masuknya dana repatriasi, menjadi pengaruh negatif bagi negara lain, termasuk Indonesia.

“Menurunnya investasi AS di negara lain akan berdampak pada perlambatan PDB (Indonesia), yang second round effect-nya akan mengurangi pendapatan setelah pajak maupun konsumsi rumah tangga,” kata Bambang.

Jika Trump melakukan seluruh proposal kampanyenya, Bappenas memprediksi pertumbuhan PDB Indonesia akan melambat 0,41 persen pada 2017, dengan indikator terbesar yakni investasi yang turun 0,89 persen.

“Dengan demikian kalau dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan China (terhadap PDB) maka risiko China adalah yang paling besar terhadap perlambatan pertumbuhan Indonesia,” tukasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Hormati Bawas MA Soal Akan Periksa Hakim yang menangkan Novanto
Hukum - Senin, 23 Oktober 2017 - 19:46 WIB

KPK Hormati Bawas MA Soal Akan Periksa Hakim yang menangkan Novanto

Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) akan segera memeriksa hakim yang menangani praperadilan Ketua DPR Setya Novanto, Cepi Iskandar.Juru Bicara ...
Ini alasan Fraksi Nasdem setuju Perppu Ormas jadi UU
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 18:05 WIB

Ini alasan Fraksi Nasdem setuju Perppu Ormas jadi UU

Fraksi Partai NasDem menyatakan setuju Perppu Ormas disahkan menjadi undang-undang.

“RUU penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang ...
Fraksi PAN komitmen tetap tolak Perppu ormas
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 16:59 WIB

Fraksi PAN komitmen tetap tolak Perppu ormas

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan sampai saat ini tidak ada kondisi apapun yang mengatakan kebutuhan mendesak terbantah dengan UU ...
Tujuh fraksi mendukung, tiga menolak Perppu ormas
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 16:46 WIB

Tujuh fraksi mendukung, tiga menolak Perppu ormas

Sebanyak tujuh fraksi atau mayoritas yang ada di Komisi II DPR menyepakati peraturan pemerintan pengganti undang-undang (Perppu) tentang organisasi kemasyarakatan ...
Mantan Dirut PNRI Nangis di Sidang Andi Narogong
Hukum - Senin, 23 Oktober 2017 - 15:50 WIB

Mantan Dirut PNRI Nangis di Sidang Andi Narogong

Mantan Direktur Utama PNRI, Isnu Edhi Wijaya menangis di sidang lanjutan perkara e-KTP (Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik).Awalnya, Ia mengaku ...
Luhut: Kereta cepat Jakarta – Bandung akan tembus langsung Bandara Kertajati
Ekonomi - Senin, 23 Oktober 2017 - 15:24 WIB

Luhut: Kereta cepat Jakarta – Bandung akan tembus langsung Bandara Kertajati

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dimungkinan terkoneksi langsung ke Bandara Antarbangsa Kertajati, di Majalengka, ...