Selasa, 24 April 2018 | 14.06 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Bappenas Sebut Moderasi China Lebih Berdampak Dibandingkan ‘Trump effect’

Bappenas Sebut Moderasi China Lebih Berdampak Dibandingkan ‘Trump effect’

Jumat, 9 Desember 2016 - 00:53 WIB

IMG-19053

Kantor Bappenas (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan moderasi China akan lebih berdampak bagi perekonomian Indonesia, daripada efek kebijakan Presiden AS terpilih Donald Trump.

Moderasi di China yang dilakukan dengan mengalihkan basis pertumbuhan dari investasi ke konsumsi, akan berdampak pada perlambatan ekonomi 2017 yang diprediksi 6,3 persen dibandingkan perkiraan pertumbuhan tahun ini sebesar 6,6 persen.

Kebijakan ini juga berpotensi melemahkan mitra dagang dan negara penghasil komoditas seperti Indonesia, yang pada 2017 diprediksi pertumbuhan ekonominya mencapai 5,1-5,3 persen.

“Melambatnya pertumbuhan China pasti akan menurunkan investasi sehingga investasi ke Indonesia pun turun. PDB kita bisa 0,72 persen lebih rendah dibandingkan baseline, yang indikator terbesarnya berasal dari penurunan persentase poin investasi sebesar 1,02 persen” ujar Bambang kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/12). Namun demikian pergeseran pertumbuhan ekonomi China juga dapat menjadi kesempatan Indonesia untuk menangkap peluang penanaman modal asing (FDI) dari China, yang selama ini peran terbesarnya hanya sebagai mitra dagang.

“Sekarang setelah China beralih dari investment base ke consumption base di domestik, maka investasinya harus mencari tempat. Ketika China menyediakan alternatif investasi maka Indonesia harus bisa menangkap peluang itu,” kata Bambang.

Kebijakan pemerintah China khususnya untuk merespons rencana proteksi perdagangan AS, juga harus lebih diperhatikan Indonesia sebagai efek lanjutan.

Jika China mengalami hambatan perdagangan ke AS, kata Bambang, maka berdampak pada pengalihan pasar ekspor yang salah satunya mungkin ke Indonesia.

“Kita lebih concern kalau China terkena proteksi AS. (Jika benar terjadi) maka ekspor China ke Indonesia meningkat atau ada indikasi dumping yang bisa memukul industri dalam negeri sendiri,” tutur Bambang.

Sementara potensi risiko perlambatan ekonomi Tanah Air yang disebabkan proposal kebijakan ekonomi Trump, dampaknya tidak sebesar kebijakan di China.

Di sektor perpajakan, Trump berencana mengurangi pajak kalangan berpenghasilan tinggi dan perusahaan dari 35 persen menjadi 15 persen, serta memberlakukan amnesti pajak.

Kebijakan amnesti pajak AS yang memungkinkan deklarasi harta dan masuknya dana repatriasi, menjadi pengaruh negatif bagi negara lain, termasuk Indonesia.

“Menurunnya investasi AS di negara lain akan berdampak pada perlambatan PDB (Indonesia), yang second round effect-nya akan mengurangi pendapatan setelah pajak maupun konsumsi rumah tangga,” kata Bambang.

Jika Trump melakukan seluruh proposal kampanyenya, Bappenas memprediksi pertumbuhan PDB Indonesia akan melambat 0,41 persen pada 2017, dengan indikator terbesar yakni investasi yang turun 0,89 persen.

“Dengan demikian kalau dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan China (terhadap PDB) maka risiko China adalah yang paling besar terhadap perlambatan pertumbuhan Indonesia,” tukasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...