Kamis, 23 Maret 2017 | 09.10 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>PAS Tegaskan Tidak Ada Pembubaran, Hanya Minta KKR Dipindahkan ke Gereja !

PAS Tegaskan Tidak Ada Pembubaran, Hanya Minta KKR Dipindahkan ke Gereja !

Jumat, 9 Desember 2016 - 02:52 WIB

IMG-19057

Dialog Panitia KKR dengan PAS (Ist)

Bandung, kini.co.id – Opini yang berkembang nampaknya menyudutkan umat Islam terutama degan kejadian Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) di Sabuga, ITB Bandung, Selasa (6/12) lalu yang disebut radikal dan intoleransi.

Ketua Pembela Ahlu Sunnah (PAS) M. Roin membantah jika kegiatan KKR berakhir dengan sangat kondusif dan tidak ada upaya paksa untuk pembubaran seperti diberitakan banyak media.

“Acara tersebut berakhir sesuai kesepakatan antara pihak panitia KKR Natal dengan elemen Ormas Islam yang tergabung dalam PAS serta disaksikan beberapa pihak seperti Kesbangpol Kota Bandung dan juga Kapolrestabes Bandung bahwa kegiatan berakhir hingga pukul 3 sore karena pihak panitia belum mengantongi beberapa perijinan,” kata M Roin.

Ia menambahkan meski sempat terjadi negosiasi dan dialog yang cukup alot namun akhirnya semua sepakat bahwa untuk kegiatan KKR umum yang sedianya dimulai pukul.18.30 ditiadakan.

Ia menyayangkan jika ada pihak yang memelintir fakta di lapangan yang sebenarnya yakni tidak ada pembubaran KKR.

“Dalam pertemuan yang juga dihadiri Pendeta Stephen Tong di Sabuga juga menerima kesepakatan tersebut. Sekali lagi tidak ada paksaan untuk mengakhiri acara pihak panitia termasuk pendeta mengakaui ada aturan yang belum dipahami dan prosedurnya belum ditempuh sehingga mereka akan mempelajarinya setelah ini,” imbuhnya seperti dilansir dari Percikaniman.

Intinya, sambung Roin, pihak PAS hanya minta kegiatan KKR Natal dipindah ke gereja karena soal kegiatan ibadat untuk tempatnya sudah ada aturannya. Pihaknya juga tidak akan mempersoalkan sekiranya kegiatan KKR Natal sebagai rangkaian ibadat kaum Nasrani tersebut berlangsung di gereja.

“Kan selama ini tidak ada masalah kegiatan mereka di rumahnya (gereja) sendiri. Belum pernah ada sejarah ummat Islam memprotes kegiatan natalan di gereja. Sekali lagi ini bukan sikap intoleransi namun hanya ingin membantu pemerintah dalam menaati peraturan dan mengajak kaum Nasrani untuk sama-sama taat hokum atau aturan. Kan yang namanya ibadat harus dilakukan di rumah ibadat dan rumah ibadat itu sudah ada yakni gereja. Mereka kan punya gereja kenapa tidak dipakai?,”urainya.

Sementara terkait adanya alasan pihak panitia bahwa gerejanya tidak mampu menampung jumlah jemaatnya, Roin menyarankan agar kegiatan KKR Natal disesuaikan dengan kapasitas atau daya tampung.

Menurutnya kegiatan tersebut bisa dibuat secara bergantian selama beberapa hari sehingga semua jemaatnya bisa hadir dan ikut.

“Sekali lagi saya tegaskan tidak benar ormas Islam menolak atau membubarkan kegiatan KKR Natal, yang kita minta tempuh prosedur yang semestinya atau kegiatan tersebut di pindah ke gereja. Itu saja. Lagian permintaan itu sudah kita sampaikan jauh-jauh hari untuk memberi kesempatan mereka mencari tempat.”

“Jadi bukan pas hari H. Kita sudah audiensi dengan pihak-pihak terkait seperti Kesbangpol, Polrestabes, Kemenag, DPRD, Polda, Pihak Pengelola Gedung termasuk panitia KKR Natal,” tambahnya.

Untuk itu dirinya meminta semua pihak memahami substansi permasalahan yang sebenarnya bukan sekedar menyalah pihaknya yang dianggap intoleran.

Roin pun sepakat bahwa semua pihak termasuk semua umat beragama harus berusaha dan berkomitmen bersama untuk menjaga suasana kondusif dengan saling menghormati dan toleransi dengan mentaati hukum atau aturan yang ada.

“Suasana kondusif dan toleransi itu dibangun bersama-sama bukan hanya satu pihaknya saja. Saya rasa tidak benar juga jika toleransi dibangun dengan menabrak aturan atau melanggar hukum,”pungkasnya.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan, panitia KKR Natal tersebut tidak memiliki izin menggelar ibadah yang lengkap.

Yusri menuturkan Kepala Polres Kota Besar Bandung Komisaris Besar Winarto kemudian memediasi panitia KKR dan ormas yang melakukan protes di depan Sabuga.

Setelah mediasi tersebut, kata Yusri, ibadah siang hari dapat diteruskan. Namun para pihak sepakat menunda agenda ibadah malam hari.

Menurut Yusri, penyelenggara ibadah itu diminta berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung untuk menyelesaikan perizinan. Lebih dari itu, Yusri mengklaim tidak terjadi kericuhan pada ibadah KKR tersebut.

“Tidak ada kericuhan, situasi tetap kondusif. Hanya ada kesalahpahaman,” ucapnya.

Sementara itu dalam pernyataan di hadapan jemaatnya Pendeta Stephen Tong menyampaikan bahwa semua pihak harus bisa menahan diri dan saling memahami.

“Kita tidak perlu marah atau dendam semua ini terjadi atas kehendak Tuhan,”ungkapnya.

Ia justru mengaku akan segera mempelajari keberatan Ummat Islam terkait adanya aturan yang belum dipenuhi oleh pihak panitia untuk kegiatan KKR tersebut.

“Setelah ini saya dan pihak panitia tentu akan segera mempelajari dan semoga kedepan tidak ada lagi kejadian seperti ini,”ujarnya.

Ia juga meminta kepada pihak panitia jika ingin mengadakan KKR lagi agar memperhatikan persyaratan dan memenuhi perijinan yang harus ditempuh.

“Kita rasa Ummat Islam sudah sangat toleran karena beberapa acara sebelumnya tidak ada masalah,” tegas Yusri.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...
Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang
Hukum - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:19 WIB

Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang

Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah menegaskan namanya disebut dalam sidang kasus suap pajak PT EK Prima (EKP) adalah sebuah kekonyolan.Fahri ...
Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?
Nasional - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:13 WIB

Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?

Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan Undang-undang terkait pengenaan pajak terhadap transportasi online. Hal tersebut merespon statment pemerintah yang sering ...