Rabu, 17 Januari 2018 | 21.31 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Sri Mulyani: Masih Banyak Bankir Tak Patuh Bayar Pajak

Sri Mulyani: Masih Banyak Bankir Tak Patuh Bayar Pajak

Reporter : Fadilah | Jumat, 9 Desember 2016 - 12:32 WIB

IMG-19067

Menkeu, Sri Mulyani. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menghadiri perayaan ulang tahun ke-11 Ikatan Bankir Indonesia (IBI), yang diselenggarakan di Plaza Bapindo, Jakarta, Jumat, (9/12/2016).

Dalam acara tersebut turut hadir para bankir, hingga pemegang saham perbankan.

Dalam kesempatan tersebut Mantan Direktur World Bank itu mengatakan masih banyak bankir yang tak patuh membayar pajak.

Statment tersebut tentu bukan tanpa dasar, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak, terdapat 963.000 bankir dari bank umum dan BPD (Bank Pembangunan Daerah) yang ada di Indonesia.

Dari jumlah tersebut baru 87,5% yang menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

“Kalau dilihat data 2012 yang menyerahkan SPT itu mencapai 713 ribu bankir dan sampai saat ini baru 843 ribu bankir yang sudah menyerahkannya. Jika ada sebagaian membawa SPT tidak mengaku sebagai bankir, jumlah itu agak aneh sih,” ujarnya.

Ani bilang, masyarakat Indonesia khususnya para bankir yang merupakan profesi prestisus di publik ini harus menunjukan suatu cerminan atau perilaku yang lebih maju dibandingkan yang lainnya.

“Karena bankir itu adalah cermin Republik Indonesia, makanya tadi saya senang bahwa bankir ingin menjadi profesional dan menjadi orang berskil dengan memberikan sertifikasi karena di Indonesia banyak manusia tapi amanusi yang punya skill, kemampuan, kepandaian dan integritas itu sangat langka,”

Atas dasar itu, Sri mengajak para bankir untuk bisa berkontribusi menyukseskan program pengampunan pajak (Tax Amnesty), caranya dengan lebih memanfaatkan program tersebut.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...