Minggu, 19 Februari 2017 | 18.46 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Menkumham Ajukan Banding atas Putusan PTUN Menangkan Kubu Djan Faridz

Menkumham Ajukan Banding atas Putusan PTUN Menangkan Kubu Djan Faridz

Jumat, 9 Desember 2016 - 18:46 WIB

IMG-19093

PPP Kubu Djan Farizd Menangkan gugatan PTUN. (KiniNews/Dok)

Jakarta, kini.co.id – Dualisme kepengurusan PPP nampaknya belum usai ketika PTUN memenangkan kubu Djan Faridz. Tak hanya PPP kubu Rohmahurmuziy yang mengajukan banding atas putusan tersebut.

Pihak Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly juga mengajukan banding atas putusan yang membatalkan SK Kepengurusan PPP hasil Muktamar Pondokgede itu.

Menkumham resmi mendaftarkan bandingnya di PTUN Jakarta pada Selasa (6/12) lalu, tepat batas terakhir tenggat waktu yang diberikan. Banding tersebut didaftarakan oleh Backy Karisnayudha, selaku kuasa hukum Menkumham.

Direktur Tata Negara Kemenkumham, Tehna Bahna Sitepu mengatakan, menegaskan pihaknya mengambil langkah sesuai koridor hukum lantaran proses banding merupakan hal biasa dalam proses hukum.

“Kita kan sebagai tergugat jadi banding. Jadi nggak ada yang luar biasa itu. Banding resmi kita ajukan pada 6 Desember lalu,” kata Sitepu, saat dihubungi, Jumat (9/12)

Tehna mengaku optimis pihaknya akan menang dalam proses banding tersebut. Lantaran keputusan atas SK yang dikeluarkannya dengan menetapkan kepengurusan hasil Muktamar PPP Pondok Gede adalah tidak menyalahi.

Terpsiah kuasa hukum DPP PPP kubu Romahurmuziy, Arif Sahudi mengaku sudah memprediksi jika Menkumham akan mengajukan banding untuk mempertahankan keputusan yang dibuatnya

Karena itu, pihaknya mengapresiasi langkah Menkumham tersebut untuk memastikan kepengurusan DPP PPP tetap berjalan.

“Kami menyampaikan terimakasih atas langkah dari Menkumham. Kami akan fight bersama dalam menyiapkan memori banding,” tegas dia.

Disebutkannya banyak fakta hukum dan fakta politik yang diabaikan PTUN Jakarta atas putusan dengan memenangkan kubu Djan Faridz.

Untuk itu, Arif meminta agar kader PPP Kubu Romi tetap tenang dan berakvitas seperti biasa melakukan konsolidasi dan kaderisasi.

“Abaikan propaganda sesat, yang pasti Menkumham dan DPP PPP sama mengajukan banding. Artinya, SK Menkumham masih berlaku,” tukasnya.

Ketua DPP PPP Djan Faridz saat dimintai tanggapannya terkait hal tersebut belum memberikan jawaban.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
PDIP Tuding Parpol Pendukung Ahok-Djarot Kurang Maksimal
Politik - Minggu, 19 Februari 2017 - 11:50 WIB

PDIP Tuding Parpol Pendukung Ahok-Djarot Kurang Maksimal

Ketua Bidang Hukum DPP PDIP, Trimedya Panjaitan menuding partai pendukung selain PDIP lemah mengintensifkan dukungan dari bawah dan kurang memiliki ...
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Mundur
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 21:50 WIB

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Mundur

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI), Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim mundur secara resmi. Juru bicara PTFI, Riza Pratama pun ...
KPK: Tiga Perkara Terkait Kasus Walikota Madiun
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 21:42 WIB

KPK: Tiga Perkara Terkait Kasus Walikota Madiun

Ada tiga perkara yang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berikan kepada Walikota Madiun Bambang Irianto (BI) sebagai tersangka tindak pidana korupsi. ...
Partisipasi Pemilih Pilkada DKI Hingga 77,5 Persen
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 17:59 WIB

Partisipasi Pemilih Pilkada DKI Hingga 77,5 Persen

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan tingkat partisipasi pemilih pada pilkada DKI Jakarta 2017 meningkat. ...
PAN: Karakter Ahok tak Sesuai dengan PAN
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 15:17 WIB

PAN: Karakter Ahok tak Sesuai dengan PAN

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, tengah mengumpulkan masukan dari sejumlah kader dan simpatin dalam penentuan sikap politik ...
Tuntut Copot Ahok, FUI Akan Berdemo ke DPR RI Selasa Depan
Peristiwa - Sabtu, 18 Februari 2017 - 13:23 WIB

Tuntut Copot Ahok, FUI Akan Berdemo ke DPR RI Selasa Depan

Sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Presiden Jokowi yang membiarkan Ahok kembali menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta meski menyandang status ...