Minggu, 28 Mei 2017 | 11.47 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Menkumham Ajukan Banding atas Putusan PTUN Menangkan Kubu Djan Faridz

Menkumham Ajukan Banding atas Putusan PTUN Menangkan Kubu Djan Faridz

Jumat, 9 Desember 2016 - 18:46 WIB

IMG-19093

PPP Kubu Djan Farizd Menangkan gugatan PTUN. (KiniNews/Dok)

Jakarta, kini.co.id – Dualisme kepengurusan PPP nampaknya belum usai ketika PTUN memenangkan kubu Djan Faridz. Tak hanya PPP kubu Rohmahurmuziy yang mengajukan banding atas putusan tersebut.

Pihak Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly juga mengajukan banding atas putusan yang membatalkan SK Kepengurusan PPP hasil Muktamar Pondokgede itu.

Menkumham resmi mendaftarkan bandingnya di PTUN Jakarta pada Selasa (6/12) lalu, tepat batas terakhir tenggat waktu yang diberikan. Banding tersebut didaftarakan oleh Backy Karisnayudha, selaku kuasa hukum Menkumham.

Direktur Tata Negara Kemenkumham, Tehna Bahna Sitepu mengatakan, menegaskan pihaknya mengambil langkah sesuai koridor hukum lantaran proses banding merupakan hal biasa dalam proses hukum.

“Kita kan sebagai tergugat jadi banding. Jadi nggak ada yang luar biasa itu. Banding resmi kita ajukan pada 6 Desember lalu,” kata Sitepu, saat dihubungi, Jumat (9/12)

Tehna mengaku optimis pihaknya akan menang dalam proses banding tersebut. Lantaran keputusan atas SK yang dikeluarkannya dengan menetapkan kepengurusan hasil Muktamar PPP Pondok Gede adalah tidak menyalahi.

Terpsiah kuasa hukum DPP PPP kubu Romahurmuziy, Arif Sahudi mengaku sudah memprediksi jika Menkumham akan mengajukan banding untuk mempertahankan keputusan yang dibuatnya

Karena itu, pihaknya mengapresiasi langkah Menkumham tersebut untuk memastikan kepengurusan DPP PPP tetap berjalan.

“Kami menyampaikan terimakasih atas langkah dari Menkumham. Kami akan fight bersama dalam menyiapkan memori banding,” tegas dia.

Disebutkannya banyak fakta hukum dan fakta politik yang diabaikan PTUN Jakarta atas putusan dengan memenangkan kubu Djan Faridz.

Untuk itu, Arif meminta agar kader PPP Kubu Romi tetap tenang dan berakvitas seperti biasa melakukan konsolidasi dan kaderisasi.

“Abaikan propaganda sesat, yang pasti Menkumham dan DPP PPP sama mengajukan banding. Artinya, SK Menkumham masih berlaku,” tukasnya.

Ketua DPP PPP Djan Faridz saat dimintai tanggapannya terkait hal tersebut belum memberikan jawaban.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Anak Suku Baduy Diajak Wisata ke TMII dan Monas Pada One Day for Children
Pendidikan - Minggu, 28 Mei 2017 - 11:31 WIB

Anak Suku Baduy Diajak Wisata ke TMII dan Monas Pada One Day for Children

Mentri Sosial, Khofifah Indhar Parawansa dalam akhir kunjunganya ke lokasi korban kebakaran warga Baduy Luar, Sabtu (27/5) sempat berdialog cukup ...
Kemensos Salurkan Rp3,2 Miliar Bantuan Kebakaran Bagi Suku Baduy Luar
Peristiwa - Minggu, 28 Mei 2017 - 10:57 WIB

Kemensos Salurkan Rp3,2 Miliar Bantuan Kebakaran Bagi Suku Baduy Luar

Ratusan korban kebakaran Kampung Cisaban, Desa Kanekes, Baduy Luar, Lebak, Banten, pada Selasa (23/5) lalu mendapatkan perhatian serius pemerintah melalui ...
Mentri Susi: Kalau Sahur Tidak Makan Ikan Saya Tenggelamkan ! Nah Lho,
Peristiwa - Sabtu, 27 Mei 2017 - 22:23 WIB

Mentri Susi: Kalau Sahur Tidak Makan Ikan Saya Tenggelamkan ! Nah Lho,

Cuitan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, dalam akun twitternya yang bercanda soal sahur dan buka puasa harus makan ikan ...
Posisi Sugito Sebagai Irjen Kemendes PDTT Diganti
Hukum - Sabtu, 27 Mei 2017 - 22:05 WIB

Posisi Sugito Sebagai Irjen Kemendes PDTT Diganti

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo akan segera mengganti Irjen Kemendes PDTT, Sugito ...
Wiranto Ungkapkan Kegaulaunnya Hadapi Ancaman Kebhinekaan
Nasional - Sabtu, 27 Mei 2017 - 21:27 WIB

Wiranto Ungkapkan Kegaulaunnya Hadapi Ancaman Kebhinekaan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengungkapkan kegaulauannya dengan situasi saat ini, dimana muncul ancaman terhadap kebinekaan.Salah satunya ...
Dua Pejabat Kemendes PDTT dan BPK Jadi Tersangka
Hukum - Sabtu, 27 Mei 2017 - 21:11 WIB

Dua Pejabat Kemendes PDTT dan BPK Jadi Tersangka

Wakil Ketua KPK, La Ode Syarif mengatakan dalam OTT BPK dan Kemendes PDTT, empat orang ditetapkan sebagai tersangka yaitu SUG ...