Rabu, 17 Januari 2018 | 21.33 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Menkumham Ajukan Banding atas Putusan PTUN Menangkan Kubu Djan Faridz

Menkumham Ajukan Banding atas Putusan PTUN Menangkan Kubu Djan Faridz

Jumat, 9 Desember 2016 - 18:46 WIB

IMG-19093

PPP Kubu Djan Farizd Menangkan gugatan PTUN. (KiniNews/Dok)

Jakarta, kini.co.id – Dualisme kepengurusan PPP nampaknya belum usai ketika PTUN memenangkan kubu Djan Faridz. Tak hanya PPP kubu Rohmahurmuziy yang mengajukan banding atas putusan tersebut.

Pihak Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly juga mengajukan banding atas putusan yang membatalkan SK Kepengurusan PPP hasil Muktamar Pondokgede itu.

Menkumham resmi mendaftarkan bandingnya di PTUN Jakarta pada Selasa (6/12) lalu, tepat batas terakhir tenggat waktu yang diberikan. Banding tersebut didaftarakan oleh Backy Karisnayudha, selaku kuasa hukum Menkumham.

Direktur Tata Negara Kemenkumham, Tehna Bahna Sitepu mengatakan, menegaskan pihaknya mengambil langkah sesuai koridor hukum lantaran proses banding merupakan hal biasa dalam proses hukum.

“Kita kan sebagai tergugat jadi banding. Jadi nggak ada yang luar biasa itu. Banding resmi kita ajukan pada 6 Desember lalu,” kata Sitepu, saat dihubungi, Jumat (9/12)

Tehna mengaku optimis pihaknya akan menang dalam proses banding tersebut. Lantaran keputusan atas SK yang dikeluarkannya dengan menetapkan kepengurusan hasil Muktamar PPP Pondok Gede adalah tidak menyalahi.

Terpsiah kuasa hukum DPP PPP kubu Romahurmuziy, Arif Sahudi mengaku sudah memprediksi jika Menkumham akan mengajukan banding untuk mempertahankan keputusan yang dibuatnya

Karena itu, pihaknya mengapresiasi langkah Menkumham tersebut untuk memastikan kepengurusan DPP PPP tetap berjalan.

“Kami menyampaikan terimakasih atas langkah dari Menkumham. Kami akan fight bersama dalam menyiapkan memori banding,” tegas dia.

Disebutkannya banyak fakta hukum dan fakta politik yang diabaikan PTUN Jakarta atas putusan dengan memenangkan kubu Djan Faridz.

Untuk itu, Arif meminta agar kader PPP Kubu Romi tetap tenang dan berakvitas seperti biasa melakukan konsolidasi dan kaderisasi.

“Abaikan propaganda sesat, yang pasti Menkumham dan DPP PPP sama mengajukan banding. Artinya, SK Menkumham masih berlaku,” tukasnya.

Ketua DPP PPP Djan Faridz saat dimintai tanggapannya terkait hal tersebut belum memberikan jawaban.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...