Senin, 20 November 2017 | 22.11 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Menkumham Ajukan Banding atas Putusan PTUN Menangkan Kubu Djan Faridz

Menkumham Ajukan Banding atas Putusan PTUN Menangkan Kubu Djan Faridz

Jumat, 9 Desember 2016 - 18:46 WIB

IMG-19093

PPP Kubu Djan Farizd Menangkan gugatan PTUN. (KiniNews/Dok)

Jakarta, kini.co.id – Dualisme kepengurusan PPP nampaknya belum usai ketika PTUN memenangkan kubu Djan Faridz. Tak hanya PPP kubu Rohmahurmuziy yang mengajukan banding atas putusan tersebut.

Pihak Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly juga mengajukan banding atas putusan yang membatalkan SK Kepengurusan PPP hasil Muktamar Pondokgede itu.

Menkumham resmi mendaftarkan bandingnya di PTUN Jakarta pada Selasa (6/12) lalu, tepat batas terakhir tenggat waktu yang diberikan. Banding tersebut didaftarakan oleh Backy Karisnayudha, selaku kuasa hukum Menkumham.

Direktur Tata Negara Kemenkumham, Tehna Bahna Sitepu mengatakan, menegaskan pihaknya mengambil langkah sesuai koridor hukum lantaran proses banding merupakan hal biasa dalam proses hukum.

“Kita kan sebagai tergugat jadi banding. Jadi nggak ada yang luar biasa itu. Banding resmi kita ajukan pada 6 Desember lalu,” kata Sitepu, saat dihubungi, Jumat (9/12)

Tehna mengaku optimis pihaknya akan menang dalam proses banding tersebut. Lantaran keputusan atas SK yang dikeluarkannya dengan menetapkan kepengurusan hasil Muktamar PPP Pondok Gede adalah tidak menyalahi.

Terpsiah kuasa hukum DPP PPP kubu Romahurmuziy, Arif Sahudi mengaku sudah memprediksi jika Menkumham akan mengajukan banding untuk mempertahankan keputusan yang dibuatnya

Karena itu, pihaknya mengapresiasi langkah Menkumham tersebut untuk memastikan kepengurusan DPP PPP tetap berjalan.

“Kami menyampaikan terimakasih atas langkah dari Menkumham. Kami akan fight bersama dalam menyiapkan memori banding,” tegas dia.

Disebutkannya banyak fakta hukum dan fakta politik yang diabaikan PTUN Jakarta atas putusan dengan memenangkan kubu Djan Faridz.

Untuk itu, Arif meminta agar kader PPP Kubu Romi tetap tenang dan berakvitas seperti biasa melakukan konsolidasi dan kaderisasi.

“Abaikan propaganda sesat, yang pasti Menkumham dan DPP PPP sama mengajukan banding. Artinya, SK Menkumham masih berlaku,” tukasnya.

Ketua DPP PPP Djan Faridz saat dimintai tanggapannya terkait hal tersebut belum memberikan jawaban.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...
Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 15:33 WIB

Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang

Bambang Haryo selaku Anggota Komisi VI DPR RI, sangat menyayangkan langkah yang diambil BUMN PT Waskiya Karya untuk mengimpor tiang ...