Rabu, 27 September 2017 | 00.58 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Menkumham Ajukan Banding atas Putusan PTUN Menangkan Kubu Djan Faridz

Menkumham Ajukan Banding atas Putusan PTUN Menangkan Kubu Djan Faridz

Jumat, 9 Desember 2016 - 18:46 WIB

IMG-19093

PPP Kubu Djan Farizd Menangkan gugatan PTUN. (KiniNews/Dok)

Jakarta, kini.co.id – Dualisme kepengurusan PPP nampaknya belum usai ketika PTUN memenangkan kubu Djan Faridz. Tak hanya PPP kubu Rohmahurmuziy yang mengajukan banding atas putusan tersebut.

Pihak Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly juga mengajukan banding atas putusan yang membatalkan SK Kepengurusan PPP hasil Muktamar Pondokgede itu.

Menkumham resmi mendaftarkan bandingnya di PTUN Jakarta pada Selasa (6/12) lalu, tepat batas terakhir tenggat waktu yang diberikan. Banding tersebut didaftarakan oleh Backy Karisnayudha, selaku kuasa hukum Menkumham.

Direktur Tata Negara Kemenkumham, Tehna Bahna Sitepu mengatakan, menegaskan pihaknya mengambil langkah sesuai koridor hukum lantaran proses banding merupakan hal biasa dalam proses hukum.

“Kita kan sebagai tergugat jadi banding. Jadi nggak ada yang luar biasa itu. Banding resmi kita ajukan pada 6 Desember lalu,” kata Sitepu, saat dihubungi, Jumat (9/12)

Tehna mengaku optimis pihaknya akan menang dalam proses banding tersebut. Lantaran keputusan atas SK yang dikeluarkannya dengan menetapkan kepengurusan hasil Muktamar PPP Pondok Gede adalah tidak menyalahi.

Terpsiah kuasa hukum DPP PPP kubu Romahurmuziy, Arif Sahudi mengaku sudah memprediksi jika Menkumham akan mengajukan banding untuk mempertahankan keputusan yang dibuatnya

Karena itu, pihaknya mengapresiasi langkah Menkumham tersebut untuk memastikan kepengurusan DPP PPP tetap berjalan.

“Kami menyampaikan terimakasih atas langkah dari Menkumham. Kami akan fight bersama dalam menyiapkan memori banding,” tegas dia.

Disebutkannya banyak fakta hukum dan fakta politik yang diabaikan PTUN Jakarta atas putusan dengan memenangkan kubu Djan Faridz.

Untuk itu, Arif meminta agar kader PPP Kubu Romi tetap tenang dan berakvitas seperti biasa melakukan konsolidasi dan kaderisasi.

“Abaikan propaganda sesat, yang pasti Menkumham dan DPP PPP sama mengajukan banding. Artinya, SK Menkumham masih berlaku,” tukasnya.

Ketua DPP PPP Djan Faridz saat dimintai tanggapannya terkait hal tersebut belum memberikan jawaban.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Geser Kualanamu, Bandara Kertajati bakal jadi terbesar kedua
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 23:21 WIB

Geser Kualanamu, Bandara Kertajati bakal jadi terbesar kedua

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka dengan luas 1,800 hektare yang digagas sejak tahun 2003, namun ...
Juli 2018, jemaah calon haji asal Jabar diberangkatkan dari Bandara Kertajati
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 23:05 WIB

Juli 2018, jemaah calon haji asal Jabar diberangkatkan dari Bandara Kertajati

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Juli 2018, Jawa Barat akan memberangkatkan Kloter I jemaah hajinya dari Bandar ...
Diduga terima gratifikasi, Bupati Kukar Rita Widyasari jadi tersangka
Hukum - Selasa, 26 September 2017 - 21:49 WIB

Diduga terima gratifikasi, Bupati Kukar Rita Widyasari jadi tersangka

Bupati Kutai Kertanegara (Kukar), Rita Widyasari diduga menerima gratifikasi terkait jabatannya. Atas dugaan itu, ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Pemberantasan ...
Dirut Indosat Ooredoo putuskan tak perpanjang jabatannya
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 18:52 WIB

Dirut Indosat Ooredoo putuskan tak perpanjang jabatannya

Direktur Utama dan CEO Indosat Ooredoo, Alexander Rusli, memutuskan untuk tidak meneruskan masa jabatannya di Indosat Ooredoo, operator telekomunikasi kedua ...
Terkuak, para terdakwa kasus bentrok geng motor dipukuli polisi agar mengaku
Peristiwa - Selasa, 26 September 2017 - 18:12 WIB

Terkuak, para terdakwa kasus bentrok geng motor dipukuli polisi agar mengaku

Delapan pemuda Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat yang jadi terdakwa kasus bentrok geng motor, mengaku mendapat tekanan ketika diperiksa petugas kepolisian.Mereka ...
Komisi III sebut OTT KPK seperti minum paramex
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 17:43 WIB

Komisi III sebut OTT KPK seperti minum paramex

Langkah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang gencar dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendapat kritik dari berbagai pihak. ...