Kamis, 23 Maret 2017 | 11.21 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Mantan Ketua KPK Beberkan Indikasi Koruptif di Pemprov DKI

Mantan Ketua KPK Beberkan Indikasi Koruptif di Pemprov DKI

Jumat, 9 Desember 2016 - 23:34 WIB

IMG-19109

Mantan Ketua KPK Bambang Widjojanto (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto membeberkan 15 temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait adanya ketidakpatuhan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pengelolaan keuangan daerah senilai Rp. 374.688.685.066.

“Berdasarkan laporan BPK tentang aset tetap Dinas Pendidikan DKI senilai Rp 15.265.409.240.418 hingga hari ini, dianggap sulit serta diyakini kewajarannya,” kata Bambang di acara peringatan hari anti korupsi di posko pemenangan Anies-Sandi, Jl.Cicurug Nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/12).

Atas temuan tersebut, lanjut Bambang, Pemprov DKI Jakarta telah menindak lanjuti dengan menyetorkan ke rekening-rekening kas daerah senilai Rp3.303.544.873,60.

Pemprov DKI juga, kata Bambang belum menagih kewajiban penyerahan fasilitas umum oleh 1.370 pemegang surat izin penunjukan penggunaan tanah dalam bentuk tanah seluas 16,84 juta meter persegi.

Bambang yang kini menjadi juru bicara pasangan Anies-Sandiaga juga menyebutkan komitmen cagub dan cawagu yang diusung Partai Gerindra dan PKS teruji dalam pemberantasan korupsi bukan hanya sekadar janji.

Dia kemudian membeberkan sejumlah prestasi Anies terkait transparansi dan pemerintaah bersih saat menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), yakni prestasi pertama adalah, di bawah kepemimpinan Anies laporan keuangan Kemendikbud mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

Kedua, lanjut BW sapaan Bambang, bahwa Anies membuat terobosan dengan menjadikan indeks integritas sebagai tolok ukur kinerja. Kebijakan tersebut menunjukkan betapa pentingnya integritas bagi Anies.

“Tidak ada peradaban yang dibangun tanpa integritas, udah dibuktikan berkelahi melawan korupsi,” tegas BW.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Kuota Haji 2017 Ditambah Menjadi 221.000 Jamaah
Nasional - Kamis, 23 Maret 2017 - 11:12 WIB

Kuota Haji 2017 Ditambah Menjadi 221.000 Jamaah

Pada 2017 ini, kuota jamaah untuk Ibadah Haji bertambah menjadi 221.00 orang. Kuota tersebut dibagi untuk haji reguler sebanyak 204.000 ...
KPK Rahasiakan Penerima Suap e-KTP yang Kembalikan Uang, Ada Apa?
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 11:07 WIB

KPK Rahasiakan Penerima Suap e-KTP yang Kembalikan Uang, Ada Apa?

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, terus mempertanyakan sikap KPK yang merahasiakan nama-nama penerima suap proyek pengadaan e-KTP. Bahkan dianggap melindungi ...
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...