Sabtu, 18 November 2017 | 17.25 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Mantan Ketua KPK Beberkan Indikasi Koruptif di Pemprov DKI

Mantan Ketua KPK Beberkan Indikasi Koruptif di Pemprov DKI

Jumat, 9 Desember 2016 - 23:34 WIB

IMG-19109

Mantan Ketua KPK Bambang Widjojanto (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto membeberkan 15 temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait adanya ketidakpatuhan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pengelolaan keuangan daerah senilai Rp. 374.688.685.066.

“Berdasarkan laporan BPK tentang aset tetap Dinas Pendidikan DKI senilai Rp 15.265.409.240.418 hingga hari ini, dianggap sulit serta diyakini kewajarannya,” kata Bambang di acara peringatan hari anti korupsi di posko pemenangan Anies-Sandi, Jl.Cicurug Nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/12).

Atas temuan tersebut, lanjut Bambang, Pemprov DKI Jakarta telah menindak lanjuti dengan menyetorkan ke rekening-rekening kas daerah senilai Rp3.303.544.873,60.

Pemprov DKI juga, kata Bambang belum menagih kewajiban penyerahan fasilitas umum oleh 1.370 pemegang surat izin penunjukan penggunaan tanah dalam bentuk tanah seluas 16,84 juta meter persegi.

Bambang yang kini menjadi juru bicara pasangan Anies-Sandiaga juga menyebutkan komitmen cagub dan cawagu yang diusung Partai Gerindra dan PKS teruji dalam pemberantasan korupsi bukan hanya sekadar janji.

Dia kemudian membeberkan sejumlah prestasi Anies terkait transparansi dan pemerintaah bersih saat menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), yakni prestasi pertama adalah, di bawah kepemimpinan Anies laporan keuangan Kemendikbud mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

Kedua, lanjut BW sapaan Bambang, bahwa Anies membuat terobosan dengan menjadikan indeks integritas sebagai tolok ukur kinerja. Kebijakan tersebut menunjukkan betapa pentingnya integritas bagi Anies.

“Tidak ada peradaban yang dibangun tanpa integritas, udah dibuktikan berkelahi melawan korupsi,” tegas BW.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...