Rabu, 17 Januari 2018 | 21.42 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Ahok: Surat Al Maidah Dimanfaatkan Lawan Politik

Ahok: Surat Al Maidah Dimanfaatkan Lawan Politik

Reporter : Yudi Andriansyah | Selasa, 13 Desember 2016 - 11:16 WIB

IMG-19178

Basuki T Purnama atau Ahok. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) menggelar sidang kasus dugaan penistaan agama hari ini, Selasa (13/12/2016).

Tersangka Basuki T Purnama (Ahok) didakwa menistakan agama dan menyinggung para ulama terkait pidatonya yang menyinggung surah Al Maidah ayat 51 soal memilih pemimpin di Kepulauan Seribu.

Dalam nota pembelaannya, Ahok mengatakan tak bermaksud menafsirkan Surah Al Maidah dan menistakan agama Islam. Menurut Ahok, pada saat itu ia bermaksud menyebut Surat Al Maidah telah dimanfaatkan lawan politiknya yang tidak ingin bersaing sehat di Pilkada DKI Jakarta.

“Jelas saya utarakan di Kepulaun Seribu bukan dimaksudkan menafsirkan surah Al Maidah ayat 51 apalagi menista agama Islam dan berniat hina para ulama. Namun ucapan itu saya maksudnya oknum politisi yang manfaatkan surat Al Maidah secara tidak benar karena tidak mau bersaing secara sehat dalam persaingan Pilkada. Ada pandangan kabanyakan hanya orang tersebut dan Tuhan ketahui niat pada saat orang tersebut mengatakan atau melakukan sesuatu dalam kesempatan ini,” kata Gubernur nonaktif DKI Jakarta tersebut.

(Baca Juga: Siarkan Sidang Ahok, AJI Ingatkan Tanggung Jawab Besar Media)

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) didakwa melakukan penistaan agama terkait ucapannya yang menyinggung surah Almaidah saat melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu, beberapa waktu lalu. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai ucapan Ahok itu menistakan atau menodai agama.

“Terdakwa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan ataupun penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia,” kata Ketua Jaksa Penuntut Umum Ali Mukartono saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di gedung PN Jakpus lama, Jalan Gajah Mada, Jakpus, Selasa (13/12).

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...