Senin, 20 November 2017 | 22.14 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Ahok: Surat Al Maidah Dimanfaatkan Lawan Politik

Ahok: Surat Al Maidah Dimanfaatkan Lawan Politik

Reporter : Yudi Andriansyah | Selasa, 13 Desember 2016 - 11:16 WIB

IMG-19178

Basuki T Purnama atau Ahok. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) menggelar sidang kasus dugaan penistaan agama hari ini, Selasa (13/12/2016).

Tersangka Basuki T Purnama (Ahok) didakwa menistakan agama dan menyinggung para ulama terkait pidatonya yang menyinggung surah Al Maidah ayat 51 soal memilih pemimpin di Kepulauan Seribu.

Dalam nota pembelaannya, Ahok mengatakan tak bermaksud menafsirkan Surah Al Maidah dan menistakan agama Islam. Menurut Ahok, pada saat itu ia bermaksud menyebut Surat Al Maidah telah dimanfaatkan lawan politiknya yang tidak ingin bersaing sehat di Pilkada DKI Jakarta.

“Jelas saya utarakan di Kepulaun Seribu bukan dimaksudkan menafsirkan surah Al Maidah ayat 51 apalagi menista agama Islam dan berniat hina para ulama. Namun ucapan itu saya maksudnya oknum politisi yang manfaatkan surat Al Maidah secara tidak benar karena tidak mau bersaing secara sehat dalam persaingan Pilkada. Ada pandangan kabanyakan hanya orang tersebut dan Tuhan ketahui niat pada saat orang tersebut mengatakan atau melakukan sesuatu dalam kesempatan ini,” kata Gubernur nonaktif DKI Jakarta tersebut.

(Baca Juga: Siarkan Sidang Ahok, AJI Ingatkan Tanggung Jawab Besar Media)

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) didakwa melakukan penistaan agama terkait ucapannya yang menyinggung surah Almaidah saat melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu, beberapa waktu lalu. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai ucapan Ahok itu menistakan atau menodai agama.

“Terdakwa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan ataupun penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia,” kata Ketua Jaksa Penuntut Umum Ali Mukartono saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di gedung PN Jakpus lama, Jalan Gajah Mada, Jakpus, Selasa (13/12).

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...
Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 15:33 WIB

Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang

Bambang Haryo selaku Anggota Komisi VI DPR RI, sangat menyayangkan langkah yang diambil BUMN PT Waskiya Karya untuk mengimpor tiang ...