Rabu, 27 September 2017 | 01.02 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Ahok: Surat Al Maidah Dimanfaatkan Lawan Politik

Ahok: Surat Al Maidah Dimanfaatkan Lawan Politik

Reporter : Yudi Andriansyah | Selasa, 13 Desember 2016 - 11:16 WIB

IMG-19178

Basuki T Purnama atau Ahok. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) menggelar sidang kasus dugaan penistaan agama hari ini, Selasa (13/12/2016).

Tersangka Basuki T Purnama (Ahok) didakwa menistakan agama dan menyinggung para ulama terkait pidatonya yang menyinggung surah Al Maidah ayat 51 soal memilih pemimpin di Kepulauan Seribu.

Dalam nota pembelaannya, Ahok mengatakan tak bermaksud menafsirkan Surah Al Maidah dan menistakan agama Islam. Menurut Ahok, pada saat itu ia bermaksud menyebut Surat Al Maidah telah dimanfaatkan lawan politiknya yang tidak ingin bersaing sehat di Pilkada DKI Jakarta.

“Jelas saya utarakan di Kepulaun Seribu bukan dimaksudkan menafsirkan surah Al Maidah ayat 51 apalagi menista agama Islam dan berniat hina para ulama. Namun ucapan itu saya maksudnya oknum politisi yang manfaatkan surat Al Maidah secara tidak benar karena tidak mau bersaing secara sehat dalam persaingan Pilkada. Ada pandangan kabanyakan hanya orang tersebut dan Tuhan ketahui niat pada saat orang tersebut mengatakan atau melakukan sesuatu dalam kesempatan ini,” kata Gubernur nonaktif DKI Jakarta tersebut.

(Baca Juga: Siarkan Sidang Ahok, AJI Ingatkan Tanggung Jawab Besar Media)

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) didakwa melakukan penistaan agama terkait ucapannya yang menyinggung surah Almaidah saat melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu, beberapa waktu lalu. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai ucapan Ahok itu menistakan atau menodai agama.

“Terdakwa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan ataupun penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia,” kata Ketua Jaksa Penuntut Umum Ali Mukartono saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di gedung PN Jakpus lama, Jalan Gajah Mada, Jakpus, Selasa (13/12).

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Geser Kualanamu, Bandara Kertajati bakal jadi terbesar kedua
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 23:21 WIB

Geser Kualanamu, Bandara Kertajati bakal jadi terbesar kedua

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka dengan luas 1,800 hektare yang digagas sejak tahun 2003, namun ...
Juli 2018, jemaah calon haji asal Jabar diberangkatkan dari Bandara Kertajati
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 23:05 WIB

Juli 2018, jemaah calon haji asal Jabar diberangkatkan dari Bandara Kertajati

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Juli 2018, Jawa Barat akan memberangkatkan Kloter I jemaah hajinya dari Bandar ...
Diduga terima gratifikasi, Bupati Kukar Rita Widyasari jadi tersangka
Hukum - Selasa, 26 September 2017 - 21:49 WIB

Diduga terima gratifikasi, Bupati Kukar Rita Widyasari jadi tersangka

Bupati Kutai Kertanegara (Kukar), Rita Widyasari diduga menerima gratifikasi terkait jabatannya. Atas dugaan itu, ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Pemberantasan ...
Dirut Indosat Ooredoo putuskan tak perpanjang jabatannya
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 18:52 WIB

Dirut Indosat Ooredoo putuskan tak perpanjang jabatannya

Direktur Utama dan CEO Indosat Ooredoo, Alexander Rusli, memutuskan untuk tidak meneruskan masa jabatannya di Indosat Ooredoo, operator telekomunikasi kedua ...
Terkuak, para terdakwa kasus bentrok geng motor dipukuli polisi agar mengaku
Peristiwa - Selasa, 26 September 2017 - 18:12 WIB

Terkuak, para terdakwa kasus bentrok geng motor dipukuli polisi agar mengaku

Delapan pemuda Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat yang jadi terdakwa kasus bentrok geng motor, mengaku mendapat tekanan ketika diperiksa petugas kepolisian.Mereka ...
Komisi III sebut OTT KPK seperti minum paramex
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 17:43 WIB

Komisi III sebut OTT KPK seperti minum paramex

Langkah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang gencar dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendapat kritik dari berbagai pihak. ...