Rabu, 22 Februari 2017 | 01.54 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>JPU: Pernyataan Ahok Berpotensi Menyebabkan Permusuhan

JPU: Pernyataan Ahok Berpotensi Menyebabkan Permusuhan

Reporter : Yudi | Selasa, 13 Desember 2016 - 11:45 WIB

IMG-19179

Basuki Tjaha Purnama alias Ahok di sidang PN Jakarta Pusat (KiniNews/Yudi)

Jakarta, kini.co.id – Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) yang untuk sementara menempati PN Jakarta Pusat Jl Gajah Mada, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (13/12).

Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut Ahok secara sengaja menghina Alquran dengan memelintir Surat Almaidah ayat 51. Anggota tim JPU, Ali Mukartono mengatakan, Ahok pada 27 September lalu selaku Gubernur DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja ke Pulau Pramuka, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Pulau Seribu yang didampingi anggota DPRD DKI Jakarta dan sejumlah anak buahnya.

“Pada saat kunjungan kerja tersebut, terdakwa terdaftar sebagai Cagub DKI dengan nomor urut dua. Pada kunjungan kerja yang bukan kampanye, karena dia telah terdaftar, dia dengan sengaja memberikan sambutan dengan menyebut Surat Almaidah,” ujar Ali saat membacakan surat dakwaan.

Ali melanjutkan, Ahok punya tujuan tertentu dengan menyebut Surat Almaidah. Yakni karena terkait dengan pencalonannya di pilkada DKI.

“Terdakwa (Ahok, red) mengatakan, ‘Bapak Ibu bisa saja tak pilih saya. Jangan mau dibohongi pakai Surat Al Maidah’.

Terdakwa mempersilakan para pemilih untuk tak memilihnya,” sambungnya.

Ali melanjutkan, ucapan Ahok menunjukkan Surat Almaidah seolah-olah sudah dipergunakan orang untuk membohongi dan membodohi masyarakat.

“Padahal, terdakwa sendirilah yang memakai surat itu sebagai alat untuk membodohi masyarakat,” ungkap dia.

Selain itu, kata JPU, alasan Ahok memakai Surat Almaidah lantaran pernah diperlakukan serupa saat ikut pilkada Belitung Timur. Saat itu, ada beberapa lawan politik Ahok yang menyebarkan surat selebaran yang berisi larangan memilih pemimpin dari Nasrani untuk menjadi pemimpin.

“Terdakwa, memakai ayat Alquran untuk tak dijadikan kaidah dalam memilih dirinya sebagai gubernur DKI,” tutur Ali.

JPU menganggap pernyataan Ahok berpotensi menyebabkan permusuhan dan melakukan penodaan agama Islam. Karenanya, JPU menjerat Ahok dengan pasal 156 ayat a tentang penistaan agama.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Riski Ditemukan tak Bernyawa
Nasional - Selasa, 21 Februari 2017 - 21:40 WIB

Riski Ditemukan tak Bernyawa

Korban tenggelam di Kali Pulo, Kecamatan Medan Satria, Muhammad Riski (16) berhasil ditemukan tim gabungan dari Basarnas dan BPBD Kota ...
Lima Lansia Dievakuasi BPBD Bekasi
Nasional - Selasa, 21 Februari 2017 - 21:31 WIB

Lima Lansia Dievakuasi BPBD Bekasi

Lima warga lansia, dan Satu dibawah umur yang sedang mengidap penyakit berhasil dievakuasi Satuan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ...
SMK Ananda Bekasi Siap Laksanakan UNBK
Nasional - Selasa, 21 Februari 2017 - 21:27 WIB

SMK Ananda Bekasi Siap Laksanakan UNBK

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ananda yang berada di Jalan Prof. M Yamin, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur. Siap melaksanakan ...
Tandon kota Bekasi belum Berfungsi Optimal
Nasional - Selasa, 21 Februari 2017 - 20:59 WIB

Tandon kota Bekasi belum Berfungsi Optimal

Seluruh proyek kolam retensi atau tandon yang dibangun sejak 2015 hingga 2016 di wilayah Kota Bekasi hingga kini belum berfungsi ...
Nyali Habib Rizieq Dianggap Rontok Terbantahkan !
Peristiwa - Selasa, 21 Februari 2017 - 20:18 WIB

Nyali Habib Rizieq Dianggap Rontok Terbantahkan !

Kehadiran Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab ditengah-tengah massa ratusan ribu aksi 212 jilid II di DPR, ...
Banjir Jakarta, PKS Minta Masyarakat Tidak Menyalahkan Siapapun
Peristiwa - Selasa, 21 Februari 2017 - 19:49 WIB

Banjir Jakarta, PKS Minta Masyarakat Tidak Menyalahkan Siapapun

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengimbau kepada semua lapisan masyarakat untuk tidak menyalahkan siapa pun terhadap bencana ...