Selasa, 17 Oktober 2017 | 14.42 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>JPU: Pernyataan Ahok Berpotensi Menyebabkan Permusuhan

JPU: Pernyataan Ahok Berpotensi Menyebabkan Permusuhan

Reporter : Yudi | Selasa, 13 Desember 2016 - 11:45 WIB

IMG-19179

Basuki Tjaha Purnama alias Ahok di sidang PN Jakarta Pusat (KiniNews/Yudi)

Jakarta, kini.co.id – Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) yang untuk sementara menempati PN Jakarta Pusat Jl Gajah Mada, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (13/12).

Dalam surat dakwaan, jaksa menyebut Ahok secara sengaja menghina Alquran dengan memelintir Surat Almaidah ayat 51. Anggota tim JPU, Ali Mukartono mengatakan, Ahok pada 27 September lalu selaku Gubernur DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja ke Pulau Pramuka, Kecamatan Pulau Seribu Selatan, Kabupaten Pulau Seribu yang didampingi anggota DPRD DKI Jakarta dan sejumlah anak buahnya.

“Pada saat kunjungan kerja tersebut, terdakwa terdaftar sebagai Cagub DKI dengan nomor urut dua. Pada kunjungan kerja yang bukan kampanye, karena dia telah terdaftar, dia dengan sengaja memberikan sambutan dengan menyebut Surat Almaidah,” ujar Ali saat membacakan surat dakwaan.

Ali melanjutkan, Ahok punya tujuan tertentu dengan menyebut Surat Almaidah. Yakni karena terkait dengan pencalonannya di pilkada DKI.

“Terdakwa (Ahok, red) mengatakan, ‘Bapak Ibu bisa saja tak pilih saya. Jangan mau dibohongi pakai Surat Al Maidah’.

Terdakwa mempersilakan para pemilih untuk tak memilihnya,” sambungnya.

Ali melanjutkan, ucapan Ahok menunjukkan Surat Almaidah seolah-olah sudah dipergunakan orang untuk membohongi dan membodohi masyarakat.

“Padahal, terdakwa sendirilah yang memakai surat itu sebagai alat untuk membodohi masyarakat,” ungkap dia.

Selain itu, kata JPU, alasan Ahok memakai Surat Almaidah lantaran pernah diperlakukan serupa saat ikut pilkada Belitung Timur. Saat itu, ada beberapa lawan politik Ahok yang menyebarkan surat selebaran yang berisi larangan memilih pemimpin dari Nasrani untuk menjadi pemimpin.

“Terdakwa, memakai ayat Alquran untuk tak dijadikan kaidah dalam memilih dirinya sebagai gubernur DKI,” tutur Ali.

JPU menganggap pernyataan Ahok berpotensi menyebabkan permusuhan dan melakukan penodaan agama Islam. Karenanya, JPU menjerat Ahok dengan pasal 156 ayat a tentang penistaan agama.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Kejagung Tolak Gabung ke Densus Tipikor
Hukum - Selasa, 17 Oktober 2017 - 14:00 WIB

Kejagung Tolak Gabung ke Densus Tipikor

Memberantas korupsi, Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak bergabung dengan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) bentukan Polri.Meski dengan tujuan sama, ...
Komisi III: Densus Tipikor Akan Pertaruhkan Nama Baik Polri
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 13:35 WIB

Komisi III: Densus Tipikor Akan Pertaruhkan Nama Baik Polri

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai, pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) akan menjadi pertaruhan nama baik ...
Bertemu Fujitrans, Menperin Bahas Kawasan Industri Maritim
Ekonomi - Selasa, 17 Oktober 2017 - 12:30 WIB

Bertemu Fujitrans, Menperin Bahas Kawasan Industri Maritim

Hari pertama kunjungan kerja di Jepang, Senin (16/10) malam, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bersama rombongan melakukan pertemuan dengan President Fujitrans Corporation ...
Kasus Suap Dirjen Hubla, Menhub Budi Karya Penuhi Panggilan KPK
Hukum - Selasa, 17 Oktober 2017 - 10:45 WIB

Kasus Suap Dirjen Hubla, Menhub Budi Karya Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil terkait kasus suap Dirjen Hubla, Menteri Perhubungan Budi Karya datang ke gedung KPK, Selasa (17/10/2017).Berbaju batik cokelat, Budi tiba ...
Fadli Zon: Anies- Sandi lebih butuh kritikan daripada pujian
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 06:26 WIB

Fadli Zon: Anies- Sandi lebih butuh kritikan daripada pujian

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengatakan, setelah dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandi Uno, ...
Resmi ditutup, KPU terima 27 parpol yang daftar peserta Pemilu 2019
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 06:23 WIB

Resmi ditutup, KPU terima 27 parpol yang daftar peserta Pemilu 2019

Batas akhir pendaftaran peserta Pemilu 2019 yang dibuka sejak Selasa (3/10) lalu hingga Senin (16/10) resmi ditutup pukul 24.00 WIB.Komisi ...