Rabu, 25 April 2018 | 03.42 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>MK Tolak Judicial Review Tax Amnesty

MK Tolak Judicial Review Tax Amnesty

Reporter : Fadilah | Rabu, 14 Desember 2016 - 18:49 WIB

IMG-19238

Tax Amnesty (kininews/ist)

JAKARTA, kini.co.id – Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan ‚Äémenolak gugatan pengujian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty). Hal ini diputuskan Ketua MK, Arief Hidayat beserta 8 hakim MK lainnya pada Sidang Pengucapan Putusan uji materi UU Tax Amnesty terhadap Undang-Undang Dasar (UUD 1945).

Keputusan tersebut diketok MK setelah pengucapan putusan sidang 4 perkara pengujian UU Tax Amnesty yang seluruh hasilnya tidak dapat menerima gugatan pemohon alias menolak.

Dengan demikian, putusan MK ini menjadi landasan hukum yang pasti dan menghilangkan segala keraguan terkait legalitas dan konstitusionalitas program Amnesti Pajak sehingga masyarakat/Wajib Pajak dapat mengikuti program Amnesti Pajak dengan kepastian hukum yang kuat dan jelas.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perpajakan Kementerian Keuangan RI Ken Dwijugiasteadi menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim. Pasalnya keputusan hakim dapat menguatkan landasan hukum program Amnesti Pajak sebagai program yang sejalan dengan UUD 1945.

“Apalagi program inu dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi perpajakan Indonesia demi meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tutur Ken berdasarkan keterangan pers yang diterima Kini.co.id, di Jakarta, Rabu, (14/12/2016).

Ken juga menyampaikan terima kasih kepada DPR dan tim perumus yang telah menghasilkan UU Pengampunan Pajak sehingga kami dapat menjalankan program Amnesti Pajak yang saat ini sudah diikuti hampir 500.000WP dengan total harta yang diungkapkan mencapai Rp 4.000.

Tidak hanya itu, Ken juga mengapresiasi para pemohon judicial review yang telah menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap program Amnesti Pajak.

“Karena permohonan judicial review ini menunjukkan rasa cinta tanah air yang sangat besar dan perhatian besar kepada rakyat miskin yang juga sangat menjadi perhatian serius bagi pemerintah,” ucapnya.

Ken menambahkan, pajak adalah sarana utama untuk membiayai berbagai program pemerintah dalam memerangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu dia mengajak para pemohon dan semua pihak untuk bersama mengawal pengumpulan penerimaan negara dan menyukseskan Amnesti Pajak bagi pembangunan Indonesia yang lebih baik dan sejahtera.

Dia juga mengimbau seluruh masyarakat/Wajib Pajak untuk segera memanfaatkan kesempatan yang ditawarkan pemerintah melalui program Amnesti Pajak ini untuk memperbaiki catatan perpajakan masa lalu dan ke depan menjadi WP yang taat.

“Perlu kami tegaskan juga bahwa masyarakat dengan penghasilan di bawah PTKP bukan merupakan Wajib Pajak sehingga tidak perlu ikut program Amnesti Pajak,” ucapnya.

Ken mengingatkan seluruh masyarakat/Wajib Pajak dari seluruh profesi pekerjaan, para pemilik/pemegang saham, pengurus, direksi dan komisaris perusahaan, serta para WP prominent dan besar yang masih belum ikut amnesti pajak agar jangan melewatkan kesempatan Amnesti Pajak ini.

“Kami memiliki database harta serta kemampuan untuk melakukan asset tracing dengan bantuan instansi terkait,” kata dia.

Oleh karena itu kami meminta keseriusan Wajib Pajak peserta Amnesti Pajak untuk mengungkapkan seluruh harta yang diperoleh dari penghasilan yang belum dipotong pajak.

Sesuai UU Pengampunan Pajak lanjutnya, ada konsekuensi termasuk ancaman sanksi yang sangat berat, bahkan denda hingga 200% bagi Wajib Pajak bermasalah tapi tidak ikut Amnesti Pajak atau ikut tapi tidak mengungkapkan harta dengan benar.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...