Minggu, 22 Oktober 2017 | 00.19 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>MK Tolak Judicial Review Tax Amnesty

MK Tolak Judicial Review Tax Amnesty

Reporter : Fadilah | Rabu, 14 Desember 2016 - 18:49 WIB

IMG-19238

Tax Amnesty (kininews/ist)

JAKARTA, kini.co.id – Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan ‚Äémenolak gugatan pengujian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty). Hal ini diputuskan Ketua MK, Arief Hidayat beserta 8 hakim MK lainnya pada Sidang Pengucapan Putusan uji materi UU Tax Amnesty terhadap Undang-Undang Dasar (UUD 1945).

Keputusan tersebut diketok MK setelah pengucapan putusan sidang 4 perkara pengujian UU Tax Amnesty yang seluruh hasilnya tidak dapat menerima gugatan pemohon alias menolak.

Dengan demikian, putusan MK ini menjadi landasan hukum yang pasti dan menghilangkan segala keraguan terkait legalitas dan konstitusionalitas program Amnesti Pajak sehingga masyarakat/Wajib Pajak dapat mengikuti program Amnesti Pajak dengan kepastian hukum yang kuat dan jelas.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perpajakan Kementerian Keuangan RI Ken Dwijugiasteadi menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim. Pasalnya keputusan hakim dapat menguatkan landasan hukum program Amnesti Pajak sebagai program yang sejalan dengan UUD 1945.

“Apalagi program inu dimaksudkan untuk memperbaiki kondisi perpajakan Indonesia demi meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tutur Ken berdasarkan keterangan pers yang diterima Kini.co.id, di Jakarta, Rabu, (14/12/2016).

Ken juga menyampaikan terima kasih kepada DPR dan tim perumus yang telah menghasilkan UU Pengampunan Pajak sehingga kami dapat menjalankan program Amnesti Pajak yang saat ini sudah diikuti hampir 500.000WP dengan total harta yang diungkapkan mencapai Rp 4.000.

Tidak hanya itu, Ken juga mengapresiasi para pemohon judicial review yang telah menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap program Amnesti Pajak.

“Karena permohonan judicial review ini menunjukkan rasa cinta tanah air yang sangat besar dan perhatian besar kepada rakyat miskin yang juga sangat menjadi perhatian serius bagi pemerintah,” ucapnya.

Ken menambahkan, pajak adalah sarana utama untuk membiayai berbagai program pemerintah dalam memerangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu dia mengajak para pemohon dan semua pihak untuk bersama mengawal pengumpulan penerimaan negara dan menyukseskan Amnesti Pajak bagi pembangunan Indonesia yang lebih baik dan sejahtera.

Dia juga mengimbau seluruh masyarakat/Wajib Pajak untuk segera memanfaatkan kesempatan yang ditawarkan pemerintah melalui program Amnesti Pajak ini untuk memperbaiki catatan perpajakan masa lalu dan ke depan menjadi WP yang taat.

“Perlu kami tegaskan juga bahwa masyarakat dengan penghasilan di bawah PTKP bukan merupakan Wajib Pajak sehingga tidak perlu ikut program Amnesti Pajak,” ucapnya.

Ken mengingatkan seluruh masyarakat/Wajib Pajak dari seluruh profesi pekerjaan, para pemilik/pemegang saham, pengurus, direksi dan komisaris perusahaan, serta para WP prominent dan besar yang masih belum ikut amnesti pajak agar jangan melewatkan kesempatan Amnesti Pajak ini.

“Kami memiliki database harta serta kemampuan untuk melakukan asset tracing dengan bantuan instansi terkait,” kata dia.

Oleh karena itu kami meminta keseriusan Wajib Pajak peserta Amnesti Pajak untuk mengungkapkan seluruh harta yang diperoleh dari penghasilan yang belum dipotong pajak.

Sesuai UU Pengampunan Pajak lanjutnya, ada konsekuensi termasuk ancaman sanksi yang sangat berat, bahkan denda hingga 200% bagi Wajib Pajak bermasalah tapi tidak ikut Amnesti Pajak atau ikut tapi tidak mengungkapkan harta dengan benar.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Mangkir Sidang e-KTP, Setya Novanto ke Cirebon
Politik - Sabtu, 21 Oktober 2017 - 15:05 WIB

Mangkir Sidang e-KTP, Setya Novanto ke Cirebon

Mangkir sidang perkara kasus dugaan KTP elektronik (e-KTP), Ketua DPR RI Setya Novanto diketahui pergi ke Cirebon untuk menghadiri Haul ...
Dua persoalan di RUU Penyiaran Yang Masih Diperdebatkan
Politik - Sabtu, 21 Oktober 2017 - 13:31 WIB

Dua persoalan di RUU Penyiaran Yang Masih Diperdebatkan

Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Penyiaran masih terus dibahas DPR. Kini, tersisa dua hal yang masih menjadi perdebatan. Pertama, perdebatan mengenai ...
Dua belas mahasiswa ditangkap pada aksi 3 tahun Jokowi-JK
Peristiwa - Sabtu, 21 Oktober 2017 - 10:19 WIB

Dua belas mahasiswa ditangkap pada aksi 3 tahun Jokowi-JK

Aksi unjukrasa mahasiswa dalam rangka evaluasi 3 tahun Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, yang digelar sejak Jumat (20/10) siang kemarin, hingga larut ...
Rumah Tiba-tiba Bau Durian, Cek Tabung Elpiji Anda
Pendidikan - Sabtu, 21 Oktober 2017 - 09:50 WIB

Rumah Tiba-tiba Bau Durian, Cek Tabung Elpiji Anda

Jika tercium aroma durian tiba-tiba di rumah, Anda sebaiknya pergi ke dapur untuk memeriksa tabung Elpiji Anda.Sebab, bisa jadi elpiji ...
Lima tahun Andi Narogong mampu beli 23 mobil mewah
Hukum - Jumat, 20 Oktober 2017 - 21:50 WIB

Lima tahun Andi Narogong mampu beli 23 mobil mewah

Andi Agustinus alias Andi Narogong sering gonta-ganti mobil mewah. Selama kurun waktu lima tahun dari 2012-2027, terdakwa kasus e-KTP ini ...
Jokowi rayu Emir Qatar investasi di KEK Mandalika
Ekonomi - Jumat, 20 Oktober 2017 - 19:41 WIB

Jokowi rayu Emir Qatar investasi di KEK Mandalika

Presiden Jokowi menawarkan KEK Mandalika kepada Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. KEK Mandalika merupakan bagian dari 12 ...