Kamis, 26 April 2018 | 14.38 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>PAN Tak Izinkan Eko Patrio Dipanggil Bareskrim

PAN Tak Izinkan Eko Patrio Dipanggil Bareskrim

Reporter : Yudi | Kamis, 15 Desember 2016 - 16:17 WIB

IMG-19258

Eko Purnomo alias Eko Patrio (ist)

Jakarta, kini.co.id – Pemanggilan kepada anggota DPR, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio oleh Bareskrim Mabes Polri rupanya membuat geram Partai Amanat Nasional (PAN).

Mereka secara tegas tidak memberikan izin Mabes Polri memanggil begitu saja Ketua DPW PAN DKI Jakarta itu. Dan dinilai gegabah.

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menilai pemanggilan Eko Patrio yang juga sebagai anggota DPR RI harus melalui prosedur yang harus dilalui yaitu harus ada izin dari Presiden RI.

“Ada salah satu anggota Fraksi PAN dipanggil Bareskrim Polri diminta keterangan soal pernyataan di salah satu media online. Eko tidak pernah beri pernyataan seperti itu, ga pernah merasa diwawancarai. Mabes Polri terlalu gegabah terlalu terburu-buru panggil anggota DPR,” ujar Yandri di Komplek DPR, Senayan, Kamis (15/12).

Untuk itu ia meminta agar Eko Patrio tidak penuhi panggilan Bareskrim Polri karena tidak sesuai dengan prosedur. Yandri juga menelurusi pernyataan Eko di salah satu media untuk mengungkapkan fakta-fakta.

“Kami sudah bahas di fraksi supaya Eko ga penuhi panggilan itu, polisi harus taat aturan, ga sewenang-wenang panggil anggota DPR,” tandasnya.

Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Markas Besar (Dirtipidum Mabes) Polri, Brigadir Jenderal Polisi Agus Andriyanto membenarkan rencana pemanggilan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio.

Menurut Agus pemanggilan tersebut untuk mengklarifikasi peryataan Eko Patrio, mengenai pengungkapan kasus bom Bekasi sebagai pengalihan isu kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Kita sih sudah kasih surat ke dia (Eko). Hanya kan batasnya tiga hari. Kalau dia datang hari ini ya bagus,” ucapnya, Kamis (15/12/2016).

Sebelumnya beredar surat pemanggilan Eko Hendro Purnomo. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa ada laporan polisi bernomor LP/1233/XII/2016/Bareskrim tanggal 14 Desember 2016 atas nama pelapor Sofyan Armawan tentang dugaan tindak pidana Kejahatan terhadap Penguasa Umum dan atau UU ITE yang dilakukan oleh seorang anggota DPR.

Rujukan lain adalah surat perintah penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/1959-Subdit IXII/2016/Dit Tipidum tanggal 14 Desember 2016.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...