Selasa, 17 Oktober 2017 | 14.38 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>PAN Tak Izinkan Eko Patrio Dipanggil Bareskrim

PAN Tak Izinkan Eko Patrio Dipanggil Bareskrim

Reporter : Yudi | Kamis, 15 Desember 2016 - 16:17 WIB

IMG-19258

Eko Purnomo alias Eko Patrio (ist)

Jakarta, kini.co.id – Pemanggilan kepada anggota DPR, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio oleh Bareskrim Mabes Polri rupanya membuat geram Partai Amanat Nasional (PAN).

Mereka secara tegas tidak memberikan izin Mabes Polri memanggil begitu saja Ketua DPW PAN DKI Jakarta itu. Dan dinilai gegabah.

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menilai pemanggilan Eko Patrio yang juga sebagai anggota DPR RI harus melalui prosedur yang harus dilalui yaitu harus ada izin dari Presiden RI.

“Ada salah satu anggota Fraksi PAN dipanggil Bareskrim Polri diminta keterangan soal pernyataan di salah satu media online. Eko tidak pernah beri pernyataan seperti itu, ga pernah merasa diwawancarai. Mabes Polri terlalu gegabah terlalu terburu-buru panggil anggota DPR,” ujar Yandri di Komplek DPR, Senayan, Kamis (15/12).

Untuk itu ia meminta agar Eko Patrio tidak penuhi panggilan Bareskrim Polri karena tidak sesuai dengan prosedur. Yandri juga menelurusi pernyataan Eko di salah satu media untuk mengungkapkan fakta-fakta.

“Kami sudah bahas di fraksi supaya Eko ga penuhi panggilan itu, polisi harus taat aturan, ga sewenang-wenang panggil anggota DPR,” tandasnya.

Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Markas Besar (Dirtipidum Mabes) Polri, Brigadir Jenderal Polisi Agus Andriyanto membenarkan rencana pemanggilan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio.

Menurut Agus pemanggilan tersebut untuk mengklarifikasi peryataan Eko Patrio, mengenai pengungkapan kasus bom Bekasi sebagai pengalihan isu kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Kita sih sudah kasih surat ke dia (Eko). Hanya kan batasnya tiga hari. Kalau dia datang hari ini ya bagus,” ucapnya, Kamis (15/12/2016).

Sebelumnya beredar surat pemanggilan Eko Hendro Purnomo. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa ada laporan polisi bernomor LP/1233/XII/2016/Bareskrim tanggal 14 Desember 2016 atas nama pelapor Sofyan Armawan tentang dugaan tindak pidana Kejahatan terhadap Penguasa Umum dan atau UU ITE yang dilakukan oleh seorang anggota DPR.

Rujukan lain adalah surat perintah penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/1959-Subdit IXII/2016/Dit Tipidum tanggal 14 Desember 2016.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Kejagung Tolak Gabung ke Densus Tipikor
Hukum - Selasa, 17 Oktober 2017 - 14:00 WIB

Kejagung Tolak Gabung ke Densus Tipikor

Memberantas korupsi, Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak bergabung dengan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) bentukan Polri.Meski dengan tujuan sama, ...
Komisi III: Densus Tipikor Akan Pertaruhkan Nama Baik Polri
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 13:35 WIB

Komisi III: Densus Tipikor Akan Pertaruhkan Nama Baik Polri

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai, pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) akan menjadi pertaruhan nama baik ...
Bertemu Fujitrans, Menperin Bahas Kawasan Industri Maritim
Ekonomi - Selasa, 17 Oktober 2017 - 12:30 WIB

Bertemu Fujitrans, Menperin Bahas Kawasan Industri Maritim

Hari pertama kunjungan kerja di Jepang, Senin (16/10) malam, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto bersama rombongan melakukan pertemuan dengan President Fujitrans Corporation ...
Kasus Suap Dirjen Hubla, Menhub Budi Karya Penuhi Panggilan KPK
Hukum - Selasa, 17 Oktober 2017 - 10:45 WIB

Kasus Suap Dirjen Hubla, Menhub Budi Karya Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil terkait kasus suap Dirjen Hubla, Menteri Perhubungan Budi Karya datang ke gedung KPK, Selasa (17/10/2017).Berbaju batik cokelat, Budi tiba ...
Fadli Zon: Anies- Sandi lebih butuh kritikan daripada pujian
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 06:26 WIB

Fadli Zon: Anies- Sandi lebih butuh kritikan daripada pujian

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengatakan, setelah dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandi Uno, ...
Resmi ditutup, KPU terima 27 parpol yang daftar peserta Pemilu 2019
Politik - Selasa, 17 Oktober 2017 - 06:23 WIB

Resmi ditutup, KPU terima 27 parpol yang daftar peserta Pemilu 2019

Batas akhir pendaftaran peserta Pemilu 2019 yang dibuka sejak Selasa (3/10) lalu hingga Senin (16/10) resmi ditutup pukul 24.00 WIB.Komisi ...