Kamis, 19 Januari 2017 | 09.22 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>PAN Tak Izinkan Eko Patrio Dipanggil Bareskrim

PAN Tak Izinkan Eko Patrio Dipanggil Bareskrim

Reporter : Yudi | Kamis, 15 Desember 2016 - 16:17 WIB

IMG-19258

Eko Purnomo alias Eko Patrio (ist)

Jakarta, kini.co.id – Pemanggilan kepada anggota DPR, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio oleh Bareskrim Mabes Polri rupanya membuat geram Partai Amanat Nasional (PAN).

Mereka secara tegas tidak memberikan izin Mabes Polri memanggil begitu saja Ketua DPW PAN DKI Jakarta itu. Dan dinilai gegabah.

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menilai pemanggilan Eko Patrio yang juga sebagai anggota DPR RI harus melalui prosedur yang harus dilalui yaitu harus ada izin dari Presiden RI.

“Ada salah satu anggota Fraksi PAN dipanggil Bareskrim Polri diminta keterangan soal pernyataan di salah satu media online. Eko tidak pernah beri pernyataan seperti itu, ga pernah merasa diwawancarai. Mabes Polri terlalu gegabah terlalu terburu-buru panggil anggota DPR,” ujar Yandri di Komplek DPR, Senayan, Kamis (15/12).

Untuk itu ia meminta agar Eko Patrio tidak penuhi panggilan Bareskrim Polri karena tidak sesuai dengan prosedur. Yandri juga menelurusi pernyataan Eko di salah satu media untuk mengungkapkan fakta-fakta.

“Kami sudah bahas di fraksi supaya Eko ga penuhi panggilan itu, polisi harus taat aturan, ga sewenang-wenang panggil anggota DPR,” tandasnya.

Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Markas Besar (Dirtipidum Mabes) Polri, Brigadir Jenderal Polisi Agus Andriyanto membenarkan rencana pemanggilan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio.

Menurut Agus pemanggilan tersebut untuk mengklarifikasi peryataan Eko Patrio, mengenai pengungkapan kasus bom Bekasi sebagai pengalihan isu kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Kita sih sudah kasih surat ke dia (Eko). Hanya kan batasnya tiga hari. Kalau dia datang hari ini ya bagus,” ucapnya, Kamis (15/12/2016).

Sebelumnya beredar surat pemanggilan Eko Hendro Purnomo. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa ada laporan polisi bernomor LP/1233/XII/2016/Bareskrim tanggal 14 Desember 2016 atas nama pelapor Sofyan Armawan tentang dugaan tindak pidana Kejahatan terhadap Penguasa Umum dan atau UU ITE yang dilakukan oleh seorang anggota DPR.

Rujukan lain adalah surat perintah penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/1959-Subdit IXII/2016/Dit Tipidum tanggal 14 Desember 2016.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal
Nasional - Kamis, 19 Januari 2017 - 07:48 WIB

Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal

Setelah munculnya gesekan dalam sosial masyarakat, sejumlah pihak menginginkan pembubaran ormas-ormas radikal.Lucunya, ormas radikal selalu dikaitkan dengan ormas Islam sehingga ...
Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim
Hukum - Kamis, 19 Januari 2017 - 02:54 WIB

Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan mantan Walikota Jakarta Pusat Sylviana Murni sebagai saksi dalam kasus ...
Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto
Hukum - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:57 WIB

Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto

Saat menghadiri pembukaan Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Watim-MUI), Mentri Polhukam Wiranto yang mewakili Presdien Jokowi, Rabu (18/1) ...
Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:34 WIB

Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal

Dia meminta pemerintah agar tidak hanya memperhatikan kekerasan fisik yang terjadi di lapangan untuk membubarkan ormas radikal. "Tapi mari juga ...
PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:55 WIB

PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara

Terkait dengan keluhan warga Taman Wisma Asri kepada pihak PLN Rayon Medan Satria, Bekasi Utara soal pembengkakan tarif listrik yang ...
Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:48 WIB

Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal

Anggota Komisi l DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi menyebutkan kerjasama antar TNI dan pemerintah belum maksimal pada beberapa program. Dengan ...