Senin, 26 Juni 2017 | 17.34 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>PAN Tak Izinkan Eko Patrio Dipanggil Bareskrim

PAN Tak Izinkan Eko Patrio Dipanggil Bareskrim

Reporter : Yudi | Kamis, 15 Desember 2016 - 16:17 WIB

IMG-19258

Eko Purnomo alias Eko Patrio (ist)

Jakarta, kini.co.id – Pemanggilan kepada anggota DPR, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio oleh Bareskrim Mabes Polri rupanya membuat geram Partai Amanat Nasional (PAN).

Mereka secara tegas tidak memberikan izin Mabes Polri memanggil begitu saja Ketua DPW PAN DKI Jakarta itu. Dan dinilai gegabah.

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menilai pemanggilan Eko Patrio yang juga sebagai anggota DPR RI harus melalui prosedur yang harus dilalui yaitu harus ada izin dari Presiden RI.

“Ada salah satu anggota Fraksi PAN dipanggil Bareskrim Polri diminta keterangan soal pernyataan di salah satu media online. Eko tidak pernah beri pernyataan seperti itu, ga pernah merasa diwawancarai. Mabes Polri terlalu gegabah terlalu terburu-buru panggil anggota DPR,” ujar Yandri di Komplek DPR, Senayan, Kamis (15/12).

Untuk itu ia meminta agar Eko Patrio tidak penuhi panggilan Bareskrim Polri karena tidak sesuai dengan prosedur. Yandri juga menelurusi pernyataan Eko di salah satu media untuk mengungkapkan fakta-fakta.

“Kami sudah bahas di fraksi supaya Eko ga penuhi panggilan itu, polisi harus taat aturan, ga sewenang-wenang panggil anggota DPR,” tandasnya.

Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Markas Besar (Dirtipidum Mabes) Polri, Brigadir Jenderal Polisi Agus Andriyanto membenarkan rencana pemanggilan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio.

Menurut Agus pemanggilan tersebut untuk mengklarifikasi peryataan Eko Patrio, mengenai pengungkapan kasus bom Bekasi sebagai pengalihan isu kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Kita sih sudah kasih surat ke dia (Eko). Hanya kan batasnya tiga hari. Kalau dia datang hari ini ya bagus,” ucapnya, Kamis (15/12/2016).

Sebelumnya beredar surat pemanggilan Eko Hendro Purnomo. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa ada laporan polisi bernomor LP/1233/XII/2016/Bareskrim tanggal 14 Desember 2016 atas nama pelapor Sofyan Armawan tentang dugaan tindak pidana Kejahatan terhadap Penguasa Umum dan atau UU ITE yang dilakukan oleh seorang anggota DPR.

Rujukan lain adalah surat perintah penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/1959-Subdit IXII/2016/Dit Tipidum tanggal 14 Desember 2016.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Penyerangan Mapolda Sumut, IPW  Imbau Polri Lebih Siaga
Peristiwa - Senin, 26 Juni 2017 - 17:00 WIB

Penyerangan Mapolda Sumut, IPW Imbau Polri Lebih Siaga

Jajaran Polri diminta agar lebih bersiaga menyusul serangan yang dilakukan oleh dua orang yang diduga pendukung Islamic State di ...
Puncak Arus Balik Lebaran Diprediksi 30 Juni
Peristiwa - Senin, 26 Juni 2017 - 14:25 WIB

Puncak Arus Balik Lebaran Diprediksi 30 Juni

PT Jasa Marga memprediksi puncak arus balik Lebaran 1438 Hijriah di gerbang tol (GT) Cikarang Utama terjadi pada H+4 atau ...
Hari Kedua Lebaran, Jumlah Kendaraan Melintas Tol Cipali Naik 20 Persen
Peristiwa - Senin, 26 Juni 2017 - 12:47 WIB

Hari Kedua Lebaran, Jumlah Kendaraan Melintas Tol Cipali Naik 20 Persen

Jumlah kendaraaan yang melintasi Tol Cikopo-Palimanan di Gerbang Tol Palimanan Utama hingga Senin (26/6) pagi mengalami kenaikan 20,5%. Kendaraan mudik ...
Lima Orang Terkait Penyerangan Mapolda Sumut Diringkus
Peristiwa - Senin, 26 Juni 2017 - 10:13 WIB

Lima Orang Terkait Penyerangan Mapolda Sumut Diringkus

Polisi menangkap lima orang yang diduga terkait penyerangan pos jaga Mapolda Sumut yang terjadi pada Minggu (25/6). Dari kelima pelaku, ...
Pemerintah Dukung Polri Tindak Pelaku Penyerangan di Sumut
Peristiwa - Minggu, 25 Juni 2017 - 23:02 WIB

Pemerintah Dukung Polri Tindak Pelaku Penyerangan di Sumut

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemerintah mendukung aparat kepolisian untuk menindak pelaku penyerangan di Mapolda Sumatera Utara, Minggu (25/6) dini ...
GNPF-MUI Berharap Hubungan Dengan Pemerintah Cair Pasca Lebaran
Peristiwa - Minggu, 25 Juni 2017 - 22:46 WIB

GNPF-MUI Berharap Hubungan Dengan Pemerintah Cair Pasca Lebaran

Pengurus GNPF-MUI berharap agar hubungannya dengan pemerintah dapat mencair usai Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah."Kami diterima Presiden dalam rangka ...