Selasa, 24 Januari 2017 | 06.07 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Anggota DPR Ini Minta Menkeu Hukum Orang Terkaya Tanpa NPWP

Anggota DPR Ini Minta Menkeu Hukum Orang Terkaya Tanpa NPWP

Reporter : Yudi Andriansyah | Jumat, 16 Desember 2016 - 11:15 WIB

IMG-19268

Pajak. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Kasus pengemplangan pajak marak di Indonesia. Tak bisa dipungkiri banyak pengusaha yang justru menghindari kewajibannya membayar pajak pada negara.

Untuk itu, Menkeu Sri Mulyani yang tengah gencar menggalakkan program tax amnesty diminta untuk mengejar orang-orang kaya di Indonesia khususnya yang tak memiliki NPWP alias membangkang bayar pajak.

Anggota Komisi XI DPR RI Johny G Plate bahkan meminta Menkeu berlaku tegas pada 8 orang miliarder Indonesia yang tercatat sebagai orang terkaya RI versi Majalah Forbes dan Globe 2015.

“Kami imbau agar 8 orang terkaya ini segera melaksanakan kewajibannya dan menggunakan haknya melalui tax amnesty,” kata politisi Nasdem itu seperti dikutip dari Liputan6.com.

Sebelumnya, Menkeu juga memberikan waktu bagi 8 orang terkaya di Indonesia yang tidak memiliki NPWP untuk ikut program tax amnesty.

Program tersebut juga bisa dimanfaatkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang selama ini belum patuh melaporkan harta dan membayar pajak.

“Dari 490 ribu Wajib Pajak (WP) yang ikut tax amnesty, sekitar lebih dari 20 ribu WP baru pertama kali memiliki NPWP. Dengan adanya program tax amnesty orang yang sebelumnya tidak patuh membayar pajak mulai melaksanakan kewajibannya,” ucapnya.

Ia mengatakan UU Tax Amnesty memberikan waktu 9 bulan kepada siapapun WP Indonesia atau yang berdomisili di Indonesia lebih dari 183 hari untuk ikut tax amnesty.

“Jadi apakah dia 8 orang high wealth income versi majalah Forbes atau orang lain yang tidak punya nama besar atau prominen,” katanya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Sepasang Suami Istri Ini Berangkat ke Suriah Dari Medan
Nasional - Selasa, 24 Januari 2017 - 00:08 WIB

Sepasang Suami Istri Ini Berangkat ke Suriah Dari Medan

Tujuh belas orang WNI yang diduga bergabung dengan ISIS dan di deportasi Pemerintah Turki ke Indonesia saat ini masih menjalani ...
Habib Rizieq Minta Pemerintah Tarik Peredaran Uang Berlogo Palu Arit
Hukum - Senin, 23 Januari 2017 - 22:07 WIB

Habib Rizieq Minta Pemerintah Tarik Peredaran Uang Berlogo Palu Arit

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mempertanyakan simbol Palu-Arit yang terdapat pada uang pecahan baru Bank Indonesia. ...
Kasus Suap Pengadaan Pesawat, KPK Bakal Panggil Lagi Istri Emirsyah Satar
Hukum - Senin, 23 Januari 2017 - 17:24 WIB

Kasus Suap Pengadaan Pesawat, KPK Bakal Panggil Lagi Istri Emirsyah Satar

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (Jubir KPK); Febri Diansyah mengatakan penyidik bisa saja kembali memanggil istri mantan Direktur PT Garuda ...
Potensi Jual Beli Jabatan Jelang Pilkada Mencapai Rp9 Triliun
Politik - Senin, 23 Januari 2017 - 14:59 WIB

Potensi Jual Beli Jabatan Jelang Pilkada Mencapai Rp9 Triliun

Wakil Direktur MAK, Virgo Sulianto Gohardi mengatakan modus jual beli jabatan seringkali dilakukan pada moment menjelang atau setelah Pilkada."Tujuannya adalah ...
Muhammadiyah : Potensi Jual Beli Jabatan ASN Bernilai Rp 44 Triliun
Politik - Senin, 23 Januari 2017 - 14:57 WIB

Muhammadiyah : Potensi Jual Beli Jabatan ASN Bernilai Rp 44 Triliun

Wakil Direktur Madrasah Anti Korupsi (MAK), Virgo Sulianto Gohardi menduga sekitar 90% dari proses pengisian 21.000 jabatan kepala dinas di ...
Jika Habib Rizieq Ditahan, Pelawak Kiwil: Saya Siap Menggantikan
Peristiwa - Senin, 23 Januari 2017 - 14:24 WIB

Jika Habib Rizieq Ditahan, Pelawak Kiwil: Saya Siap Menggantikan

Dukungan terhadap imam besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab mengalir dari berbagai kalangan, termasuk selebritis.Pelawak Kiwil misalnya, yang ...