Selasa, 28 Maret 2017 | 03.19 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Anggota DPR Ini Minta Menkeu Hukum Orang Terkaya Tanpa NPWP

Anggota DPR Ini Minta Menkeu Hukum Orang Terkaya Tanpa NPWP

Reporter : Yudi Andriansyah | Jumat, 16 Desember 2016 - 11:15 WIB

IMG-19268

Pajak. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Kasus pengemplangan pajak marak di Indonesia. Tak bisa dipungkiri banyak pengusaha yang justru menghindari kewajibannya membayar pajak pada negara.

Untuk itu, Menkeu Sri Mulyani yang tengah gencar menggalakkan program tax amnesty diminta untuk mengejar orang-orang kaya di Indonesia khususnya yang tak memiliki NPWP alias membangkang bayar pajak.

Anggota Komisi XI DPR RI Johny G Plate bahkan meminta Menkeu berlaku tegas pada 8 orang miliarder Indonesia yang tercatat sebagai orang terkaya RI versi Majalah Forbes dan Globe 2015.

“Kami imbau agar 8 orang terkaya ini segera melaksanakan kewajibannya dan menggunakan haknya melalui tax amnesty,” kata politisi Nasdem itu seperti dikutip dari Liputan6.com.

Sebelumnya, Menkeu juga memberikan waktu bagi 8 orang terkaya di Indonesia yang tidak memiliki NPWP untuk ikut program tax amnesty.

Program tersebut juga bisa dimanfaatkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang selama ini belum patuh melaporkan harta dan membayar pajak.

“Dari 490 ribu Wajib Pajak (WP) yang ikut tax amnesty, sekitar lebih dari 20 ribu WP baru pertama kali memiliki NPWP. Dengan adanya program tax amnesty orang yang sebelumnya tidak patuh membayar pajak mulai melaksanakan kewajibannya,” ucapnya.

Ia mengatakan UU Tax Amnesty memberikan waktu 9 bulan kepada siapapun WP Indonesia atau yang berdomisili di Indonesia lebih dari 183 hari untuk ikut tax amnesty.

“Jadi apakah dia 8 orang high wealth income versi majalah Forbes atau orang lain yang tidak punya nama besar atau prominen,” katanya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Tersangka Ekspolitasi Seksual Online dapat Upah Rp750 ribu
Nasional - Senin, 27 Maret 2017 - 21:22 WIB

Tersangka Ekspolitasi Seksual Online dapat Upah Rp750 ribu

Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan membongkar tindak pidana perdagangan orang secara melalui internet alias online tentang eksploitasi seksual."Tersangka ...
Kalau Saya Bayar, Perusahaan Bangkrut
Nasional - Senin, 27 Maret 2017 - 20:38 WIB

Kalau Saya Bayar, Perusahaan Bangkrut

Direktur PT EK Prima Ekspor (PT EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair, terdakwa suap terhadap Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak ...
Delapan Rumah Rusak Parah karena Angin Puyuh
Peristiwa - Senin, 27 Maret 2017 - 20:27 WIB

Delapan Rumah Rusak Parah karena Angin Puyuh

Angin Puyuh dan hujan deras meluluhlantahkan tiga kampung di Desa Girimukti, Kecamatan Cibeber, Cianjur, Jawa Barat. Akibatnya, ratusan rumah mengalami ...
Waspada, Sabu Berbentuk Seperti Gula Batu Asal Malaysia
Peristiwa - Senin, 27 Maret 2017 - 15:41 WIB

Waspada, Sabu Berbentuk Seperti Gula Batu Asal Malaysia

Ada saja akal para pengedar narkoba dalam melancarkan aksinya, mulai dari memasukannya ke dalam makanan sampai mengubah bentuknya. Salah satunya ...
Mangkir di Sidang E-KTP, Jaksa Bakal Panggil Paksa Miryam
Hukum - Senin, 27 Maret 2017 - 13:12 WIB

Mangkir di Sidang E-KTP, Jaksa Bakal Panggil Paksa Miryam

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) merencanakan pemanggilan paksa terhadap Anggota DPR RI fraksi Hanura, Miryam S Haryani ...
Absen di Sidang E-KTP, Jaksa Periksa Surat Sakit Miryam
Hukum - Senin, 27 Maret 2017 - 12:25 WIB

Absen di Sidang E-KTP, Jaksa Periksa Surat Sakit Miryam

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah melihat surat sakit yang dikirimkan oleh saksi Miryam S Haryani ...