Selasa, 26 September 2017 | 01.41 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Anggota DPR Ini Minta Menkeu Hukum Orang Terkaya Tanpa NPWP

Anggota DPR Ini Minta Menkeu Hukum Orang Terkaya Tanpa NPWP

Reporter : Yudi Andriansyah | Jumat, 16 Desember 2016 - 11:15 WIB

IMG-19268

Pajak. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Kasus pengemplangan pajak marak di Indonesia. Tak bisa dipungkiri banyak pengusaha yang justru menghindari kewajibannya membayar pajak pada negara.

Untuk itu, Menkeu Sri Mulyani yang tengah gencar menggalakkan program tax amnesty diminta untuk mengejar orang-orang kaya di Indonesia khususnya yang tak memiliki NPWP alias membangkang bayar pajak.

Anggota Komisi XI DPR RI Johny G Plate bahkan meminta Menkeu berlaku tegas pada 8 orang miliarder Indonesia yang tercatat sebagai orang terkaya RI versi Majalah Forbes dan Globe 2015.

“Kami imbau agar 8 orang terkaya ini segera melaksanakan kewajibannya dan menggunakan haknya melalui tax amnesty,” kata politisi Nasdem itu seperti dikutip dari Liputan6.com.

Sebelumnya, Menkeu juga memberikan waktu bagi 8 orang terkaya di Indonesia yang tidak memiliki NPWP untuk ikut program tax amnesty.

Program tersebut juga bisa dimanfaatkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang selama ini belum patuh melaporkan harta dan membayar pajak.

“Dari 490 ribu Wajib Pajak (WP) yang ikut tax amnesty, sekitar lebih dari 20 ribu WP baru pertama kali memiliki NPWP. Dengan adanya program tax amnesty orang yang sebelumnya tidak patuh membayar pajak mulai melaksanakan kewajibannya,” ucapnya.

Ia mengatakan UU Tax Amnesty memberikan waktu 9 bulan kepada siapapun WP Indonesia atau yang berdomisili di Indonesia lebih dari 183 hari untuk ikut tax amnesty.

“Jadi apakah dia 8 orang high wealth income versi majalah Forbes atau orang lain yang tidak punya nama besar atau prominen,” katanya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Gerakan Indonesia shalat subuh berjamaah kembali dideklarasikan di At Tin – TMII
Peristiwa - Selasa, 26 September 2017 - 01:37 WIB

Gerakan Indonesia shalat subuh berjamaah kembali dideklarasikan di At Tin – TMII

Setelah dicetuskan pada Milad Front Pembela Islam (FPI) ke-19 di Stadion Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara pada Sabtu (19/8) ...
Bawa 119 bal ganja, pengemudi pikap diamankan Polisi
Peristiwa - Selasa, 26 September 2017 - 00:34 WIB

Bawa 119 bal ganja, pengemudi pikap diamankan Polisi

Ditlantas Polda Metro Jaya mengamankan satu mobil truk pikap yang mencurigakan di Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (25/9) malam. ...
Lulusan sarjana diharapkan mampu membudayakan etika akademik
Pendidikan - Selasa, 26 September 2017 - 00:06 WIB

Lulusan sarjana diharapkan mampu membudayakan etika akademik

Wakil Gubernur Sumatera Utara, Nurhajizah Marpaung berpesan setelah selesai menimba ilmu di perguruan tinggi, keinginan para mahasiswa dan orang tua ...
Polri pesan 5000 senjata non serbu dari Pindad
Peristiwa - Senin, 25 September 2017 - 23:31 WIB

Polri pesan 5000 senjata non serbu dari Pindad

Mabes Polri menyatakan bahwa pembelian senjata untuk mempersenjatai anggota Polri adalah dari PT Pindan dengan jumlah pesanan sebanyak 5.000 pucuk ...
Kebijakan infrastruktur pemerintah sudah di arah yang tepat
Ekonomi - Senin, 25 September 2017 - 23:16 WIB

Kebijakan infrastruktur pemerintah sudah di arah yang tepat

CEO dan Komisaris Crown Group, Iwan Sunito memberikan pandangannya terkait pembangunan infrastruktur yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Pemerintah ...
IKM perlu manfaatkan platform digital
Ekonomi - Senin, 25 September 2017 - 22:31 WIB

IKM perlu manfaatkan platform digital

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi digital karena dari jumlah penduduk sebesar 250 juta lebih jiwa, sekitar 93,4 juta ...