Minggu, 23 April 2017 | 20.55 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Anggota DPR Ini Minta Menkeu Hukum Orang Terkaya Tanpa NPWP

Anggota DPR Ini Minta Menkeu Hukum Orang Terkaya Tanpa NPWP

Reporter : Yudi Andriansyah | Jumat, 16 Desember 2016 - 11:15 WIB

IMG-19268

Pajak. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Kasus pengemplangan pajak marak di Indonesia. Tak bisa dipungkiri banyak pengusaha yang justru menghindari kewajibannya membayar pajak pada negara.

Untuk itu, Menkeu Sri Mulyani yang tengah gencar menggalakkan program tax amnesty diminta untuk mengejar orang-orang kaya di Indonesia khususnya yang tak memiliki NPWP alias membangkang bayar pajak.

Anggota Komisi XI DPR RI Johny G Plate bahkan meminta Menkeu berlaku tegas pada 8 orang miliarder Indonesia yang tercatat sebagai orang terkaya RI versi Majalah Forbes dan Globe 2015.

“Kami imbau agar 8 orang terkaya ini segera melaksanakan kewajibannya dan menggunakan haknya melalui tax amnesty,” kata politisi Nasdem itu seperti dikutip dari Liputan6.com.

Sebelumnya, Menkeu juga memberikan waktu bagi 8 orang terkaya di Indonesia yang tidak memiliki NPWP untuk ikut program tax amnesty.

Program tersebut juga bisa dimanfaatkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang selama ini belum patuh melaporkan harta dan membayar pajak.

“Dari 490 ribu Wajib Pajak (WP) yang ikut tax amnesty, sekitar lebih dari 20 ribu WP baru pertama kali memiliki NPWP. Dengan adanya program tax amnesty orang yang sebelumnya tidak patuh membayar pajak mulai melaksanakan kewajibannya,” ucapnya.

Ia mengatakan UU Tax Amnesty memberikan waktu 9 bulan kepada siapapun WP Indonesia atau yang berdomisili di Indonesia lebih dari 183 hari untuk ikut tax amnesty.

“Jadi apakah dia 8 orang high wealth income versi majalah Forbes atau orang lain yang tidak punya nama besar atau prominen,” katanya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Berikut Nama-Nama Korban Kecelakaan Beruntun di Puncak Bogor
Peristiwa - Sabtu, 22 April 2017 - 21:42 WIB

Berikut Nama-Nama Korban Kecelakaan Beruntun di Puncak Bogor

Unit Lakalantas Polres Bogor Kabupaten, mengkonfirmasi data nama-nama korban meninggal dunia dan luka berat dalam kecelakaan beruntun yang terjadi di ...
Tabrakan Beruntun 12 Kendaraan di Puncak, Bogor, 3 Tewas
Peristiwa - Sabtu, 22 April 2017 - 21:22 WIB

Tabrakan Beruntun 12 Kendaraan di Puncak, Bogor, 3 Tewas

Kecelakaan maut yang melibatkan 12 kendaaran terjadi di Jl Raya Puncak, tepatnya di tanjakan Selarong, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Sabtu ...
Tak Jadi Potong Kuping, Haji Lulung Potong Kambing
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 17:41 WIB

Tak Jadi Potong Kuping, Haji Lulung Potong Kambing

Kuping dan hidung milik Abraham Lunggana alias Haji Lulung terselamatkan. Karena tidak jadi dipotong, pasalnya Basuki Purnama alias Ahok terbukti ...
KPK Perlu Selidiki Kasus Novel Baswedan
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 17:02 WIB

KPK Perlu Selidiki Kasus Novel Baswedan

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan KPK perlu melakukan penyelidikan sendiri ...
Menolak Forum Khilafah Internasional
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 15:18 WIB

Menolak Forum Khilafah Internasional

Rencana Forum Khilafah Internasional yang akan diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Minggu (23/4) besok mendapatakan penolakan dari salah satu ...
Penistaan Agama oleh Ahok tak Boleh Dianggap Remeh
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 15:01 WIB

Penistaan Agama oleh Ahok tak Boleh Dianggap Remeh

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin menyatakan persoalan kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bukan ...