Kamis, 23 Februari 2017 | 05.04 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Anggota DPR Ini Minta Menkeu Hukum Orang Terkaya Tanpa NPWP

Anggota DPR Ini Minta Menkeu Hukum Orang Terkaya Tanpa NPWP

Reporter : Yudi Andriansyah | Jumat, 16 Desember 2016 - 11:15 WIB

IMG-19268

Pajak. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Kasus pengemplangan pajak marak di Indonesia. Tak bisa dipungkiri banyak pengusaha yang justru menghindari kewajibannya membayar pajak pada negara.

Untuk itu, Menkeu Sri Mulyani yang tengah gencar menggalakkan program tax amnesty diminta untuk mengejar orang-orang kaya di Indonesia khususnya yang tak memiliki NPWP alias membangkang bayar pajak.

Anggota Komisi XI DPR RI Johny G Plate bahkan meminta Menkeu berlaku tegas pada 8 orang miliarder Indonesia yang tercatat sebagai orang terkaya RI versi Majalah Forbes dan Globe 2015.

“Kami imbau agar 8 orang terkaya ini segera melaksanakan kewajibannya dan menggunakan haknya melalui tax amnesty,” kata politisi Nasdem itu seperti dikutip dari Liputan6.com.

Sebelumnya, Menkeu juga memberikan waktu bagi 8 orang terkaya di Indonesia yang tidak memiliki NPWP untuk ikut program tax amnesty.

Program tersebut juga bisa dimanfaatkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang selama ini belum patuh melaporkan harta dan membayar pajak.

“Dari 490 ribu Wajib Pajak (WP) yang ikut tax amnesty, sekitar lebih dari 20 ribu WP baru pertama kali memiliki NPWP. Dengan adanya program tax amnesty orang yang sebelumnya tidak patuh membayar pajak mulai melaksanakan kewajibannya,” ucapnya.

Ia mengatakan UU Tax Amnesty memberikan waktu 9 bulan kepada siapapun WP Indonesia atau yang berdomisili di Indonesia lebih dari 183 hari untuk ikut tax amnesty.

“Jadi apakah dia 8 orang high wealth income versi majalah Forbes atau orang lain yang tidak punya nama besar atau prominen,” katanya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Patrialis Akbar Tegaskan Tak Ada Hakim Lain yang Terlibat
Hukum - Rabu, 22 Februari 2017 - 22:29 WIB

Patrialis Akbar Tegaskan Tak Ada Hakim Lain yang Terlibat

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Patrialis Akbar membantah ada keterlibatan hakim lain dalam kasus yang menjeratnya.Menurutnya, kasus penerimaan suap atas Undang-undang ...
Lion Air Buka Rute Baru Solo-Kuala Lumpur
Ekonomi - Rabu, 22 Februari 2017 - 19:07 WIB

Lion Air Buka Rute Baru Solo-Kuala Lumpur

Maskapai Penerbangan Lion Air akan membuka dua rute baru dari Solo ke Kuala Lumpur, Malaysia dengan frekuensi terbang sebanyak satu ...
Aparat Keamanan Harus Ambil Sikat dengan Iwan Bopeng
Nasional - Rabu, 22 Februari 2017 - 17:40 WIB

Aparat Keamanan Harus Ambil Sikat dengan Iwan Bopeng

Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi meminta aparatur keamanan segera mengambil sikap atas aksi intimidasi Fredy Tahuney alias Iwan ...
Kapolda Metro Jaya Bantah Kriminalisasi Ulama
Nasional - Rabu, 22 Februari 2017 - 16:28 WIB

Kapolda Metro Jaya Bantah Kriminalisasi Ulama

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan mengklaim tak pernah melakukan kriminalisasi para ulama. Berbeda dengan tuduhan pimpinan Front ...
Mendagri Rela Dipecat Demi Ahok, Ini Kata DPR
Politik - Rabu, 22 Februari 2017 - 15:52 WIB

Mendagri Rela Dipecat Demi Ahok, Ini Kata DPR

Sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo yang tidak menggubris status hukum Ahok sebagai tersangka penistaan agama menuai komentar dari ...
Sinabung Awas, 15 Gunung Lainnya Waspada
Peristiwa - Rabu, 22 Februari 2017 - 15:10 WIB

Sinabung Awas, 15 Gunung Lainnya Waspada

Gunung-gunung api di Indonesia hingga saat ini masih menggeliat. Bahkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) saat ini ada ...