Rabu, 17 Januari 2018 | 00.05 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Anggota DPR Ini Minta Menkeu Hukum Orang Terkaya Tanpa NPWP

Anggota DPR Ini Minta Menkeu Hukum Orang Terkaya Tanpa NPWP

Reporter : Yudi Andriansyah | Jumat, 16 Desember 2016 - 11:15 WIB

IMG-19268

Pajak. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Kasus pengemplangan pajak marak di Indonesia. Tak bisa dipungkiri banyak pengusaha yang justru menghindari kewajibannya membayar pajak pada negara.

Untuk itu, Menkeu Sri Mulyani yang tengah gencar menggalakkan program tax amnesty diminta untuk mengejar orang-orang kaya di Indonesia khususnya yang tak memiliki NPWP alias membangkang bayar pajak.

Anggota Komisi XI DPR RI Johny G Plate bahkan meminta Menkeu berlaku tegas pada 8 orang miliarder Indonesia yang tercatat sebagai orang terkaya RI versi Majalah Forbes dan Globe 2015.

“Kami imbau agar 8 orang terkaya ini segera melaksanakan kewajibannya dan menggunakan haknya melalui tax amnesty,” kata politisi Nasdem itu seperti dikutip dari Liputan6.com.

Sebelumnya, Menkeu juga memberikan waktu bagi 8 orang terkaya di Indonesia yang tidak memiliki NPWP untuk ikut program tax amnesty.

Program tersebut juga bisa dimanfaatkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang selama ini belum patuh melaporkan harta dan membayar pajak.

“Dari 490 ribu Wajib Pajak (WP) yang ikut tax amnesty, sekitar lebih dari 20 ribu WP baru pertama kali memiliki NPWP. Dengan adanya program tax amnesty orang yang sebelumnya tidak patuh membayar pajak mulai melaksanakan kewajibannya,” ucapnya.

Ia mengatakan UU Tax Amnesty memberikan waktu 9 bulan kepada siapapun WP Indonesia atau yang berdomisili di Indonesia lebih dari 183 hari untuk ikut tax amnesty.

“Jadi apakah dia 8 orang high wealth income versi majalah Forbes atau orang lain yang tidak punya nama besar atau prominen,” katanya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK sita tas mewah hingga mobil milik Rita Widyasari
Hukum - Selasa, 16 Januari 2018 - 21:39 WIB

KPK sita tas mewah hingga mobil milik Rita Widyasari

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah aset milik Bupati Kutai Kertanegara (Kukar) nonaktif, Rita Widyasari yang diduga berasal dari hasil ...
Oso: Kalau Wiranto mau jadi ketua lagi saya kasihkan
Politik - Selasa, 16 Januari 2018 - 19:43 WIB

Oso: Kalau Wiranto mau jadi ketua lagi saya kasihkan

Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) mengaku tidak masalah jika Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto ingin ...
Polri keluarkan 13 aturan untuk anggotanya di Pilkada serentak
Hukum - Selasa, 16 Januari 2018 - 17:36 WIB

Polri keluarkan 13 aturan untuk anggotanya di Pilkada serentak

Mabes Polri menegaskan jika 10 orang anggota Polri yang ikut maju dalam Pilkada serentak masih berstatus polisi hingga penetapan pasangan ...
JK Sebut Prabowo Tak Minta Mahar Ketika Sodorkan Anies Baswedan
Politik - Selasa, 16 Januari 2018 - 16:14 WIB

JK Sebut Prabowo Tak Minta Mahar Ketika Sodorkan Anies Baswedan

Pernyataan La Nyalla terkait mahar politik yang diminta Ketum Gerindra Prabowo Subianto menuai banyak reaksi di masyarakat.Sebagaian masyarakat tak menyangka ...
Zulhas: Sebentar Lagi Panen Raya, Impor Beras Akan Rugikan Petani
Ekonomi - Selasa, 16 Januari 2018 - 15:16 WIB

Zulhas: Sebentar Lagi Panen Raya, Impor Beras Akan Rugikan Petani

Zulkifli Hasan Selaku Ketua MPR RI mengkritisi rencana pemerintah yang akan mengimport beras dari Vietnam dan Thailand. Ia juga menyapaikan ...
12 Pasien Korban Ambruknya Gedung BEI Sudah Dibolehkan Pulang dari RS
Peristiwa - Selasa, 16 Januari 2018 - 15:13 WIB

12 Pasien Korban Ambruknya Gedung BEI Sudah Dibolehkan Pulang dari RS

Dua belas pasien korban ambruknya selasar Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta sudah diperbolehkan pulang dari Rumah Sakit (RS)."Kedua belas ...