Rabu, 17 Januari 2018 | 21.35 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Belum Gandeng Interpol Tangkap Suami Inneke Koesherawati

KPK Belum Gandeng Interpol Tangkap Suami Inneke Koesherawati

Reporter : Fadilah | Jumat, 16 Desember 2016 - 16:02 WIB

IMG-19281

Jubir KPK, Febri Diansyah. (KiniNews/Fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini posisi buronan kasus suap dalam pengadaan monitoring satelit di Badan Kemanan Laut (Bakamla), Fahmi Darmawansyah (FD) berada di luar negeri.

Kendati demikian, lembaga anti-korupsi itu masih enggan menghubungi interpol agar bisa memulangkan suami dari artis senior Inneke Koesherawati itu ke negeri ini. Alasannya tim penyidik saat ini sedang fokus pada beberapa kegiatan untuk memperdalam perkara tersebut.

“Kami belum sampai pada kesimpulan apakah dibutuhkan seperti kerjasama dengan Interpol atau upaya-upaya paksa lain,” tutur Jubir KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, (16/12/2016).

Kata Febri, tim penyidik masih memberikan kesempatan kepada Direktur PT Melati Technofo Indonesia (MTI) tersebut untuk menyerahkan diri kepada lembaga antirasuah.

(Baca juga: KPK Buka Kemungkinan Periksa Inneke Koesherawati Terkait OTT Pejabat Bakamla)

“Kita Himbau (Fahmi Darmawansyah) untuk segera kembali ke Indonesia. Karena itu akan lebih baik bagi tersangka, begitu juga dalam penuntasan kasus ini,” imbaunya.

Febri menambahkan, Fahmi sudah meninggalkan Indonesia sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Tepatnya kata lanjut Febri, Fahmi sudah berada di luar negeri, dua hari sebelum tim satgas lembaga antirasuah melakukan OTT dan kemudian menetapkan tersangka.

Hanya saja, enggan membeberkann lebih rinci saat ditanya dimana lokasi tepatnya. Termasuk sudah sejauh mana pergerakan yang dilakukan oleh tim KPK.

“Rincian posisi dan pergerakan kami belum bisa sampaikan,” pungkasnya.

(Baca juga: KPK : Suami Inneke Koesherawati Sudah di Luar Negeri Sebelum Jadi Tersangka)

Sebagaimana diketahui, Fahmi ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, pasca OTT yang digelar pada Rabu, (14/12/2016) siang. Ia diduga memberi suap kepada Deputi Informasi dan Hukum Badan Keamanan Laut (Bakamla), ESH (Eko Susilo Hadi) yang kini telah ditetapkan menjadi tersangka.

Rencananya suap yang diberikan adalah 7,5% dari total nilai proyek sebesar Rp 200 miliar atau setara dengan Rp 15 miliar. Yang baru diberikan adalah sebesar Rp 2 miliar dalam bentuk pecahan valuta asing Dollar Singapura dan Dollar Amerika Serikat.

Ketiga tersangka dalam kasus ini yakni, Deputi Informasi dan Hukum Badan Keamanan Laut (Bakamla), berinisial ESH (Eko Susilo Hadi), MAO (Muhammad Adami Okta) dan HST (Hardy Stefanus) yang merupakan pegawai PT MTI (Multi Terminal Indonesia) telah ditahan di tiga rutan yang berbeda.

Dimana ESH ditahan di rutan Polres Jakarta Pusat, HST ditahan di rutan Polres Jakarta Timur, sedangkan MAO ditahan di Rutan KPK Cabang Guntur.

Ketiganya ditahan selama 20 hari kedepan dan mulai terhitung sejak Kamis, (15/12/2016) kemarin. Dengan demikian mereka akan ditahan hingga (4/1/2017).

Akibat dari perbuatannya itu, ESH sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau asal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

Sedangkan HST, MAO dan FD sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 99 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...