Kamis, 23 Maret 2017 | 09.13 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Belum Gandeng Interpol Tangkap Suami Inneke Koesherawati

KPK Belum Gandeng Interpol Tangkap Suami Inneke Koesherawati

Reporter : Fadilah | Jumat, 16 Desember 2016 - 16:02 WIB

IMG-19281

Jubir KPK, Febri Diansyah. (KiniNews/Fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini posisi buronan kasus suap dalam pengadaan monitoring satelit di Badan Kemanan Laut (Bakamla), Fahmi Darmawansyah (FD) berada di luar negeri.

Kendati demikian, lembaga anti-korupsi itu masih enggan menghubungi interpol agar bisa memulangkan suami dari artis senior Inneke Koesherawati itu ke negeri ini. Alasannya tim penyidik saat ini sedang fokus pada beberapa kegiatan untuk memperdalam perkara tersebut.

“Kami belum sampai pada kesimpulan apakah dibutuhkan seperti kerjasama dengan Interpol atau upaya-upaya paksa lain,” tutur Jubir KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, (16/12/2016).

Kata Febri, tim penyidik masih memberikan kesempatan kepada Direktur PT Melati Technofo Indonesia (MTI) tersebut untuk menyerahkan diri kepada lembaga antirasuah.

(Baca juga: KPK Buka Kemungkinan Periksa Inneke Koesherawati Terkait OTT Pejabat Bakamla)

“Kita Himbau (Fahmi Darmawansyah) untuk segera kembali ke Indonesia. Karena itu akan lebih baik bagi tersangka, begitu juga dalam penuntasan kasus ini,” imbaunya.

Febri menambahkan, Fahmi sudah meninggalkan Indonesia sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Tepatnya kata lanjut Febri, Fahmi sudah berada di luar negeri, dua hari sebelum tim satgas lembaga antirasuah melakukan OTT dan kemudian menetapkan tersangka.

Hanya saja, enggan membeberkann lebih rinci saat ditanya dimana lokasi tepatnya. Termasuk sudah sejauh mana pergerakan yang dilakukan oleh tim KPK.

“Rincian posisi dan pergerakan kami belum bisa sampaikan,” pungkasnya.

(Baca juga: KPK : Suami Inneke Koesherawati Sudah di Luar Negeri Sebelum Jadi Tersangka)

Sebagaimana diketahui, Fahmi ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, pasca OTT yang digelar pada Rabu, (14/12/2016) siang. Ia diduga memberi suap kepada Deputi Informasi dan Hukum Badan Keamanan Laut (Bakamla), ESH (Eko Susilo Hadi) yang kini telah ditetapkan menjadi tersangka.

Rencananya suap yang diberikan adalah 7,5% dari total nilai proyek sebesar Rp 200 miliar atau setara dengan Rp 15 miliar. Yang baru diberikan adalah sebesar Rp 2 miliar dalam bentuk pecahan valuta asing Dollar Singapura dan Dollar Amerika Serikat.

Ketiga tersangka dalam kasus ini yakni, Deputi Informasi dan Hukum Badan Keamanan Laut (Bakamla), berinisial ESH (Eko Susilo Hadi), MAO (Muhammad Adami Okta) dan HST (Hardy Stefanus) yang merupakan pegawai PT MTI (Multi Terminal Indonesia) telah ditahan di tiga rutan yang berbeda.

Dimana ESH ditahan di rutan Polres Jakarta Pusat, HST ditahan di rutan Polres Jakarta Timur, sedangkan MAO ditahan di Rutan KPK Cabang Guntur.

Ketiganya ditahan selama 20 hari kedepan dan mulai terhitung sejak Kamis, (15/12/2016) kemarin. Dengan demikian mereka akan ditahan hingga (4/1/2017).

Akibat dari perbuatannya itu, ESH sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau asal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

Sedangkan HST, MAO dan FD sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 99 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...
Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang
Hukum - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:19 WIB

Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang

Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah menegaskan namanya disebut dalam sidang kasus suap pajak PT EK Prima (EKP) adalah sebuah kekonyolan.Fahri ...
Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?
Nasional - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:13 WIB

Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?

Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan Undang-undang terkait pengenaan pajak terhadap transportasi online. Hal tersebut merespon statment pemerintah yang sering ...