Jumat, 22 September 2017 | 18.31 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Belum Gandeng Interpol Tangkap Suami Inneke Koesherawati

KPK Belum Gandeng Interpol Tangkap Suami Inneke Koesherawati

Reporter : Fadilah | Jumat, 16 Desember 2016 - 16:02 WIB

IMG-19281

Jubir KPK, Febri Diansyah. (KiniNews/Fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini posisi buronan kasus suap dalam pengadaan monitoring satelit di Badan Kemanan Laut (Bakamla), Fahmi Darmawansyah (FD) berada di luar negeri.

Kendati demikian, lembaga anti-korupsi itu masih enggan menghubungi interpol agar bisa memulangkan suami dari artis senior Inneke Koesherawati itu ke negeri ini. Alasannya tim penyidik saat ini sedang fokus pada beberapa kegiatan untuk memperdalam perkara tersebut.

“Kami belum sampai pada kesimpulan apakah dibutuhkan seperti kerjasama dengan Interpol atau upaya-upaya paksa lain,” tutur Jubir KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, (16/12/2016).

Kata Febri, tim penyidik masih memberikan kesempatan kepada Direktur PT Melati Technofo Indonesia (MTI) tersebut untuk menyerahkan diri kepada lembaga antirasuah.

(Baca juga: KPK Buka Kemungkinan Periksa Inneke Koesherawati Terkait OTT Pejabat Bakamla)

“Kita Himbau (Fahmi Darmawansyah) untuk segera kembali ke Indonesia. Karena itu akan lebih baik bagi tersangka, begitu juga dalam penuntasan kasus ini,” imbaunya.

Febri menambahkan, Fahmi sudah meninggalkan Indonesia sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Tepatnya kata lanjut Febri, Fahmi sudah berada di luar negeri, dua hari sebelum tim satgas lembaga antirasuah melakukan OTT dan kemudian menetapkan tersangka.

Hanya saja, enggan membeberkann lebih rinci saat ditanya dimana lokasi tepatnya. Termasuk sudah sejauh mana pergerakan yang dilakukan oleh tim KPK.

“Rincian posisi dan pergerakan kami belum bisa sampaikan,” pungkasnya.

(Baca juga: KPK : Suami Inneke Koesherawati Sudah di Luar Negeri Sebelum Jadi Tersangka)

Sebagaimana diketahui, Fahmi ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, pasca OTT yang digelar pada Rabu, (14/12/2016) siang. Ia diduga memberi suap kepada Deputi Informasi dan Hukum Badan Keamanan Laut (Bakamla), ESH (Eko Susilo Hadi) yang kini telah ditetapkan menjadi tersangka.

Rencananya suap yang diberikan adalah 7,5% dari total nilai proyek sebesar Rp 200 miliar atau setara dengan Rp 15 miliar. Yang baru diberikan adalah sebesar Rp 2 miliar dalam bentuk pecahan valuta asing Dollar Singapura dan Dollar Amerika Serikat.

Ketiga tersangka dalam kasus ini yakni, Deputi Informasi dan Hukum Badan Keamanan Laut (Bakamla), berinisial ESH (Eko Susilo Hadi), MAO (Muhammad Adami Okta) dan HST (Hardy Stefanus) yang merupakan pegawai PT MTI (Multi Terminal Indonesia) telah ditahan di tiga rutan yang berbeda.

Dimana ESH ditahan di rutan Polres Jakarta Pusat, HST ditahan di rutan Polres Jakarta Timur, sedangkan MAO ditahan di Rutan KPK Cabang Guntur.

Ketiganya ditahan selama 20 hari kedepan dan mulai terhitung sejak Kamis, (15/12/2016) kemarin. Dengan demikian mereka akan ditahan hingga (4/1/2017).

Akibat dari perbuatannya itu, ESH sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau asal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

Sedangkan HST, MAO dan FD sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 99 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
DPD RI Dukung Pembahasan Posisi Kejaksaan Dalam Amandemen Kelima UUD 1945
Tak Berkategori - Jumat, 22 September 2017 - 16:53 WIB

DPD RI Dukung Pembahasan Posisi Kejaksaan Dalam Amandemen Kelima UUD 1945

Ketua DPD RI Oesman Sapta mendukung pembahasan posisi Kejaksaan Agung dalam amandemen UUD 1945 agar posisinya tugas dan fungsinya jelas ...
Hakim Praperadilan Novanto Akan Bacakan Putusan Sela
Hukum - Jumat, 22 September 2017 - 16:11 WIB

Hakim Praperadilan Novanto Akan Bacakan Putusan Sela

Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar akan membacakan putusan sela dalam perkara permohonan gugatan praperadilan yang diajukan oleh ...
YLKI minta BI tak paksakan biaya top up e-money
Peristiwa - Jumat, 22 September 2017 - 16:01 WIB

YLKI minta BI tak paksakan biaya top up e-money

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyarankan Bank Indonesia tidak memaksakan perbankan menarik biaya isi ulang ...
Banyak Upaya Pembelokan Sejarah, Fadli Zon Dukung Pemutaran Film G30S
Politik - Jumat, 22 September 2017 - 15:50 WIB

Banyak Upaya Pembelokan Sejarah, Fadli Zon Dukung Pemutaran Film G30S

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menyatakan pemutaran film sejarah Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) dinilai tepat. Karena ini ...
Airlangga ajak pelaku usaha garap teknologi digital
Ekonomi - Jumat, 22 September 2017 - 15:25 WIB

Airlangga ajak pelaku usaha garap teknologi digital

Pemerintah akan mendorong pengembangan ekonomi digital melalui basis industri dan perdagangan elektronik (e-commerce). Salah satu kunci sukses pelaksanaannya adalah perlu ...
Fadli Dukung Lelang KPK Jika Uangnya Masuk Kas Negara
Politik - Jumat, 22 September 2017 - 15:23 WIB

Fadli Dukung Lelang KPK Jika Uangnya Masuk Kas Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka lelang barang hasil rampasan dari koruptor. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung langkah itu ...