Kamis, 23 Maret 2017 | 09.14 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Tim Saber Pungli Terima 17.600 Laporan Masyarakat

Tim Saber Pungli Terima 17.600 Laporan Masyarakat

Minggu, 18 Desember 2016 - 12:17 WIB

IMG-19306

Menkopolhukam Wiranto bersama satgas Saber Pungli di Kampanye Budaya Anti Pungli, di kawasan Monas, Jakarta (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyebutkan sampai saat ini ada 17.600 laporan masyarakat terkait pungutan liar (pungli) yang diterima Satgas Saber Pungli.

“Itu jumlah yang cukup besar. Artinya apa? Masyarakat sadar bahwa tugas pembersihan pungli ini tidak dibebankan hanya pada satgas, tapi masyarakat turut serta aktif untuk melaporkan di mana mereka menemukan (praktik) pungli di wilayah masing-masing,” kata Wiranto di sela-sela acara Kampanye Budaya Anti Pungli, di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (18/12).

Wiranto menjelaskan laporan masyarakat terkait pungli tersebut didominasi pada bidang perizinan seperti pada pembuatan surat, sertifikat, hingga paspor.

Menurut dia, acara Kampanye Budaya Anti-Pungli diadakan untuk mensosialisasikan gerakan sapu bersih pungutan liar kepada masyarakat.

Karena pungli telah membudaya di Indonesia yang mengakibatkan sebagian masyarakat menjadi maklum dengan adanya pungli.

“Pungli itu hampir jadi budaya dan sebagian masyarakat toleran terhadap (adanya) pungli itu. Nah, untuk membersihkannya, hari ini lakukan sosialisasi gerakan budaya sapu bersih pungli. Kami ajak masyarakat untuk sama-sama memberantas keberadaan pungli,” ucap Wiranto didampingi Satgas Saber Pungli.

Sementara untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan praktik pungli, Satgas Saber Pungli dibantu oleh Unit Pemberantasan Pungli.

Ia menjelaskan Unit Pemberantasan Pungli dibentuk di tingkat provinsi dan di sejumlah kementerian.

“Kalau Satgas Saber Pungli itu di pusat. Kalau Unit Pemberantasan Pungli itu di kementerian dan provinsi. Kami harapkan laporan masyarakat tidak hanya ke pusat, tapi juga ke unit-unit itu,” tuturnya.

Wiranto menolak adanya anggapan bahwa pemberantasan praktik pungli hanya sebatas wacana saja tanpa tindak lanjut. “Ada anggapan bahwa upaya pemberantasan pungli sifatnya sementara saja. Itu tidak benar! Saya pastikan tidak! Sebelum Indonesia terbebas dari pungli, kami tidak akan berhenti (melakukan penindakan),” tegasnya.

Sejauh ini, tim saber pungli mencatat ada 22 operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Satgas Saber Pungli di berbagai lembaga dan instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah sejak dibentuk pada 28 Oktober lalu.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...
Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang
Hukum - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:19 WIB

Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang

Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah menegaskan namanya disebut dalam sidang kasus suap pajak PT EK Prima (EKP) adalah sebuah kekonyolan.Fahri ...
Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?
Nasional - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:13 WIB

Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?

Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan Undang-undang terkait pengenaan pajak terhadap transportasi online. Hal tersebut merespon statment pemerintah yang sering ...