Rabu, 22 Februari 2017 | 01.53 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>FITRA: Nambah Utang, Bukti Pengelolaan Kas Negara Buruk

FITRA: Nambah Utang, Bukti Pengelolaan Kas Negara Buruk

Minggu, 18 Desember 2016 - 18:51 WIB

IMG-19308

Sekjen Fitra, Yenny Sucipta (tengah), Denny Setiawan dan Abra P.G Talattov saat memberikan keterangan pers di Kawasan Cikini, Menteng (KiniNews/Rakisa)

Jakarta, kini.co.id – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai, langkah pemerintah dengan menambah utang luar negeri untuk menutupi kas negara yang jebol karena pemasukan yang tidak sesuai harapan merupakan imbas dari buruknya pengelolaan kas negara.

Pemerintah juga dinilai tidak mampu mengelola penerimaan negara dengan baik, sehingga APBN menjadi rapuh. Belum lagi, pemerintah nampaknya memaksakan terus mengucurkan anggaran untuk pembangunan proyek infrastruktur yang ambisius.

“Ujung-ujungnya apa buka kran utang, duitnya dari mana mau bangun infrastruktur. Ada kebijakan-kebijakan yang mengarah untuk membuka kran utang karena sempitnya ruang fiskal kita,” ungkap Sekjen Fitra Yenny Sucipto, dalam keterangan persnya dengan tema ‘Evaluasi Kinerja Anggaran 2016, Proyeksi Tata Kelola APBN 2016 dan Ekonomi Kedepan’ di Kedai Tjikini, Jakarta (Minggu, 18/12).

Yenny menjelaskan, beberapa alokasi anggaran yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur sangat besar namun tidak imbangi dengan kinerja realisasi anggaran yang baik dari kementerian dan lembaga.

“Pada saat pemerintah bermimpi membangun rencana-rencana kerja, proyek-proyek infrastruktur, justru Mentri Keuangan tidak melakukan optimalisasi penerimaan negara,” tegas Yenny.

Masih dijelaskan Yenny, kebijakan tax amnesty saat ini juga dinilai tidak mampu memberikan kontribusi besar bagi pemasukan negara.

Justru dikhawatirkan kebijakan pemerintah saat ini yang tidak abai terhadap sisi penerimaan negara akan berakhir dengan cara berhutang.

“Dengan kondisi seperti ini tidak ada jalan lain selain utang. Akan tetapi seharusnya mencari solusi lain agar tidak gali lubang tutup lubang setiap tahun,” paparnya.

Masih menurut penjelasan Yenny, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan sumber daya alam baru mencapai sebesar 33,1 persen. Ditambah lagi terdapat 60 persen perusahaan asing di Indonesia yang tidak membayar royalti kepada pemerintah.

Selain berhutang kepada lembaga keuangan dunia atau negara lain di khawatirkan nantinya pemerintah akan mengarahkan BUMN untuk ikut berhutang. Terlebih saat ini empat BUMN perbankan telah menjual asetnya.

“Bagaimana cara membiayai rencana kerja pemerintah yang mimpinya sangat tinggi tapi tidak ada duit. Duitnya nanti ya dari utang,” sindirnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Riski Ditemukan tak Bernyawa
Nasional - Selasa, 21 Februari 2017 - 21:40 WIB

Riski Ditemukan tak Bernyawa

Korban tenggelam di Kali Pulo, Kecamatan Medan Satria, Muhammad Riski (16) berhasil ditemukan tim gabungan dari Basarnas dan BPBD Kota ...
Lima Lansia Dievakuasi BPBD Bekasi
Nasional - Selasa, 21 Februari 2017 - 21:31 WIB

Lima Lansia Dievakuasi BPBD Bekasi

Lima warga lansia, dan Satu dibawah umur yang sedang mengidap penyakit berhasil dievakuasi Satuan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ...
SMK Ananda Bekasi Siap Laksanakan UNBK
Nasional - Selasa, 21 Februari 2017 - 21:27 WIB

SMK Ananda Bekasi Siap Laksanakan UNBK

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ananda yang berada di Jalan Prof. M Yamin, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur. Siap melaksanakan ...
Tandon kota Bekasi belum Berfungsi Optimal
Nasional - Selasa, 21 Februari 2017 - 20:59 WIB

Tandon kota Bekasi belum Berfungsi Optimal

Seluruh proyek kolam retensi atau tandon yang dibangun sejak 2015 hingga 2016 di wilayah Kota Bekasi hingga kini belum berfungsi ...
Nyali Habib Rizieq Dianggap Rontok Terbantahkan !
Peristiwa - Selasa, 21 Februari 2017 - 20:18 WIB

Nyali Habib Rizieq Dianggap Rontok Terbantahkan !

Kehadiran Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab ditengah-tengah massa ratusan ribu aksi 212 jilid II di DPR, ...
Banjir Jakarta, PKS Minta Masyarakat Tidak Menyalahkan Siapapun
Peristiwa - Selasa, 21 Februari 2017 - 19:49 WIB

Banjir Jakarta, PKS Minta Masyarakat Tidak Menyalahkan Siapapun

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengimbau kepada semua lapisan masyarakat untuk tidak menyalahkan siapa pun terhadap bencana ...