Minggu, 23 April 2017 | 20.56 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>FITRA: Nambah Utang, Bukti Pengelolaan Kas Negara Buruk

FITRA: Nambah Utang, Bukti Pengelolaan Kas Negara Buruk

Minggu, 18 Desember 2016 - 18:51 WIB

IMG-19308

Sekjen Fitra, Yenny Sucipta (tengah), Denny Setiawan dan Abra P.G Talattov saat memberikan keterangan pers di Kawasan Cikini, Menteng (KiniNews/Rakisa)

Jakarta, kini.co.id – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai, langkah pemerintah dengan menambah utang luar negeri untuk menutupi kas negara yang jebol karena pemasukan yang tidak sesuai harapan merupakan imbas dari buruknya pengelolaan kas negara.

Pemerintah juga dinilai tidak mampu mengelola penerimaan negara dengan baik, sehingga APBN menjadi rapuh. Belum lagi, pemerintah nampaknya memaksakan terus mengucurkan anggaran untuk pembangunan proyek infrastruktur yang ambisius.

“Ujung-ujungnya apa buka kran utang, duitnya dari mana mau bangun infrastruktur. Ada kebijakan-kebijakan yang mengarah untuk membuka kran utang karena sempitnya ruang fiskal kita,” ungkap Sekjen Fitra Yenny Sucipto, dalam keterangan persnya dengan tema ‘Evaluasi Kinerja Anggaran 2016, Proyeksi Tata Kelola APBN 2016 dan Ekonomi Kedepan’ di Kedai Tjikini, Jakarta (Minggu, 18/12).

Yenny menjelaskan, beberapa alokasi anggaran yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur sangat besar namun tidak imbangi dengan kinerja realisasi anggaran yang baik dari kementerian dan lembaga.

“Pada saat pemerintah bermimpi membangun rencana-rencana kerja, proyek-proyek infrastruktur, justru Mentri Keuangan tidak melakukan optimalisasi penerimaan negara,” tegas Yenny.

Masih dijelaskan Yenny, kebijakan tax amnesty saat ini juga dinilai tidak mampu memberikan kontribusi besar bagi pemasukan negara.

Justru dikhawatirkan kebijakan pemerintah saat ini yang tidak abai terhadap sisi penerimaan negara akan berakhir dengan cara berhutang.

“Dengan kondisi seperti ini tidak ada jalan lain selain utang. Akan tetapi seharusnya mencari solusi lain agar tidak gali lubang tutup lubang setiap tahun,” paparnya.

Masih menurut penjelasan Yenny, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan sumber daya alam baru mencapai sebesar 33,1 persen. Ditambah lagi terdapat 60 persen perusahaan asing di Indonesia yang tidak membayar royalti kepada pemerintah.

Selain berhutang kepada lembaga keuangan dunia atau negara lain di khawatirkan nantinya pemerintah akan mengarahkan BUMN untuk ikut berhutang. Terlebih saat ini empat BUMN perbankan telah menjual asetnya.

“Bagaimana cara membiayai rencana kerja pemerintah yang mimpinya sangat tinggi tapi tidak ada duit. Duitnya nanti ya dari utang,” sindirnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Berikut Nama-Nama Korban Kecelakaan Beruntun di Puncak Bogor
Peristiwa - Sabtu, 22 April 2017 - 21:42 WIB

Berikut Nama-Nama Korban Kecelakaan Beruntun di Puncak Bogor

Unit Lakalantas Polres Bogor Kabupaten, mengkonfirmasi data nama-nama korban meninggal dunia dan luka berat dalam kecelakaan beruntun yang terjadi di ...
Tabrakan Beruntun 12 Kendaraan di Puncak, Bogor, 3 Tewas
Peristiwa - Sabtu, 22 April 2017 - 21:22 WIB

Tabrakan Beruntun 12 Kendaraan di Puncak, Bogor, 3 Tewas

Kecelakaan maut yang melibatkan 12 kendaaran terjadi di Jl Raya Puncak, tepatnya di tanjakan Selarong, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Sabtu ...
Tak Jadi Potong Kuping, Haji Lulung Potong Kambing
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 17:41 WIB

Tak Jadi Potong Kuping, Haji Lulung Potong Kambing

Kuping dan hidung milik Abraham Lunggana alias Haji Lulung terselamatkan. Karena tidak jadi dipotong, pasalnya Basuki Purnama alias Ahok terbukti ...
KPK Perlu Selidiki Kasus Novel Baswedan
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 17:02 WIB

KPK Perlu Selidiki Kasus Novel Baswedan

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan KPK perlu melakukan penyelidikan sendiri ...
Menolak Forum Khilafah Internasional
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 15:18 WIB

Menolak Forum Khilafah Internasional

Rencana Forum Khilafah Internasional yang akan diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Minggu (23/4) besok mendapatakan penolakan dari salah satu ...
Penistaan Agama oleh Ahok tak Boleh Dianggap Remeh
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 15:01 WIB

Penistaan Agama oleh Ahok tak Boleh Dianggap Remeh

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin menyatakan persoalan kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bukan ...