Jumat, 22 September 2017 | 18.38 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>FITRA: Nambah Utang, Bukti Pengelolaan Kas Negara Buruk

FITRA: Nambah Utang, Bukti Pengelolaan Kas Negara Buruk

Minggu, 18 Desember 2016 - 18:51 WIB

IMG-19308

Sekjen Fitra, Yenny Sucipta (tengah), Denny Setiawan dan Abra P.G Talattov saat memberikan keterangan pers di Kawasan Cikini, Menteng (KiniNews/Rakisa)

Jakarta, kini.co.id – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai, langkah pemerintah dengan menambah utang luar negeri untuk menutupi kas negara yang jebol karena pemasukan yang tidak sesuai harapan merupakan imbas dari buruknya pengelolaan kas negara.

Pemerintah juga dinilai tidak mampu mengelola penerimaan negara dengan baik, sehingga APBN menjadi rapuh. Belum lagi, pemerintah nampaknya memaksakan terus mengucurkan anggaran untuk pembangunan proyek infrastruktur yang ambisius.

“Ujung-ujungnya apa buka kran utang, duitnya dari mana mau bangun infrastruktur. Ada kebijakan-kebijakan yang mengarah untuk membuka kran utang karena sempitnya ruang fiskal kita,” ungkap Sekjen Fitra Yenny Sucipto, dalam keterangan persnya dengan tema ‘Evaluasi Kinerja Anggaran 2016, Proyeksi Tata Kelola APBN 2016 dan Ekonomi Kedepan’ di Kedai Tjikini, Jakarta (Minggu, 18/12).

Yenny menjelaskan, beberapa alokasi anggaran yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur sangat besar namun tidak imbangi dengan kinerja realisasi anggaran yang baik dari kementerian dan lembaga.

“Pada saat pemerintah bermimpi membangun rencana-rencana kerja, proyek-proyek infrastruktur, justru Mentri Keuangan tidak melakukan optimalisasi penerimaan negara,” tegas Yenny.

Masih dijelaskan Yenny, kebijakan tax amnesty saat ini juga dinilai tidak mampu memberikan kontribusi besar bagi pemasukan negara.

Justru dikhawatirkan kebijakan pemerintah saat ini yang tidak abai terhadap sisi penerimaan negara akan berakhir dengan cara berhutang.

“Dengan kondisi seperti ini tidak ada jalan lain selain utang. Akan tetapi seharusnya mencari solusi lain agar tidak gali lubang tutup lubang setiap tahun,” paparnya.

Masih menurut penjelasan Yenny, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan sumber daya alam baru mencapai sebesar 33,1 persen. Ditambah lagi terdapat 60 persen perusahaan asing di Indonesia yang tidak membayar royalti kepada pemerintah.

Selain berhutang kepada lembaga keuangan dunia atau negara lain di khawatirkan nantinya pemerintah akan mengarahkan BUMN untuk ikut berhutang. Terlebih saat ini empat BUMN perbankan telah menjual asetnya.

“Bagaimana cara membiayai rencana kerja pemerintah yang mimpinya sangat tinggi tapi tidak ada duit. Duitnya nanti ya dari utang,” sindirnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
DPD RI Dukung Pembahasan Posisi Kejaksaan Dalam Amandemen Kelima UUD 1945
Tak Berkategori - Jumat, 22 September 2017 - 16:53 WIB

DPD RI Dukung Pembahasan Posisi Kejaksaan Dalam Amandemen Kelima UUD 1945

Ketua DPD RI Oesman Sapta mendukung pembahasan posisi Kejaksaan Agung dalam amandemen UUD 1945 agar posisinya tugas dan fungsinya jelas ...
Hakim Praperadilan Novanto Akan Bacakan Putusan Sela
Hukum - Jumat, 22 September 2017 - 16:11 WIB

Hakim Praperadilan Novanto Akan Bacakan Putusan Sela

Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar akan membacakan putusan sela dalam perkara permohonan gugatan praperadilan yang diajukan oleh ...
YLKI minta BI tak paksakan biaya top up e-money
Peristiwa - Jumat, 22 September 2017 - 16:01 WIB

YLKI minta BI tak paksakan biaya top up e-money

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyarankan Bank Indonesia tidak memaksakan perbankan menarik biaya isi ulang ...
Banyak Upaya Pembelokan Sejarah, Fadli Zon Dukung Pemutaran Film G30S
Politik - Jumat, 22 September 2017 - 15:50 WIB

Banyak Upaya Pembelokan Sejarah, Fadli Zon Dukung Pemutaran Film G30S

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menyatakan pemutaran film sejarah Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) dinilai tepat. Karena ini ...
Airlangga ajak pelaku usaha garap teknologi digital
Ekonomi - Jumat, 22 September 2017 - 15:25 WIB

Airlangga ajak pelaku usaha garap teknologi digital

Pemerintah akan mendorong pengembangan ekonomi digital melalui basis industri dan perdagangan elektronik (e-commerce). Salah satu kunci sukses pelaksanaannya adalah perlu ...
Fadli Dukung Lelang KPK Jika Uangnya Masuk Kas Negara
Politik - Jumat, 22 September 2017 - 15:23 WIB

Fadli Dukung Lelang KPK Jika Uangnya Masuk Kas Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka lelang barang hasil rampasan dari koruptor. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung langkah itu ...