Senin, 20 November 2017 | 20.25 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>FITRA: Nambah Utang, Bukti Pengelolaan Kas Negara Buruk

FITRA: Nambah Utang, Bukti Pengelolaan Kas Negara Buruk

Minggu, 18 Desember 2016 - 18:51 WIB

IMG-19308

Sekjen Fitra, Yenny Sucipta (tengah), Denny Setiawan dan Abra P.G Talattov saat memberikan keterangan pers di Kawasan Cikini, Menteng (KiniNews/Rakisa)

Jakarta, kini.co.id – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai, langkah pemerintah dengan menambah utang luar negeri untuk menutupi kas negara yang jebol karena pemasukan yang tidak sesuai harapan merupakan imbas dari buruknya pengelolaan kas negara.

Pemerintah juga dinilai tidak mampu mengelola penerimaan negara dengan baik, sehingga APBN menjadi rapuh. Belum lagi, pemerintah nampaknya memaksakan terus mengucurkan anggaran untuk pembangunan proyek infrastruktur yang ambisius.

“Ujung-ujungnya apa buka kran utang, duitnya dari mana mau bangun infrastruktur. Ada kebijakan-kebijakan yang mengarah untuk membuka kran utang karena sempitnya ruang fiskal kita,” ungkap Sekjen Fitra Yenny Sucipto, dalam keterangan persnya dengan tema ‘Evaluasi Kinerja Anggaran 2016, Proyeksi Tata Kelola APBN 2016 dan Ekonomi Kedepan’ di Kedai Tjikini, Jakarta (Minggu, 18/12).

Yenny menjelaskan, beberapa alokasi anggaran yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur sangat besar namun tidak imbangi dengan kinerja realisasi anggaran yang baik dari kementerian dan lembaga.

“Pada saat pemerintah bermimpi membangun rencana-rencana kerja, proyek-proyek infrastruktur, justru Mentri Keuangan tidak melakukan optimalisasi penerimaan negara,” tegas Yenny.

Masih dijelaskan Yenny, kebijakan tax amnesty saat ini juga dinilai tidak mampu memberikan kontribusi besar bagi pemasukan negara.

Justru dikhawatirkan kebijakan pemerintah saat ini yang tidak abai terhadap sisi penerimaan negara akan berakhir dengan cara berhutang.

“Dengan kondisi seperti ini tidak ada jalan lain selain utang. Akan tetapi seharusnya mencari solusi lain agar tidak gali lubang tutup lubang setiap tahun,” paparnya.

Masih menurut penjelasan Yenny, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan sumber daya alam baru mencapai sebesar 33,1 persen. Ditambah lagi terdapat 60 persen perusahaan asing di Indonesia yang tidak membayar royalti kepada pemerintah.

Selain berhutang kepada lembaga keuangan dunia atau negara lain di khawatirkan nantinya pemerintah akan mengarahkan BUMN untuk ikut berhutang. Terlebih saat ini empat BUMN perbankan telah menjual asetnya.

“Bagaimana cara membiayai rencana kerja pemerintah yang mimpinya sangat tinggi tapi tidak ada duit. Duitnya nanti ya dari utang,” sindirnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...
Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 15:33 WIB

Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang

Bambang Haryo selaku Anggota Komisi VI DPR RI, sangat menyayangkan langkah yang diambil BUMN PT Waskiya Karya untuk mengimpor tiang ...