Rabu, 18 Januari 2017 | 00.10 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>FITRA: Nambah Utang, Bukti Pengelolaan Kas Negara Buruk

FITRA: Nambah Utang, Bukti Pengelolaan Kas Negara Buruk

Minggu, 18 Desember 2016 - 18:51 WIB

IMG-19308

Sekjen Fitra, Yenny Sucipta (tengah), Denny Setiawan dan Abra P.G Talattov saat memberikan keterangan pers di Kawasan Cikini, Menteng (KiniNews/Rakisa)

Jakarta, kini.co.id – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai, langkah pemerintah dengan menambah utang luar negeri untuk menutupi kas negara yang jebol karena pemasukan yang tidak sesuai harapan merupakan imbas dari buruknya pengelolaan kas negara.

Pemerintah juga dinilai tidak mampu mengelola penerimaan negara dengan baik, sehingga APBN menjadi rapuh. Belum lagi, pemerintah nampaknya memaksakan terus mengucurkan anggaran untuk pembangunan proyek infrastruktur yang ambisius.

“Ujung-ujungnya apa buka kran utang, duitnya dari mana mau bangun infrastruktur. Ada kebijakan-kebijakan yang mengarah untuk membuka kran utang karena sempitnya ruang fiskal kita,” ungkap Sekjen Fitra Yenny Sucipto, dalam keterangan persnya dengan tema ‘Evaluasi Kinerja Anggaran 2016, Proyeksi Tata Kelola APBN 2016 dan Ekonomi Kedepan’ di Kedai Tjikini, Jakarta (Minggu, 18/12).

Yenny menjelaskan, beberapa alokasi anggaran yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur sangat besar namun tidak imbangi dengan kinerja realisasi anggaran yang baik dari kementerian dan lembaga.

“Pada saat pemerintah bermimpi membangun rencana-rencana kerja, proyek-proyek infrastruktur, justru Mentri Keuangan tidak melakukan optimalisasi penerimaan negara,” tegas Yenny.

Masih dijelaskan Yenny, kebijakan tax amnesty saat ini juga dinilai tidak mampu memberikan kontribusi besar bagi pemasukan negara.

Justru dikhawatirkan kebijakan pemerintah saat ini yang tidak abai terhadap sisi penerimaan negara akan berakhir dengan cara berhutang.

“Dengan kondisi seperti ini tidak ada jalan lain selain utang. Akan tetapi seharusnya mencari solusi lain agar tidak gali lubang tutup lubang setiap tahun,” paparnya.

Masih menurut penjelasan Yenny, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan sumber daya alam baru mencapai sebesar 33,1 persen. Ditambah lagi terdapat 60 persen perusahaan asing di Indonesia yang tidak membayar royalti kepada pemerintah.

Selain berhutang kepada lembaga keuangan dunia atau negara lain di khawatirkan nantinya pemerintah akan mengarahkan BUMN untuk ikut berhutang. Terlebih saat ini empat BUMN perbankan telah menjual asetnya.

“Bagaimana cara membiayai rencana kerja pemerintah yang mimpinya sangat tinggi tapi tidak ada duit. Duitnya nanti ya dari utang,” sindirnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Tak Hanya Sebagai Pembina GMBI, Kapolda Jabar Mengaku membina 35 Orgnisasi
Hukum - Selasa, 17 Januari 2017 - 23:40 WIB

Tak Hanya Sebagai Pembina GMBI, Kapolda Jabar Mengaku membina 35 Orgnisasi

Kapolda Jabar, Irjen Anton Charliyan secara gentle mengakui dirinya memang sebagai pembina ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Tak hanya ...
PLN Diduga Lakukan Pemerasan kepada Warga Bekasi Utara
Nasional - Selasa, 17 Januari 2017 - 22:17 WIB

PLN Diduga Lakukan Pemerasan kepada Warga Bekasi Utara

Achmad Sugandi (53) warga perumahan Taman Wisma Asri RT 006 RW 014, Kelurahan Teluk pucung, Kecamatan Bekasi Utara, mengaku ...
Anggaran Besar jadi Alat Kampanye Walikota Bekasi
Nasional - Selasa, 17 Januari 2017 - 22:13 WIB

Anggaran Besar jadi Alat Kampanye Walikota Bekasi

Praktisi Politik dan Pemilhan kepala daerah, Jiwang Jiputro, menduga program kartu sakti berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diluncurkan oleh ...
Komisi III Akan Panggil Kapolri Terkait Aduan FPI
Peristiwa - Selasa, 17 Januari 2017 - 21:43 WIB

Komisi III Akan Panggil Kapolri Terkait Aduan FPI

Komisi III DPR berjanji akan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan pimpinan Front Pembela Islam terkait dugaan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan Kapolda ...
Habib Rizieq Beberkan Insiden Bandung kepada Komisi III
Peristiwa - Selasa, 17 Januari 2017 - 21:21 WIB

Habib Rizieq Beberkan Insiden Bandung kepada Komisi III

Pimpinan GNPF-MUI dan FPI mengadukan beberapa persoalan kepada Komisi III DPR yang akhir-akhir mencuat, salah satunya terkait insiden penyerangan yang ...
Gempa 5,6 SR di Sabang tak Berpotensi Tsunami
Nasional - Selasa, 17 Januari 2017 - 20:56 WIB

Gempa 5,6 SR di Sabang tak Berpotensi Tsunami

Laman www.bmkg.go.id menyebutkan gempa bumi mengguncang Aceh dan Sabang. Goncangan sekuat 5,6 SR itu tak berpotensi tsunami. Bunyi dalam pernyataan ...