Kamis, 23 Maret 2017 | 09.10 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Semakin Banyak Industri Rokok, Semakin Hancur Indonesia

Semakin Banyak Industri Rokok, Semakin Hancur Indonesia

Reporter : Fadilah | Selasa, 20 Desember 2016 - 15:44 WIB

IMG-19374

Ilustrasi

Jakarta, kini.co.id – Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yaitu jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) mencapai sekitar 70%, sedangkan 30% penduduk yang tidak produktif (14 tahun ke bawah dan usia diatas 65 tahun) pada tahun 2020-2045.

Bonus demografi adalah satu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar sedangkan proporsi usia muda sudah semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum banyak.

“Kita masuk ke tahap sejarah bangsa yang paling penting, banyak usia produktivitas,” ucap Ekonom Senior dari Universitas Indonesia (UI), Emil Salim dalam workshop bertajuk ‘Harga Rokok Dilema Pembangunan dan Kualitas Hidup’, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa, (20/12/2016).

Menurut Emil, bonus demografi ini dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju di tahun 2045 nanti. Dengan syarat generasi muda dari segi pendidikan dan kesehatannya harus berkualitas.

Namun lanjutnya, hal tersebut hanya bisa menjadi sebuah angan karena hisapan rokok. Pasalnya konsumsi rokok di Indonesia mayoritas perokoknya berasal dari masyarakat miskin dan menyasar pemuda di Indonesia.

“Celakanya industri rokok menembak sasaran remaja. Nikotin adalah hal yang paling bahaya bagi pengembangan otak. Jadi yang dijual oleh industri rokok adalah kecanduan. Semakin banyak industri rokok, semakin hancur Indonesia,” ujarnya.

Kata dia, tingginya konsumsi rokok di Indonesia lantaran hingga kini harga rokok per bungkusnya masih sangat murah dibandingkan negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Hal ini disebabkan karena pemerintah belum berani menaikan harga rokok.

Emil juga mengkritiki sikap pemerintah yang dianggap telah keliru dalam hal produksi rokok. Dia menilai pemerintah cenderung hanya memerhatikan penerimaan negara dan abai terhadap kesehatan masyarakat.

“Cara berpikir yang mungkin keliru adalah cara berpikir yang hanya melihat ekonomi. Ada 524 miliar batang setiap tahunnya. Bagian terbesar adalah rokok sigaret kretek mild. Padahal di samping pertimbangan ekonomi ada pertimbangan kesehatan,” cetusnya.

Mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Indonesia pertama itu juga mempertanyakan peran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam hal penetapan harga rokok.

Atas dasar itu, dia meminta agar harga rokok dapat dinaikan lebih tinggi demi menekan konsumsi rokok. Sebab, kebijakan tersebut akan sangat menentukan kebijakan Indonesia dalam jangka panjang.

“Kalau tidak segera kita hantam, Indonesia bisa segera hancur,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...
Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang
Hukum - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:19 WIB

Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang

Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah menegaskan namanya disebut dalam sidang kasus suap pajak PT EK Prima (EKP) adalah sebuah kekonyolan.Fahri ...
Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?
Nasional - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:13 WIB

Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?

Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan Undang-undang terkait pengenaan pajak terhadap transportasi online. Hal tersebut merespon statment pemerintah yang sering ...