Sabtu, 19 Agustus 2017 | 07.07 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Semakin Banyak Industri Rokok, Semakin Hancur Indonesia

Semakin Banyak Industri Rokok, Semakin Hancur Indonesia

Reporter : Fadilah | Selasa, 20 Desember 2016 - 15:44 WIB

IMG-19374

Ilustrasi

Jakarta, kini.co.id – Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yaitu jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) mencapai sekitar 70%, sedangkan 30% penduduk yang tidak produktif (14 tahun ke bawah dan usia diatas 65 tahun) pada tahun 2020-2045.

Bonus demografi adalah satu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar sedangkan proporsi usia muda sudah semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum banyak.

“Kita masuk ke tahap sejarah bangsa yang paling penting, banyak usia produktivitas,” ucap Ekonom Senior dari Universitas Indonesia (UI), Emil Salim dalam workshop bertajuk ‘Harga Rokok Dilema Pembangunan dan Kualitas Hidup’, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa, (20/12/2016).

Menurut Emil, bonus demografi ini dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju di tahun 2045 nanti. Dengan syarat generasi muda dari segi pendidikan dan kesehatannya harus berkualitas.

Namun lanjutnya, hal tersebut hanya bisa menjadi sebuah angan karena hisapan rokok. Pasalnya konsumsi rokok di Indonesia mayoritas perokoknya berasal dari masyarakat miskin dan menyasar pemuda di Indonesia.

“Celakanya industri rokok menembak sasaran remaja. Nikotin adalah hal yang paling bahaya bagi pengembangan otak. Jadi yang dijual oleh industri rokok adalah kecanduan. Semakin banyak industri rokok, semakin hancur Indonesia,” ujarnya.

Kata dia, tingginya konsumsi rokok di Indonesia lantaran hingga kini harga rokok per bungkusnya masih sangat murah dibandingkan negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Hal ini disebabkan karena pemerintah belum berani menaikan harga rokok.

Emil juga mengkritiki sikap pemerintah yang dianggap telah keliru dalam hal produksi rokok. Dia menilai pemerintah cenderung hanya memerhatikan penerimaan negara dan abai terhadap kesehatan masyarakat.

“Cara berpikir yang mungkin keliru adalah cara berpikir yang hanya melihat ekonomi. Ada 524 miliar batang setiap tahunnya. Bagian terbesar adalah rokok sigaret kretek mild. Padahal di samping pertimbangan ekonomi ada pertimbangan kesehatan,” cetusnya.

Mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Indonesia pertama itu juga mempertanyakan peran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam hal penetapan harga rokok.

Atas dasar itu, dia meminta agar harga rokok dapat dinaikan lebih tinggi demi menekan konsumsi rokok. Sebab, kebijakan tersebut akan sangat menentukan kebijakan Indonesia dalam jangka panjang.

“Kalau tidak segera kita hantam, Indonesia bisa segera hancur,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Syukuran Ultah Ke-67, OSO Mengaku Bahagia Dapat Hadiah Sepeda dari Jokowi
Politik - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 01:04 WIB

Syukuran Ultah Ke-67, OSO Mengaku Bahagia Dapat Hadiah Sepeda dari Jokowi

Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang alias OSO menggelar syukuran ulang tahun yang ke-67 di kediamannya kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, ...
Fraksi PPP Inisiasi Pembentukan Satgas Kasus First Travel
Hukum - Sabtu, 19 Agustus 2017 - 00:02 WIB

Fraksi PPP Inisiasi Pembentukan Satgas Kasus First Travel

Menindaklanjuti pengaduan ratusan calon jamaah umroh korban penipuan First Travel, lembaga DPR menegaskan akan mengusut gagalnya perusahaan yang memberangkatkan umrah ...
Jamaah First Travel Ngadu ke DPR Ingin Tetap Berangkat Umroh
Hukum - Jumat, 18 Agustus 2017 - 23:47 WIB

Jamaah First Travel Ngadu ke DPR Ingin Tetap Berangkat Umroh

Ratusan korban jamaah umroh First Travel yang mengadukan nasibnya ke DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8) siang. Pada pertemuan itu mereka ...
China Development Bank Akan Buka Perwakilan di Indonesia
Ekonomi - Jumat, 18 Agustus 2017 - 22:29 WIB

China Development Bank Akan Buka Perwakilan di Indonesia

Investasi China ke Indonesia akan joran-joran seiring dengan sejumlah proyek insfrastruktur yang dibiayainya di tanah air, seperti kereta cepat Jakarta-Surabaya ...
Guyuran Bansos Pemerintahan Jokowi-JK di 2018
Politik - Jumat, 18 Agustus 2017 - 20:50 WIB

Guyuran Bansos Pemerintahan Jokowi-JK di 2018

Satu tahun menjelang Pemilihan Umum 2019, anggaran bantuan sosial pemerintahan Jokowi-JK melonjak ditahun 2018 naik dan jor-joran. Tak hanya dari ...
Isak Tangis Korban First Travel Adukan Nasibnya di DPR
Hukum - Jumat, 18 Agustus 2017 - 20:13 WIB

Isak Tangis Korban First Travel Adukan Nasibnya di DPR

Ratusan korban biro perjalanan umrah First Travel mengadukan nasibnya ke DPR dan diterima Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kompleks ...