Kamis, 4 Juni 2020 | 07.41 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>Semakin Banyak Industri Rokok, Semakin Hancur Indonesia

Semakin Banyak Industri Rokok, Semakin Hancur Indonesia

Reporter : Restu Fadilah | Selasa, 20 Desember 2016 - 15:44 WIB

IMG-19374

Ilustrasi

Jakarta, kini.co.id – Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yaitu jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) mencapai sekitar 70%, sedangkan 30% penduduk yang tidak produktif (14 tahun ke bawah dan usia diatas 65 tahun) pada tahun 2020-2045.

Bonus demografi adalah satu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar sedangkan proporsi usia muda sudah semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum banyak.

“Kita masuk ke tahap sejarah bangsa yang paling penting, banyak usia produktivitas,” ucap Ekonom Senior dari Universitas Indonesia (UI), Emil Salim dalam workshop bertajuk ‘Harga Rokok Dilema Pembangunan dan Kualitas Hidup’, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa, (20/12/2016).

Menurut Emil, bonus demografi ini dapat menjadi anugerah bagi bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju di tahun 2045 nanti. Dengan syarat generasi muda dari segi pendidikan dan kesehatannya harus berkualitas.

Namun lanjutnya, hal tersebut hanya bisa menjadi sebuah angan karena hisapan rokok. Pasalnya konsumsi rokok di Indonesia mayoritas perokoknya berasal dari masyarakat miskin dan menyasar pemuda di Indonesia.

“Celakanya industri rokok menembak sasaran remaja. Nikotin adalah hal yang paling bahaya bagi pengembangan otak. Jadi yang dijual oleh industri rokok adalah kecanduan. Semakin banyak industri rokok, semakin hancur Indonesia,” ujarnya.

Kata dia, tingginya konsumsi rokok di Indonesia lantaran hingga kini harga rokok per bungkusnya masih sangat murah dibandingkan negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Hal ini disebabkan karena pemerintah belum berani menaikan harga rokok.

Emil juga mengkritiki sikap pemerintah yang dianggap telah keliru dalam hal produksi rokok. Dia menilai pemerintah cenderung hanya memerhatikan penerimaan negara dan abai terhadap kesehatan masyarakat.

“Cara berpikir yang mungkin keliru adalah cara berpikir yang hanya melihat ekonomi. Ada 524 miliar batang setiap tahunnya. Bagian terbesar adalah rokok sigaret kretek mild. Padahal di samping pertimbangan ekonomi ada pertimbangan kesehatan,” cetusnya.

Mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Indonesia pertama itu juga mempertanyakan peran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam hal penetapan harga rokok.

Atas dasar itu, dia meminta agar harga rokok dapat dinaikan lebih tinggi demi menekan konsumsi rokok. Sebab, kebijakan tersebut akan sangat menentukan kebijakan Indonesia dalam jangka panjang.

“Kalau tidak segera kita hantam, Indonesia bisa segera hancur,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Politik - Kamis, 31 Januari 2019 - 22:56 WIB

Yusril minta anggota FPI angkat kaki dari PBB

KETUA Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, meminta kepada seluruh anggota Front Pembela Islam (FPI) agar angkat kaki ...
Peristiwa - Kamis, 31 Januari 2019 - 21:54 WIB

Mantan Kapolri Jenderal Pol Awaloedin Djamin berpulang

MANTAN Kapolri Awaloeddin Djamin, meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, sore ini (Kamis, 31/1/2019) sekira pukul 14.55 WIB.Kapolri pada ...
Politik - Rabu, 30 Januari 2019 - 18:39 WIB

Prabowo sakit, TKN Jokowi merasa sedih

CALON Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah sakit. Mendengar hal itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin merasa sedih ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 15:59 WIB

Akhirnya Vanessa Angel ditahan

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Jatim akhirnya melakukan penahanan terhadap artis Vanessa Angel terkait kasus prostitusi online. Artis FTV bahkan terancam pidana ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:31 WIB

TKN apresiasi polisi periksa Rocky Gerung

IRMA Suryani, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, mengapresiasi polisi yang dikabarkan memeriksa aktivis dan pengamat politik ...
Hukum - Rabu, 30 Januari 2019 - 14:07 WIB

Tabloid Indonesia Barokah bukan produk jurnalistik

TABLOID Indonesia Barokah, yang menghebohkan sejumlah wilayah di Jawa, menurut Dewan Pers (DP), bukanlah produk jurnalistik. Sebab itu DP mempersilahkan ...