Rabu, 27 September 2017 | 01.05 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>JPU Sindir Ahok Merasa Paling Benar

JPU Sindir Ahok Merasa Paling Benar

Selasa, 20 Desember 2016 - 15:56 WIB

Jakarta, kini.co.id – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ali Mukartono dalam sidang kedua kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut bahwa terdakwa (Ahok) merasa dirinya paling benar.

Pernyataan JPU tersebut menjawab atas eksepsi atau nota keberatan dakwaan Ahok yang menyebutkan bahwa dirinya merasa dizalimi oleh oknum politik yang disebutnya pengecut karena hanya menggunakan ayat suci suatu agama dalam menghadapi kancah perpolitikan.

“Terdakwa merasa dirinya paling benar, terdakwa merasa bahwa tak ada orang yang lebih baik dari dirinya,” jelas Ali di PN Jakarta Pusat, Selasa (20/12).

Ali juga menambahkan, dalam eksepsinya Ahok mengumbar kebaikan untuk umat muslim di Jakarta dengan membangun masjid, zakat dan sebagainya.

Namun, Ali menilai itu bukan hal yang istimewa lantaran memang sudah kewajiban seorang pemimpin untuk melayani masyarakat.

“Semua sudah kewajiban yang dilakukan oleh setiap pemimpin. Jadi tidak bisa menjadi pembenaran,” ucapnya. Dalam pembelaannya Ahok yang sempat mengulas kembali kutipan dari buku berjudul ‘Berlindung di Balik Ayat Suci’.

Ia mengaku enggan mengomentari nota keberatan Ahok tentang kutipan buku ‘Berlindung di Balik Ayat Suci’.

“Tentang keberatan itu kami tidak bisa memberikan pendapat karena tidak bisa diverifikasi sumbernya dalam hal ini terdakwa hanya mengatakan hal itu berasal dari jawaban teman-temannya,” kata Ali.

Ali hanya mengingatkan agar bangsa Indonesia terus berbuat baik untuk negara tercinta.

“Kami tidak mengomentari lebih jauh pernyataan-pernyataan tersebut tapi sebaiknya kita semua terus berbuat yang baik untuk negara ini,” ucapnya.

Dalam sidang tersebut, JPU menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi Ahok dan penasihat hukumnya. JPU menilai nota keberatan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak berdasarkan hukum.

“Seluruh alasan keberatan dari terdakwa tidak berdasarkan hukum dan patut ditolak,” tegasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Geser Kualanamu, Bandara Kertajati bakal jadi terbesar kedua
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 23:21 WIB

Geser Kualanamu, Bandara Kertajati bakal jadi terbesar kedua

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka dengan luas 1,800 hektare yang digagas sejak tahun 2003, namun ...
Juli 2018, jemaah calon haji asal Jabar diberangkatkan dari Bandara Kertajati
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 23:05 WIB

Juli 2018, jemaah calon haji asal Jabar diberangkatkan dari Bandara Kertajati

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Juli 2018, Jawa Barat akan memberangkatkan Kloter I jemaah hajinya dari Bandar ...
Diduga terima gratifikasi, Bupati Kukar Rita Widyasari jadi tersangka
Hukum - Selasa, 26 September 2017 - 21:49 WIB

Diduga terima gratifikasi, Bupati Kukar Rita Widyasari jadi tersangka

Bupati Kutai Kertanegara (Kukar), Rita Widyasari diduga menerima gratifikasi terkait jabatannya. Atas dugaan itu, ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Pemberantasan ...
Dirut Indosat Ooredoo putuskan tak perpanjang jabatannya
Ekonomi - Selasa, 26 September 2017 - 18:52 WIB

Dirut Indosat Ooredoo putuskan tak perpanjang jabatannya

Direktur Utama dan CEO Indosat Ooredoo, Alexander Rusli, memutuskan untuk tidak meneruskan masa jabatannya di Indosat Ooredoo, operator telekomunikasi kedua ...
Terkuak, para terdakwa kasus bentrok geng motor dipukuli polisi agar mengaku
Peristiwa - Selasa, 26 September 2017 - 18:12 WIB

Terkuak, para terdakwa kasus bentrok geng motor dipukuli polisi agar mengaku

Delapan pemuda Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat yang jadi terdakwa kasus bentrok geng motor, mengaku mendapat tekanan ketika diperiksa petugas kepolisian.Mereka ...
Komisi III sebut OTT KPK seperti minum paramex
Politik - Selasa, 26 September 2017 - 17:43 WIB

Komisi III sebut OTT KPK seperti minum paramex

Langkah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang gencar dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendapat kritik dari berbagai pihak. ...