Selasa, 24 April 2018 | 00.26 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>JPU Sindir Ahok Merasa Paling Benar

JPU Sindir Ahok Merasa Paling Benar

Selasa, 20 Desember 2016 - 15:56 WIB

Jakarta, kini.co.id – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ali Mukartono dalam sidang kedua kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut bahwa terdakwa (Ahok) merasa dirinya paling benar.

Pernyataan JPU tersebut menjawab atas eksepsi atau nota keberatan dakwaan Ahok yang menyebutkan bahwa dirinya merasa dizalimi oleh oknum politik yang disebutnya pengecut karena hanya menggunakan ayat suci suatu agama dalam menghadapi kancah perpolitikan.

“Terdakwa merasa dirinya paling benar, terdakwa merasa bahwa tak ada orang yang lebih baik dari dirinya,” jelas Ali di PN Jakarta Pusat, Selasa (20/12).

Ali juga menambahkan, dalam eksepsinya Ahok mengumbar kebaikan untuk umat muslim di Jakarta dengan membangun masjid, zakat dan sebagainya.

Namun, Ali menilai itu bukan hal yang istimewa lantaran memang sudah kewajiban seorang pemimpin untuk melayani masyarakat.

“Semua sudah kewajiban yang dilakukan oleh setiap pemimpin. Jadi tidak bisa menjadi pembenaran,” ucapnya. Dalam pembelaannya Ahok yang sempat mengulas kembali kutipan dari buku berjudul ‘Berlindung di Balik Ayat Suci’.

Ia mengaku enggan mengomentari nota keberatan Ahok tentang kutipan buku ‘Berlindung di Balik Ayat Suci’.

“Tentang keberatan itu kami tidak bisa memberikan pendapat karena tidak bisa diverifikasi sumbernya dalam hal ini terdakwa hanya mengatakan hal itu berasal dari jawaban teman-temannya,” kata Ali.

Ali hanya mengingatkan agar bangsa Indonesia terus berbuat baik untuk negara tercinta.

“Kami tidak mengomentari lebih jauh pernyataan-pernyataan tersebut tapi sebaiknya kita semua terus berbuat yang baik untuk negara ini,” ucapnya.

Dalam sidang tersebut, JPU menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi Ahok dan penasihat hukumnya. JPU menilai nota keberatan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak berdasarkan hukum.

“Seluruh alasan keberatan dari terdakwa tidak berdasarkan hukum dan patut ditolak,” tegasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...