Minggu, 19 Februari 2017 | 18.47 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>JPU Sindir Ahok Merasa Paling Benar

JPU Sindir Ahok Merasa Paling Benar

Selasa, 20 Desember 2016 - 15:56 WIB

IMG-19375

Sidang kedua Ahok. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ali Mukartono dalam sidang kedua kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyebut bahwa terdakwa (Ahok) merasa dirinya paling benar.

Pernyataan JPU tersebut menjawab atas eksepsi atau nota keberatan dakwaan Ahok yang menyebutkan bahwa dirinya merasa dizalimi oleh oknum politik yang disebutnya pengecut karena hanya menggunakan ayat suci suatu agama dalam menghadapi kancah perpolitikan.

“Terdakwa merasa dirinya paling benar, terdakwa merasa bahwa tak ada orang yang lebih baik dari dirinya,” jelas Ali di PN Jakarta Pusat, Selasa (20/12).

Ali juga menambahkan, dalam eksepsinya Ahok mengumbar kebaikan untuk umat muslim di Jakarta dengan membangun masjid, zakat dan sebagainya.

Namun, Ali menilai itu bukan hal yang istimewa lantaran memang sudah kewajiban seorang pemimpin untuk melayani masyarakat.

“Semua sudah kewajiban yang dilakukan oleh setiap pemimpin. Jadi tidak bisa menjadi pembenaran,” ucapnya. Dalam pembelaannya Ahok yang sempat mengulas kembali kutipan dari buku berjudul ‘Berlindung di Balik Ayat Suci’.

Ia mengaku enggan mengomentari nota keberatan Ahok tentang kutipan buku ‘Berlindung di Balik Ayat Suci’.

“Tentang keberatan itu kami tidak bisa memberikan pendapat karena tidak bisa diverifikasi sumbernya dalam hal ini terdakwa hanya mengatakan hal itu berasal dari jawaban teman-temannya,” kata Ali.

Ali hanya mengingatkan agar bangsa Indonesia terus berbuat baik untuk negara tercinta.

“Kami tidak mengomentari lebih jauh pernyataan-pernyataan tersebut tapi sebaiknya kita semua terus berbuat yang baik untuk negara ini,” ucapnya.

Dalam sidang tersebut, JPU menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi Ahok dan penasihat hukumnya. JPU menilai nota keberatan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak berdasarkan hukum.

“Seluruh alasan keberatan dari terdakwa tidak berdasarkan hukum dan patut ditolak,” tegasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
PDIP Tuding Parpol Pendukung Ahok-Djarot Kurang Maksimal
Politik - Minggu, 19 Februari 2017 - 11:50 WIB

PDIP Tuding Parpol Pendukung Ahok-Djarot Kurang Maksimal

Ketua Bidang Hukum DPP PDIP, Trimedya Panjaitan menuding partai pendukung selain PDIP lemah mengintensifkan dukungan dari bawah dan kurang memiliki ...
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Mundur
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 21:50 WIB

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Mundur

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI), Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim mundur secara resmi. Juru bicara PTFI, Riza Pratama pun ...
KPK: Tiga Perkara Terkait Kasus Walikota Madiun
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 21:42 WIB

KPK: Tiga Perkara Terkait Kasus Walikota Madiun

Ada tiga perkara yang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berikan kepada Walikota Madiun Bambang Irianto (BI) sebagai tersangka tindak pidana korupsi. ...
Partisipasi Pemilih Pilkada DKI Hingga 77,5 Persen
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 17:59 WIB

Partisipasi Pemilih Pilkada DKI Hingga 77,5 Persen

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan tingkat partisipasi pemilih pada pilkada DKI Jakarta 2017 meningkat. ...
PAN: Karakter Ahok tak Sesuai dengan PAN
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 15:17 WIB

PAN: Karakter Ahok tak Sesuai dengan PAN

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, tengah mengumpulkan masukan dari sejumlah kader dan simpatin dalam penentuan sikap politik ...
Tuntut Copot Ahok, FUI Akan Berdemo ke DPR RI Selasa Depan
Peristiwa - Sabtu, 18 Februari 2017 - 13:23 WIB

Tuntut Copot Ahok, FUI Akan Berdemo ke DPR RI Selasa Depan

Sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Presiden Jokowi yang membiarkan Ahok kembali menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta meski menyandang status ...