Kamis, 19 Januari 2017 | 09.23 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Izin Semen Rembang Dinilai Tidak Melawan Hukum

Izin Semen Rembang Dinilai Tidak Melawan Hukum

Reporter : Yudi Andriansyah | Rabu, 21 Desember 2016 - 12:55 WIB

IMG-19396

Aksi dukungan warga atas Pabrik Semen Rembang (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Pengamat Hukum Lingkungan Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Taryana Sunandar menilai kebijakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menerbitkan izin lingkungan perubahan atas nama PT Semen Indonesia di Rembang (Semen Rembang) bukanlah perbuatan melawan hukum.

“Izin lingkungan itu kan subjektif sifatnya. Subjek izin lingkungan awal kan ditujukan gugatannya ke pihak korporasi pertama, yaitu PT Semen Gresik,” kata Taryana dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (21/12/).

Ia mengatakan subjektif izin lingkungan yang kedua merupakan permohonan dengan nama baru yakni PT Semen Indonesia dan berbeda dari sebelumnya.

Oleh karena itu, ujar Taryana, amat jelas bila secara sifat hukum lingkungan merupakan subjek berlainan.

“Permohonan izin lingkungan yang selanjutnya sudah beda nama dari yang pertama. Subjek izin lingkungan yang digugat itu milik pihak pertama, PT Semen Gresik. Kalau yang dilakukan perubahan kan atas nama PT Semen Indonesia,” tuturnya.

Taryana mengungkapan subjek izin lingkungan pertama yang diperintahkan pengadilan agar dicabut secara hukum telah mengikat.

Menurutnya, hal itu membuat tidak lagi dibolehkannya ada penerbitan izin lingkungan kepada korporasi dengan nama yang sama.

“Sedangkan subjek izin lingkungan yang kedua atas nama PT Semen Indonesia. Hukum tidak mengenai dan mengikat ke subjek korporasi kedua yang mengajukan perubahan,” ujarnya.

Menurut Taryana, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa izin lingkungan berlaku untuk kedua korporasi, PT Semen Gresik dan PT Semen Indonesia. Izin lingkungan yang dimiliki adalah korporasi berbeda sehingga subjek hukumnya pun tak sama.

Taryana menyebutkan bahwa sikap Ganjar menerbitkan izin lingkungan perubahan kepada Semen Rembang lebih merupakan perbuatan administratif saja.

Kendati demikian, Taryana mengatakan syaratnya dapat disebut perbuatan administratif kalau izin lingkungan milik subjek pertama telah dicabut sesuai perintah pengadilan.

“Tetapi kalau belum, berarti Pak Ganjar sama saja melakukan mal administrasi, melawan perintah hukum. Syarat kedua, ada perubahan juga soal areal wilayah industri pabrik semen, struktur direksi dan belum beroperasi penambangannya,” katanya.

Ia juga menyatakan sikap tidak setujunya terhadap anggapan yang mengatakan bahwa Ganjar telah melakukan tindak pidana lingkungan sebab menerbitkan izin lingkungan perubahan kepada Semen Rembang.

Taryana menjelaskan secara hukum dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup yang berlaku saat ini, dijabarkan jelas bahwa pidana lingkungan dikenakan kepada korporasi yang melakukan pencemaran, kerusakan lingkungan, dan pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sembarangan.

“Sekarang Ganjar itu apa melakukan hal tersebut? Apa Ganjar punya usaha di Rembang? Kalau ditujukan ke Semen Rembang, memang pabriknya sudah beroperasi?” ucap Taryana.

Seperti diketahui beberapa waktu lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Semen Rembang tetap bisa terus beroperasi karena memiliki izin lingkungan perubahan yang diterbitkan Ganjar Pranowo pada 9 November 2016 lalu.

Pemerintah juga telah memutuskan polemik kelanjutan Semen Rembang akan dikaji dan ditangani oleh tim kecil yang terdiri dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Kantor Staf Presiden.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal
Nasional - Kamis, 19 Januari 2017 - 07:48 WIB

Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal

Setelah munculnya gesekan dalam sosial masyarakat, sejumlah pihak menginginkan pembubaran ormas-ormas radikal.Lucunya, ormas radikal selalu dikaitkan dengan ormas Islam sehingga ...
Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim
Hukum - Kamis, 19 Januari 2017 - 02:54 WIB

Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan mantan Walikota Jakarta Pusat Sylviana Murni sebagai saksi dalam kasus ...
Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto
Hukum - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:57 WIB

Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto

Saat menghadiri pembukaan Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Watim-MUI), Mentri Polhukam Wiranto yang mewakili Presdien Jokowi, Rabu (18/1) ...
Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:34 WIB

Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal

Dia meminta pemerintah agar tidak hanya memperhatikan kekerasan fisik yang terjadi di lapangan untuk membubarkan ormas radikal. "Tapi mari juga ...
PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:55 WIB

PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara

Terkait dengan keluhan warga Taman Wisma Asri kepada pihak PLN Rayon Medan Satria, Bekasi Utara soal pembengkakan tarif listrik yang ...
Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:48 WIB

Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal

Anggota Komisi l DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi menyebutkan kerjasama antar TNI dan pemerintah belum maksimal pada beberapa program. Dengan ...