Minggu, 28 Mei 2017 | 11.52 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>OJK Cabut Izin BPR Multi Artha Mas Sejahtera

OJK Cabut Izin BPR Multi Artha Mas Sejahtera

Reporter : Yudi | Rabu, 21 Desember 2016 - 21:45 WIB

IMG-19423

Ilustrasi-JIBI (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Multi Artha Mas Sejahtera. Perusahaan ini beralamat di Revo Town (d/h) Bekasi Square Shopping Center Nomor 78, Pekayon Jaya, Kota Bekasi. Pencabutan izin ini melalui Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor 16/KDK.03.2016 tanggal 21 Desember 2016.

Kepala OJK Regional Jawa Barat, Sarwono mengatakan, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/20/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan terhadap BPR Dalam Status Pengawasan Khusus.

“OJK menilai BPR Multi Artha Mas Sejahtera ditetapkan status Dalam Pengawasan Khusus karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 4%. Kemudian rata-rata Cash Ratio dalam enam bulan terakhir kurang dari 3% sejak tanggal 26 Agustus 2016,” kata Sarwono dalam siaran tertulisnya, Rabu (21/12).

Sarwono menjelaskan, status tersebut ditetapkan dengan tujuan agar pengurus atau pemegang saham melakukan upaya penyehatan.

Penetapan status Dalam Pengawasan Khusus tersebut disebabkan kelemahan pengelolaan oleh manajemen BPR yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas perbankan yang sehat.

Lanjutnya, upaya penyehatan oleh pengurus atau pemegang saham untuk memperbaiki kondisi BPR ternyata tidak terealisasi. Setelah mempertimbangkan pernyataan ketidaksanggupan dari pengurus dan pemegang saham dalam menyehatkan BPR, kondisi keuangan BPR yang semakin memburuk serta menunjuk Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b PBI di atas, OJK mencabut izin usaha BPR tersebut sebelum jangka waktu DPK berakhir.

Maka dengan pencabutan izin usaha BPR Multi Artha Mas Sejahtera, tambah Sarwono selanjutnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

“OJK mengimbau nasabah BPR Multi Artha Mas Sejahtera agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku,” tukasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Anak Suku Baduy Diajak Wisata ke TMII dan Monas Pada One Day for Children
Pendidikan - Minggu, 28 Mei 2017 - 11:31 WIB

Anak Suku Baduy Diajak Wisata ke TMII dan Monas Pada One Day for Children

Mentri Sosial, Khofifah Indhar Parawansa dalam akhir kunjunganya ke lokasi korban kebakaran warga Baduy Luar, Sabtu (27/5) sempat berdialog cukup ...
Kemensos Salurkan Rp3,2 Miliar Bantuan Kebakaran Bagi Suku Baduy Luar
Peristiwa - Minggu, 28 Mei 2017 - 10:57 WIB

Kemensos Salurkan Rp3,2 Miliar Bantuan Kebakaran Bagi Suku Baduy Luar

Ratusan korban kebakaran Kampung Cisaban, Desa Kanekes, Baduy Luar, Lebak, Banten, pada Selasa (23/5) lalu mendapatkan perhatian serius pemerintah melalui ...
Mentri Susi: Kalau Sahur Tidak Makan Ikan Saya Tenggelamkan ! Nah Lho,
Peristiwa - Sabtu, 27 Mei 2017 - 22:23 WIB

Mentri Susi: Kalau Sahur Tidak Makan Ikan Saya Tenggelamkan ! Nah Lho,

Cuitan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, dalam akun twitternya yang bercanda soal sahur dan buka puasa harus makan ikan ...
Posisi Sugito Sebagai Irjen Kemendes PDTT Diganti
Hukum - Sabtu, 27 Mei 2017 - 22:05 WIB

Posisi Sugito Sebagai Irjen Kemendes PDTT Diganti

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo akan segera mengganti Irjen Kemendes PDTT, Sugito ...
Wiranto Ungkapkan Kegaulaunnya Hadapi Ancaman Kebhinekaan
Nasional - Sabtu, 27 Mei 2017 - 21:27 WIB

Wiranto Ungkapkan Kegaulaunnya Hadapi Ancaman Kebhinekaan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengungkapkan kegaulauannya dengan situasi saat ini, dimana muncul ancaman terhadap kebinekaan.Salah satunya ...
Dua Pejabat Kemendes PDTT dan BPK Jadi Tersangka
Hukum - Sabtu, 27 Mei 2017 - 21:11 WIB

Dua Pejabat Kemendes PDTT dan BPK Jadi Tersangka

Wakil Ketua KPK, La Ode Syarif mengatakan dalam OTT BPK dan Kemendes PDTT, empat orang ditetapkan sebagai tersangka yaitu SUG ...