Kamis, 30 Maret 2017 | 15.52 WIB
KiniNEWS>Nasional>Ekonomi>OJK Cabut Izin BPR Multi Artha Mas Sejahtera

OJK Cabut Izin BPR Multi Artha Mas Sejahtera

Reporter : Yudi | Rabu, 21 Desember 2016 - 21:45 WIB

IMG-19423

Ilustrasi-JIBI (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Multi Artha Mas Sejahtera. Perusahaan ini beralamat di Revo Town (d/h) Bekasi Square Shopping Center Nomor 78, Pekayon Jaya, Kota Bekasi. Pencabutan izin ini melalui Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor 16/KDK.03.2016 tanggal 21 Desember 2016.

Kepala OJK Regional Jawa Barat, Sarwono mengatakan, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/20/PBI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan terhadap BPR Dalam Status Pengawasan Khusus.

“OJK menilai BPR Multi Artha Mas Sejahtera ditetapkan status Dalam Pengawasan Khusus karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 4%. Kemudian rata-rata Cash Ratio dalam enam bulan terakhir kurang dari 3% sejak tanggal 26 Agustus 2016,” kata Sarwono dalam siaran tertulisnya, Rabu (21/12).

Sarwono menjelaskan, status tersebut ditetapkan dengan tujuan agar pengurus atau pemegang saham melakukan upaya penyehatan.

Penetapan status Dalam Pengawasan Khusus tersebut disebabkan kelemahan pengelolaan oleh manajemen BPR yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pemenuhan asas perbankan yang sehat.

Lanjutnya, upaya penyehatan oleh pengurus atau pemegang saham untuk memperbaiki kondisi BPR ternyata tidak terealisasi. Setelah mempertimbangkan pernyataan ketidaksanggupan dari pengurus dan pemegang saham dalam menyehatkan BPR, kondisi keuangan BPR yang semakin memburuk serta menunjuk Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b PBI di atas, OJK mencabut izin usaha BPR tersebut sebelum jangka waktu DPK berakhir.

Maka dengan pencabutan izin usaha BPR Multi Artha Mas Sejahtera, tambah Sarwono selanjutnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

“OJK mengimbau nasabah BPR Multi Artha Mas Sejahtera agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku,” tukasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Hakim Belum mau Tetapkan Miryam Haryani sebagai Tersangka
Nasional - Kamis, 30 Maret 2017 - 15:11 WIB

Hakim Belum mau Tetapkan Miryam Haryani sebagai Tersangka

Majelis Hakim kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) TA 2011-2012 dengan terdakwa Irman dan Sugiharto ...
Jaksa KPK Minta Miryam Haryani Ditetapkan Menjadi Tersangka
Nasional - Kamis, 30 Maret 2017 - 14:55 WIB

Jaksa KPK Minta Miryam Haryani Ditetapkan Menjadi Tersangka

Sidang konfrontir antara Politisi Hanura, Miryam S Haryani dengan tiga penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, Ambarita Damanik, dan ...
Disarankan Kembalikan Uang Korupsi e-KTP, Miryam Haryani: Habis Saya!
Hukum - Kamis, 30 Maret 2017 - 14:40 WIB

Disarankan Kembalikan Uang Korupsi e-KTP, Miryam Haryani: Habis Saya!

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan membenarkan bahwa dia pernah menyarankan kepada Politisi Miryam S Haryani untuk mengembalikan uang ...
Aksi 313 Ibarat Perang Badar
Nasional - Kamis, 30 Maret 2017 - 14:15 WIB

Aksi 313 Ibarat Perang Badar

Forum Umat Islam (FUI) menyebutkan momentum aksi 313 yang menuntut pencopotan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, ...
Wow! Ganjar Pranowo Tahu Soal Bagi-Bagi Uang
Hukum - Kamis, 30 Maret 2017 - 14:12 WIB

Wow! Ganjar Pranowo Tahu Soal Bagi-Bagi Uang

Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo rupanya mengetahui perihal bagi-bagi uang hasil dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP APBN TA 2011-2012.Demikian ...
Novel Baswedan Akui Makan Kue Durian Saat Periksa Miryam Haryani
Hukum - Kamis, 30 Maret 2017 - 12:54 WIB

Novel Baswedan Akui Makan Kue Durian Saat Periksa Miryam Haryani

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, tak menampik terkait pengakuan Politisi Hanura, Miryam S Haryani yang merasa terganggu olehnya ...