Senin, 11 Desember 2017 | 09.04 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Hari Ibu, KPK Perpanjang Masa Tahanan Penyuap Wali Kota Cimahi

Hari Ibu, KPK Perpanjang Masa Tahanan Penyuap Wali Kota Cimahi

Reporter : Fadilah | Kamis, 22 Desember 2016 - 08:29 WIB

IMG-19433

Juru Bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah. (KiniNews/Fadilah)

Jakarta, kini.co.id – Setiap tanggal 22 Desember, kita memperingati Hari Ibu. Beragam ucapan haru dan kasih sayang kepada ibu ramai diungkapkan.

Di balik rasa terima kasih atas kasih sayang kepada ibu, perjuangan menjadi ibu tidaklah mudah.

Tepat di perayaan hari Ibu tersebut, dua penyuap Wali Kota Cimahi nonaktif Atty Siharti, yakni Triswara Dhanu Brata (TDB) dan Hendriza Soleh Gunadi (HSG) harus mendekam lebih lama Rumah Tahanan (Rutan) Polres, Jakarta Pusat.

Jubir Komisi Pemberantasan Korupai (KPK), Febri Diansyah mengatakan penahanan kedua tersangka diperpajang selama 40 hari ke depan.

“Tadi ada perpanjangan penahanan 40 hari, dari 22 Desember 2016 sampai 30 Januari 2017 untuk dua tersangka, TDB dan HSG ini yang (terlibat kasus suap) Cimahi,” tuturnya di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, (21/12/2016).

Mantan aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) itu bilang, perpanjangan penahanan tersebut untuk mendalami keterangan terkait kasus suap rencana proyek pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi tahap II tahun 2017.

“Alasan perpanjangan penahanan ini merupakan alasan subjektif dan objektif dari penyidik KPK,” sambungnya.

Dalam kasus ini, Lembaga Antirasuah telah menetapkan,empat orang tersangka suap. Keempatnya adalah Wali Kota Cimahi Atty Suharti beserta suaminya, Mochammad Itoch Tochijaā€ˇ sebagai penerima, Triswara Dhani Barata, dan Hendriza Soleh Gunadi sebagai pemberi.

Atas perbuatan yang dilakukan Atty dan Itoch dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Triswara Dhani Brata dan Hendriza Soleh Gunadi yang menjadi tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) dan atau Pasal 13 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Indonesia emas, siapa tahu?
Secangkir Kopi - Senin, 11 Desember 2017 - 08:47 WIB

Indonesia emas, siapa tahu?

Tolonglah saya. Bantu berikan pencerahan kepada saya: siapa yang pertama kali mencetuskan istilah 'Indonesia Emas 2045'? Kalau lembaga, lembaga yang ...
Panglima Hadi ajak media ikut jaga kedaulatan negara
Peristiwa - Senin, 11 Desember 2017 - 06:52 WIB

Panglima Hadi ajak media ikut jaga kedaulatan negara

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahyanto mengajak media massa baik televisi, cetak maupun online agar bersama-sama ikut menjaga kedaulatan dan ...
Zulkifli prihatin munculnya “kesalahpahaman” ancam persatuan
Politik - Minggu, 10 Desember 2017 - 23:25 WIB

Zulkifli prihatin munculnya “kesalahpahaman” ancam persatuan

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengaku prihatin dengan munculnya fenomena "kesalahpahaman" yang dapat dikhawatirkan merusak persatuan bangsa saat ini.Demikian hal ...
YLKI minta pemerintah perketat penyaluran gas elpiji bersubsidi
Ekonomi - Minggu, 10 Desember 2017 - 22:49 WIB

YLKI minta pemerintah perketat penyaluran gas elpiji bersubsidi

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menduga kelangkaan gas elpiji tiga kilogram yang terjadi di beberapa ...
Ngopi bareng Panglima TNI di udara
Peristiwa - Minggu, 10 Desember 2017 - 16:20 WIB

Ngopi bareng Panglima TNI di udara

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto punya cara tersendiri mengawali masa jabatan bersama awak media. Melalui kegiatan bertajuk 'Ngopi Bareng di ...
Panglima TNI bertekad lanjutkan perjuangan panglima besar Soedirman
Peristiwa - Minggu, 10 Desember 2017 - 16:00 WIB

Panglima TNI bertekad lanjutkan perjuangan panglima besar Soedirman

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyatakan bertekadnya untuk meneruskan perjuangan Panglima Besar Jenderal Soedirman dengan membangun angkatan perang yang ...