Senin, 19 Februari 2018 | 10.51 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Hari Ibu, KPK Perpanjang Masa Tahanan Penyuap Wali Kota Cimahi

Hari Ibu, KPK Perpanjang Masa Tahanan Penyuap Wali Kota Cimahi

Reporter : Fadilah | Kamis, 22 Desember 2016 - 08:29 WIB

IMG-19433

Juru Bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah. (KiniNews/Fadilah)

Jakarta, kini.co.id – Setiap tanggal 22 Desember, kita memperingati Hari Ibu. Beragam ucapan haru dan kasih sayang kepada ibu ramai diungkapkan.

Di balik rasa terima kasih atas kasih sayang kepada ibu, perjuangan menjadi ibu tidaklah mudah.

Tepat di perayaan hari Ibu tersebut, dua penyuap Wali Kota Cimahi nonaktif Atty Siharti, yakni Triswara Dhanu Brata (TDB) dan Hendriza Soleh Gunadi (HSG) harus mendekam lebih lama Rumah Tahanan (Rutan) Polres, Jakarta Pusat.

Jubir Komisi Pemberantasan Korupai (KPK), Febri Diansyah mengatakan penahanan kedua tersangka diperpajang selama 40 hari ke depan.

“Tadi ada perpanjangan penahanan 40 hari, dari 22 Desember 2016 sampai 30 Januari 2017 untuk dua tersangka, TDB dan HSG ini yang (terlibat kasus suap) Cimahi,” tuturnya di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, (21/12/2016).

Mantan aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) itu bilang, perpanjangan penahanan tersebut untuk mendalami keterangan terkait kasus suap rencana proyek pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi tahap II tahun 2017.

“Alasan perpanjangan penahanan ini merupakan alasan subjektif dan objektif dari penyidik KPK,” sambungnya.

Dalam kasus ini, Lembaga Antirasuah telah menetapkan,empat orang tersangka suap. Keempatnya adalah Wali Kota Cimahi Atty Suharti beserta suaminya, Mochammad Itoch Tochijaā€ˇ sebagai penerima, Triswara Dhani Barata, dan Hendriza Soleh Gunadi sebagai pemberi.

Atas perbuatan yang dilakukan Atty dan Itoch dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Triswara Dhani Brata dan Hendriza Soleh Gunadi yang menjadi tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) dan atau Pasal 13 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Nazaruddin dan Mekeng Dihadirkan dalam Sidang Setya Novanto Hari Ini
Hukum - Senin, 19 Februari 2018 - 10:26 WIB

Nazaruddin dan Mekeng Dihadirkan dalam Sidang Setya Novanto Hari Ini

Sidang perkara korupsi pengadaan e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto kembali digelar.Agendanya adalah pemeriksaan sejumlah saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut ...
Ini Tanggapan Fadli Zon Soal Video Anies Dihadang Paspampres
Politik - Senin, 19 Februari 2018 - 10:05 WIB

Ini Tanggapan Fadli Zon Soal Video Anies Dihadang Paspampres

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menyayangkan insiden pencegahan terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) ...
Pegadaian perkenalkan produk syariah ke dibeberapa ponpes
Ekonomi - Sabtu, 17 Februari 2018 - 16:21 WIB

Pegadaian perkenalkan produk syariah ke dibeberapa ponpes

Untuk meningkatkan tingkat literasi masyarakat terhadap produk-produk Industri Jasa Keuangan (IJK), PT Pegadaian (Persero) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Otoritas ...
KPU tetapkan 14 parpol peserta Pemilu 2019
Politik - Sabtu, 17 Februari 2018 - 13:17 WIB

KPU tetapkan 14 parpol peserta Pemilu 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan sebanyak 14 partai politik resmi menjadi peserta pemilu 2019, empat diantaranya merupakan parpol baru.Adapun ...
92 ribu kendaraan diprediksi kembali ke Jakarta melalui GT Cikarut
Peristiwa - Sabtu, 17 Februari 2018 - 13:02 WIB

92 ribu kendaraan diprediksi kembali ke Jakarta melalui GT Cikarut

PT Jasa Marga memprediksikan puncak arus balik libur Imlek terjadi pada Ahad (18/2) besok melalui GT Cikarang Utama menuju Jakarta."Sebanyak ...
KontraS desak Polri selidiki lagi penyebab kematian terduga teroris Jefri
Peristiwa - Sabtu, 17 Februari 2018 - 10:42 WIB

KontraS desak Polri selidiki lagi penyebab kematian terduga teroris Jefri

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritik penjelasan kepolisian mengenai penyebab kematian terduga teroris Muhamad Jefri alias ...