Kamis, 26 April 2018 | 14.22 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Hari Ibu, KPK Perpanjang Masa Tahanan Penyuap Wali Kota Cimahi

Hari Ibu, KPK Perpanjang Masa Tahanan Penyuap Wali Kota Cimahi

Reporter : Fadilah | Kamis, 22 Desember 2016 - 08:29 WIB

IMG-19433

Juru Bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah. (KiniNews/Fadilah)

Jakarta, kini.co.id – Setiap tanggal 22 Desember, kita memperingati Hari Ibu. Beragam ucapan haru dan kasih sayang kepada ibu ramai diungkapkan.

Di balik rasa terima kasih atas kasih sayang kepada ibu, perjuangan menjadi ibu tidaklah mudah.

Tepat di perayaan hari Ibu tersebut, dua penyuap Wali Kota Cimahi nonaktif Atty Siharti, yakni Triswara Dhanu Brata (TDB) dan Hendriza Soleh Gunadi (HSG) harus mendekam lebih lama Rumah Tahanan (Rutan) Polres, Jakarta Pusat.

Jubir Komisi Pemberantasan Korupai (KPK), Febri Diansyah mengatakan penahanan kedua tersangka diperpajang selama 40 hari ke depan.

“Tadi ada perpanjangan penahanan 40 hari, dari 22 Desember 2016 sampai 30 Januari 2017 untuk dua tersangka, TDB dan HSG ini yang (terlibat kasus suap) Cimahi,” tuturnya di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, (21/12/2016).

Mantan aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) itu bilang, perpanjangan penahanan tersebut untuk mendalami keterangan terkait kasus suap rencana proyek pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi tahap II tahun 2017.

“Alasan perpanjangan penahanan ini merupakan alasan subjektif dan objektif dari penyidik KPK,” sambungnya.

Dalam kasus ini, Lembaga Antirasuah telah menetapkan,empat orang tersangka suap. Keempatnya adalah Wali Kota Cimahi Atty Suharti beserta suaminya, Mochammad Itoch Tochijaā€ˇ sebagai penerima, Triswara Dhani Barata, dan Hendriza Soleh Gunadi sebagai pemberi.

Atas perbuatan yang dilakukan Atty dan Itoch dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Triswara Dhani Brata dan Hendriza Soleh Gunadi yang menjadi tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) dan atau Pasal 13 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...