Senin, 21 Agustus 2017 | 15.27 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Hari Ibu, KPK Perpanjang Masa Tahanan Penyuap Wali Kota Cimahi

Hari Ibu, KPK Perpanjang Masa Tahanan Penyuap Wali Kota Cimahi

Reporter : Fadilah | Kamis, 22 Desember 2016 - 08:29 WIB

IMG-19433

Juru Bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah. (KiniNews/Fadilah)

Jakarta, kini.co.id – Setiap tanggal 22 Desember, kita memperingati Hari Ibu. Beragam ucapan haru dan kasih sayang kepada ibu ramai diungkapkan.

Di balik rasa terima kasih atas kasih sayang kepada ibu, perjuangan menjadi ibu tidaklah mudah.

Tepat di perayaan hari Ibu tersebut, dua penyuap Wali Kota Cimahi nonaktif Atty Siharti, yakni Triswara Dhanu Brata (TDB) dan Hendriza Soleh Gunadi (HSG) harus mendekam lebih lama Rumah Tahanan (Rutan) Polres, Jakarta Pusat.

Jubir Komisi Pemberantasan Korupai (KPK), Febri Diansyah mengatakan penahanan kedua tersangka diperpajang selama 40 hari ke depan.

“Tadi ada perpanjangan penahanan 40 hari, dari 22 Desember 2016 sampai 30 Januari 2017 untuk dua tersangka, TDB dan HSG ini yang (terlibat kasus suap) Cimahi,” tuturnya di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, (21/12/2016).

Mantan aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) itu bilang, perpanjangan penahanan tersebut untuk mendalami keterangan terkait kasus suap rencana proyek pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi tahap II tahun 2017.

“Alasan perpanjangan penahanan ini merupakan alasan subjektif dan objektif dari penyidik KPK,” sambungnya.

Dalam kasus ini, Lembaga Antirasuah telah menetapkan,empat orang tersangka suap. Keempatnya adalah Wali Kota Cimahi Atty Suharti beserta suaminya, Mochammad Itoch Tochijaā€ˇ sebagai penerima, Triswara Dhani Barata, dan Hendriza Soleh Gunadi sebagai pemberi.

Atas perbuatan yang dilakukan Atty dan Itoch dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Triswara Dhani Brata dan Hendriza Soleh Gunadi yang menjadi tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) dan atau Pasal 13 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
BURT : Gedung Baru DPR Sudah Lama Diusulkan
Politik - Senin, 21 Agustus 2017 - 14:41 WIB

BURT : Gedung Baru DPR Sudah Lama Diusulkan

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Irma Suryani Chaniago mengungkapkan, wacana pembangunan gedung baru DPR bukanlah wacana yang datang ...
Di BAP, Elza Syarief Sebut Setnov Ikut Menekan S Haryani
Hukum - Senin, 21 Agustus 2017 - 14:38 WIB

Di BAP, Elza Syarief Sebut Setnov Ikut Menekan S Haryani

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Elza Syarief di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ...
Elza Syarief Mengaku Tak Pernah Ajarkan Miryam Haryani Cabut BAP
Hukum - Senin, 21 Agustus 2017 - 14:30 WIB

Elza Syarief Mengaku Tak Pernah Ajarkan Miryam Haryani Cabut BAP

Pengacara Elza Syarief mengaku tidak pernah mengajarkan untuk mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada Miryam S Haryani. Miryam merupakan terdakwa ...
JK Minta Diaspora Tak Tiru Johannes Marliem
Politik - Senin, 21 Agustus 2017 - 13:37 WIB

JK Minta Diaspora Tak Tiru Johannes Marliem

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar para Diaspora Indonesia di seluruh dunia untuk tidak mencontoh tindakan Johannes Marliem yang merugikan ...
Soal Penyidik Bertemu Komisi III DPR, Masinton Nilai KPK Lamban
Politik - Senin, 21 Agustus 2017 - 12:55 WIB

Soal Penyidik Bertemu Komisi III DPR, Masinton Nilai KPK Lamban

Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Masinton Pasaribu mempertanyakan reaksi lambat KPK soal informasi adanya penyidik ...
Pansus Angket KPK Akan Sampaikan Empat Temuan
Politik - Senin, 21 Agustus 2017 - 12:48 WIB

Pansus Angket KPK Akan Sampaikan Empat Temuan

Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyampaikan laporan kinerja, Senin (21/8/2017) sekitar Pukul 14.00 WIB.Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu ...