Selasa, 21 Februari 2017 | 21.30 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Hari Ibu, KPK Perpanjang Masa Tahanan Penyuap Wali Kota Cimahi

Hari Ibu, KPK Perpanjang Masa Tahanan Penyuap Wali Kota Cimahi

Reporter : Fadilah | Kamis, 22 Desember 2016 - 08:29 WIB

IMG-19433

Juru Bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah. (KiniNews/Fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Setiap tanggal 22 Desember, kita memperingati Hari Ibu. Beragam ucapan haru dan kasih sayang kepada ibu ramai diungkapkan.

Di balik rasa terima kasih atas kasih sayang kepada ibu, perjuangan menjadi ibu tidaklah mudah.

Tepat di perayaan hari Ibu tersebut, dua penyuap Wali Kota Cimahi nonaktif Atty Siharti, yakni Triswara Dhanu Brata (TDB) dan Hendriza Soleh Gunadi (HSG) harus mendekam lebih lama Rumah Tahanan (Rutan) Polres, Jakarta Pusat.

Jubir Komisi Pemberantasan Korupai (KPK), Febri Diansyah mengatakan penahanan kedua tersangka diperpajang selama 40 hari ke depan.

“Tadi ada perpanjangan penahanan 40 hari, dari 22 Desember 2016 sampai 30 Januari 2017 untuk dua tersangka, TDB dan HSG ini yang (terlibat kasus suap) Cimahi,” tuturnya di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, (21/12/2016).

Mantan aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) itu bilang, perpanjangan penahanan tersebut untuk mendalami keterangan terkait kasus suap rencana proyek pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi tahap II tahun 2017.

“Alasan perpanjangan penahanan ini merupakan alasan subjektif dan objektif dari penyidik KPK,” sambungnya.

Dalam kasus ini, Lembaga Antirasuah telah menetapkan,empat orang tersangka suap. Keempatnya adalah Wali Kota Cimahi Atty Suharti beserta suaminya, Mochammad Itoch Tochijaā€ˇ sebagai penerima, Triswara Dhani Barata, dan Hendriza Soleh Gunadi sebagai pemberi.

Atas perbuatan yang dilakukan Atty dan Itoch dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan atau Pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Triswara Dhani Brata dan Hendriza Soleh Gunadi yang menjadi tersangka pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) dan atau Pasal 13 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
SMK Ananda Bekasi Siap Laksanakan UNBK
Nasional - Selasa, 21 Februari 2017 - 21:27 WIB

SMK Ananda Bekasi Siap Laksanakan UNBK

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ananda yang berada di Jalan Prof. M Yamin, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur. Siap melaksanakan ...
Tandon kota Bekasi belum Berfungsi Optimal
Nasional - Selasa, 21 Februari 2017 - 20:59 WIB

Tandon kota Bekasi belum Berfungsi Optimal

Seluruh proyek kolam retensi atau tandon yang dibangun sejak 2015 hingga 2016 di wilayah Kota Bekasi hingga kini belum berfungsi ...
Nyali Habib Rizieq Dianggap Rontok Terbantahkan !
Peristiwa - Selasa, 21 Februari 2017 - 20:18 WIB

Nyali Habib Rizieq Dianggap Rontok Terbantahkan !

Kehadiran Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab ditengah-tengah massa ratusan ribu aksi 212 jilid II di DPR, ...
Banjir Jakarta, PKS Minta Masyarakat Tidak Menyalahkan Siapapun
Peristiwa - Selasa, 21 Februari 2017 - 19:49 WIB

Banjir Jakarta, PKS Minta Masyarakat Tidak Menyalahkan Siapapun

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengimbau kepada semua lapisan masyarakat untuk tidak menyalahkan siapa pun terhadap bencana ...
Habib Rizieq Ajak Massa Jihad Bela Negara, Bela Islam dan NKRI
Peristiwa - Selasa, 21 Februari 2017 - 19:19 WIB

Habib Rizieq Ajak Massa Jihad Bela Negara, Bela Islam dan NKRI

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab yang hadir disela kerumunan massa memberikan orasinya dihadapan massa Forum Umat ...
Anggota Komisi III: Bohong Kalau Tak Ada Kriminalisasi Ulama
Hukum - Selasa, 21 Februari 2017 - 19:09 WIB

Anggota Komisi III: Bohong Kalau Tak Ada Kriminalisasi Ulama

Desakan agar terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dicopot dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh puluhan ribu massa aksi ...