Selasa, 20 Februari 2018 | 10.43 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Kasus Suap Walikota, KPK Periksa Petinggi Lembaga Survey

Kasus Suap Walikota, KPK Periksa Petinggi Lembaga Survey

Reporter : Bambang Medy | Jumat, 23 Desember 2016 - 14:54 WIB

IMG-19471

Jubir KPK, Febri Diansyah. (KiniNews/Fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Pendiri lembaga survey Cyrus Network ikut diperiksa Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap Walikota Cimahi, Jawa Barat Mochamad Itoc Tochija.

Hal ini dibenarkan Juru Bicara KPK, Febry Diansyah. Ia mengatakan CEO PT Cyrus Nusantara, Hasan Nasbi itu diperiksa atas kapasitasnya sebagai saksi.

“Hasan Nasbi, CEO PT Cyrus Nusantara diperiksa untuk tersangka MIT (Mochamad Itoch Tochija),” katanya.

Ia mengatakan Hasan akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap‎ proyek pembangunan pasar di Cimahi, Jawa Barat. Dia diperiksa untuk tersangka Mochamad Itoc Tochija, suami wali kota nonaktif Cimahi, Atty Suharti Tochija.

Nama Hasan sebelumnya disebut-sebut menerima uang dari pengembang reklamasi di Pantai Utara Jakarta hingga Rp30 miliar terkait dengan Teman Ahok. Namun, Hasan membantah telah menerima kucuran uang tersebut.

Sebagai informasi, Atty dan Itoc dijanjikan uang Rp6 miliar oleh Triswara dan Hendriza. Uang tersebut untuk meloloskan proyek pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi tahap II pada 2017. Nilai proyek pasar itu mencapai Rp57 miliar.

Atty dan Itoc dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Triswara Dhani Brata dan Hendriza Soleh Gunadi yang menjadi tersangka pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) dan atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Siap-siap, Toko Online Juga Akan Dikenakan Pajak
Ekonomi - Selasa, 20 Februari 2018 - 09:35 WIB

Siap-siap, Toko Online Juga Akan Dikenakan Pajak

Menjamurnya toko online di dunia maya ternyata tak lepas dari pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).DJP mulai akan mengutip pajak dari ...
Nazaruddin Akan Bongkar Korupsi Fahri Hamzah, Ini Reaksi Pimpinan KPK
Hukum - Selasa, 20 Februari 2018 - 09:10 WIB

Nazaruddin Akan Bongkar Korupsi Fahri Hamzah, Ini Reaksi Pimpinan KPK

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang turut berkomentar soal pernyataan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin yang ...
KPK Kantongi Tersangka Baru di Kasus e-KTP
Hukum - Selasa, 20 Februari 2018 - 09:00 WIB

KPK Kantongi Tersangka Baru di Kasus e-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan ...
Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres
Peristiwa - Senin, 19 Februari 2018 - 20:01 WIB

Maruarar akui salah atas insiden Anies Baswedan diadang Paspampres

Ketua Panitia Pengarah Piala Presiden 2018, Maruarar Sirait, mengaku bersalah atas insiden usai final Piala Presiden 2018, Sabtu (17/2), yang ...
Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:50 WIB

Pemerintah targetkan 50 persen lelang blok migas terjual

Pemerintah menargetkan setidak-tidaknya 50 persen penawaran lelang dari 26 blok minyak dan gas bumi (migas) pada 2018 dapat laku terjual."Kami ...
BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia
Ekonomi - Senin, 19 Februari 2018 - 19:34 WIB

BPH Migas keluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengeluhkan minimnya cadangan BBM Indonesia sehingga belum dapat menjamin ketersediaan cadangan ...