Jumat, 18 Agustus 2017 | 21.35 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Kasus Suap Walikota, KPK Periksa Petinggi Lembaga Survey

Kasus Suap Walikota, KPK Periksa Petinggi Lembaga Survey

Reporter : Bambang Medy | Jumat, 23 Desember 2016 - 14:54 WIB

IMG-19471

Jubir KPK, Febri Diansyah. (KiniNews/Fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Pendiri lembaga survey Cyrus Network ikut diperiksa Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap Walikota Cimahi, Jawa Barat Mochamad Itoc Tochija.

Hal ini dibenarkan Juru Bicara KPK, Febry Diansyah. Ia mengatakan CEO PT Cyrus Nusantara, Hasan Nasbi itu diperiksa atas kapasitasnya sebagai saksi.

“Hasan Nasbi, CEO PT Cyrus Nusantara diperiksa untuk tersangka MIT (Mochamad Itoch Tochija),” katanya.

Ia mengatakan Hasan akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap‎ proyek pembangunan pasar di Cimahi, Jawa Barat. Dia diperiksa untuk tersangka Mochamad Itoc Tochija, suami wali kota nonaktif Cimahi, Atty Suharti Tochija.

Nama Hasan sebelumnya disebut-sebut menerima uang dari pengembang reklamasi di Pantai Utara Jakarta hingga Rp30 miliar terkait dengan Teman Ahok. Namun, Hasan membantah telah menerima kucuran uang tersebut.

Sebagai informasi, Atty dan Itoc dijanjikan uang Rp6 miliar oleh Triswara dan Hendriza. Uang tersebut untuk meloloskan proyek pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi tahap II pada 2017. Nilai proyek pasar itu mencapai Rp57 miliar.

Atty dan Itoc dijerat dengan Pasal 12 huruf a dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Triswara Dhani Brata dan Hendriza Soleh Gunadi yang menjadi tersangka pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) dan atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Guyuran Bansos Pemerintahan Jokowi-JK di 2018
Politik - Jumat, 18 Agustus 2017 - 20:50 WIB

Guyuran Bansos Pemerintahan Jokowi-JK di 2018

Satu tahun menjelang Pemilihan Umum 2019, anggaran bantuan sosial pemerintahan Jokowi-JK melonjak ditahun 2018 naik dan jor-joran. Tak hanya dari ...
Isak Tangis Korban First Travel Adukan Nasibnya di DPR
Hukum - Jumat, 18 Agustus 2017 - 20:13 WIB

Isak Tangis Korban First Travel Adukan Nasibnya di DPR

Ratusan korban biro perjalanan umrah First Travel mengadukan nasibnya ke DPR dan diterima Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kompleks ...
Kegagalan Penerimaan Pajak dan Serapannya
Ekonomi - Jumat, 18 Agustus 2017 - 18:58 WIB

Kegagalan Penerimaan Pajak dan Serapannya

Kebijakan fiskal Indonesia yang ingin membangun ekonomi tumbuh berkeadilan, namun hal tersebut tanpa dibarengi dengan kemampuan peneriman pajak yang dapat ...
Terkait Bom Thamrin, Terpidana Teroris Aman Abdurrahman Kembali Diperiksa
Peristiwa - Jumat, 18 Agustus 2017 - 18:05 WIB

Terkait Bom Thamrin, Terpidana Teroris Aman Abdurrahman Kembali Diperiksa

Terpidana kasus terorisme pelatihan militer Pegunungan Jalin Jantho, Aceh, Oman Rachman alias Abu Sulaiman Aman Abdurrahman kembali menjalani pemeriksaan di ...
Wapres Jusuf Kalla: SBY Menenangkan Situasi Politik
Politik - Jumat, 18 Agustus 2017 - 15:49 WIB

Wapres Jusuf Kalla: SBY Menenangkan Situasi Politik

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kedatangan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke peringatan HUT RI di Istana Kepresidenan memberikan ...
Jusuf Kalla : UUD Boleh Berubah, Asal…
Politik - Jumat, 18 Agustus 2017 - 15:16 WIB

Jusuf Kalla : UUD Boleh Berubah, Asal…

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajak bangsa Indonesia menjadikan momen peringatan Hari Konstitusi untuk senantiasa mengingat dan meneruskan visi para pendiri ...