Jumat, 22 September 2017 | 18.38 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Syarat Menhub Untuk Bus Yang Pakai Klakson Telolet

Syarat Menhub Untuk Bus Yang Pakai Klakson Telolet

Reporter : Bambang Medy | Jumat, 23 Desember 2016 - 17:14 WIB

IMG-19478

Ilustrasi

Jakarta, kini.co.id – Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, tidak melarang sopir bus yang menggunakan klakson telolet. Namun ada syarat yang harus dipatuhi agar tidak dikenakan sanksi.

“Klakson telolet ‎dilarang digunakan jika tingkat kekerasan suaranya (desibel) melebihi dari yang ditentukan, karena akan mengganggu orang lain,” ungkap Budi, Jumat (23/12/2016)

Aturan tentang suara klakson tertera pada pasal 64 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Peraturan tersebut berbunyi “Suara klakson sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf f paling rendah 83 (delapan puluh tiga) desibel atau dB (A) dan paling tinggi 118 (seratus delapan belas) desibel atau dB (A).”

Budi juga menghimbau kepada masyarakat yang mananti bus membunyak kelakson telolet agar tetap menjaga keselamatan, tidak berkerumun hingga tengah jalan agar hal tersebut tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.

Ditanya tentang pendapatnta terhadap fenomena telolet ini, Budi, mengungkapkan kalau telolet ini merupakan kreativitas baik dan harus dikembangkan dengan baik sebagai sarana penyaluran kreatifitas.

“Jadi saya pikir kreativitas yang bagus ini harus dikembangkan, ‎dengan bagus ya, kita kasih kesempatan mereka untuk mengembangkan,” tutup Budi.

Editor: Fetty Putri

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
DPD RI Dukung Pembahasan Posisi Kejaksaan Dalam Amandemen Kelima UUD 1945
Tak Berkategori - Jumat, 22 September 2017 - 16:53 WIB

DPD RI Dukung Pembahasan Posisi Kejaksaan Dalam Amandemen Kelima UUD 1945

Ketua DPD RI Oesman Sapta mendukung pembahasan posisi Kejaksaan Agung dalam amandemen UUD 1945 agar posisinya tugas dan fungsinya jelas ...
Hakim Praperadilan Novanto Akan Bacakan Putusan Sela
Hukum - Jumat, 22 September 2017 - 16:11 WIB

Hakim Praperadilan Novanto Akan Bacakan Putusan Sela

Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Cepi Iskandar akan membacakan putusan sela dalam perkara permohonan gugatan praperadilan yang diajukan oleh ...
YLKI minta BI tak paksakan biaya top up e-money
Peristiwa - Jumat, 22 September 2017 - 16:01 WIB

YLKI minta BI tak paksakan biaya top up e-money

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyarankan Bank Indonesia tidak memaksakan perbankan menarik biaya isi ulang ...
Banyak Upaya Pembelokan Sejarah, Fadli Zon Dukung Pemutaran Film G30S
Politik - Jumat, 22 September 2017 - 15:50 WIB

Banyak Upaya Pembelokan Sejarah, Fadli Zon Dukung Pemutaran Film G30S

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menyatakan pemutaran film sejarah Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) dinilai tepat. Karena ini ...
Airlangga ajak pelaku usaha garap teknologi digital
Ekonomi - Jumat, 22 September 2017 - 15:25 WIB

Airlangga ajak pelaku usaha garap teknologi digital

Pemerintah akan mendorong pengembangan ekonomi digital melalui basis industri dan perdagangan elektronik (e-commerce). Salah satu kunci sukses pelaksanaannya adalah perlu ...
Fadli Dukung Lelang KPK Jika Uangnya Masuk Kas Negara
Politik - Jumat, 22 September 2017 - 15:23 WIB

Fadli Dukung Lelang KPK Jika Uangnya Masuk Kas Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi membuka lelang barang hasil rampasan dari koruptor. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung langkah itu ...