Senin, 20 November 2017 | 20.31 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Suami Inneke Koesherawati Resmi Ditahan KPK

Suami Inneke Koesherawati Resmi Ditahan KPK

Sabtu, 24 Desember 2016 - 00:44 WIB

IMG-19483

Fahmi Darmawansyah resmi ditahan KPK (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akhirnya resmi menahan Fahmi Darmawansyah akhirnya terkait kasus dugaan suap proyek satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, penahanan Fahmi dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Suami dari artis Inneke Koesherawati tersebut ditahan untuk 20 hari kedepan di Rutan cabang KPK di Pomdam Jaya, Guntur, Jakarta Selatan.

“Saudara FD ditahan untuk 20 hari ke depan,” kata Febri, Jumat (23/12).

Fahmi diduga telah memberikan uang suap kepada Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama (Sestama) Bakamla, Eko Susilo Hadi yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek satelit monitor di Bakamla agar proyek senilai Rp 200 miliar tersebut digarap PT MTI.

Fahmi datang ke gedung KPK ditemani pengacara Maqdir Ismail, sedianya ia diperiksa sebagai saksi namun setelah menjalani pemeriksaan ia keluar mengenakan rompi tahanan warna oranye.

Fahmi mengaku ia tidak pernah kabur seperti desas-desus yang selama ini tersebar. Ia sudah berada di Belanda sebelum operasi tangkap tangan terjadi untuk keperluan pribadi.

“Saya harusnya kembali ke Jakarta tanggal 29 Desember. Tapi karena ada berita seperti ini (penetapan sebagai tersangka), saya ke sini. Saya bukan buron,” kata Fahmi.

Ia juga mengelak memiliki hubungan dengan Eko Hadi Susilo, Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla yang memiliki kuasa penggunaan anggaran (KPA). Ia mengklaim tidak pernah mengenal Eko.

“Saya enggak kenal sama pejabat itu,” ujarnya.

Sementara itu, pengacara Fahmi, Maqdir Ismail juga mengklaim bahwa Fahmi bukanlah direktur PT Melati Technofo Indonesia (MTI).

“Yang saya tahu ini perusahaan orang lain yang dia mau ambil alih. Bagaimana proses tender, itu dilakukan oleh orang yang lama,” kata Maqdir.

Sebelumnya, pada hari Rabu (14/12) lalu KPK menangkap Eko serta dua karyawan PT MTI Hardy Stefanus dan Muhammad Adami Okta di parkiran kantor Bakamla.

Hardy dan Adami memberikan sejumlah uang senilai Rp 2 milyar dalam mata uang dollar Amerika dan dollar Singapura. Uang tersebut diduga merupakan suap.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...
Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 15:33 WIB

Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang

Bambang Haryo selaku Anggota Komisi VI DPR RI, sangat menyayangkan langkah yang diambil BUMN PT Waskiya Karya untuk mengimpor tiang ...