Kamis, 23 Maret 2017 | 09.06 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Suami Inneke Koesherawati Resmi Ditahan KPK

Suami Inneke Koesherawati Resmi Ditahan KPK

Sabtu, 24 Desember 2016 - 00:44 WIB

IMG-19483

Fahmi Darmawansyah resmi ditahan KPK (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akhirnya resmi menahan Fahmi Darmawansyah akhirnya terkait kasus dugaan suap proyek satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, penahanan Fahmi dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Suami dari artis Inneke Koesherawati tersebut ditahan untuk 20 hari kedepan di Rutan cabang KPK di Pomdam Jaya, Guntur, Jakarta Selatan.

“Saudara FD ditahan untuk 20 hari ke depan,” kata Febri, Jumat (23/12).

Fahmi diduga telah memberikan uang suap kepada Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama (Sestama) Bakamla, Eko Susilo Hadi yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek satelit monitor di Bakamla agar proyek senilai Rp 200 miliar tersebut digarap PT MTI.

Fahmi datang ke gedung KPK ditemani pengacara Maqdir Ismail, sedianya ia diperiksa sebagai saksi namun setelah menjalani pemeriksaan ia keluar mengenakan rompi tahanan warna oranye.

Fahmi mengaku ia tidak pernah kabur seperti desas-desus yang selama ini tersebar. Ia sudah berada di Belanda sebelum operasi tangkap tangan terjadi untuk keperluan pribadi.

“Saya harusnya kembali ke Jakarta tanggal 29 Desember. Tapi karena ada berita seperti ini (penetapan sebagai tersangka), saya ke sini. Saya bukan buron,” kata Fahmi.

Ia juga mengelak memiliki hubungan dengan Eko Hadi Susilo, Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla yang memiliki kuasa penggunaan anggaran (KPA). Ia mengklaim tidak pernah mengenal Eko.

“Saya enggak kenal sama pejabat itu,” ujarnya.

Sementara itu, pengacara Fahmi, Maqdir Ismail juga mengklaim bahwa Fahmi bukanlah direktur PT Melati Technofo Indonesia (MTI).

“Yang saya tahu ini perusahaan orang lain yang dia mau ambil alih. Bagaimana proses tender, itu dilakukan oleh orang yang lama,” kata Maqdir.

Sebelumnya, pada hari Rabu (14/12) lalu KPK menangkap Eko serta dua karyawan PT MTI Hardy Stefanus dan Muhammad Adami Okta di parkiran kantor Bakamla.

Hardy dan Adami memberikan sejumlah uang senilai Rp 2 milyar dalam mata uang dollar Amerika dan dollar Singapura. Uang tersebut diduga merupakan suap.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...
Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang
Hukum - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:19 WIB

Fahri Hamzah Sebut KPK Melakukan Kekonyolan Telanjang

Wakil Ketua DPR, Fachri Hamzah menegaskan namanya disebut dalam sidang kasus suap pajak PT EK Prima (EKP) adalah sebuah kekonyolan.Fahri ...
Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?
Nasional - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:13 WIB

Taksi Online Akan Dikenakan Pajak, Pengamat: Undang-undangnya Mana ?

Pengamat Transportasi, Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan Undang-undang terkait pengenaan pajak terhadap transportasi online. Hal tersebut merespon statment pemerintah yang sering ...