Rabu, 17 Januari 2018 | 21.38 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Suami Inneke Koesherawati Resmi Ditahan KPK

Suami Inneke Koesherawati Resmi Ditahan KPK

Sabtu, 24 Desember 2016 - 00:44 WIB

IMG-19483

Fahmi Darmawansyah resmi ditahan KPK (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akhirnya resmi menahan Fahmi Darmawansyah akhirnya terkait kasus dugaan suap proyek satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, penahanan Fahmi dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Suami dari artis Inneke Koesherawati tersebut ditahan untuk 20 hari kedepan di Rutan cabang KPK di Pomdam Jaya, Guntur, Jakarta Selatan.

“Saudara FD ditahan untuk 20 hari ke depan,” kata Febri, Jumat (23/12).

Fahmi diduga telah memberikan uang suap kepada Deputi Informasi Hukum dan Kerjasama sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama (Sestama) Bakamla, Eko Susilo Hadi yang merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek satelit monitor di Bakamla agar proyek senilai Rp 200 miliar tersebut digarap PT MTI.

Fahmi datang ke gedung KPK ditemani pengacara Maqdir Ismail, sedianya ia diperiksa sebagai saksi namun setelah menjalani pemeriksaan ia keluar mengenakan rompi tahanan warna oranye.

Fahmi mengaku ia tidak pernah kabur seperti desas-desus yang selama ini tersebar. Ia sudah berada di Belanda sebelum operasi tangkap tangan terjadi untuk keperluan pribadi.

“Saya harusnya kembali ke Jakarta tanggal 29 Desember. Tapi karena ada berita seperti ini (penetapan sebagai tersangka), saya ke sini. Saya bukan buron,” kata Fahmi.

Ia juga mengelak memiliki hubungan dengan Eko Hadi Susilo, Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama Bakamla yang memiliki kuasa penggunaan anggaran (KPA). Ia mengklaim tidak pernah mengenal Eko.

“Saya enggak kenal sama pejabat itu,” ujarnya.

Sementara itu, pengacara Fahmi, Maqdir Ismail juga mengklaim bahwa Fahmi bukanlah direktur PT Melati Technofo Indonesia (MTI).

“Yang saya tahu ini perusahaan orang lain yang dia mau ambil alih. Bagaimana proses tender, itu dilakukan oleh orang yang lama,” kata Maqdir.

Sebelumnya, pada hari Rabu (14/12) lalu KPK menangkap Eko serta dua karyawan PT MTI Hardy Stefanus dan Muhammad Adami Okta di parkiran kantor Bakamla.

Hardy dan Adami memberikan sejumlah uang senilai Rp 2 milyar dalam mata uang dollar Amerika dan dollar Singapura. Uang tersebut diduga merupakan suap.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...