Rabu, 17 Januari 2018 | 21.31 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Cakar dan Maki Polantas, Dora jadi Staf Biasa di Pekanbaru

Cakar dan Maki Polantas, Dora jadi Staf Biasa di Pekanbaru

Reporter : Fadilah | Rabu, 28 Desember 2016 - 14:57 WIB

IMG-19553

MA menggelar konferensi pers terkait Dora Natalia Singarimbun yang dimutasi setelah menyerang Polantas, Aiptu Sutisna. (KiniNews/Fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali mengatakan pihaknya telah menjatuhkan sanksi kepada salah satu pegawainya yang bernama Dora Natalia Singarimbun. Sanksi yang diberikan adalah berupa pencopotan jabatan yang semula di eselon IV kini hanya menjadi Staff biasa di Pekanbaru.

“Pimpinan menjatuhkan sanksi pada Dora berupa pencopotan jabatan yang semula eselon IV kini menjadi tanpa jabatan,” tutur Hatta saat konferensi pers di Kantornya, Jakarta Pusat, Rabu, (28/12/2016).

Sanksi tersebut masuk ke dalam sanksi berkategori berat. Pasalnya Dora bukan hanya dicopot melainkan dimutasi ke luar Pulau Jawa.

Padahal di satu sisi, Dora sudah meminta maaf dan dan sepakat dengan aparat kepolisian yang telah dicabik-cabik olehnya untuk tidak memperpanjang kasus tersebut.

Ditambah lagi, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas MA, Dora dinyatakan tidak bersalah. Dia hanya kesal dan meluapkan emosinya kepada polisi lantaran akses menuju lokasi kantornya macet, sedangkan pihak kepolisian tidak mengatur lalu lintas (lalin) di lokasi kemacetan.

Nama Dora Natalia Singarimbun mendadak menjadi perbincangan masyarakat Indonesia setelah video yang memperlihatkannya tengah bertengkar dengan polisi tersebar di dunia Maya. Dimana dalam video tersebut, Dora terlihat tengah mencabik-cabik polisi yang tengah bertugas.

Dora sendiri rupanya merupakan salah satu pegawai di MA yang sedang mengejar waktu pukul 08:00 WIB agar bisa sampai dengan tepat waktu ke Kantor.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...