Rabu, 25 April 2018 | 03.50 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Jokowi Minta Media Online Pembuat Berita Bohong Agar Diproses Hukum

Jokowi Minta Media Online Pembuat Berita Bohong Agar Diproses Hukum

Kamis, 29 Desember 2016 - 18:05 WIB

IMG-19593

Jokowi. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Presiden Jokowi meminta agar media online pembuat berita bohong agar diproses hukum secara tegas dan keras.

“Penegakan hukum harus tegas dan keras untuk hal ini. Kita harus evaluasi media-media online yang memproduksi berita-berita bohong tanpa sumber yang jelas, dengan judul yang provokatif, mengandung fitnah,” kata Jokowi dalam rapat kabinet terbatas terkait antipasi perkembangan media sosial di Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/12).

Jokowi mengungkapkan, perkembangan teknologi saat ini tidak hanya memberikan nilai positif, tapi juga dampak negatif. Semestinya kata Jokowi, perkembangan teknologi informasi tersebut harus betul-betul diarahkan, dimanfaatkan ke arah yang positif, ke arah untuk kemajuan bangsa, menambah pengetahuan, memperluas wawasan, menyebarkan nilai-nilai positif, nilai-nilai optimisme, nilai-nilai kerja keras, nilai-nilai integritas dan kejujuran, nilai-nilai toleransi dan perdamaian, nilai-nilai-nilai solidaritas dan kebangsaan.

“Namun kita lihat akhir-akhir ini banyak berseliweran informasi yang meresahkan, mengadu domba. Muncul ujaran-ujaran kebencian, pernyataan-pernyataan yang kasar, yang mengandung fitnah, yang provokatif,” ucapnya.

Dia pun menyayangkan penggunaan bahasa di media sosial yang tidak mencerminkan budaya bangsa, yang terkenal ramah dan santun.

“Bahasa-bahasa yang dipakai juga bahasa-bahasa yang misalnya bunuh, bantai, gantung, sekali lagi ini bukan budaya kita, bukan kepribadian kita,” tegasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...