Kamis, 23 Maret 2017 | 11.21 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Jokowi Minta Media Online Pembuat Berita Bohong Agar Diproses Hukum

Jokowi Minta Media Online Pembuat Berita Bohong Agar Diproses Hukum

Kamis, 29 Desember 2016 - 18:05 WIB

IMG-19593

Jokowi. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Presiden Jokowi meminta agar media online pembuat berita bohong agar diproses hukum secara tegas dan keras.

“Penegakan hukum harus tegas dan keras untuk hal ini. Kita harus evaluasi media-media online yang memproduksi berita-berita bohong tanpa sumber yang jelas, dengan judul yang provokatif, mengandung fitnah,” kata Jokowi dalam rapat kabinet terbatas terkait antipasi perkembangan media sosial di Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/12).

Jokowi mengungkapkan, perkembangan teknologi saat ini tidak hanya memberikan nilai positif, tapi juga dampak negatif. Semestinya kata Jokowi, perkembangan teknologi informasi tersebut harus betul-betul diarahkan, dimanfaatkan ke arah yang positif, ke arah untuk kemajuan bangsa, menambah pengetahuan, memperluas wawasan, menyebarkan nilai-nilai positif, nilai-nilai optimisme, nilai-nilai kerja keras, nilai-nilai integritas dan kejujuran, nilai-nilai toleransi dan perdamaian, nilai-nilai-nilai solidaritas dan kebangsaan.

“Namun kita lihat akhir-akhir ini banyak berseliweran informasi yang meresahkan, mengadu domba. Muncul ujaran-ujaran kebencian, pernyataan-pernyataan yang kasar, yang mengandung fitnah, yang provokatif,” ucapnya.

Dia pun menyayangkan penggunaan bahasa di media sosial yang tidak mencerminkan budaya bangsa, yang terkenal ramah dan santun.

“Bahasa-bahasa yang dipakai juga bahasa-bahasa yang misalnya bunuh, bantai, gantung, sekali lagi ini bukan budaya kita, bukan kepribadian kita,” tegasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Kuota Haji 2017 Ditambah Menjadi 221.000 Jamaah
Nasional - Kamis, 23 Maret 2017 - 11:12 WIB

Kuota Haji 2017 Ditambah Menjadi 221.000 Jamaah

Pada 2017 ini, kuota jamaah untuk Ibadah Haji bertambah menjadi 221.00 orang. Kuota tersebut dibagi untuk haji reguler sebanyak 204.000 ...
KPK Rahasiakan Penerima Suap e-KTP yang Kembalikan Uang, Ada Apa?
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 11:07 WIB

KPK Rahasiakan Penerima Suap e-KTP yang Kembalikan Uang, Ada Apa?

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, terus mempertanyakan sikap KPK yang merahasiakan nama-nama penerima suap proyek pengadaan e-KTP. Bahkan dianggap melindungi ...
Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:58 WIB

Ini Daftar Saksi Yang Akan Dihadirkan Pada Sidang Lanjutan e-KTP

Sidang ketiga kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) akan kembali digelar hari ini, Kamis (23/3/2017) di Pengadilan ...
Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi
Hukum - Kamis, 23 Maret 2017 - 08:53 WIB

Putusan PTUN Soal Reklamasi Akan Digunakan KPK Usut Korupsi

Putusan Pengadilan Tinggi Urusan Agama (PTUN) akan dijadikan KPK sebagai pintu masuk kembali mengusut dugaan korupsi di reklamasi teluk Jakarta.Hal ...
Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 17:01 WIB

Dokumen Sengketa Pilkada Raib, Ketua MK Akan Tindak Tegas Pelaku

Publik digegerkan dengan menghilangnya dokumen sengketa Pilkada Dogiayi, Papua di Mahkamah Konstitusi.Hal ini jelas menjengkelkan, mengingat beberapa kasus sengketa pilkada ...
Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki
Peristiwa - Rabu, 22 Maret 2017 - 16:33 WIB

Belum Kembalikan Mobil Kepresidenan, SBY: Masih Diperbaiki

Publik heboh membicarakan mobil dinas yang belum dikembalikan Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Pasalnya, kendaraan dinas Presiden Jokowi sempat ...