Kamis, 26 April 2018 | 14.39 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Sebarkan Berita Bohong di Medsos, Ini Ancaman Pemerintah

Sebarkan Berita Bohong di Medsos, Ini Ancaman Pemerintah

Reporter : Bambang Medy | Jumat, 30 Desember 2016 - 09:20 WIB

IMG-19597

Ilustrasi

Jakarta, kini.co.id – Kehadiran media sosial tadinya menguntungkan masyarakat sebab bisa terhubung dengan orang di mana saja.

Namun saat ini media sosial malah menjadi ancaman bukan hanya kepada masyarakat tapi kepada sebuah negara.

Tak jarang, medsos justru menjadi kendaraan oknum tertentu untuk menimbulkan keributan dengan menebar berita bohong, fitnah dan hoax.

Untuk itu pemerintah akan memberikan tindakan tegas terhadap penyebar berita bohong di medsos. Saat ini Polri juga sedang menguatkan tim cyber crime untuk menyelidiki orang-orang penyebar berita hoax.

“Kepada para pembuat berita-berita yang menyesatkan itu, ini kita peringatkan supaya menghentikan hal-hal seperti itu,” kata Menko Polhukam Wiranto, kemarin.

Menurutnya, pemerintah saat ini sedang fokus terhadap pemberantasan terorisme dan radikalisme di segala sisi. Sehingga hal-hal yang berbau radikalisme, intoleransisme dan terorisme harus dihilangkan.

“Hentikan cara-cara yang tidak tepat, cara-cara yang membangkitkan intoleransi, cara-cara yang membangkitkan radikalisme, bahkan cara-cara yang justru mendorong terjadinya terorisme, ini harus dihentikan,” tegasnya.

Mengkritik kinerja pemerintah, kata Wiranto, memang sah-sah saja. Namun jangan sampai menghasut dan melakukan ujaran kebencian.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan berita yang bisa memancing adanya 3 hal tersebut.

“Karena nyata-nyata tiga hal itu, terorisme, radikalisme, intoleranisme, itu sangat merugikan persatuan kita, merugikan kepentingan bangsa, merugikan pembangunan nasional, merugikan kebersamaan kita sebagai bangsa,” lanjut mantan Menhankam Pangab itu.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...