Rabu, 17 Januari 2018 | 21.44 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Pengaduan Ombudsman di Bidang Hukum Didominasi dari Institusi Kepolisian

Pengaduan Ombudsman di Bidang Hukum Didominasi dari Institusi Kepolisian

Reporter : Fadilah | Jumat, 30 Desember 2016 - 14:24 WIB

IMG-19609

Konferensi Pers Catatan Akhir Tahun Ombudsman. (KiniNews/Fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Aduan masyarakat di bidang hukum yang masuk ke Lembaga Ombudsman RI sepanjang tahun 2016 didominasi dari Institusi Kepolisian. Jumlah aduan baru yang masuk sejumlah 1612.

Menurut Anggota Ombudsman, Adrianus Meliala laporan tersebut tertinggi jika dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan, KPK, dan Peradilan.

“Yang banyak dilaporkan antara lain adalah diskriminasi pelayanan, keberpihakan dan penundaan berlarut, dan yang paling banyak adalah di kepolisian resor,” tuturnya, dalam Konferensi Pers ‘Catatan Akhir Tahun (CATAHU) di Bidang Hukum’, di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Jumat, (30/12/2016).

Laporan terbanyak yang diterima dalam bidang hukum selain institusi kepolisian adalah permasalahan peradilan yaitu sebanyak 392 laporan pada tahun 2016. Kemudian permasalahan kejaksaan sebanyak 106 laporan pada tahun 2016.

Dalam bidang peradilan, yang menjadi obyek pengaduan masyarakat meliputi pelayanan publik pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahakamah Agung (MA), tidak terkecuali Pengadilan Tata Usaha Negara.

“Kemudian pada permasalahan kejaksaan juga dilaporkan dari pelayanan publik kejaksaan negeri hingga pelayanan publik pada Jaksa Agung,” pungkasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...