Jumat, 18 Agustus 2017 | 21.28 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Jadi Tersangka KPK, Sri Hartini Dipecat PDIP

Jadi Tersangka KPK, Sri Hartini Dipecat PDIP

Jumat, 30 Desember 2016 - 17:24 WIB

IMG-19619

Ketua Umum PDI-P Megawati (ist)

Jakarta, kini.co.id – Terangkap tangannya Bupati Klaten, Sri Hartini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (30/12) pagi tadi langsung disikapi PDI-P.

Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarno Putri yang mendengar kadernya tersebut ditangkap, langsung memerintahkan untuk diberikan sanksi pemecatan seketika.

“Terhitung siang ini, yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai. Sanksi pemecatan seketika adalah bukti keseriusan DPP PDIP dalam menegakkan disiplin partai,” kata Sekjen DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto di Jakarta, Jumat (30/12).

Hasto menyebutkan, tindakan Sri Hartini sangat memalukan dan masuk pelanggaran berat sehingga sanksi pemecatan seketika.

“Dengan tidak disertai bantuan hukum merupakan keputusan untuk memberikan efek jera bagi siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Atas peristiwa tersebut, Hasto kembali mengingatkan seluruh jajaran kader Partainya. Baik eksekutif maupun legislatif serta jajaran struktural Partai agar tidak menyalahgunakan jabatan atau melakukan komersialisasi jabatan.

“Apa yang terjadi tersebut menunjukkan kerusakan moralitas dan penyalahgunaan jabatan,” tegas Hasto.

“Ini menjadi pelajaran penting bagi Partai untuk terus menerus berbenah, memperbaiki diri, dan membantu setiap upaya penegakan hukum termasuk mencegah korupsi,” tambahnya.

Diberitakan, penyidik KPK menangkap Sri Hartini dalam sebuah operasi tangkap tangan. Belum diketahui kasus yang menjerat politikus PDI Perjuangan tersebut, karena hingga saat ini KPK belum memberikan keterangan kronologis penangkapan Bupati Klaten tersebut.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Guyuran Bansos Pemerintahan Jokowi-JK di 2018
Politik - Jumat, 18 Agustus 2017 - 20:50 WIB

Guyuran Bansos Pemerintahan Jokowi-JK di 2018

Satu tahun menjelang Pemilihan Umum 2019, anggaran bantuan sosial pemerintahan Jokowi-JK melonjak ditahun 2018 naik dan jor-joran. Tak hanya dari ...
Isak Tangis Korban First Travel Adukan Nasibnya di DPR
Hukum - Jumat, 18 Agustus 2017 - 20:13 WIB

Isak Tangis Korban First Travel Adukan Nasibnya di DPR

Ratusan korban biro perjalanan umrah First Travel mengadukan nasibnya ke DPR dan diterima Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kompleks ...
Kegagalan Penerimaan Pajak dan Serapannya
Ekonomi - Jumat, 18 Agustus 2017 - 18:58 WIB

Kegagalan Penerimaan Pajak dan Serapannya

Kebijakan fiskal Indonesia yang ingin membangun ekonomi tumbuh berkeadilan, namun hal tersebut tanpa dibarengi dengan kemampuan peneriman pajak yang dapat ...
Terkait Bom Thamrin, Terpidana Teroris Aman Abdurrahman Kembali Diperiksa
Peristiwa - Jumat, 18 Agustus 2017 - 18:05 WIB

Terkait Bom Thamrin, Terpidana Teroris Aman Abdurrahman Kembali Diperiksa

Terpidana kasus terorisme pelatihan militer Pegunungan Jalin Jantho, Aceh, Oman Rachman alias Abu Sulaiman Aman Abdurrahman kembali menjalani pemeriksaan di ...
Wapres Jusuf Kalla: SBY Menenangkan Situasi Politik
Politik - Jumat, 18 Agustus 2017 - 15:49 WIB

Wapres Jusuf Kalla: SBY Menenangkan Situasi Politik

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kedatangan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke peringatan HUT RI di Istana Kepresidenan memberikan ...
Jusuf Kalla : UUD Boleh Berubah, Asal…
Politik - Jumat, 18 Agustus 2017 - 15:16 WIB

Jusuf Kalla : UUD Boleh Berubah, Asal…

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajak bangsa Indonesia menjadikan momen peringatan Hari Konstitusi untuk senantiasa mengingat dan meneruskan visi para pendiri ...