Minggu, 25 Februari 2018 | 22.33 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Jadi Tersangka KPK, Sri Hartini Dipecat PDIP

Jadi Tersangka KPK, Sri Hartini Dipecat PDIP

Jumat, 30 Desember 2016 - 17:24 WIB

IMG-19619

Ketua Umum PDI-P Megawati (ist)

Jakarta, kini.co.id – Terangkap tangannya Bupati Klaten, Sri Hartini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (30/12) pagi tadi langsung disikapi PDI-P.

Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarno Putri yang mendengar kadernya tersebut ditangkap, langsung memerintahkan untuk diberikan sanksi pemecatan seketika.

“Terhitung siang ini, yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai. Sanksi pemecatan seketika adalah bukti keseriusan DPP PDIP dalam menegakkan disiplin partai,” kata Sekjen DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto di Jakarta, Jumat (30/12).

Hasto menyebutkan, tindakan Sri Hartini sangat memalukan dan masuk pelanggaran berat sehingga sanksi pemecatan seketika.

“Dengan tidak disertai bantuan hukum merupakan keputusan untuk memberikan efek jera bagi siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Atas peristiwa tersebut, Hasto kembali mengingatkan seluruh jajaran kader Partainya. Baik eksekutif maupun legislatif serta jajaran struktural Partai agar tidak menyalahgunakan jabatan atau melakukan komersialisasi jabatan.

“Apa yang terjadi tersebut menunjukkan kerusakan moralitas dan penyalahgunaan jabatan,” tegas Hasto.

“Ini menjadi pelajaran penting bagi Partai untuk terus menerus berbenah, memperbaiki diri, dan membantu setiap upaya penegakan hukum termasuk mencegah korupsi,” tambahnya.

Diberitakan, penyidik KPK menangkap Sri Hartini dalam sebuah operasi tangkap tangan. Belum diketahui kasus yang menjerat politikus PDI Perjuangan tersebut, karena hingga saat ini KPK belum memberikan keterangan kronologis penangkapan Bupati Klaten tersebut.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut
Hukum - Minggu, 25 Februari 2018 - 19:26 WIB

Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri yang terjerat OTT Satgas Anti Money Politik ...
Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:58 WIB

Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banjir melanda sejumlah daerah di ...
Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:51 WIB

Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi

Petak jalan rel kereta api di kilometer 185 + 500 sampai dengan 186 + 600 (Stasiun Tanjung - Stasiun Losari  ...
Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi
Politik - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:25 WIB

Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya telah mengantongi kriteria dan nama-nama calon wakil ...
Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun
Ekonomi - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:19 WIB

Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun

PT Angkasa Pura I (Persero) di 2018 akan menginvestasikan Rp18,8 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur bandar udara untuk perbaikan dan ...
PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU
Hukum - Sabtu, 24 Februari 2018 - 14:17 WIB

PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU

Tak terima partainya tak lolos verifikasi, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra kekeuh akan menyeret seluruh ...