Kamis, 19 Januari 2017 | 09.21 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Jadi Tersangka KPK, Sri Hartini Dipecat PDIP

Jadi Tersangka KPK, Sri Hartini Dipecat PDIP

Jumat, 30 Desember 2016 - 17:24 WIB

IMG-19619

Ketua Umum PDI-P Megawati (ist)

Jakarta, kini.co.id – Terangkap tangannya Bupati Klaten, Sri Hartini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (30/12) pagi tadi langsung disikapi PDI-P.

Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarno Putri yang mendengar kadernya tersebut ditangkap, langsung memerintahkan untuk diberikan sanksi pemecatan seketika.

“Terhitung siang ini, yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai. Sanksi pemecatan seketika adalah bukti keseriusan DPP PDIP dalam menegakkan disiplin partai,” kata Sekjen DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto di Jakarta, Jumat (30/12).

Hasto menyebutkan, tindakan Sri Hartini sangat memalukan dan masuk pelanggaran berat sehingga sanksi pemecatan seketika.

“Dengan tidak disertai bantuan hukum merupakan keputusan untuk memberikan efek jera bagi siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Atas peristiwa tersebut, Hasto kembali mengingatkan seluruh jajaran kader Partainya. Baik eksekutif maupun legislatif serta jajaran struktural Partai agar tidak menyalahgunakan jabatan atau melakukan komersialisasi jabatan.

“Apa yang terjadi tersebut menunjukkan kerusakan moralitas dan penyalahgunaan jabatan,” tegas Hasto.

“Ini menjadi pelajaran penting bagi Partai untuk terus menerus berbenah, memperbaiki diri, dan membantu setiap upaya penegakan hukum termasuk mencegah korupsi,” tambahnya.

Diberitakan, penyidik KPK menangkap Sri Hartini dalam sebuah operasi tangkap tangan. Belum diketahui kasus yang menjerat politikus PDI Perjuangan tersebut, karena hingga saat ini KPK belum memberikan keterangan kronologis penangkapan Bupati Klaten tersebut.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal
Nasional - Kamis, 19 Januari 2017 - 07:48 WIB

Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal

Setelah munculnya gesekan dalam sosial masyarakat, sejumlah pihak menginginkan pembubaran ormas-ormas radikal.Lucunya, ormas radikal selalu dikaitkan dengan ormas Islam sehingga ...
Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim
Hukum - Kamis, 19 Januari 2017 - 02:54 WIB

Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan mantan Walikota Jakarta Pusat Sylviana Murni sebagai saksi dalam kasus ...
Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto
Hukum - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:57 WIB

Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto

Saat menghadiri pembukaan Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Watim-MUI), Mentri Polhukam Wiranto yang mewakili Presdien Jokowi, Rabu (18/1) ...
Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:34 WIB

Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal

Dia meminta pemerintah agar tidak hanya memperhatikan kekerasan fisik yang terjadi di lapangan untuk membubarkan ormas radikal. "Tapi mari juga ...
PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:55 WIB

PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara

Terkait dengan keluhan warga Taman Wisma Asri kepada pihak PLN Rayon Medan Satria, Bekasi Utara soal pembengkakan tarif listrik yang ...
Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:48 WIB

Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal

Anggota Komisi l DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi menyebutkan kerjasama antar TNI dan pemerintah belum maksimal pada beberapa program. Dengan ...