Rabu, 24 Mei 2017 | 09.11 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Jadi Tersangka KPK, Sri Hartini Dipecat PDIP

Jadi Tersangka KPK, Sri Hartini Dipecat PDIP

Jumat, 30 Desember 2016 - 17:24 WIB

IMG-19619

Ketua Umum PDI-P Megawati (ist)

Jakarta, kini.co.id – Terangkap tangannya Bupati Klaten, Sri Hartini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (30/12) pagi tadi langsung disikapi PDI-P.

Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarno Putri yang mendengar kadernya tersebut ditangkap, langsung memerintahkan untuk diberikan sanksi pemecatan seketika.

“Terhitung siang ini, yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai. Sanksi pemecatan seketika adalah bukti keseriusan DPP PDIP dalam menegakkan disiplin partai,” kata Sekjen DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto di Jakarta, Jumat (30/12).

Hasto menyebutkan, tindakan Sri Hartini sangat memalukan dan masuk pelanggaran berat sehingga sanksi pemecatan seketika.

“Dengan tidak disertai bantuan hukum merupakan keputusan untuk memberikan efek jera bagi siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Atas peristiwa tersebut, Hasto kembali mengingatkan seluruh jajaran kader Partainya. Baik eksekutif maupun legislatif serta jajaran struktural Partai agar tidak menyalahgunakan jabatan atau melakukan komersialisasi jabatan.

“Apa yang terjadi tersebut menunjukkan kerusakan moralitas dan penyalahgunaan jabatan,” tegas Hasto.

“Ini menjadi pelajaran penting bagi Partai untuk terus menerus berbenah, memperbaiki diri, dan membantu setiap upaya penegakan hukum termasuk mencegah korupsi,” tambahnya.

Diberitakan, penyidik KPK menangkap Sri Hartini dalam sebuah operasi tangkap tangan. Belum diketahui kasus yang menjerat politikus PDI Perjuangan tersebut, karena hingga saat ini KPK belum memberikan keterangan kronologis penangkapan Bupati Klaten tersebut.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ketika PBB Kepo Urusan Ahok, JK: Tidak Boleh Ikut Campur
Nasional - Rabu, 24 Mei 2017 - 08:10 WIB

Ketika PBB Kepo Urusan Ahok, JK: Tidak Boleh Ikut Campur

Dalam akun Twitter resmi Dewan HAM PBB di Asia, PBB mengaku prihatin atas kasus yang menimpa Ahok. Bahkan, PBB mendesak ...
Pembelaan HTI, Habib Rizieq Siapkan Ratusan Advokat
Hukum - Rabu, 24 Mei 2017 - 07:11 WIB

Pembelaan HTI, Habib Rizieq Siapkan Ratusan Advokat

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melakukan perlawanan hukum atas upaya pembubaran organisasinya oleh Pemerintah. Tudingan bahwa HTI anti Pancasila dan NKRI ...
Antisipasi Macet Arus Mudik, Pertamina Siagakan Mobile SPBU
Ekonomi - Rabu, 24 Mei 2017 - 00:09 WIB

Antisipasi Macet Arus Mudik, Pertamina Siagakan Mobile SPBU

Mengantisipasi kemacetan lalu lintas akibat antrian di SPBU saat musim mudik lebaran tahun ini, PT Pertamina (Persero) akan menyiagakan layanan ...
Kapolri Siap Ambil Alih Tugas KPK, Jika..
Hukum - Selasa, 23 Mei 2017 - 23:06 WIB

Kapolri Siap Ambil Alih Tugas KPK, Jika..

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan jajaran kepolisian siap mengambil alih tugas KPK dalam pemberantasan korupsi jika mendapat dukungan dari Komisi ...
JPU Banding: Tim Advokasi GNPF Merasa Aneh dan Tak Etis
Hukum - Selasa, 23 Mei 2017 - 22:39 WIB

JPU Banding: Tim Advokasi GNPF Merasa Aneh dan Tak Etis

Tim Advokasi GNPF-MUI sekaligus pengacara Habib Rizieq Shihab, Kapitra Ampera mengomentari pencabutan banding yang dilakukan keluarga dan kuasa hukum ...
Veronika Tan: Apa yang Dialami Kami Sudah Cukup
Hukum - Selasa, 23 Mei 2017 - 22:17 WIB

Veronika Tan: Apa yang Dialami Kami Sudah Cukup

Veronika Tan, istri terpidana kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan, semua apa yang menimpa sang suaminya sejak ...