Rabu, 26 April 2017 | 17.01 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Pakar Hukum: Di Bawah Komando Tito, Polri Hanya Jadi Alat Pemerintah

Pakar Hukum: Di Bawah Komando Tito, Polri Hanya Jadi Alat Pemerintah

Sabtu, 31 Desember 2016 - 01:49 WIB

IMG-19631

Kapolri, Jenderal Tito Karnavian. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Sejak Jendral Tito Karnavian memimpin Polri, korps coklat dinilai kehilangan jati dirinya sebagai lembaga penegak hukum. Bahkan telah berubah menjadi bemper partai politik pendukung pemerintah.

Salah satu bukti Polri menjadi partisan parpol adalah tudingan makar disetiap aksi demonstrasi.

Selain itu polisi terkesan paranoid akan adanya aksi massa yang kerap kali menyebut demo telah ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu, seperti mengkritik dituduh menghina, dan berpartisipasi dalam aksi bela negara dan agama dituduh hendak menjatuhkan presiden.

Demikian seperti diungkapkan pakar Hukum Tata Negara Univerisitas Parahyangan, Bandung, Asep Warlan Yusuf, Jumat (30/12).

Asep Warlan membeberkan sejak Habibie menggantikan Soeharto selama kurang lebih dua tahun, kemudian Gus Dur dan Megawati selama 5 tahun dan SBY selama 10 tahun ketika gencar aksi demonstrasi dalam bentuk halus dan kasar tak pernah menjadi persoalan.

Tapi saat ini berbalik, demonstrasi dan segala hal yang berkaitan dengan hak rakyat termasuk hak menyatakan pendapat yang menjadi salah satu point penting dalam demokrasi bisa dianggap pidana.

“Tindakan Polisi yang kerap reaktif dan represif, adalah bukti kalau Polri tengah mengembalikan semangat Orde Baru yang anti kritik,” sebutnya.

Asep menegaskan, Polri seharusnya hanya menjalankan hukum yang telah ada dan tidak boleh menciptakan norma baru dalam caranya membela presiden.

Tidak ada tugas polisi melindungi presiden terlebih jika perlindungan itu adalah perlindungan politik dengan mengatasnamakan hukum.

“Tugas polisi adalah menegakan hukum dan mengayomi masyarakat Indonesia, bukan melindungi presiden secara politik dimana Polisi dijadikan alat politik untuk memberangus pihak yang dianggap bisa mengganggu presiden secara politik,” kata Asep.

Masih menurut Asep, saat ini orang yang dianggap menggangu presiden secara politik dihabisi, sementara disatu sisi polisi membiarkan berbagai pelanggaran yang bisa mengganggu NKRI seperti persoalan TKA Cina, orang-orang yang juga menyebarkan fitnah dan berita tidak benar terhadap lawan-lawan politik presiden juga dibiarkan.

“Orang yang menjaga NKRI dan menjaga akidah Islam ditangkap, sementara orang yang mengusung kembali PKI dibiarkan tanpa ada tindakan.Mengibarkan bendera OPM dibiarkan tanpa tindakan.Ini maunya bagaimana sebenarnya?Masyarakat sekarang gusar,” tandasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Polda Metro Bantah Lamban Tangani Kasus Novel
Nasional - Rabu, 26 April 2017 - 17:00 WIB

Polda Metro Bantah Lamban Tangani Kasus Novel

Kinerja polisi dalam mengungkap kasus penyiraman penyidik KPK, Novel Baswedan dipertanyakan bahkan dinilai lamban. Sejumlah lembaga masyarakat sipil menilai, kasus ...
Kasus Balada Cinta Firza, Habib Rizieq Kembali Dipanggil Awal Mei
Nasional - Rabu, 26 April 2017 - 16:58 WIB

Kasus Balada Cinta Firza, Habib Rizieq Kembali Dipanggil Awal Mei

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab kembali akan dipanggil pada awal Mei 2017 mendatang terkait dugaan kasus ...
Polisi Ungkap Sabu 2 Kilogram Disembunyikan dalam Sendal Wanita
Nasional - Rabu, 26 April 2017 - 16:21 WIB

Polisi Ungkap Sabu 2 Kilogram Disembunyikan dalam Sendal Wanita

Lagi seorang warga Nigeria penyelundup narkoba jenis sabu dari Guangzhou, Cina sebanyak 2 kilogram berinisial DHO (40) dan Evi alias ...
Andi Taufan Tiro Divonis 9 Tahun Penjara
Nasional - Rabu, 26 April 2017 - 16:09 WIB

Andi Taufan Tiro Divonis 9 Tahun Penjara

Anggota Komisi V DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI non-aktif, Andi Taufan Tiro divonis 9 tahun penjara karena terbukti secara sah ...
Saipul Jamil Ajukan Eksepsi, Ini Alasannya
Nasional - Rabu, 26 April 2017 - 16:07 WIB

Saipul Jamil Ajukan Eksepsi, Ini Alasannya

Pedangdut Saipul Jamil melalui kuasa hukumnya yakni Tito Hananta Kusuma mengaku akan mengajukan eksepsi atas dakwaan yang telah dibacakan JPU ...
Saipul Jamil Didakwa Tiga Pasal Alternatif
Nasional - Rabu, 26 April 2017 - 14:58 WIB

Saipul Jamil Didakwa Tiga Pasal Alternatif

Pedangdut Saipul Jamil menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), hari ...