Minggu, 26 Februari 2017 | 21.39 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Pakar Hukum: Di Bawah Komando Tito, Polri Hanya Jadi Alat Pemerintah

Pakar Hukum: Di Bawah Komando Tito, Polri Hanya Jadi Alat Pemerintah

Sabtu, 31 Desember 2016 - 01:49 WIB

IMG-19631

Kapolri, Jenderal Tito Karnavian. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Sejak Jendral Tito Karnavian memimpin Polri, korps coklat dinilai kehilangan jati dirinya sebagai lembaga penegak hukum. Bahkan telah berubah menjadi bemper partai politik pendukung pemerintah.

Salah satu bukti Polri menjadi partisan parpol adalah tudingan makar disetiap aksi demonstrasi.

Selain itu polisi terkesan paranoid akan adanya aksi massa yang kerap kali menyebut demo telah ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu, seperti mengkritik dituduh menghina, dan berpartisipasi dalam aksi bela negara dan agama dituduh hendak menjatuhkan presiden.

Demikian seperti diungkapkan pakar Hukum Tata Negara Univerisitas Parahyangan, Bandung, Asep Warlan Yusuf, Jumat (30/12).

Asep Warlan membeberkan sejak Habibie menggantikan Soeharto selama kurang lebih dua tahun, kemudian Gus Dur dan Megawati selama 5 tahun dan SBY selama 10 tahun ketika gencar aksi demonstrasi dalam bentuk halus dan kasar tak pernah menjadi persoalan.

Tapi saat ini berbalik, demonstrasi dan segala hal yang berkaitan dengan hak rakyat termasuk hak menyatakan pendapat yang menjadi salah satu point penting dalam demokrasi bisa dianggap pidana.

“Tindakan Polisi yang kerap reaktif dan represif, adalah bukti kalau Polri tengah mengembalikan semangat Orde Baru yang anti kritik,” sebutnya.

Asep menegaskan, Polri seharusnya hanya menjalankan hukum yang telah ada dan tidak boleh menciptakan norma baru dalam caranya membela presiden.

Tidak ada tugas polisi melindungi presiden terlebih jika perlindungan itu adalah perlindungan politik dengan mengatasnamakan hukum.

“Tugas polisi adalah menegakan hukum dan mengayomi masyarakat Indonesia, bukan melindungi presiden secara politik dimana Polisi dijadikan alat politik untuk memberangus pihak yang dianggap bisa mengganggu presiden secara politik,” kata Asep.

Masih menurut Asep, saat ini orang yang dianggap menggangu presiden secara politik dihabisi, sementara disatu sisi polisi membiarkan berbagai pelanggaran yang bisa mengganggu NKRI seperti persoalan TKA Cina, orang-orang yang juga menyebarkan fitnah dan berita tidak benar terhadap lawan-lawan politik presiden juga dibiarkan.

“Orang yang menjaga NKRI dan menjaga akidah Islam ditangkap, sementara orang yang mengusung kembali PKI dibiarkan tanpa ada tindakan.Mengibarkan bendera OPM dibiarkan tanpa tindakan.Ini maunya bagaimana sebenarnya?Masyarakat sekarang gusar,” tandasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Jokowi-Turnbull Sepakat Saling Hormati Integritas Wilayah
- Minggu, 26 Februari 2017 - 12:36 WIB

Jokowi-Turnbull Sepakat Saling Hormati Integritas Wilayah

Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull menyepakati untuk saling menghormati integritas wilayah dan tidak mencampuri urusan dalam negeri ...
Ini Nasehat Menag dan MUI Banyaknya Ajakan Tak Sholatkan Jenazah Pendukung Penista Agama
Peristiwa - Minggu, 26 Februari 2017 - 11:59 WIB

Ini Nasehat Menag dan MUI Banyaknya Ajakan Tak Sholatkan Jenazah Pendukung Penista Agama

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengajak umat beragama untuk menjadikan rumah ibadah sebagai tempat saling merekatkan persaudaraan dan memperkokoh peri ...
Memalukan, Anggota DPRD Mengaku Bawa Bom di Manado
Nasional - Sabtu, 25 Februari 2017 - 18:37 WIB

Memalukan, Anggota DPRD Mengaku Bawa Bom di Manado

Penumpang pesawat Wings Air IW-1162 rute Manado-Melonguane, Joutje Adam membuat masalah. Karenanya, Otoritas Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara terpaksa ...
Freeport Lakukan Perampokan Alam Secara Legal
Nasional - Sabtu, 25 Februari 2017 - 18:13 WIB

Freeport Lakukan Perampokan Alam Secara Legal

Pengamat Energi Universitas Gajah Mada, Fahmy Radhi mengatakan sudah saatnya pemerintah Indonesia menghentikan kerjasama dengan PT Freeport Indonesia di Timika, ...
Raja Arab Dijadwalkan Singgah, Masjid Istiqlal Bakal Disterilkan
Peristiwa - Sabtu, 25 Februari 2017 - 15:55 WIB

Raja Arab Dijadwalkan Singgah, Masjid Istiqlal Bakal Disterilkan

Selain ke Bali dan Lombok Raja Arab, Raja Salman bin Abdulaziz juga dijadwalkan akan singgah di Masjid Istiqlal Jakarta.Raja Salman ...
Waduh, Jokowi Didemo Anak Sekolah, Kenapa?
Pendidikan - Sabtu, 25 Februari 2017 - 15:29 WIB

Waduh, Jokowi Didemo Anak Sekolah, Kenapa?

Demo dilakukan mahasiswa mungkin biasa terlihat. Namun, kali ini peserta demo adalah pelajar dari beberapa kota di sekitar Jakarta.Tak tanggung-tanggung, ...