Jumat, 23 Juni 2017 | 22.41 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Pakar Hukum: Di Bawah Komando Tito, Polri Hanya Jadi Alat Pemerintah

Pakar Hukum: Di Bawah Komando Tito, Polri Hanya Jadi Alat Pemerintah

Sabtu, 31 Desember 2016 - 01:49 WIB

IMG-19631

Kapolri, Jenderal Tito Karnavian. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Sejak Jendral Tito Karnavian memimpin Polri, korps coklat dinilai kehilangan jati dirinya sebagai lembaga penegak hukum. Bahkan telah berubah menjadi bemper partai politik pendukung pemerintah.

Salah satu bukti Polri menjadi partisan parpol adalah tudingan makar disetiap aksi demonstrasi.

Selain itu polisi terkesan paranoid akan adanya aksi massa yang kerap kali menyebut demo telah ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu, seperti mengkritik dituduh menghina, dan berpartisipasi dalam aksi bela negara dan agama dituduh hendak menjatuhkan presiden.

Demikian seperti diungkapkan pakar Hukum Tata Negara Univerisitas Parahyangan, Bandung, Asep Warlan Yusuf, Jumat (30/12).

Asep Warlan membeberkan sejak Habibie menggantikan Soeharto selama kurang lebih dua tahun, kemudian Gus Dur dan Megawati selama 5 tahun dan SBY selama 10 tahun ketika gencar aksi demonstrasi dalam bentuk halus dan kasar tak pernah menjadi persoalan.

Tapi saat ini berbalik, demonstrasi dan segala hal yang berkaitan dengan hak rakyat termasuk hak menyatakan pendapat yang menjadi salah satu point penting dalam demokrasi bisa dianggap pidana.

“Tindakan Polisi yang kerap reaktif dan represif, adalah bukti kalau Polri tengah mengembalikan semangat Orde Baru yang anti kritik,” sebutnya.

Asep menegaskan, Polri seharusnya hanya menjalankan hukum yang telah ada dan tidak boleh menciptakan norma baru dalam caranya membela presiden.

Tidak ada tugas polisi melindungi presiden terlebih jika perlindungan itu adalah perlindungan politik dengan mengatasnamakan hukum.

“Tugas polisi adalah menegakan hukum dan mengayomi masyarakat Indonesia, bukan melindungi presiden secara politik dimana Polisi dijadikan alat politik untuk memberangus pihak yang dianggap bisa mengganggu presiden secara politik,” kata Asep.

Masih menurut Asep, saat ini orang yang dianggap menggangu presiden secara politik dihabisi, sementara disatu sisi polisi membiarkan berbagai pelanggaran yang bisa mengganggu NKRI seperti persoalan TKA Cina, orang-orang yang juga menyebarkan fitnah dan berita tidak benar terhadap lawan-lawan politik presiden juga dibiarkan.

“Orang yang menjaga NKRI dan menjaga akidah Islam ditangkap, sementara orang yang mengusung kembali PKI dibiarkan tanpa ada tindakan.Mengibarkan bendera OPM dibiarkan tanpa tindakan.Ini maunya bagaimana sebenarnya?Masyarakat sekarang gusar,” tandasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Harry Tanoe Tersangka, Ini Kalimat SMS yang Dikirimkan ke Jaksa
Hukum - Jumat, 23 Juni 2017 - 21:42 WIB

Harry Tanoe Tersangka, Ini Kalimat SMS yang Dikirimkan ke Jaksa

CEO MNC Group, Hary Tanoesoedibjo resmi ditetapkan sebagai tersangka lantaran SMS yang dikirimkan kepada jaksa Yulianto diduga mengandung unsur ancaman. ...
Dari Rakyat Indonesia untuk Palestina
Politik - Jumat, 23 Juni 2017 - 20:41 WIB

Dari Rakyat Indonesia untuk Palestina

Ribuan massa dari Voice of Palestine, Garda Suci Merah Putih dan Solidaritas Muslimin Indonesia untuk Al-Quds mendatangi Kedutaan Besar Amerika ...
Jalanan Jakarta Mulai Lengang
Nasional - Jumat, 23 Juni 2017 - 17:18 WIB

Jalanan Jakarta Mulai Lengang

Ibukota Jakarta tak lagi sesumpek biasanya. Setiap tahun menjelang Lebaran, puluhan bahkan ratusan ribu orang pergi menuju kampung halaman untuk berkumpul ...
Wakapolri: Ramadhan Angka Kriminalitas Menurun
Nasional - Jumat, 23 Juni 2017 - 16:36 WIB

Wakapolri: Ramadhan Angka Kriminalitas Menurun

Polisi menyebutkan selama Ramadhan, angka kriminalitas cukup mengalami penurunan hingga antara 20 sampai 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Termasuk arus ...
Melalui Twitter, Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Mudik
Peristiwa - Jumat, 23 Juni 2017 - 10:56 WIB

Melalui Twitter, Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Mudik

Presiden Jokowi yang direncakan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah di Jakarta turut mengucapkan selamat mudik kepada masyarakat ...
1,6 Juta Kendaraan Tinggalkan Jakarta
Peristiwa - Jumat, 23 Juni 2017 - 06:07 WIB

1,6 Juta Kendaraan Tinggalkan Jakarta

PT Jasa Marga (Persero) TBk memprediksikan jumlah kendaraan yang keluar dari Jakarta pada musim Lebaran 2017 ini, mencapai 1,6 juta."Berdasarkan ...