Rabu, 24 Mei 2017 | 01.39 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Pakar Hukum: Di Bawah Komando Tito, Polri Hanya Jadi Alat Pemerintah

Pakar Hukum: Di Bawah Komando Tito, Polri Hanya Jadi Alat Pemerintah

Sabtu, 31 Desember 2016 - 01:49 WIB

IMG-19631

Kapolri, Jenderal Tito Karnavian. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Sejak Jendral Tito Karnavian memimpin Polri, korps coklat dinilai kehilangan jati dirinya sebagai lembaga penegak hukum. Bahkan telah berubah menjadi bemper partai politik pendukung pemerintah.

Salah satu bukti Polri menjadi partisan parpol adalah tudingan makar disetiap aksi demonstrasi.

Selain itu polisi terkesan paranoid akan adanya aksi massa yang kerap kali menyebut demo telah ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu, seperti mengkritik dituduh menghina, dan berpartisipasi dalam aksi bela negara dan agama dituduh hendak menjatuhkan presiden.

Demikian seperti diungkapkan pakar Hukum Tata Negara Univerisitas Parahyangan, Bandung, Asep Warlan Yusuf, Jumat (30/12).

Asep Warlan membeberkan sejak Habibie menggantikan Soeharto selama kurang lebih dua tahun, kemudian Gus Dur dan Megawati selama 5 tahun dan SBY selama 10 tahun ketika gencar aksi demonstrasi dalam bentuk halus dan kasar tak pernah menjadi persoalan.

Tapi saat ini berbalik, demonstrasi dan segala hal yang berkaitan dengan hak rakyat termasuk hak menyatakan pendapat yang menjadi salah satu point penting dalam demokrasi bisa dianggap pidana.

“Tindakan Polisi yang kerap reaktif dan represif, adalah bukti kalau Polri tengah mengembalikan semangat Orde Baru yang anti kritik,” sebutnya.

Asep menegaskan, Polri seharusnya hanya menjalankan hukum yang telah ada dan tidak boleh menciptakan norma baru dalam caranya membela presiden.

Tidak ada tugas polisi melindungi presiden terlebih jika perlindungan itu adalah perlindungan politik dengan mengatasnamakan hukum.

“Tugas polisi adalah menegakan hukum dan mengayomi masyarakat Indonesia, bukan melindungi presiden secara politik dimana Polisi dijadikan alat politik untuk memberangus pihak yang dianggap bisa mengganggu presiden secara politik,” kata Asep.

Masih menurut Asep, saat ini orang yang dianggap menggangu presiden secara politik dihabisi, sementara disatu sisi polisi membiarkan berbagai pelanggaran yang bisa mengganggu NKRI seperti persoalan TKA Cina, orang-orang yang juga menyebarkan fitnah dan berita tidak benar terhadap lawan-lawan politik presiden juga dibiarkan.

“Orang yang menjaga NKRI dan menjaga akidah Islam ditangkap, sementara orang yang mengusung kembali PKI dibiarkan tanpa ada tindakan.Mengibarkan bendera OPM dibiarkan tanpa tindakan.Ini maunya bagaimana sebenarnya?Masyarakat sekarang gusar,” tandasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Antisipasi Macet Arus Mudik, Pertamina Siagakan Mobile SPBU
Ekonomi - Rabu, 24 Mei 2017 - 00:09 WIB

Antisipasi Macet Arus Mudik, Pertamina Siagakan Mobile SPBU

Mengantisipasi kemacetan lalu lintas akibat antrian di SPBU saat musim mudik lebaran tahun ini, PT Pertamina (Persero) akan menyiagakan layanan ...
Kapolri Siap Ambil Alih Tugas KPK, Jika..
Hukum - Selasa, 23 Mei 2017 - 23:06 WIB

Kapolri Siap Ambil Alih Tugas KPK, Jika..

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan jajaran kepolisian siap mengambil alih tugas KPK dalam pemberantasan korupsi jika mendapat dukungan dari Komisi ...
JPU Banding: Tim Advokasi GNPF Merasa Aneh dan Tak Etis
Hukum - Selasa, 23 Mei 2017 - 22:39 WIB

JPU Banding: Tim Advokasi GNPF Merasa Aneh dan Tak Etis

Tim Advokasi GNPF-MUI sekaligus pengacara Habib Rizieq Shihab, Kapitra Ampera mengomentari pencabutan banding yang dilakukan keluarga dan kuasa hukum ...
Veronika Tan: Apa yang Dialami Kami Sudah Cukup
Hukum - Selasa, 23 Mei 2017 - 22:17 WIB

Veronika Tan: Apa yang Dialami Kami Sudah Cukup

Veronika Tan, istri terpidana kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan, semua apa yang menimpa sang suaminya sejak ...
Besok, Tim Advokasi Ormas Islam Laporkan Fitnah
Nasional - Selasa, 23 Mei 2017 - 20:42 WIB

Besok, Tim Advokasi Ormas Islam Laporkan Fitnah

Besok Tim Advokasi dan Perwakilan Ormas Islam Laporkan 3 Penyebar Fitnah Percakapan Habib Rizieq Tim Advokasi GNPF-MUI sekaligus kuasa hukum ...
Awasi Pendistribusian Daging Celeng
Ekonomi - Selasa, 23 Mei 2017 - 19:17 WIB

Awasi Pendistribusian Daging Celeng

Pemerintah Kota Bekasi dan instansi kepolisian, diminta untuk menjaga keamanan pendistribusian daging babi atau celeng di pasar tradisional maupun modern.Mewakili ...