Jumat, 20 Januari 2017 | 06.22 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Pakar Hukum: Di Bawah Komando Tito, Polri Hanya Jadi Alat Pemerintah

Pakar Hukum: Di Bawah Komando Tito, Polri Hanya Jadi Alat Pemerintah

Sabtu, 31 Desember 2016 - 01:49 WIB

IMG-19631

Kapolri, Jenderal Tito Karnavian. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Sejak Jendral Tito Karnavian memimpin Polri, korps coklat dinilai kehilangan jati dirinya sebagai lembaga penegak hukum. Bahkan telah berubah menjadi bemper partai politik pendukung pemerintah.

Salah satu bukti Polri menjadi partisan parpol adalah tudingan makar disetiap aksi demonstrasi.

Selain itu polisi terkesan paranoid akan adanya aksi massa yang kerap kali menyebut demo telah ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu, seperti mengkritik dituduh menghina, dan berpartisipasi dalam aksi bela negara dan agama dituduh hendak menjatuhkan presiden.

Demikian seperti diungkapkan pakar Hukum Tata Negara Univerisitas Parahyangan, Bandung, Asep Warlan Yusuf, Jumat (30/12).

Asep Warlan membeberkan sejak Habibie menggantikan Soeharto selama kurang lebih dua tahun, kemudian Gus Dur dan Megawati selama 5 tahun dan SBY selama 10 tahun ketika gencar aksi demonstrasi dalam bentuk halus dan kasar tak pernah menjadi persoalan.

Tapi saat ini berbalik, demonstrasi dan segala hal yang berkaitan dengan hak rakyat termasuk hak menyatakan pendapat yang menjadi salah satu point penting dalam demokrasi bisa dianggap pidana.

“Tindakan Polisi yang kerap reaktif dan represif, adalah bukti kalau Polri tengah mengembalikan semangat Orde Baru yang anti kritik,” sebutnya.

Asep menegaskan, Polri seharusnya hanya menjalankan hukum yang telah ada dan tidak boleh menciptakan norma baru dalam caranya membela presiden.

Tidak ada tugas polisi melindungi presiden terlebih jika perlindungan itu adalah perlindungan politik dengan mengatasnamakan hukum.

“Tugas polisi adalah menegakan hukum dan mengayomi masyarakat Indonesia, bukan melindungi presiden secara politik dimana Polisi dijadikan alat politik untuk memberangus pihak yang dianggap bisa mengganggu presiden secara politik,” kata Asep.

Masih menurut Asep, saat ini orang yang dianggap menggangu presiden secara politik dihabisi, sementara disatu sisi polisi membiarkan berbagai pelanggaran yang bisa mengganggu NKRI seperti persoalan TKA Cina, orang-orang yang juga menyebarkan fitnah dan berita tidak benar terhadap lawan-lawan politik presiden juga dibiarkan.

“Orang yang menjaga NKRI dan menjaga akidah Islam ditangkap, sementara orang yang mengusung kembali PKI dibiarkan tanpa ada tindakan.Mengibarkan bendera OPM dibiarkan tanpa tindakan.Ini maunya bagaimana sebenarnya?Masyarakat sekarang gusar,” tandasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Siswa SMA di Bekasi Terlibat Prostitusi Online
Nasional - Kamis, 19 Januari 2017 - 23:17 WIB

Siswa SMA di Bekasi Terlibat Prostitusi Online

Empat orang pelaku berhasil diamankan Polres Metropolitan Bekasi Kota terkait dugaan kasus prostitusi online yang melibatkan anak di usia dini ...
Ini Modus Operandi Skandal Emirsyah Satar dengan Rolls Royce
Nasional - Kamis, 19 Januari 2017 - 21:17 WIB

Ini Modus Operandi Skandal Emirsyah Satar dengan Rolls Royce

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil membongkar praktik suap antara petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dengan perusahaan terkemuka Rolls ...
KPK : Skandal Emirsyah Satar Tergolong Korupsi Lintas Negara
Nasional - Kamis, 19 Januari 2017 - 20:47 WIB

KPK : Skandal Emirsyah Satar Tergolong Korupsi Lintas Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar menjadi tersangka kasus dugaan suap ...
Pasar Senen Terbakar, Ahok Salahkan Pedagang
Peristiwa - Kamis, 19 Januari 2017 - 19:29 WIB

Pasar Senen Terbakar, Ahok Salahkan Pedagang

Ribuan kios di Pasar Senen, Jakarta Pusat yang ludes terbakar, Kamis (19/1) pagi tadi, disayangkan Gubernur DKI Jakarta non aktif ...
KPK Tetapkan Mantan Dirut Garuda jadi Tersangka
Nasional - Kamis, 19 Januari 2017 - 18:14 WIB

KPK Tetapkan Mantan Dirut Garuda jadi Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar menjadi tersangka. Ia diduga menerima ...
Ditetapkan Menjadi Tersangka oleh KPK, Garuda : Kami Akan Kooperatif
Hukum - Kamis, 19 Januari 2017 - 16:06 WIB

Ditetapkan Menjadi Tersangka oleh KPK, Garuda : Kami Akan Kooperatif

Vice President Corporate Communication Garuda Indonesia Benny S Butarbutar, mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada KPK dalam penuntasan kasus dugaan ...