Jumat, 18 Agustus 2017 | 21.39 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Pakar Hukum: Di Bawah Komando Tito, Polri Hanya Jadi Alat Pemerintah

Pakar Hukum: Di Bawah Komando Tito, Polri Hanya Jadi Alat Pemerintah

Sabtu, 31 Desember 2016 - 01:49 WIB

IMG-19631

Kapolri, Jenderal Tito Karnavian. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Sejak Jendral Tito Karnavian memimpin Polri, korps coklat dinilai kehilangan jati dirinya sebagai lembaga penegak hukum. Bahkan telah berubah menjadi bemper partai politik pendukung pemerintah.

Salah satu bukti Polri menjadi partisan parpol adalah tudingan makar disetiap aksi demonstrasi.

Selain itu polisi terkesan paranoid akan adanya aksi massa yang kerap kali menyebut demo telah ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu, seperti mengkritik dituduh menghina, dan berpartisipasi dalam aksi bela negara dan agama dituduh hendak menjatuhkan presiden.

Demikian seperti diungkapkan pakar Hukum Tata Negara Univerisitas Parahyangan, Bandung, Asep Warlan Yusuf, Jumat (30/12).

Asep Warlan membeberkan sejak Habibie menggantikan Soeharto selama kurang lebih dua tahun, kemudian Gus Dur dan Megawati selama 5 tahun dan SBY selama 10 tahun ketika gencar aksi demonstrasi dalam bentuk halus dan kasar tak pernah menjadi persoalan.

Tapi saat ini berbalik, demonstrasi dan segala hal yang berkaitan dengan hak rakyat termasuk hak menyatakan pendapat yang menjadi salah satu point penting dalam demokrasi bisa dianggap pidana.

“Tindakan Polisi yang kerap reaktif dan represif, adalah bukti kalau Polri tengah mengembalikan semangat Orde Baru yang anti kritik,” sebutnya.

Asep menegaskan, Polri seharusnya hanya menjalankan hukum yang telah ada dan tidak boleh menciptakan norma baru dalam caranya membela presiden.

Tidak ada tugas polisi melindungi presiden terlebih jika perlindungan itu adalah perlindungan politik dengan mengatasnamakan hukum.

“Tugas polisi adalah menegakan hukum dan mengayomi masyarakat Indonesia, bukan melindungi presiden secara politik dimana Polisi dijadikan alat politik untuk memberangus pihak yang dianggap bisa mengganggu presiden secara politik,” kata Asep.

Masih menurut Asep, saat ini orang yang dianggap menggangu presiden secara politik dihabisi, sementara disatu sisi polisi membiarkan berbagai pelanggaran yang bisa mengganggu NKRI seperti persoalan TKA Cina, orang-orang yang juga menyebarkan fitnah dan berita tidak benar terhadap lawan-lawan politik presiden juga dibiarkan.

“Orang yang menjaga NKRI dan menjaga akidah Islam ditangkap, sementara orang yang mengusung kembali PKI dibiarkan tanpa ada tindakan.Mengibarkan bendera OPM dibiarkan tanpa tindakan.Ini maunya bagaimana sebenarnya?Masyarakat sekarang gusar,” tandasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Guyuran Bansos Pemerintahan Jokowi-JK di 2018
Politik - Jumat, 18 Agustus 2017 - 20:50 WIB

Guyuran Bansos Pemerintahan Jokowi-JK di 2018

Satu tahun menjelang Pemilihan Umum 2019, anggaran bantuan sosial pemerintahan Jokowi-JK melonjak ditahun 2018 naik dan jor-joran. Tak hanya dari ...
Isak Tangis Korban First Travel Adukan Nasibnya di DPR
Hukum - Jumat, 18 Agustus 2017 - 20:13 WIB

Isak Tangis Korban First Travel Adukan Nasibnya di DPR

Ratusan korban biro perjalanan umrah First Travel mengadukan nasibnya ke DPR dan diterima Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kompleks ...
Kegagalan Penerimaan Pajak dan Serapannya
Ekonomi - Jumat, 18 Agustus 2017 - 18:58 WIB

Kegagalan Penerimaan Pajak dan Serapannya

Kebijakan fiskal Indonesia yang ingin membangun ekonomi tumbuh berkeadilan, namun hal tersebut tanpa dibarengi dengan kemampuan peneriman pajak yang dapat ...
Terkait Bom Thamrin, Terpidana Teroris Aman Abdurrahman Kembali Diperiksa
Peristiwa - Jumat, 18 Agustus 2017 - 18:05 WIB

Terkait Bom Thamrin, Terpidana Teroris Aman Abdurrahman Kembali Diperiksa

Terpidana kasus terorisme pelatihan militer Pegunungan Jalin Jantho, Aceh, Oman Rachman alias Abu Sulaiman Aman Abdurrahman kembali menjalani pemeriksaan di ...
Wapres Jusuf Kalla: SBY Menenangkan Situasi Politik
Politik - Jumat, 18 Agustus 2017 - 15:49 WIB

Wapres Jusuf Kalla: SBY Menenangkan Situasi Politik

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kedatangan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke peringatan HUT RI di Istana Kepresidenan memberikan ...
Jusuf Kalla : UUD Boleh Berubah, Asal…
Politik - Jumat, 18 Agustus 2017 - 15:16 WIB

Jusuf Kalla : UUD Boleh Berubah, Asal…

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajak bangsa Indonesia menjadikan momen peringatan Hari Konstitusi untuk senantiasa mengingat dan meneruskan visi para pendiri ...