Rabu, 13 Desember 2017 | 10.29 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Pakar Hukum: Di Bawah Komando Tito, Polri Hanya Jadi Alat Pemerintah

Pakar Hukum: Di Bawah Komando Tito, Polri Hanya Jadi Alat Pemerintah

Sabtu, 31 Desember 2016 - 01:49 WIB

IMG-19631

Kapolri, Jenderal Tito Karnavian. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Sejak Jendral Tito Karnavian memimpin Polri, korps coklat dinilai kehilangan jati dirinya sebagai lembaga penegak hukum. Bahkan telah berubah menjadi bemper partai politik pendukung pemerintah.

Salah satu bukti Polri menjadi partisan parpol adalah tudingan makar disetiap aksi demonstrasi.

Selain itu polisi terkesan paranoid akan adanya aksi massa yang kerap kali menyebut demo telah ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu, seperti mengkritik dituduh menghina, dan berpartisipasi dalam aksi bela negara dan agama dituduh hendak menjatuhkan presiden.

Demikian seperti diungkapkan pakar Hukum Tata Negara Univerisitas Parahyangan, Bandung, Asep Warlan Yusuf, Jumat (30/12).

Asep Warlan membeberkan sejak Habibie menggantikan Soeharto selama kurang lebih dua tahun, kemudian Gus Dur dan Megawati selama 5 tahun dan SBY selama 10 tahun ketika gencar aksi demonstrasi dalam bentuk halus dan kasar tak pernah menjadi persoalan.

Tapi saat ini berbalik, demonstrasi dan segala hal yang berkaitan dengan hak rakyat termasuk hak menyatakan pendapat yang menjadi salah satu point penting dalam demokrasi bisa dianggap pidana.

“Tindakan Polisi yang kerap reaktif dan represif, adalah bukti kalau Polri tengah mengembalikan semangat Orde Baru yang anti kritik,” sebutnya.

Asep menegaskan, Polri seharusnya hanya menjalankan hukum yang telah ada dan tidak boleh menciptakan norma baru dalam caranya membela presiden.

Tidak ada tugas polisi melindungi presiden terlebih jika perlindungan itu adalah perlindungan politik dengan mengatasnamakan hukum.

“Tugas polisi adalah menegakan hukum dan mengayomi masyarakat Indonesia, bukan melindungi presiden secara politik dimana Polisi dijadikan alat politik untuk memberangus pihak yang dianggap bisa mengganggu presiden secara politik,” kata Asep.

Masih menurut Asep, saat ini orang yang dianggap menggangu presiden secara politik dihabisi, sementara disatu sisi polisi membiarkan berbagai pelanggaran yang bisa mengganggu NKRI seperti persoalan TKA Cina, orang-orang yang juga menyebarkan fitnah dan berita tidak benar terhadap lawan-lawan politik presiden juga dibiarkan.

“Orang yang menjaga NKRI dan menjaga akidah Islam ditangkap, sementara orang yang mengusung kembali PKI dibiarkan tanpa ada tindakan.Mengibarkan bendera OPM dibiarkan tanpa tindakan.Ini maunya bagaimana sebenarnya?Masyarakat sekarang gusar,” tandasnya.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Masih Pakai Rompi Oranye, Novanto Tiba di Pengadilan Tipikor
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 10:19 WIB

Masih Pakai Rompi Oranye, Novanto Tiba di Pengadilan Tipikor

Setya Novanto tiba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang terletak di Jalan Bungur Raya Besar, Jakarta Pusat, Rabu, (13/12/2017).Dia akan ...
Ini yang Janggal Dalam Dakwaan Novanto Menurut Pengacara
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 10:16 WIB

Ini yang Janggal Dalam Dakwaan Novanto Menurut Pengacara

Pengacara Ketua DPR RI, Setya Novanto, Maqdir Ismail mengatakan pihaknya sudah menerima dan membaca surat dakwaan Jaksa KPK terhadap kliennya. ...
Kuasa Hukum Novanto Tiba di Pengadilan Tipikor
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 09:10 WIB

Kuasa Hukum Novanto Tiba di Pengadilan Tipikor

Kuasa Hukum Setya Novanto, Firman Wijaya tiba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.Firman tiba ...
Susunan Majelis Hakim yang Sidangkan Perkara Novanto
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 08:29 WIB

Susunan Majelis Hakim yang Sidangkan Perkara Novanto

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat telah menetapkan susunan Majelis Hakim dalam perkara korupsi pengadaan e-KTP (Kartu Tanda Penduduk berbasis ...
Pimpinan KPK Pantau Sidang Novanto
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 08:26 WIB

Pimpinan KPK Pantau Sidang Novanto

Sidang kasus dugaan korupsi megaproyek pengadaan e-KTP, dengan tersangka Setya Novanto, akan mulai digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu, 13 ...
KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi
Hukum - Rabu, 13 Desember 2017 - 01:11 WIB

KPK cegah dua pengusaha terkait suap APBD Jambi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan terhadap dua pengusaha dari PT Sumber Swarna, Joe Fandy Yoesman dan Ali Tonang bepergian ...