Senin, 24 April 2017 | 12.22 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Blokir Media Islam, Harits Ulya: Bukti Kekalahan Intelektual Rezim

Blokir Media Islam, Harits Ulya: Bukti Kekalahan Intelektual Rezim

Reporter : Fauzan | Selasa, 3 Januari 2017 - 08:18 WIB

IMG-19649

Situs diblokir. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Pemblokiran sejumlah media Islam yang dilakukan Pemerintah melalui Menkominfo baru-baru ini, tepatnya pada Minggu (1/1/2017) menjadi perbincangan hangat.

Tak hanya media Islam, Pemerintah juga sebelumnya memwarning bakal melakukan tindakan tegas dan keras terhadap media online yang memuat pemberitaan bohong.

Menanggapi hal itu, Direktur CIIA Ustadz Harits Abu Ulya menegaskan, seharusnya pemerintah belajar dari kasus-kasus sebelumnya.

“Pemblokiran media kontraproduktif terhadap hak warga negara untuk berpendapat atau menyampaikan gagasan. Atau menyuguhkan berita secara obyektif dan proporsional,” tegasnya, Selasa (3/1/2017).

Ustadz Harits menjelaskan jutaan umat Islam juga dirugikan karena akses mereka terhadap media Islam jadi terhalangi. Dimana konten Media mainstream tidak bisa mencukupi dahaga umat terhadap beragam informasi termasuk khasanah pengetahuan Islam yang mereka butuhkan.

“Dan media Islam hadir berkontribuai memenuhi dahaga tersebut. Apalagi jika rezim hari ini mengadopsi demokrasi, harusnya secara konsisten memberikan ruang terbuka tumbuhnya kontrol sipil melalui berbagai saluran media yang ada,” ujarnya.

Lanjutnya, hanya rezim fasis yang alergi dengan kritik. Jika harus memblokir maka masyarakat perlu penjelasan yang terukur obyektif dan bisa dipertanggungjawabkan secara komprehensif.

“Bagi saya, silahkan saja rezim keluarkan blue print-nya terkait model media seperti apa yang dikehendaki tumbuh,” tegasnya.

Lanjutnya, biar kalangan terkait yang akan menilai dan menakar secara obyektif. Lantas jika menemukan standart atau parameternya maka rezim bisa saja menyaring atau melakukan tindakan yang relevan.

“Kalau pemblokiran saat ini, kesannya jadi politis dan dengan argumentasi yang prematur,” tegasnya pula.

Pemblokiran, justru menunjukkan kekalahan intelektual rezim dalam menghadapi media alternatif yang kritis dan mampu memberikan keseimbangan terhadap media mainstream yang ada.

Seperti diketahui, awal tahun 2017 sebelas media online Islam diblokir. Menkominfo belum memberikan pejelasan terkait pemblokiran ini.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Berikut Nama-Nama Korban Kecelakaan Beruntun di Puncak Bogor
Peristiwa - Sabtu, 22 April 2017 - 21:42 WIB

Berikut Nama-Nama Korban Kecelakaan Beruntun di Puncak Bogor

Unit Lakalantas Polres Bogor Kabupaten, mengkonfirmasi data nama-nama korban meninggal dunia dan luka berat dalam kecelakaan beruntun yang terjadi di ...
Tabrakan Beruntun 12 Kendaraan di Puncak, Bogor, 3 Tewas
Peristiwa - Sabtu, 22 April 2017 - 21:22 WIB

Tabrakan Beruntun 12 Kendaraan di Puncak, Bogor, 3 Tewas

Kecelakaan maut yang melibatkan 12 kendaaran terjadi di Jl Raya Puncak, tepatnya di tanjakan Selarong, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Sabtu ...
Tak Jadi Potong Kuping, Haji Lulung Potong Kambing
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 17:41 WIB

Tak Jadi Potong Kuping, Haji Lulung Potong Kambing

Kuping dan hidung milik Abraham Lunggana alias Haji Lulung terselamatkan. Karena tidak jadi dipotong, pasalnya Basuki Purnama alias Ahok terbukti ...
KPK Perlu Selidiki Kasus Novel Baswedan
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 17:02 WIB

KPK Perlu Selidiki Kasus Novel Baswedan

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan KPK perlu melakukan penyelidikan sendiri ...
Menolak Forum Khilafah Internasional
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 15:18 WIB

Menolak Forum Khilafah Internasional

Rencana Forum Khilafah Internasional yang akan diselenggarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Minggu (23/4) besok mendapatakan penolakan dari salah satu ...
Penistaan Agama oleh Ahok tak Boleh Dianggap Remeh
Nasional - Sabtu, 22 April 2017 - 15:01 WIB

Penistaan Agama oleh Ahok tak Boleh Dianggap Remeh

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin menyatakan persoalan kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bukan ...