Jumat, 27 April 2018 | 15.48 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Blokir Media Islam, Harits Ulya: Bukti Kekalahan Intelektual Rezim

Blokir Media Islam, Harits Ulya: Bukti Kekalahan Intelektual Rezim

Reporter : Fauzan | Selasa, 3 Januari 2017 - 08:18 WIB

IMG-19649

Situs diblokir. (Ist)

Jakarta, kini.co.id – Pemblokiran sejumlah media Islam yang dilakukan Pemerintah melalui Menkominfo baru-baru ini, tepatnya pada Minggu (1/1/2017) menjadi perbincangan hangat.

Tak hanya media Islam, Pemerintah juga sebelumnya memwarning bakal melakukan tindakan tegas dan keras terhadap media online yang memuat pemberitaan bohong.

Menanggapi hal itu, Direktur CIIA Ustadz Harits Abu Ulya menegaskan, seharusnya pemerintah belajar dari kasus-kasus sebelumnya.

“Pemblokiran media kontraproduktif terhadap hak warga negara untuk berpendapat atau menyampaikan gagasan. Atau menyuguhkan berita secara obyektif dan proporsional,” tegasnya, Selasa (3/1/2017).

Ustadz Harits menjelaskan jutaan umat Islam juga dirugikan karena akses mereka terhadap media Islam jadi terhalangi. Dimana konten Media mainstream tidak bisa mencukupi dahaga umat terhadap beragam informasi termasuk khasanah pengetahuan Islam yang mereka butuhkan.

“Dan media Islam hadir berkontribuai memenuhi dahaga tersebut. Apalagi jika rezim hari ini mengadopsi demokrasi, harusnya secara konsisten memberikan ruang terbuka tumbuhnya kontrol sipil melalui berbagai saluran media yang ada,” ujarnya.

Lanjutnya, hanya rezim fasis yang alergi dengan kritik. Jika harus memblokir maka masyarakat perlu penjelasan yang terukur obyektif dan bisa dipertanggungjawabkan secara komprehensif.

“Bagi saya, silahkan saja rezim keluarkan blue print-nya terkait model media seperti apa yang dikehendaki tumbuh,” tegasnya.

Lanjutnya, biar kalangan terkait yang akan menilai dan menakar secara obyektif. Lantas jika menemukan standart atau parameternya maka rezim bisa saja menyaring atau melakukan tindakan yang relevan.

“Kalau pemblokiran saat ini, kesannya jadi politis dan dengan argumentasi yang prematur,” tegasnya pula.

Pemblokiran, justru menunjukkan kekalahan intelektual rezim dalam menghadapi media alternatif yang kritis dan mampu memberikan keseimbangan terhadap media mainstream yang ada.

Seperti diketahui, awal tahun 2017 sebelas media online Islam diblokir. Menkominfo belum memberikan pejelasan terkait pemblokiran ini.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...