Senin, 20 November 2017 | 22.10 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Lecehkan Pancasila, Kerjasama Militer Indonesia-Australia Dihentikan

Lecehkan Pancasila, Kerjasama Militer Indonesia-Australia Dihentikan

Reporter : Ari Syahputra | Rabu, 4 Januari 2017 - 14:28 WIB

IMG-19687

Latihan militer Indonesia-Australia. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Seluruh kerjasama militer antara Indonesia dan Australia dihentikan sementara. Penghentian kerjasama ini diduga karena hubungan bilateral kedua negara sedang menurun. Selain itu ada dugaan Australia melecehkan Pancasila.

Hal tersebut dibenarkan Kapuspen TNI Mayjen Wuryanto yang dikonfirmasi, Rabu (4/1/2017).

Ia mengatakan penghentian kerjasama ini bukan hanya di bidang pelatihan militer, tapi seluruh kerjasama dengan negeri kangguru tersebut.

Disinggung soal pelecehan terhadap lambang negara Pancasila saat Prajurit Kopassus tengah melatih pasukan khusus di Australia, Wuryanto membenarkan.

Namun ia tidak menjelaskan secara detail pelecehan apa yang dilakukan Australia terhadap dasar negara Indonesia tersebut.

“Ya ada masalah itu dan ada beberapa hal yang masih harus kita kaji lagi agar hubungan kerja sama ini menguntungkan kedua belah pihak,” tutupnya.

Sebelumnya, TNI memang secara rutin menggelar latihan bersama dengan Australia. Salah satu yang sering berlatih adalah Kopassus TNI AD.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...
Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 15:33 WIB

Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang

Bambang Haryo selaku Anggota Komisi VI DPR RI, sangat menyayangkan langkah yang diambil BUMN PT Waskiya Karya untuk mengimpor tiang ...