Jumat, 18 Agustus 2017 | 21.30 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Periksa Ken Dwijugiasteadi untuk Kasus Suap Pejabat Pajak

KPK Periksa Ken Dwijugiasteadi untuk Kasus Suap Pejabat Pajak

Reporter : Fadilah | Kamis, 5 Januari 2017 - 15:36 WIB

IMG-19726

Kantor KPK (KiniNews/Net)

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan terkait permasalahan pajak PT E.K Prima Ekspor Indonesia.

Untuk mendalami hal tersebut, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan Ken akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka RRN (Ramapanicker Rajamohanan Nair).

“Yang bersangkutan (Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi) akan diperiksa sebagai saksi RRN,” singkatnya di Jakarta, Kamis, (5/1/2017).

Hingga berita ini diturunkan, Ken belum terlihat hadir di gedung KPK Jakarta. Pemanggilan ini adalah yang pertama bagi Ken.

KPK dalam kasus yang sama juga memanggil Ramapanicker Rajamohanan Nair. Ramapanicker atau yang akrab disapa Rajesh ini akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk Handang Sukarno (HS) yang telah ditetapkan menjadi tersangka juga dalam kasus ini.

Berbeda dengan Ken, RRN justru sudah tiba di markas Agus Rahardjo CS ini. Ia tiba sekira pukul 13:13 WIB, saat tiba ia hanya menebar senyum kepada awak media dan langsung menuju ruang pemeriksaan.

Diketahui Handang dan Rajesh ditangkap usai bertransaksi suap pada Senin (21/11/2016) malam. Dari tangan Handang, tim satgas KPK menyita uang sebesar US$ 148.500 atau sekitar Rp 1,9 miliar. Diduga, uang tersebut merupakan pemberian pertama dari yang disepakati sebesar Rp 6 miliar.

Uang suap ini diberikan kepada Handang untuk mengurus sejumlah persoalan pajak yang dihadapi PT E.K Prima Ekspor Indonesia. Salah satunya, terkait surat tagihan pajak (STP) PT E.K Prima sebesar Rp 78 miliar.

PT E.K Prima Ekspor Indonesia merupakan anak perusahaan dari Lulu Group International yang berkantor pusat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Rajesh juga menjabat sebagai salah satu direksi di Lulu Group yang usaha utamanya bergerak di bidang retail.

Setelah diperiksa secara intensif, Handang ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap dan disangka melanggar Pasal 12 ‎huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara Rajesh ditetapkan KPK sebagai tersangka pemberi suap dan dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 ‎sebagaimana telah diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Guyuran Bansos Pemerintahan Jokowi-JK di 2018
Politik - Jumat, 18 Agustus 2017 - 20:50 WIB

Guyuran Bansos Pemerintahan Jokowi-JK di 2018

Satu tahun menjelang Pemilihan Umum 2019, anggaran bantuan sosial pemerintahan Jokowi-JK melonjak ditahun 2018 naik dan jor-joran. Tak hanya dari ...
Isak Tangis Korban First Travel Adukan Nasibnya di DPR
Hukum - Jumat, 18 Agustus 2017 - 20:13 WIB

Isak Tangis Korban First Travel Adukan Nasibnya di DPR

Ratusan korban biro perjalanan umrah First Travel mengadukan nasibnya ke DPR dan diterima Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kompleks ...
Kegagalan Penerimaan Pajak dan Serapannya
Ekonomi - Jumat, 18 Agustus 2017 - 18:58 WIB

Kegagalan Penerimaan Pajak dan Serapannya

Kebijakan fiskal Indonesia yang ingin membangun ekonomi tumbuh berkeadilan, namun hal tersebut tanpa dibarengi dengan kemampuan peneriman pajak yang dapat ...
Terkait Bom Thamrin, Terpidana Teroris Aman Abdurrahman Kembali Diperiksa
Peristiwa - Jumat, 18 Agustus 2017 - 18:05 WIB

Terkait Bom Thamrin, Terpidana Teroris Aman Abdurrahman Kembali Diperiksa

Terpidana kasus terorisme pelatihan militer Pegunungan Jalin Jantho, Aceh, Oman Rachman alias Abu Sulaiman Aman Abdurrahman kembali menjalani pemeriksaan di ...
Wapres Jusuf Kalla: SBY Menenangkan Situasi Politik
Politik - Jumat, 18 Agustus 2017 - 15:49 WIB

Wapres Jusuf Kalla: SBY Menenangkan Situasi Politik

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kedatangan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke peringatan HUT RI di Istana Kepresidenan memberikan ...
Jusuf Kalla : UUD Boleh Berubah, Asal…
Politik - Jumat, 18 Agustus 2017 - 15:16 WIB

Jusuf Kalla : UUD Boleh Berubah, Asal…

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengajak bangsa Indonesia menjadikan momen peringatan Hari Konstitusi untuk senantiasa mengingat dan meneruskan visi para pendiri ...