Minggu, 25 Februari 2018 | 22.39 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Periksa Ken Dwijugiasteadi untuk Kasus Suap Pejabat Pajak

KPK Periksa Ken Dwijugiasteadi untuk Kasus Suap Pejabat Pajak

Reporter : Fadilah | Kamis, 5 Januari 2017 - 15:36 WIB

IMG-19726

Kantor KPK (KiniNews/Net)

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan terkait permasalahan pajak PT E.K Prima Ekspor Indonesia.

Untuk mendalami hal tersebut, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan Ken akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka RRN (Ramapanicker Rajamohanan Nair).

“Yang bersangkutan (Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi) akan diperiksa sebagai saksi RRN,” singkatnya di Jakarta, Kamis, (5/1/2017).

Hingga berita ini diturunkan, Ken belum terlihat hadir di gedung KPK Jakarta. Pemanggilan ini adalah yang pertama bagi Ken.

KPK dalam kasus yang sama juga memanggil Ramapanicker Rajamohanan Nair. Ramapanicker atau yang akrab disapa Rajesh ini akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk Handang Sukarno (HS) yang telah ditetapkan menjadi tersangka juga dalam kasus ini.

Berbeda dengan Ken, RRN justru sudah tiba di markas Agus Rahardjo CS ini. Ia tiba sekira pukul 13:13 WIB, saat tiba ia hanya menebar senyum kepada awak media dan langsung menuju ruang pemeriksaan.

Diketahui Handang dan Rajesh ditangkap usai bertransaksi suap pada Senin (21/11/2016) malam. Dari tangan Handang, tim satgas KPK menyita uang sebesar US$ 148.500 atau sekitar Rp 1,9 miliar. Diduga, uang tersebut merupakan pemberian pertama dari yang disepakati sebesar Rp 6 miliar.

Uang suap ini diberikan kepada Handang untuk mengurus sejumlah persoalan pajak yang dihadapi PT E.K Prima Ekspor Indonesia. Salah satunya, terkait surat tagihan pajak (STP) PT E.K Prima sebesar Rp 78 miliar.

PT E.K Prima Ekspor Indonesia merupakan anak perusahaan dari Lulu Group International yang berkantor pusat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Rajesh juga menjabat sebagai salah satu direksi di Lulu Group yang usaha utamanya bergerak di bidang retail.

Setelah diperiksa secara intensif, Handang ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap dan disangka melanggar Pasal 12 ‎huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara Rajesh ditetapkan KPK sebagai tersangka pemberi suap dan dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 ‎sebagaimana telah diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut
Hukum - Minggu, 25 Februari 2018 - 19:26 WIB

Bawaslu berhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri yang terjerat OTT Satgas Anti Money Politik ...
Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:58 WIB

Banjir landa sejumlah wilayah di pulau Jawa

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan banjir melanda sejumlah daerah di ...
Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi
Peristiwa - Sabtu, 24 Februari 2018 - 20:51 WIB

Jalur kereta Cirebon-Tegal sudah bisa dilintasi

Petak jalan rel kereta api di kilometer 185 + 500 sampai dengan 186 + 600 (Stasiun Tanjung - Stasiun Losari  ...
Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi
Politik - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:25 WIB

Puan sebut PDI-P kantongi cawapres pendamping Jokowi

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Puan Maharani mengatakan partainya telah mengantongi kriteria dan nama-nama calon wakil ...
Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun
Ekonomi - Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:19 WIB

Bangun infrastruktur, Angkasa Pura I gelontorkan Rp18,8 triliun

PT Angkasa Pura I (Persero) di 2018 akan menginvestasikan Rp18,8 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur bandar udara untuk perbaikan dan ...
PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU
Hukum - Sabtu, 24 Februari 2018 - 14:17 WIB

PBB Tak Lolos, Yusril Kekeuh Polisikan Komisioner KPU

Tak terima partainya tak lolos verifikasi, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Izha Mahendra kekeuh akan menyeret seluruh ...