Kamis, 19 Januari 2017 | 09.19 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Periksa Ken Dwijugiasteadi untuk Kasus Suap Pejabat Pajak

KPK Periksa Ken Dwijugiasteadi untuk Kasus Suap Pejabat Pajak

Reporter : Fadilah | Kamis, 5 Januari 2017 - 15:36 WIB

IMG-19726

Kantor KPK (KiniNews/Net)

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan terkait permasalahan pajak PT E.K Prima Ekspor Indonesia.

Untuk mendalami hal tersebut, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan Ken akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka RRN (Ramapanicker Rajamohanan Nair).

“Yang bersangkutan (Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi) akan diperiksa sebagai saksi RRN,” singkatnya di Jakarta, Kamis, (5/1/2017).

Hingga berita ini diturunkan, Ken belum terlihat hadir di gedung KPK Jakarta. Pemanggilan ini adalah yang pertama bagi Ken.

KPK dalam kasus yang sama juga memanggil Ramapanicker Rajamohanan Nair. Ramapanicker atau yang akrab disapa Rajesh ini akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk Handang Sukarno (HS) yang telah ditetapkan menjadi tersangka juga dalam kasus ini.

Berbeda dengan Ken, RRN justru sudah tiba di markas Agus Rahardjo CS ini. Ia tiba sekira pukul 13:13 WIB, saat tiba ia hanya menebar senyum kepada awak media dan langsung menuju ruang pemeriksaan.

Diketahui Handang dan Rajesh ditangkap usai bertransaksi suap pada Senin (21/11/2016) malam. Dari tangan Handang, tim satgas KPK menyita uang sebesar US$ 148.500 atau sekitar Rp 1,9 miliar. Diduga, uang tersebut merupakan pemberian pertama dari yang disepakati sebesar Rp 6 miliar.

Uang suap ini diberikan kepada Handang untuk mengurus sejumlah persoalan pajak yang dihadapi PT E.K Prima Ekspor Indonesia. Salah satunya, terkait surat tagihan pajak (STP) PT E.K Prima sebesar Rp 78 miliar.

PT E.K Prima Ekspor Indonesia merupakan anak perusahaan dari Lulu Group International yang berkantor pusat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Rajesh juga menjabat sebagai salah satu direksi di Lulu Group yang usaha utamanya bergerak di bidang retail.

Setelah diperiksa secara intensif, Handang ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap dan disangka melanggar Pasal 12 ‎huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara Rajesh ditetapkan KPK sebagai tersangka pemberi suap dan dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 ‎sebagaimana telah diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal
Nasional - Kamis, 19 Januari 2017 - 07:48 WIB

Din Syamsudin: Kekerasan Verbal Pemodal Lebih Berbahaya dari Ormas Radikal

Setelah munculnya gesekan dalam sosial masyarakat, sejumlah pihak menginginkan pembubaran ormas-ormas radikal.Lucunya, ormas radikal selalu dikaitkan dengan ormas Islam sehingga ...
Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim
Hukum - Kamis, 19 Januari 2017 - 02:54 WIB

Besok Sylviana Murni Dipanggil Bareskrim

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan mantan Walikota Jakarta Pusat Sylviana Murni sebagai saksi dalam kasus ...
Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto
Hukum - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:57 WIB

Diberondong Pertanyaan Sensitif Watim MUI, Ini Jawaban Wiranto

Saat menghadiri pembukaan Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Watim-MUI), Mentri Polhukam Wiranto yang mewakili Presdien Jokowi, Rabu (18/1) ...
Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 23:34 WIB

Din Syamsudin Minta Tidak Hakimi Ormas Islam sebagai Radikal

Dia meminta pemerintah agar tidak hanya memperhatikan kekerasan fisik yang terjadi di lapangan untuk membubarkan ormas radikal. "Tapi mari juga ...
PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:55 WIB

PLN Komentar soal Pembengkakan Tarif Listrik di Bekasi Utara

Terkait dengan keluhan warga Taman Wisma Asri kepada pihak PLN Rayon Medan Satria, Bekasi Utara soal pembengkakan tarif listrik yang ...
Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 19:48 WIB

Kerjasama TNI dan Pemerintah Belum Maksimal

Anggota Komisi l DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi menyebutkan kerjasama antar TNI dan pemerintah belum maksimal pada beberapa program. Dengan ...