Sabtu, 21 Oktober 2017 | 10.03 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>KPK Periksa Ken Dwijugiasteadi untuk Kasus Suap Pejabat Pajak

KPK Periksa Ken Dwijugiasteadi untuk Kasus Suap Pejabat Pajak

Reporter : Fadilah | Kamis, 5 Januari 2017 - 15:36 WIB

IMG-19726

Kantor KPK (KiniNews/Net)

Jakarta, kini.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan terkait permasalahan pajak PT E.K Prima Ekspor Indonesia.

Untuk mendalami hal tersebut, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan Ken akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka RRN (Ramapanicker Rajamohanan Nair).

“Yang bersangkutan (Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi) akan diperiksa sebagai saksi RRN,” singkatnya di Jakarta, Kamis, (5/1/2017).

Hingga berita ini diturunkan, Ken belum terlihat hadir di gedung KPK Jakarta. Pemanggilan ini adalah yang pertama bagi Ken.

KPK dalam kasus yang sama juga memanggil Ramapanicker Rajamohanan Nair. Ramapanicker atau yang akrab disapa Rajesh ini akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk Handang Sukarno (HS) yang telah ditetapkan menjadi tersangka juga dalam kasus ini.

Berbeda dengan Ken, RRN justru sudah tiba di markas Agus Rahardjo CS ini. Ia tiba sekira pukul 13:13 WIB, saat tiba ia hanya menebar senyum kepada awak media dan langsung menuju ruang pemeriksaan.

Diketahui Handang dan Rajesh ditangkap usai bertransaksi suap pada Senin (21/11/2016) malam. Dari tangan Handang, tim satgas KPK menyita uang sebesar US$ 148.500 atau sekitar Rp 1,9 miliar. Diduga, uang tersebut merupakan pemberian pertama dari yang disepakati sebesar Rp 6 miliar.

Uang suap ini diberikan kepada Handang untuk mengurus sejumlah persoalan pajak yang dihadapi PT E.K Prima Ekspor Indonesia. Salah satunya, terkait surat tagihan pajak (STP) PT E.K Prima sebesar Rp 78 miliar.

PT E.K Prima Ekspor Indonesia merupakan anak perusahaan dari Lulu Group International yang berkantor pusat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Rajesh juga menjabat sebagai salah satu direksi di Lulu Group yang usaha utamanya bergerak di bidang retail.

Setelah diperiksa secara intensif, Handang ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap dan disangka melanggar Pasal 12 ‎huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara Rajesh ditetapkan KPK sebagai tersangka pemberi suap dan dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 ‎sebagaimana telah diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Rumah Tiba-tiba Bau Durian, Cek Tabung Elpiji Anda
Pendidikan - Sabtu, 21 Oktober 2017 - 09:50 WIB

Rumah Tiba-tiba Bau Durian, Cek Tabung Elpiji Anda

Jika tercium aroma durian tiba-tiba di rumah, Anda sebaiknya pergi ke dapur untuk memeriksa tabung Elpiji Anda.Sebab, bisa jadi elpiji ...
Lima tahun Andi Narogong mampu beli 23 mobil mewah
Hukum - Jumat, 20 Oktober 2017 - 21:50 WIB

Lima tahun Andi Narogong mampu beli 23 mobil mewah

Andi Agustinus alias Andi Narogong sering gonta-ganti mobil mewah. Selama kurun waktu lima tahun dari 2012-2027, terdakwa kasus e-KTP ini ...
Jokowi rayu Emir Qatar investasi di KEK Mandalika
Ekonomi - Jumat, 20 Oktober 2017 - 19:41 WIB

Jokowi rayu Emir Qatar investasi di KEK Mandalika

Presiden Jokowi menawarkan KEK Mandalika kepada Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. KEK Mandalika merupakan bagian dari 12 ...
Ini pesan Jokowi untuk pembangunan KEK Mandalika
Ekonomi - Jumat, 20 Oktober 2017 - 18:10 WIB

Ini pesan Jokowi untuk pembangunan KEK Mandalika

Saat meresmikan beroperasinya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Presiden Joko Widodo menitipkan pesan kepada jajaran di bawahnya untuk mendukung keberlangsungan ...
Komisi XI: Target penerimaan pajak terus melorot, kok bisa ?
Politik - Jumat, 20 Oktober 2017 - 17:50 WIB

Komisi XI: Target penerimaan pajak terus melorot, kok bisa ?

Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan menegaskan, target pajak Per 30 September 2017 baru tercapai Rp770,7 triliun, atau hanya 60 ...
Jokowi diminta mediasi perseteruan Anies dengan Luhut soal reklamasi
Politik - Jumat, 20 Oktober 2017 - 17:04 WIB

Jokowi diminta mediasi perseteruan Anies dengan Luhut soal reklamasi

Perang terbuka antara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Gubernur  DKI Jakarta soal reklamasi teluk Jakarta membuat gusar Wakil Ketua DPR Taufik ...