Selasa, 28 Februari 2017 | 21.40 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Warga Bukit Duri Menangkan Gugatan di PTUN, Bukti Ahok Arogan !

Warga Bukit Duri Menangkan Gugatan di PTUN, Bukti Ahok Arogan !

Jumat, 6 Januari 2017 - 09:49 WIB

IMG-19734

Penggusuran Bukit Duri (KiniNews/Doc)

Jakarta, kini.co.id – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan terhadap Surat Peringatan (SP) yang dikeluarkan Pemerintah Kota Jakarta Selatan dan Pemprov DKI Jakarta atas penggusuran wilayah mereka untuk normalisasi.

Dalam putusannya, Majelis Hakim membatalkan SP 1, 2, dan 3 karena dinilai melanggar undang-undang.

Seperti diketahui kawasan Bukit Duri sudah terlanjur digusur dan rata dengan tanah pada September 2016 lalu.

Kuasa hukum warga Bukit Duri, Vera Wenny Soemarwi, mengatakan bahwa hakim mewajibkan Pemprov DKI untuk memberikan ganti rugi atas penggusuran kepada warga Bukit Duri.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib memberikan ganti rugi yang layak kepada warga Bukit Duri akibat dari diterbitkannya SP 1, 2, dan 3, dihancurkannya rumah-rumah warga, dan dirampasnya tanah-tanah warga tanpa kompensasi yang layak,” ujar Vera dalam keterangan tertulisnya di www.ciliwungmerdeka.org, Kamis (5/1).

Vera mengatakan, hakim juga menyatakan bahwa pembebasan lahan warga Bukit Duri tidak berdasarkan tahapan dalam UU Pengadaan Tanah.

Penggusuran Bukit Duri juga disebut melanggar asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan.

Selain itu, Hakim juga mewajibkan Pemprov DKI Jakarta untuk memulihkan hak-hak warga Bukit Duri.

Vera mengatakan, putusan PTUN ini telah membawa keadilan bagi korban penggusuran. Selama ini, banyak yang pesimistis bahwa korban penggusuran bisa melawan penguasa.

Putusan hakim PTUN yang mengabulkan gugatan warga Bukit Duri menunjukkan hal sebaliknya.

“Sikap pesimistis dari korban gusuran bila melawan penguasa tidak akan pernah menang berubah menjadi optimistis,” ujar Vera.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga telah mengabulkan gugatan class action yang diajukan warga Bukit Duri yang menuntut penghentian normalisasi Sungai Ciliwung dan menggusur rumah warga.

Terpisah aktivis Guntur 49 Mona Panggabean menyebutkan dengan dimenangkannya gugatan warga Bukit Duri atas penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI merupakan bukti dari sikap arogan kepemimpina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Ini bukti arogansi Ahok, mereka warga Bukit Duri sudah ada sejak puluhan tahun sebelum Ahok ke Jakarta,” tegas Mona.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Rontok Turap Beton Kali Bekasi karena Konstruksi Bangunan
Nasional - Selasa, 28 Februari 2017 - 17:41 WIB

Rontok Turap Beton Kali Bekasi karena Konstruksi Bangunan

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bekasi, Dicky Irawan menyebutkan pihanya ...
TNI Siapkan Pengamanan VVIP untuk Raja Salman
Nasional - Selasa, 28 Februari 2017 - 16:44 WIB

TNI Siapkan Pengamanan VVIP untuk Raja Salman

Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggelar Apel Gabungan Pengamanan Very-Very Important Person (VVIP) kunjungan kenegaraan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul ...
TPPU Bambang Irianto, KPK Periksa Anak dan Istri Walikota Madiun
Hukum - Selasa, 28 Februari 2017 - 16:24 WIB

TPPU Bambang Irianto, KPK Periksa Anak dan Istri Walikota Madiun

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Walikota Madiun, Bambang Irianto. Dalam mengusut ...
Rampung Diperiksa KPK, Penyuap Emirsyah Satar Irit Bicara
Hukum - Selasa, 28 Februari 2017 - 16:22 WIB

Rampung Diperiksa KPK, Penyuap Emirsyah Satar Irit Bicara

Pendiri PT Mugi Rekso Abadi (MRA), Soetikno Soedarjo rampung diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, (28/2/2017).Soetikno yang diperiksa sejak ...
Luhut Tegaskan Rakyat Papua Dapat Jatah Saham Freeport, Tapi…
Ekonomi - Selasa, 28 Februari 2017 - 16:18 WIB

Luhut Tegaskan Rakyat Papua Dapat Jatah Saham Freeport, Tapi…

Polemik perusahaan tambang di Papua, Freeport masih terus berlangsung.Masalah semakin melebar ketika Freeport berkeras ingin menentang peraturan pemerintah Indonesia. Dan ...
Ini Tanggapan Habib Rizieq Soal Permintaan Maaf Ahok
Hukum - Selasa, 28 Februari 2017 - 15:32 WIB

Ini Tanggapan Habib Rizieq Soal Permintaan Maaf Ahok

Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab hadir di sidang ke-12 dugaan penistaan agama sebagai ahli agama, Selasa (28/2/2017).Rizieq pun mengaku ...