Rabu, 24 Mei 2017 | 01.37 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Warga Bukit Duri Menangkan Gugatan di PTUN, Bukti Ahok Arogan !

Warga Bukit Duri Menangkan Gugatan di PTUN, Bukti Ahok Arogan !

Jumat, 6 Januari 2017 - 09:49 WIB

IMG-19734

Penggusuran Bukit Duri (KiniNews/Doc)

Jakarta, kini.co.id – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan terhadap Surat Peringatan (SP) yang dikeluarkan Pemerintah Kota Jakarta Selatan dan Pemprov DKI Jakarta atas penggusuran wilayah mereka untuk normalisasi.

Dalam putusannya, Majelis Hakim membatalkan SP 1, 2, dan 3 karena dinilai melanggar undang-undang.

Seperti diketahui kawasan Bukit Duri sudah terlanjur digusur dan rata dengan tanah pada September 2016 lalu.

Kuasa hukum warga Bukit Duri, Vera Wenny Soemarwi, mengatakan bahwa hakim mewajibkan Pemprov DKI untuk memberikan ganti rugi atas penggusuran kepada warga Bukit Duri.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib memberikan ganti rugi yang layak kepada warga Bukit Duri akibat dari diterbitkannya SP 1, 2, dan 3, dihancurkannya rumah-rumah warga, dan dirampasnya tanah-tanah warga tanpa kompensasi yang layak,” ujar Vera dalam keterangan tertulisnya di www.ciliwungmerdeka.org, Kamis (5/1).

Vera mengatakan, hakim juga menyatakan bahwa pembebasan lahan warga Bukit Duri tidak berdasarkan tahapan dalam UU Pengadaan Tanah.

Penggusuran Bukit Duri juga disebut melanggar asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan.

Selain itu, Hakim juga mewajibkan Pemprov DKI Jakarta untuk memulihkan hak-hak warga Bukit Duri.

Vera mengatakan, putusan PTUN ini telah membawa keadilan bagi korban penggusuran. Selama ini, banyak yang pesimistis bahwa korban penggusuran bisa melawan penguasa.

Putusan hakim PTUN yang mengabulkan gugatan warga Bukit Duri menunjukkan hal sebaliknya.

“Sikap pesimistis dari korban gusuran bila melawan penguasa tidak akan pernah menang berubah menjadi optimistis,” ujar Vera.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga telah mengabulkan gugatan class action yang diajukan warga Bukit Duri yang menuntut penghentian normalisasi Sungai Ciliwung dan menggusur rumah warga.

Terpisah aktivis Guntur 49 Mona Panggabean menyebutkan dengan dimenangkannya gugatan warga Bukit Duri atas penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI merupakan bukti dari sikap arogan kepemimpina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Ini bukti arogansi Ahok, mereka warga Bukit Duri sudah ada sejak puluhan tahun sebelum Ahok ke Jakarta,” tegas Mona.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Antisipasi Macet Arus Mudik, Pertamina Siagakan Mobile SPBU
Ekonomi - Rabu, 24 Mei 2017 - 00:09 WIB

Antisipasi Macet Arus Mudik, Pertamina Siagakan Mobile SPBU

Mengantisipasi kemacetan lalu lintas akibat antrian di SPBU saat musim mudik lebaran tahun ini, PT Pertamina (Persero) akan menyiagakan layanan ...
Kapolri Siap Ambil Alih Tugas KPK, Jika..
Hukum - Selasa, 23 Mei 2017 - 23:06 WIB

Kapolri Siap Ambil Alih Tugas KPK, Jika..

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan jajaran kepolisian siap mengambil alih tugas KPK dalam pemberantasan korupsi jika mendapat dukungan dari Komisi ...
JPU Banding: Tim Advokasi GNPF Merasa Aneh dan Tak Etis
Hukum - Selasa, 23 Mei 2017 - 22:39 WIB

JPU Banding: Tim Advokasi GNPF Merasa Aneh dan Tak Etis

Tim Advokasi GNPF-MUI sekaligus pengacara Habib Rizieq Shihab, Kapitra Ampera mengomentari pencabutan banding yang dilakukan keluarga dan kuasa hukum ...
Veronika Tan: Apa yang Dialami Kami Sudah Cukup
Hukum - Selasa, 23 Mei 2017 - 22:17 WIB

Veronika Tan: Apa yang Dialami Kami Sudah Cukup

Veronika Tan, istri terpidana kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengungkapkan, semua apa yang menimpa sang suaminya sejak ...
Besok, Tim Advokasi Ormas Islam Laporkan Fitnah
Nasional - Selasa, 23 Mei 2017 - 20:42 WIB

Besok, Tim Advokasi Ormas Islam Laporkan Fitnah

Besok Tim Advokasi dan Perwakilan Ormas Islam Laporkan 3 Penyebar Fitnah Percakapan Habib Rizieq Tim Advokasi GNPF-MUI sekaligus kuasa hukum ...
Awasi Pendistribusian Daging Celeng
Ekonomi - Selasa, 23 Mei 2017 - 19:17 WIB

Awasi Pendistribusian Daging Celeng

Pemerintah Kota Bekasi dan instansi kepolisian, diminta untuk menjaga keamanan pendistribusian daging babi atau celeng di pasar tradisional maupun modern.Mewakili ...