Rabu, 23 Agustus 2017 | 16.52 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Warga Bukit Duri Menangkan Gugatan di PTUN, Bukti Ahok Arogan !

Warga Bukit Duri Menangkan Gugatan di PTUN, Bukti Ahok Arogan !

Jumat, 6 Januari 2017 - 09:49 WIB

IMG-19734

Penggusuran Bukit Duri (KiniNews/Doc)

Jakarta, kini.co.id – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan warga Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan terhadap Surat Peringatan (SP) yang dikeluarkan Pemerintah Kota Jakarta Selatan dan Pemprov DKI Jakarta atas penggusuran wilayah mereka untuk normalisasi.

Dalam putusannya, Majelis Hakim membatalkan SP 1, 2, dan 3 karena dinilai melanggar undang-undang.

Seperti diketahui kawasan Bukit Duri sudah terlanjur digusur dan rata dengan tanah pada September 2016 lalu.

Kuasa hukum warga Bukit Duri, Vera Wenny Soemarwi, mengatakan bahwa hakim mewajibkan Pemprov DKI untuk memberikan ganti rugi atas penggusuran kepada warga Bukit Duri.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib memberikan ganti rugi yang layak kepada warga Bukit Duri akibat dari diterbitkannya SP 1, 2, dan 3, dihancurkannya rumah-rumah warga, dan dirampasnya tanah-tanah warga tanpa kompensasi yang layak,” ujar Vera dalam keterangan tertulisnya di www.ciliwungmerdeka.org, Kamis (5/1).

Vera mengatakan, hakim juga menyatakan bahwa pembebasan lahan warga Bukit Duri tidak berdasarkan tahapan dalam UU Pengadaan Tanah.

Penggusuran Bukit Duri juga disebut melanggar asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan.

Selain itu, Hakim juga mewajibkan Pemprov DKI Jakarta untuk memulihkan hak-hak warga Bukit Duri.

Vera mengatakan, putusan PTUN ini telah membawa keadilan bagi korban penggusuran. Selama ini, banyak yang pesimistis bahwa korban penggusuran bisa melawan penguasa.

Putusan hakim PTUN yang mengabulkan gugatan warga Bukit Duri menunjukkan hal sebaliknya.

“Sikap pesimistis dari korban gusuran bila melawan penguasa tidak akan pernah menang berubah menjadi optimistis,” ujar Vera.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga telah mengabulkan gugatan class action yang diajukan warga Bukit Duri yang menuntut penghentian normalisasi Sungai Ciliwung dan menggusur rumah warga.

Terpisah aktivis Guntur 49 Mona Panggabean menyebutkan dengan dimenangkannya gugatan warga Bukit Duri atas penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI merupakan bukti dari sikap arogan kepemimpina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Ini bukti arogansi Ahok, mereka warga Bukit Duri sudah ada sejak puluhan tahun sebelum Ahok ke Jakarta,” tegas Mona.

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ma’ruf Cahyono Buka Forum Tematik Bakohumas dan Sosialisasi HUT MPR RI
Politik - Rabu, 23 Agustus 2017 - 15:14 WIB

Ma’ruf Cahyono Buka Forum Tematik Bakohumas dan Sosialisasi HUT MPR RI

Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono, membuka secara resmi Forum Tematik Bakohumas dan Sosialisasi Penyelenggaraan Peringatan HUT ke-72 MPR RI ...
Bareskrim Sikat Kelompok ‘Saracen’, Sindikat Penyebar Kebencian di Medsos
Hukum - Rabu, 23 Agustus 2017 - 15:06 WIB

Bareskrim Sikat Kelompok ‘Saracen’, Sindikat Penyebar Kebencian di Medsos

Bareskrim Polri melalui Satuan Tugas (Satgas) Patroli Siber Direktorat Sibernya mengungkap sindikat penyebar ujaran kebencian berkonten SARA yang disebar melalui ...
KPK Ambil Sampel Suara Bekas Sekda Kota Malang
Hukum - Rabu, 23 Agustus 2017 - 14:26 WIB

KPK Ambil Sampel Suara Bekas Sekda Kota Malang

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Cipto Wiyono dalam kasus dugaan korupsi di Kota ...
Akan Jadi Besan Budi Gunawan, Ini Celetukan Buwas
Peristiwa - Rabu, 23 Agustus 2017 - 14:24 WIB

Akan Jadi Besan Budi Gunawan, Ini Celetukan Buwas

Kepala BNN Komisaris Jendral Budi Waseso awal bulan nanti, tepatnya 2 September 2017 akan melangsungkan pernikahan putrinya, Nindya Nur Prasasti ...
Sebut Ada Negara Dalam Negara, DPR Ngotot Revisi UU KPK
Politik - Rabu, 23 Agustus 2017 - 14:18 WIB

Sebut Ada Negara Dalam Negara, DPR Ngotot Revisi UU KPK

Waki Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta pemerintah bersiap untuk menindaklanjuti rekomendasi pansus (KiniNews /Bayu Putra) DPR memastikan akan merevisi ...
Kemendag Kejar Target Ekspor Nasional 5,6 persen
Ekonomi - Rabu, 23 Agustus 2017 - 13:56 WIB

Kemendag Kejar Target Ekspor Nasional 5,6 persen

Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional terus mengupayakan sinergi antar-para pemangku kepentingan ekspor untuk mencapai target pertumbuhan ekspor ...