Rabu, 22 Februari 2017 | 01.51 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Ini Peran Fahmi Al Habsyi dalam Suap Pejabat Bakamla

Ini Peran Fahmi Al Habsyi dalam Suap Pejabat Bakamla

Reporter : Fadilah | Jumat, 6 Januari 2017 - 16:01 WIB

IMG-19742

Pengacara tersangka kasus suap pejabat Bakamla, Maqdir Ismail. (KiniNews/Fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Pengacara tersangka kasus suap pejabat Bakamla, yakni Maqdir Ismail mengaku ada beberapa orang yang menghubungkan kliennya Fahmi Darmawansyah dengan Pejabat Bakamla Eko Hadi Susilo (EHS). Salah satu penghubung tersebut adalah Ali Fahmi atau yang akrab disapa Fahmi Al Habsyi.

“Yah salah satu yang disebut (menjadi penghubung) itu pak Fahmi Al Habsyi itu,” ucap Maqdir di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, (6/1/2017).

Hanya saja, Maqdir tidak menjelaskan lebih rinci apa dan bagaimana peran dari Fahmi Al Habsyi itu. Dia hanya menyebut bahwa kliennya cukup mengenal dekat Fahmi sebagai sesama pihak swasta.

“Yah dia (Fahmi) mengenal Fahmi Al Habsyi, dia orang swasta, bukan satu perusah,” katanya.

Fahmi Al Habsyi sendiri sudah pernah diperiksa oleh penyidik KPK, pada Kamis, (5/1/2017) kemarin. Dia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk Handang Soekarno (HS) yang telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini.

Dalam kasus ini, penyidik KPK sudah menetapkan empat orang tersangka, yakni Direktur PT Merial Esa Indonesia (MEI) Fahmi Darmawansyah, serta dua orang anak buahnya, yakni Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus.

Kemudian, Eko Susilo Hadi selaku Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama Bakamla, setelah ketiganya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT).

KPK menyangka Fahmi, Hardy Stefanus, dan Muhammad Adami Okta menyuap Eko sejumlah Rp 2 milyar dari Rp 15 milyar, atau 7,5% commitment fee yang dijanjikan Fahmi dari total nilai proyek sebesar Rp 200 milyar.

KPK menyangka ketiganya selaku pemberi suap melanggar Pasal Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koprupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Eko disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Riski Ditemukan tak Bernyawa
Nasional - Selasa, 21 Februari 2017 - 21:40 WIB

Riski Ditemukan tak Bernyawa

Korban tenggelam di Kali Pulo, Kecamatan Medan Satria, Muhammad Riski (16) berhasil ditemukan tim gabungan dari Basarnas dan BPBD Kota ...
Lima Lansia Dievakuasi BPBD Bekasi
Nasional - Selasa, 21 Februari 2017 - 21:31 WIB

Lima Lansia Dievakuasi BPBD Bekasi

Lima warga lansia, dan Satu dibawah umur yang sedang mengidap penyakit berhasil dievakuasi Satuan Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ...
SMK Ananda Bekasi Siap Laksanakan UNBK
Nasional - Selasa, 21 Februari 2017 - 21:27 WIB

SMK Ananda Bekasi Siap Laksanakan UNBK

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ananda yang berada di Jalan Prof. M Yamin, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur. Siap melaksanakan ...
Tandon kota Bekasi belum Berfungsi Optimal
Nasional - Selasa, 21 Februari 2017 - 20:59 WIB

Tandon kota Bekasi belum Berfungsi Optimal

Seluruh proyek kolam retensi atau tandon yang dibangun sejak 2015 hingga 2016 di wilayah Kota Bekasi hingga kini belum berfungsi ...
Nyali Habib Rizieq Dianggap Rontok Terbantahkan !
Peristiwa - Selasa, 21 Februari 2017 - 20:18 WIB

Nyali Habib Rizieq Dianggap Rontok Terbantahkan !

Kehadiran Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab ditengah-tengah massa ratusan ribu aksi 212 jilid II di DPR, ...
Banjir Jakarta, PKS Minta Masyarakat Tidak Menyalahkan Siapapun
Peristiwa - Selasa, 21 Februari 2017 - 19:49 WIB

Banjir Jakarta, PKS Minta Masyarakat Tidak Menyalahkan Siapapun

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengimbau kepada semua lapisan masyarakat untuk tidak menyalahkan siapa pun terhadap bencana ...