Rabu, 23 Agustus 2017 | 17.02 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Ini Peran Fahmi Al Habsyi dalam Suap Pejabat Bakamla

Ini Peran Fahmi Al Habsyi dalam Suap Pejabat Bakamla

Reporter : Fadilah | Jumat, 6 Januari 2017 - 16:01 WIB

IMG-19742

Pengacara tersangka kasus suap pejabat Bakamla, Maqdir Ismail. (KiniNews/Fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Pengacara tersangka kasus suap pejabat Bakamla, yakni Maqdir Ismail mengaku ada beberapa orang yang menghubungkan kliennya Fahmi Darmawansyah dengan Pejabat Bakamla Eko Hadi Susilo (EHS). Salah satu penghubung tersebut adalah Ali Fahmi atau yang akrab disapa Fahmi Al Habsyi.

“Yah salah satu yang disebut (menjadi penghubung) itu pak Fahmi Al Habsyi itu,” ucap Maqdir di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, (6/1/2017).

Hanya saja, Maqdir tidak menjelaskan lebih rinci apa dan bagaimana peran dari Fahmi Al Habsyi itu. Dia hanya menyebut bahwa kliennya cukup mengenal dekat Fahmi sebagai sesama pihak swasta.

“Yah dia (Fahmi) mengenal Fahmi Al Habsyi, dia orang swasta, bukan satu perusah,” katanya.

Fahmi Al Habsyi sendiri sudah pernah diperiksa oleh penyidik KPK, pada Kamis, (5/1/2017) kemarin. Dia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk Handang Soekarno (HS) yang telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini.

Dalam kasus ini, penyidik KPK sudah menetapkan empat orang tersangka, yakni Direktur PT Merial Esa Indonesia (MEI) Fahmi Darmawansyah, serta dua orang anak buahnya, yakni Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus.

Kemudian, Eko Susilo Hadi selaku Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama Bakamla, setelah ketiganya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT).

KPK menyangka Fahmi, Hardy Stefanus, dan Muhammad Adami Okta menyuap Eko sejumlah Rp 2 milyar dari Rp 15 milyar, atau 7,5% commitment fee yang dijanjikan Fahmi dari total nilai proyek sebesar Rp 200 milyar.

KPK menyangka ketiganya selaku pemberi suap melanggar Pasal Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koprupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Eko disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Ma’ruf Cahyono Buka Forum Tematik Bakohumas dan Sosialisasi HUT MPR RI
Politik - Rabu, 23 Agustus 2017 - 15:14 WIB

Ma’ruf Cahyono Buka Forum Tematik Bakohumas dan Sosialisasi HUT MPR RI

Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono, membuka secara resmi Forum Tematik Bakohumas dan Sosialisasi Penyelenggaraan Peringatan HUT ke-72 MPR RI ...
Bareskrim Sikat Kelompok ‘Saracen’, Sindikat Penyebar Kebencian di Medsos
Hukum - Rabu, 23 Agustus 2017 - 15:06 WIB

Bareskrim Sikat Kelompok ‘Saracen’, Sindikat Penyebar Kebencian di Medsos

Bareskrim Polri melalui Satuan Tugas (Satgas) Patroli Siber Direktorat Sibernya mengungkap sindikat penyebar ujaran kebencian berkonten SARA yang disebar melalui ...
KPK Ambil Sampel Suara Bekas Sekda Kota Malang
Hukum - Rabu, 23 Agustus 2017 - 14:26 WIB

KPK Ambil Sampel Suara Bekas Sekda Kota Malang

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Cipto Wiyono dalam kasus dugaan korupsi di Kota ...
Akan Jadi Besan Budi Gunawan, Ini Celetukan Buwas
Peristiwa - Rabu, 23 Agustus 2017 - 14:24 WIB

Akan Jadi Besan Budi Gunawan, Ini Celetukan Buwas

Kepala BNN Komisaris Jendral Budi Waseso awal bulan nanti, tepatnya 2 September 2017 akan melangsungkan pernikahan putrinya, Nindya Nur Prasasti ...
Sebut Ada Negara Dalam Negara, DPR Ngotot Revisi UU KPK
Politik - Rabu, 23 Agustus 2017 - 14:18 WIB

Sebut Ada Negara Dalam Negara, DPR Ngotot Revisi UU KPK

Waki Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta pemerintah bersiap untuk menindaklanjuti rekomendasi pansus (KiniNews /Bayu Putra) DPR memastikan akan merevisi ...
Kemendag Kejar Target Ekspor Nasional 5,6 persen
Ekonomi - Rabu, 23 Agustus 2017 - 13:56 WIB

Kemendag Kejar Target Ekspor Nasional 5,6 persen

Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional terus mengupayakan sinergi antar-para pemangku kepentingan ekspor untuk mencapai target pertumbuhan ekspor ...