Senin, 23 Oktober 2017 | 22.17 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Ini Peran Fahmi Al Habsyi dalam Suap Pejabat Bakamla

Ini Peran Fahmi Al Habsyi dalam Suap Pejabat Bakamla

Reporter : Fadilah | Jumat, 6 Januari 2017 - 16:01 WIB

IMG-19742

Pengacara tersangka kasus suap pejabat Bakamla, Maqdir Ismail. (KiniNews/Fadillah)

Jakarta, kini.co.id – Pengacara tersangka kasus suap pejabat Bakamla, yakni Maqdir Ismail mengaku ada beberapa orang yang menghubungkan kliennya Fahmi Darmawansyah dengan Pejabat Bakamla Eko Hadi Susilo (EHS). Salah satu penghubung tersebut adalah Ali Fahmi atau yang akrab disapa Fahmi Al Habsyi.

“Yah salah satu yang disebut (menjadi penghubung) itu pak Fahmi Al Habsyi itu,” ucap Maqdir di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, (6/1/2017).

Hanya saja, Maqdir tidak menjelaskan lebih rinci apa dan bagaimana peran dari Fahmi Al Habsyi itu. Dia hanya menyebut bahwa kliennya cukup mengenal dekat Fahmi sebagai sesama pihak swasta.

“Yah dia (Fahmi) mengenal Fahmi Al Habsyi, dia orang swasta, bukan satu perusah,” katanya.

Fahmi Al Habsyi sendiri sudah pernah diperiksa oleh penyidik KPK, pada Kamis, (5/1/2017) kemarin. Dia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk Handang Soekarno (HS) yang telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini.

Dalam kasus ini, penyidik KPK sudah menetapkan empat orang tersangka, yakni Direktur PT Merial Esa Indonesia (MEI) Fahmi Darmawansyah, serta dua orang anak buahnya, yakni Muhammad Adami Okta dan Hardy Stefanus.

Kemudian, Eko Susilo Hadi selaku Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama Bakamla, setelah ketiganya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT).

KPK menyangka Fahmi, Hardy Stefanus, dan Muhammad Adami Okta menyuap Eko sejumlah Rp 2 milyar dari Rp 15 milyar, atau 7,5% commitment fee yang dijanjikan Fahmi dari total nilai proyek sebesar Rp 200 milyar.

KPK menyangka ketiganya selaku pemberi suap melanggar Pasal Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Koprupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Eko disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Hormati Bawas MA Soal Akan Periksa Hakim yang menangkan Novanto
Hukum - Senin, 23 Oktober 2017 - 19:46 WIB

KPK Hormati Bawas MA Soal Akan Periksa Hakim yang menangkan Novanto

Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) akan segera memeriksa hakim yang menangani praperadilan Ketua DPR Setya Novanto, Cepi Iskandar.Juru Bicara ...
Ini alasan Fraksi Nasdem setuju Perppu Ormas jadi UU
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 18:05 WIB

Ini alasan Fraksi Nasdem setuju Perppu Ormas jadi UU

Fraksi Partai NasDem menyatakan setuju Perppu Ormas disahkan menjadi undang-undang.

“RUU penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang ...
Fraksi PAN komitmen tetap tolak Perppu ormas
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 16:59 WIB

Fraksi PAN komitmen tetap tolak Perppu ormas

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan sampai saat ini tidak ada kondisi apapun yang mengatakan kebutuhan mendesak terbantah dengan UU ...
Tujuh fraksi mendukung, tiga menolak Perppu ormas
Politik - Senin, 23 Oktober 2017 - 16:46 WIB

Tujuh fraksi mendukung, tiga menolak Perppu ormas

Sebanyak tujuh fraksi atau mayoritas yang ada di Komisi II DPR menyepakati peraturan pemerintan pengganti undang-undang (Perppu) tentang organisasi kemasyarakatan ...
Mantan Dirut PNRI Nangis di Sidang Andi Narogong
Hukum - Senin, 23 Oktober 2017 - 15:50 WIB

Mantan Dirut PNRI Nangis di Sidang Andi Narogong

Mantan Direktur Utama PNRI, Isnu Edhi Wijaya menangis di sidang lanjutan perkara e-KTP (Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik).Awalnya, Ia mengaku ...
Luhut: Kereta cepat Jakarta – Bandung akan tembus langsung Bandara Kertajati
Ekonomi - Senin, 23 Oktober 2017 - 15:24 WIB

Luhut: Kereta cepat Jakarta – Bandung akan tembus langsung Bandara Kertajati

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dimungkinan terkoneksi langsung ke Bandara Antarbangsa Kertajati, di Majalengka, ...