Rabu, 17 Januari 2018 | 21.49 WIB
KiniNEWS>Nasional>Hukum>Kasus Pelindo II Masih Mangkrak di KPK

Kasus Pelindo II Masih Mangkrak di KPK

Reporter : Fadilah | Senin, 9 Januari 2017 - 14:21 WIB

IMG-19768

Kasus Pelindo II Masih Mangkrak di KPK. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Sudah satu tahun lebih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II. Namun, hingga saat ini, belum ada perkembangan berarti yang dilakukan KPK dalam kasus yang menjerat mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II, Richard Joost Lino, tersebut.

Lino yang ditetapkan sebagai tersangka pada (15/12/2015) sempat satu kali diperiksa KPK yakni pada (5/2/2016) lalu. Usai diperiksa, Lino tidak ditahan dan masih melenggang bebas hingga saat ini. Setelah itu, KPK belum memeriksa Lino kembali.

Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengatakan, kasus tersebut bertahan lama di KPK lantaran hingga kini KPK beluk final merumuskan berapa besaran kerugian negara dalam proyek tersebut.

“Untuk kasus Pelindo II, sampai sekarang kita belum final belum bisa rumuskan kerugian negara,” tutur Agus, di Gedung KPK, Jakarta, Senin, (8/1/2016).

Lebih lanjut dia mengatakan, untuk segera memfinalkan perkara tersebut. Tim KPK masih mengirimkan penyidik ke RRC.

Selain itu alasan lain yang membuat kasus tersebut mangkrak lantaran kapasitas tenaga penyidik dan penyelidik yang dimiliki KPK masih kurang.

“Bahkan ada beberapa penyidik dan penyelidik yang merangkap beberapa kasus. Oleh karena itu, kami akan segera digabungkan tim yang on board dan tim yang ada yang menjadi utama kami,” pungkasnya.

Editor: Fetty Putri

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 18:38 WIB

Menteri Susi umumkan pencabutan larangan cantrang

Pemerintah resmi mencabut larangan penggunaan cantrang dan payang di kapal nelayan. Kebijakan itu dikeluarkan usai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan ...
Urgensi impor beras dipertanyakan
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 17:09 WIB

Urgensi impor beras dipertanyakan

Anggota DPR Sukamta menyatakan pemerintah harus mengkaji betul sebelum sebuah kebijakan yang diambil terkait impor beras.Dia mempertanyakan urgensi harus ...
DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:56 WIB

DPR Minta Tidak Ada Kebijakan Asing Untuk Miliki Pulau

Menanggapi adanya penawaran kepemilikan Pulau Ajab melalui situs privateislandsonline.com, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menyatakan perlunya ketegasan ...
Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M  Ali jadi tersangka
Peristiwa - Rabu, 17 Januari 2018 - 16:45 WIB

Ustadz ‘akhir zaman’ Zulkifli M Ali jadi tersangka

Ustadz Zulkifli Muhammad Ali ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan sengaja menunjukkan kebencian atau ras benci kepada orang lain berdasarkan ras ...
Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag
Ekonomi - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:44 WIB

Pemerintah Mau Impor Beras 500 Ribu Ton, DPR Panggil Mendag

Mengatasi mahalnya beras di tengah masyarakat, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan impor.Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI memutuskan akan mengimpor beras sebanyak ...
Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam
Politik - Rabu, 17 Januari 2018 - 14:38 WIB

Rangkap jabatan Menteri, JK: Partai bisa diurus malam

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan menteri yang rangkap jabatan sebagai ketua partai bisa mengurus partai pada malam hari, ...