Sabtu, 18 November 2017 | 17.25 WIB
KiniNEWS>Nasional>Peristiwa>Dugaan Penghinaan Pancasila, Habib Rizieq Terancam Dijemput Paksa Polisi

Dugaan Penghinaan Pancasila, Habib Rizieq Terancam Dijemput Paksa Polisi

Reporter : Ari Syahputra | Selasa, 10 Januari 2017 - 08:54 WIB

IMG-19790

Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (Doc)

Jakarta, kini.co.id – Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab terancam akan dijemput paksa oleh kepolisian.

Hal ini terkait isu penghinaan Pancasila yang menyeret namanya.

Pada pemanggilan pertama, Habib Rizieq tak hadir dengan alasan sakit pada Kamis 5 Januari 2017.

Kapolri, Jendral Tito Karnavian mengatakan jika panggilan pertama dan kedua tidak dihadiri maka yang bersangkutan akan dijemput paksa.

Sehingga sesuai ketentuan, bila pemanggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka penyidik akan melayangkan pemanggilan kedua untuk diperiksa pada Kamis, 12 Januari nanti.

“Yang bersangkutan (Rizieq Shihab) sedang diproses hukum di Jawa Barat. Kalau hadir, akan dilakukan pemeriksaan. Kalau tidak hadir, akan dilakukan sesuai hukum KUHAP, yaitu surat perintah membawa atau dijemput paksa, ” kata Kapolri, Selasa (10/1/2016).

Tito menambahkan, kasus ini bergulir pascamasuknya laporan Sukmawati Sukarnoputri.

Langkah hukum itu sebagai respons pernyataan Rizieq yang menyebut Pancasila ada di pantat.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 13:51 WIB

Operasi senyap Kopassus-Raider serang markas TPN-PB bebaskan sandra

Dua hari lamanya sebanyak 13 anggota Kopassus menyusup ke daerah sasaran yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional- Papua Barat atau ...
Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 13:02 WIB

Pengamat Hukum Minta Cari Penanggung Jawab Kasus E-KTP

Kasus dugaan korupsi e-KTP kembali masuk babak baru. Salah satu tersangkanya yakni Setya Novanto sudah resmi ditahan oleh penyidik KPK. ...
Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum
Peristiwa - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Soal pembebasan sandra di Papua, DPR minta harus ada proses hukum

Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis Almasyhari menyatakan dugaan penyanderaan terhadap 1.300 penduduk yang dilakukan oleh ...
Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 12:59 WIB

Pakar Hukum Pidana Sebut Penahanan Setnov Sudah Tepat

Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto ...
Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:28 WIB

Ketua DPR RI Ditahan KPK, Ini Tanggapan Jokowi

Ketua DPR RI, Setya Novanto resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (18/11/2017).Terkait penahanan tersebut, Presiden RI, Joko Widodo ...
Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov
Hukum - Sabtu, 18 November 2017 - 09:15 WIB

Belum Pernah Diperiksa, Pengacara Pertanyakan Penahanan Setnov

Kuasa Hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mempertanyakan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan kliennya sebagai tahanan.Pasalnya, menurut dia, Setnov belum ...