Rabu, 18 Januari 2017 | 12.57 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Penilaian FPI Bukan Indonesia, Pengamat: Miskin dan Buta Data Sejarah

Penilaian FPI Bukan Indonesia, Pengamat: Miskin dan Buta Data Sejarah

Reporter : Rakisa | Rabu, 11 Januari 2017 - 11:06 WIB

IMG-19832

FPI. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Isu SARA memang sedang marak dan memanas di Indonesia. Bangsa yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama ini kini bergejolak akibat perbedaan pandangan terhadap konteks agama dan politik.

Sebagian golongan justru tidak terima dengan sikap ormas Islam bergaris keras seperti Front Pembela Islam (FPI). Bahkan banyak yang berpendapat, FPI bukan Indonesia melainkan membawa ideologi Islam berbalut budaya Arab yang keras.

Menanggapi hal itu, pengamat politik Mukhtar Effendi Harahap mengatakan penilaian yang mengatakan FPI bukan Indonesia adalah sebuah penilaian yang miskin dan buta data sejarah.

“FPI itu perkumpulan ummat Islam politik. Terbentuknya negara RI ini hasil perjuangan ummat Islam yg berdarah-darah di lapangan hadapi pasukan militer kolonial,” katanya kepada Kini.co.id, Selasa (10/1/2017) malam.

Ia mengatakan tentu saja setiap kelompok Islam politik membela karya besar pendahulunya, yakni Republik Indonesia. Yang membedakan dengan kelompok non-Islam politik adalah ideologi universal lintas negara milik Islam politik.

“Mereka mengagungkan nasionalisme itu karena tidak punya ideologi universal, kecuali terbatas lokal,” katanya.

Ia bahkan menyebut orang-orang buta sejarah akan menyebut kelompok Islam politik itu anti-NKRI. Padahal kenyataannya perjuangan melawan kolonial dilakukan kelompok Islam politik.

“Jika ada penilaian kelompok Islam politik itu anti NKRI, penilaian itu miskin dan buta data sejarah perjuangan ummat Islam memerdekakan bangsa Indonesia dari kolonial Belanda. Islam di Indonesia agama anti kolonial. Itu prinsip dasar posisi Islam dalam perjuangan kemerdekaan,” tegasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
2016, BPJS Raup Rp 48,5 T dari Iuran
Ekonomi - Rabu, 18 Januari 2017 - 12:34 WIB

2016, BPJS Raup Rp 48,5 T dari Iuran

Sepanjang tahun 2016, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tealh meraup Rp48,53 triliun dari iuran. Jumlah ini naik 14 persen ...
Kapolri Perintahkan Usut Pengibaran Bendera Merah Putih Dibubuhi Kalimat Tauhid
Peristiwa - Rabu, 18 Januari 2017 - 12:30 WIB

Kapolri Perintahkan Usut Pengibaran Bendera Merah Putih Dibubuhi Kalimat Tauhid

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian memerintahkan jajarannya untuk menyelidiki dugaan penghinaan bendera Merah Putih bergambar pedang dan tulisan kalimat tauhid ...
Bahas Outlook 2017, Sri Mulyani Merapat ke DPR
Ekonomi - Rabu, 18 Januari 2017 - 12:14 WIB

Bahas Outlook 2017, Sri Mulyani Merapat ke DPR

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, (18/1/2017). Ia datang untuk ...
FPI Tuntut Kapolda Jabar dan Metro Jaya Dicopot, Ini Kata Kapolri
Hukum - Rabu, 18 Januari 2017 - 11:28 WIB

FPI Tuntut Kapolda Jabar dan Metro Jaya Dicopot, Ini Kata Kapolri

Atas sejumlah hal, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab meminta Kapolri mencopot Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan ...
Kasus Pulomas Tuntas dalam Waktu Singkat, Kapolri Beri Penghargaan
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 11:01 WIB

Kasus Pulomas Tuntas dalam Waktu Singkat, Kapolri Beri Penghargaan

Kasus perampokan dan pembunuhan di rumah mewah kawasan Pulomas Jakarta Timur tuntas dalam waktu singkat. Bagaimana tidak, anggota Polda Metro ...
Ini Jawaban Panglima TNI dan Habib Rizieq soal FPI Disebut Anti Pancasila ?
Nasional - Rabu, 18 Januari 2017 - 10:44 WIB

Ini Jawaban Panglima TNI dan Habib Rizieq soal FPI Disebut Anti Pancasila ?

Ormas Islam, terutama Front Pembela Islam (FPI) kerap kali dituding sebagai ormas anti Pancasila. Ormas bentukan Habib Rizieq Shihab itu ...