Senin, 20 November 2017 | 22.03 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Penilaian FPI Bukan Indonesia, Pengamat: Miskin dan Buta Data Sejarah

Penilaian FPI Bukan Indonesia, Pengamat: Miskin dan Buta Data Sejarah

Reporter : Rakisa | Rabu, 11 Januari 2017 - 11:06 WIB

IMG-19832

FPI. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Isu SARA memang sedang marak dan memanas di Indonesia. Bangsa yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama ini kini bergejolak akibat perbedaan pandangan terhadap konteks agama dan politik.

Sebagian golongan justru tidak terima dengan sikap ormas Islam bergaris keras seperti Front Pembela Islam (FPI). Bahkan banyak yang berpendapat, FPI bukan Indonesia melainkan membawa ideologi Islam berbalut budaya Arab yang keras.

Menanggapi hal itu, pengamat politik Mukhtar Effendi Harahap mengatakan penilaian yang mengatakan FPI bukan Indonesia adalah sebuah penilaian yang miskin dan buta data sejarah.

“FPI itu perkumpulan ummat Islam politik. Terbentuknya negara RI ini hasil perjuangan ummat Islam yg berdarah-darah di lapangan hadapi pasukan militer kolonial,” katanya kepada Kini.co.id, Selasa (10/1/2017) malam.

Ia mengatakan tentu saja setiap kelompok Islam politik membela karya besar pendahulunya, yakni Republik Indonesia. Yang membedakan dengan kelompok non-Islam politik adalah ideologi universal lintas negara milik Islam politik.

“Mereka mengagungkan nasionalisme itu karena tidak punya ideologi universal, kecuali terbatas lokal,” katanya.

Ia bahkan menyebut orang-orang buta sejarah akan menyebut kelompok Islam politik itu anti-NKRI. Padahal kenyataannya perjuangan melawan kolonial dilakukan kelompok Islam politik.

“Jika ada penilaian kelompok Islam politik itu anti NKRI, penilaian itu miskin dan buta data sejarah perjuangan ummat Islam memerdekakan bangsa Indonesia dari kolonial Belanda. Islam di Indonesia agama anti kolonial. Itu prinsip dasar posisi Islam dalam perjuangan kemerdekaan,” tegasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:17 WIB

Dirut Garuda Sambangi KPK Klarifikasi Soal LHKPN

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk, Pahala N Mansury menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di Jalan ...
PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR
Politik - Senin, 20 November 2017 - 17:12 WIB

PAN Desak Golkar untuk Pergantian Kursi Ketua DPR

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Yandri Susanto mendesak Partai Golkar mengganti Setya Novanto dari kursi Ketua DPR RI. ...
Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti
Hukum - Senin, 20 November 2017 - 17:00 WIB

Proses hukum terhadap pimpinan KPK tergantung bukti

Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin menegaskan kelanjutan proses hukum terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan pemalsuan surat dan ...
Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus  RUU Otsus Papua
Politik - Senin, 20 November 2017 - 16:01 WIB

Nasdem minta Pemerintah tidak gantung terus RUU Otsus Papua

Anggota Badan Legislasi DPR Sulaeman L. Hamzah menyatakan gelisah dengan nasib RUU Otsus Papua.Pasalnya, hingga saat ini RUU tersebut belum ...
Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap
Politik - Senin, 20 November 2017 - 15:42 WIB

Ketua DPR Masuk Bui, MKD Segera Ambil Sikap

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifudin Sudding mengatakan, lembaganya segera mengambil sikap pacaspenahanan Ketua DPR Setya Novanto oleh KPK."Hari ini ...
Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang
Ekonomi - Senin, 20 November 2017 - 15:33 WIB

Terkait Impor Tiang Pancang, Komisi VI: Akibat Rencana Pemerintah Kurang Matang

Bambang Haryo selaku Anggota Komisi VI DPR RI, sangat menyayangkan langkah yang diambil BUMN PT Waskiya Karya untuk mengimpor tiang ...