Sabtu, 20 Januari 2018 | 10.04 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Penilaian FPI Bukan Indonesia, Pengamat: Miskin dan Buta Data Sejarah

Penilaian FPI Bukan Indonesia, Pengamat: Miskin dan Buta Data Sejarah

Reporter : Rakisa | Rabu, 11 Januari 2017 - 11:06 WIB

IMG-19832

FPI. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Isu SARA memang sedang marak dan memanas di Indonesia. Bangsa yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama ini kini bergejolak akibat perbedaan pandangan terhadap konteks agama dan politik.

Sebagian golongan justru tidak terima dengan sikap ormas Islam bergaris keras seperti Front Pembela Islam (FPI). Bahkan banyak yang berpendapat, FPI bukan Indonesia melainkan membawa ideologi Islam berbalut budaya Arab yang keras.

Menanggapi hal itu, pengamat politik Mukhtar Effendi Harahap mengatakan penilaian yang mengatakan FPI bukan Indonesia adalah sebuah penilaian yang miskin dan buta data sejarah.

“FPI itu perkumpulan ummat Islam politik. Terbentuknya negara RI ini hasil perjuangan ummat Islam yg berdarah-darah di lapangan hadapi pasukan militer kolonial,” katanya kepada Kini.co.id, Selasa (10/1/2017) malam.

Ia mengatakan tentu saja setiap kelompok Islam politik membela karya besar pendahulunya, yakni Republik Indonesia. Yang membedakan dengan kelompok non-Islam politik adalah ideologi universal lintas negara milik Islam politik.

“Mereka mengagungkan nasionalisme itu karena tidak punya ideologi universal, kecuali terbatas lokal,” katanya.

Ia bahkan menyebut orang-orang buta sejarah akan menyebut kelompok Islam politik itu anti-NKRI. Padahal kenyataannya perjuangan melawan kolonial dilakukan kelompok Islam politik.

“Jika ada penilaian kelompok Islam politik itu anti NKRI, penilaian itu miskin dan buta data sejarah perjuangan ummat Islam memerdekakan bangsa Indonesia dari kolonial Belanda. Islam di Indonesia agama anti kolonial. Itu prinsip dasar posisi Islam dalam perjuangan kemerdekaan,” tegasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 22:02 WIB

Redam tensi Pilkada, Polri bentuk Satgas Nusantara

Polri menurunkan Satuan Tugas (Satgas) Nusantara untuk meredam panasnya isu-isu politik dalam Pilkada serentak 2018. Dengan menggandeng tokoh agama , ...
Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan
Peristiwa - Jumat, 19 Januari 2018 - 20:02 WIB

Proses tender rampung, impor beras mulai jalan pekan depan

Perusahaan Umum (Perum) Bulog akan mulai melakukan impor beras pada pekan depan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan Perum ...
Rita Widyasari sebut puluhan koleksi tasnya ada yang palsu
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:54 WIB

Rita Widyasari sebut puluhan koleksi tasnya ada yang palsu

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif, Rita Widyasari menyatakan diantara puluhan koleksi tas mewahnya itu terdapat sejumlah tas yang palsu. Hal ...
Verifikasi parpol lama mulai 28 Januari
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:42 WIB

Verifikasi parpol lama mulai 28 Januari

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyatakan faktor waktu dan ketersediaan anggaran menjadi kendala dalam melakukan verifikasi faktual terhadap ...
Rita Widyasari mengaku asetnya dari hasil tambang
Hukum - Jumat, 19 Januari 2018 - 19:09 WIB

Rita Widyasari mengaku asetnya dari hasil tambang

Bupati Kutai Kartanegara nonaktif Rita Widyasari mengaku aset dan harta kekayaannya berasal dari usaha tambang miliknya ."Tadi penyidik bilang bahwa ...
Ketut sebut prahara internal partai Hanura berakhir
Politik - Jumat, 19 Januari 2018 - 17:37 WIB

Ketut sebut prahara internal partai Hanura berakhir

Konflik internal di tubuh Partai Hanura antara kubu Manhattan yang dipimpin Oesman Sapta Odang alias OSO dengan kubu Ambhara ...