Jumat, 27 April 2018 | 15.55 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Penilaian FPI Bukan Indonesia, Pengamat: Miskin dan Buta Data Sejarah

Penilaian FPI Bukan Indonesia, Pengamat: Miskin dan Buta Data Sejarah

Reporter : Rakisa | Rabu, 11 Januari 2017 - 11:06 WIB

IMG-19832

FPI. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Isu SARA memang sedang marak dan memanas di Indonesia. Bangsa yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama ini kini bergejolak akibat perbedaan pandangan terhadap konteks agama dan politik.

Sebagian golongan justru tidak terima dengan sikap ormas Islam bergaris keras seperti Front Pembela Islam (FPI). Bahkan banyak yang berpendapat, FPI bukan Indonesia melainkan membawa ideologi Islam berbalut budaya Arab yang keras.

Menanggapi hal itu, pengamat politik Mukhtar Effendi Harahap mengatakan penilaian yang mengatakan FPI bukan Indonesia adalah sebuah penilaian yang miskin dan buta data sejarah.

“FPI itu perkumpulan ummat Islam politik. Terbentuknya negara RI ini hasil perjuangan ummat Islam yg berdarah-darah di lapangan hadapi pasukan militer kolonial,” katanya kepada Kini.co.id, Selasa (10/1/2017) malam.

Ia mengatakan tentu saja setiap kelompok Islam politik membela karya besar pendahulunya, yakni Republik Indonesia. Yang membedakan dengan kelompok non-Islam politik adalah ideologi universal lintas negara milik Islam politik.

“Mereka mengagungkan nasionalisme itu karena tidak punya ideologi universal, kecuali terbatas lokal,” katanya.

Ia bahkan menyebut orang-orang buta sejarah akan menyebut kelompok Islam politik itu anti-NKRI. Padahal kenyataannya perjuangan melawan kolonial dilakukan kelompok Islam politik.

“Jika ada penilaian kelompok Islam politik itu anti NKRI, penilaian itu miskin dan buta data sejarah perjuangan ummat Islam memerdekakan bangsa Indonesia dari kolonial Belanda. Islam di Indonesia agama anti kolonial. Itu prinsip dasar posisi Islam dalam perjuangan kemerdekaan,” tegasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...