Minggu, 19 Februari 2017 | 18.40 WIB
KiniNEWS>Nasional>Politik>Penilaian FPI Bukan Indonesia, Pengamat: Miskin dan Buta Data Sejarah

Penilaian FPI Bukan Indonesia, Pengamat: Miskin dan Buta Data Sejarah

Reporter : Rakisa | Rabu, 11 Januari 2017 - 11:06 WIB

IMG-19832

FPI. (Ilustrasi)

Jakarta, kini.co.id – Isu SARA memang sedang marak dan memanas di Indonesia. Bangsa yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama ini kini bergejolak akibat perbedaan pandangan terhadap konteks agama dan politik.

Sebagian golongan justru tidak terima dengan sikap ormas Islam bergaris keras seperti Front Pembela Islam (FPI). Bahkan banyak yang berpendapat, FPI bukan Indonesia melainkan membawa ideologi Islam berbalut budaya Arab yang keras.

Menanggapi hal itu, pengamat politik Mukhtar Effendi Harahap mengatakan penilaian yang mengatakan FPI bukan Indonesia adalah sebuah penilaian yang miskin dan buta data sejarah.

“FPI itu perkumpulan ummat Islam politik. Terbentuknya negara RI ini hasil perjuangan ummat Islam yg berdarah-darah di lapangan hadapi pasukan militer kolonial,” katanya kepada Kini.co.id, Selasa (10/1/2017) malam.

Ia mengatakan tentu saja setiap kelompok Islam politik membela karya besar pendahulunya, yakni Republik Indonesia. Yang membedakan dengan kelompok non-Islam politik adalah ideologi universal lintas negara milik Islam politik.

“Mereka mengagungkan nasionalisme itu karena tidak punya ideologi universal, kecuali terbatas lokal,” katanya.

Ia bahkan menyebut orang-orang buta sejarah akan menyebut kelompok Islam politik itu anti-NKRI. Padahal kenyataannya perjuangan melawan kolonial dilakukan kelompok Islam politik.

“Jika ada penilaian kelompok Islam politik itu anti NKRI, penilaian itu miskin dan buta data sejarah perjuangan ummat Islam memerdekakan bangsa Indonesia dari kolonial Belanda. Islam di Indonesia agama anti kolonial. Itu prinsip dasar posisi Islam dalam perjuangan kemerdekaan,” tegasnya.

Editor: Fatimah

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
PDIP Tuding Parpol Pendukung Ahok-Djarot Kurang Maksimal
Politik - Minggu, 19 Februari 2017 - 11:50 WIB

PDIP Tuding Parpol Pendukung Ahok-Djarot Kurang Maksimal

Ketua Bidang Hukum DPP PDIP, Trimedya Panjaitan menuding partai pendukung selain PDIP lemah mengintensifkan dukungan dari bawah dan kurang memiliki ...
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Mundur
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 21:50 WIB

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Mundur

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI), Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim mundur secara resmi. Juru bicara PTFI, Riza Pratama pun ...
KPK: Tiga Perkara Terkait Kasus Walikota Madiun
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 21:42 WIB

KPK: Tiga Perkara Terkait Kasus Walikota Madiun

Ada tiga perkara yang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berikan kepada Walikota Madiun Bambang Irianto (BI) sebagai tersangka tindak pidana korupsi. ...
Partisipasi Pemilih Pilkada DKI Hingga 77,5 Persen
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 17:59 WIB

Partisipasi Pemilih Pilkada DKI Hingga 77,5 Persen

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan tingkat partisipasi pemilih pada pilkada DKI Jakarta 2017 meningkat. ...
PAN: Karakter Ahok tak Sesuai dengan PAN
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 15:17 WIB

PAN: Karakter Ahok tak Sesuai dengan PAN

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, tengah mengumpulkan masukan dari sejumlah kader dan simpatin dalam penentuan sikap politik ...
Tuntut Copot Ahok, FUI Akan Berdemo ke DPR RI Selasa Depan
Peristiwa - Sabtu, 18 Februari 2017 - 13:23 WIB

Tuntut Copot Ahok, FUI Akan Berdemo ke DPR RI Selasa Depan

Sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Presiden Jokowi yang membiarkan Ahok kembali menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta meski menyandang status ...