Minggu, 19 Februari 2017 | 18.43 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Amunisi Desak Jokowi-JK

Amunisi Desak Jokowi-JK

Reporter : Rakisa | Rabu, 11 Januari 2017 - 19:07 WIB

IMG-19842

Aliansi Mahasiswa Unisma Bekasi (Amunisi) menggelar aksi mimbar bebas di depan kampus Universitas Islam 45, Jalan Cut Meutia, Bekasi Timur, Rabu (11/1/2017) sore. (kininews/rakisa)

JAKARTA, kini.co.id – Puluhan pemuda yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Unisma Bekasi (Amunisi) menggelar aksi mimbar bebas di depan kampus Universitas Islam 45, Jalan Cut Meutia, Bekasi Timur, Rabu (11/1/2017) sore.

Koordinator lapangan, Riki Sandi, mengatakan hal ini merupakan buntut dari kenaikan harga pangan dan kebutuhan rakyat yang menurutnya sangat mencekik perekonomian kaum marhaen. Serta pencaturan politik yang saat ini cenderung dikuasasi kaum kapitalis.

“Kemajuan suatu negara ditentukan dengan kemajuan dan kedaulatan masyarakatnya, baik secara pendidikan, kesehatan, energi, hingga kebutuhan pokok yaitu pangan. Tapi tidak untuk saat ini,” katanya.

Melihat realitas indonesia hari ini yang gemah rifah dengan kekayaan alam nusantara tegas Riki, seharusnya mampu mensejahterakan seluruh masyarakatnya.

“Namun saat ini berbanding terbalik, justru kekayaan alam hari ini tidak lebih untuk kepentingan pemodal serta kebijakan – kebijakan pemerintah lebih mencekik rakyat sehingga jauh dari kata sejahtera,” kata dia.

Terlebih lagi kata Riki, saat ini banyak anak yang putus sekolah dan tidak dapat meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dikarenakan kesulitan dalam membayar biaya sekolah.

Padahal, UUD 1945 pasal 31 ayat 2 tercatat setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Undang – undang tersebut kata Riki, juga dipertegas oleh UU No 20 tentang Undang – undang Sistem Pendidikan Nasional (USPN) pasal 46.

“UU itu tertulis bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat,” tutur dia dengan wajah yang nampak memerah.

Mahasiswa ini juga menyoroti masalah Kesehatan yang ada di Indonesia, Riki menyebut, saat ini kapitalis kesehatan mulai tampak dari monopoli oleh sekelompok orang. Sehingga tidak semua masyarakat menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

Disinilah kata Riki, tidak sedikit kaum marhaen mendapat diskriminasi dari pihak Rumah Sakit. Berdasarkan UUD 1945, UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Indonesia boleh berbangga hati memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah.

“Penguasaan terhadap sumber daya lahan pun mulai sulit dikendalikan status penggunaan lahan dan status kepemilikannya, peradaban manusia modern saat ini hanya menuntut sumber daya lahan dan ruang sebagai ruang untuk semaksimal mungkin dapat memuaskan hidupnya,” tutur dia.

Di tambah lagi sebut Riki, rekayasa pengelolaan lahan dan teknologi modern mulai semarak diterapkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakilnya Jusuf Kalla.

Seperti halnya, pemotongan releng bukit, penimbunan rawa, pembuatan dinding tanggul sungai, penambangan dengan alat – alat berat, dan penebangan hutan dengan cepat.

Menurut Riki, pengelolaan sumber daya lahan seperti ini semata – mangarah pada kepentingan ekonomi, namun bila tidak dikendalikan dengan baik tentu saja dapat berdampak pada kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia.

Selain itu, permasalahan yang semakin kompleks dengan adanya penurunan kualitas pada lahan yang menyebabkan penurunan produktivitas pada lahan. Tetapi mirisnya, kekayaan alam yang seharusnya menjadi aset berharga negara malah telah dikuasai 80 persen oleh bangsa asing.

” kondisi bangsa Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan sehingga tanpa dukungan dan kebijakan semua elemen bangsa maka lambat laun seluruh aset negara akan jatuh ke tangan asing, dan harus sampai negara Indoneaia seperti ini?,” papar dia.

Wujud nyata yang saat ini akan Mahasiswa lakukan kata Riki, akan melakukan keberbagai lapisan masyarakat untuk memberika suatu edukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk cenderung mengamati percaturan politik yang dikuasai oleh kaum kapitalis.

Atas dasar ini Amunisi menuntut dengan membentangkan sepanduk agar pemerintah dapat mewujudkan Reforma Agraria Sejati, mengasionalisasi aset asing di bawah kontrol rakyat, menciptakan kedaulatan Pangan dan Energi, menyetop kapitalisasi pendidikan dan kesehatan, dan menyetop kriminalisasi rakyat seperti Buruh, Petani, Nelayan, dan kaum miskin.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
PDIP Tuding Parpol Pendukung Ahok-Djarot Kurang Maksimal
Politik - Minggu, 19 Februari 2017 - 11:50 WIB

PDIP Tuding Parpol Pendukung Ahok-Djarot Kurang Maksimal

Ketua Bidang Hukum DPP PDIP, Trimedya Panjaitan menuding partai pendukung selain PDIP lemah mengintensifkan dukungan dari bawah dan kurang memiliki ...
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Mundur
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 21:50 WIB

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Mundur

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI), Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim mundur secara resmi. Juru bicara PTFI, Riza Pratama pun ...
KPK: Tiga Perkara Terkait Kasus Walikota Madiun
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 21:42 WIB

KPK: Tiga Perkara Terkait Kasus Walikota Madiun

Ada tiga perkara yang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berikan kepada Walikota Madiun Bambang Irianto (BI) sebagai tersangka tindak pidana korupsi. ...
Partisipasi Pemilih Pilkada DKI Hingga 77,5 Persen
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 17:59 WIB

Partisipasi Pemilih Pilkada DKI Hingga 77,5 Persen

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan tingkat partisipasi pemilih pada pilkada DKI Jakarta 2017 meningkat. ...
PAN: Karakter Ahok tak Sesuai dengan PAN
Nasional - Sabtu, 18 Februari 2017 - 15:17 WIB

PAN: Karakter Ahok tak Sesuai dengan PAN

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, tengah mengumpulkan masukan dari sejumlah kader dan simpatin dalam penentuan sikap politik ...
Tuntut Copot Ahok, FUI Akan Berdemo ke DPR RI Selasa Depan
Peristiwa - Sabtu, 18 Februari 2017 - 13:23 WIB

Tuntut Copot Ahok, FUI Akan Berdemo ke DPR RI Selasa Depan

Sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Presiden Jokowi yang membiarkan Ahok kembali menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta meski menyandang status ...