Jumat, 27 April 2018 | 15.54 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Amunisi Desak Jokowi-JK

Amunisi Desak Jokowi-JK

Reporter : Rakisa | Rabu, 11 Januari 2017 - 19:07 WIB

IMG-19842

Aliansi Mahasiswa Unisma Bekasi (Amunisi) menggelar aksi mimbar bebas di depan kampus Universitas Islam 45, Jalan Cut Meutia, Bekasi Timur, Rabu (11/1/2017) sore. (kininews/rakisa)

JAKARTA, kini.co.id – Puluhan pemuda yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Unisma Bekasi (Amunisi) menggelar aksi mimbar bebas di depan kampus Universitas Islam 45, Jalan Cut Meutia, Bekasi Timur, Rabu (11/1/2017) sore.

Koordinator lapangan, Riki Sandi, mengatakan hal ini merupakan buntut dari kenaikan harga pangan dan kebutuhan rakyat yang menurutnya sangat mencekik perekonomian kaum marhaen. Serta pencaturan politik yang saat ini cenderung dikuasasi kaum kapitalis.

“Kemajuan suatu negara ditentukan dengan kemajuan dan kedaulatan masyarakatnya, baik secara pendidikan, kesehatan, energi, hingga kebutuhan pokok yaitu pangan. Tapi tidak untuk saat ini,” katanya.

Melihat realitas indonesia hari ini yang gemah rifah dengan kekayaan alam nusantara tegas Riki, seharusnya mampu mensejahterakan seluruh masyarakatnya.

“Namun saat ini berbanding terbalik, justru kekayaan alam hari ini tidak lebih untuk kepentingan pemodal serta kebijakan – kebijakan pemerintah lebih mencekik rakyat sehingga jauh dari kata sejahtera,” kata dia.

Terlebih lagi kata Riki, saat ini banyak anak yang putus sekolah dan tidak dapat meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dikarenakan kesulitan dalam membayar biaya sekolah.

Padahal, UUD 1945 pasal 31 ayat 2 tercatat setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Undang – undang tersebut kata Riki, juga dipertegas oleh UU No 20 tentang Undang – undang Sistem Pendidikan Nasional (USPN) pasal 46.

“UU itu tertulis bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat,” tutur dia dengan wajah yang nampak memerah.

Mahasiswa ini juga menyoroti masalah Kesehatan yang ada di Indonesia, Riki menyebut, saat ini kapitalis kesehatan mulai tampak dari monopoli oleh sekelompok orang. Sehingga tidak semua masyarakat menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

Disinilah kata Riki, tidak sedikit kaum marhaen mendapat diskriminasi dari pihak Rumah Sakit. Berdasarkan UUD 1945, UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Indonesia boleh berbangga hati memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah.

“Penguasaan terhadap sumber daya lahan pun mulai sulit dikendalikan status penggunaan lahan dan status kepemilikannya, peradaban manusia modern saat ini hanya menuntut sumber daya lahan dan ruang sebagai ruang untuk semaksimal mungkin dapat memuaskan hidupnya,” tutur dia.

Di tambah lagi sebut Riki, rekayasa pengelolaan lahan dan teknologi modern mulai semarak diterapkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakilnya Jusuf Kalla.

Seperti halnya, pemotongan releng bukit, penimbunan rawa, pembuatan dinding tanggul sungai, penambangan dengan alat – alat berat, dan penebangan hutan dengan cepat.

Menurut Riki, pengelolaan sumber daya lahan seperti ini semata – mangarah pada kepentingan ekonomi, namun bila tidak dikendalikan dengan baik tentu saja dapat berdampak pada kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia.

Selain itu, permasalahan yang semakin kompleks dengan adanya penurunan kualitas pada lahan yang menyebabkan penurunan produktivitas pada lahan. Tetapi mirisnya, kekayaan alam yang seharusnya menjadi aset berharga negara malah telah dikuasai 80 persen oleh bangsa asing.

” kondisi bangsa Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan sehingga tanpa dukungan dan kebijakan semua elemen bangsa maka lambat laun seluruh aset negara akan jatuh ke tangan asing, dan harus sampai negara Indoneaia seperti ini?,” papar dia.

Wujud nyata yang saat ini akan Mahasiswa lakukan kata Riki, akan melakukan keberbagai lapisan masyarakat untuk memberika suatu edukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk cenderung mengamati percaturan politik yang dikuasai oleh kaum kapitalis.

Atas dasar ini Amunisi menuntut dengan membentangkan sepanduk agar pemerintah dapat mewujudkan Reforma Agraria Sejati, mengasionalisasi aset asing di bawah kontrol rakyat, menciptakan kedaulatan Pangan dan Energi, menyetop kapitalisasi pendidikan dan kesehatan, dan menyetop kriminalisasi rakyat seperti Buruh, Petani, Nelayan, dan kaum miskin.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 18:22 WIB

KPK Tahan Tujuh Tersangka Kasus Suap DPRD Malang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi Malang, Jawa Timur.Ketujuh orang yang dimaksud antara lain enam ...
Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK
Peristiwa - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:47 WIB

Arief Hidayat kembali dilantik jadi hakim MK

Presiden Jokowi kembali melantik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat sebagai hakim konstitusi untuk periode kedua, masa bakti 2018-2023. Arief mengucapkan sumpahnya ...
Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:28 WIB

Bahas RKP 2019, DPD berharap program pemerintah tepat sasaran

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) melihat masih banyak kebijakan pembangunan di daerah yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat ...
PKS siapkan sembilan nama untuk  kalahkan Jokowi di Pilpres 2019
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 17:18 WIB

PKS siapkan sembilan nama untuk kalahkan Jokowi di Pilpres 2019

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan ada sembilan nama yang siap ditawarkan untuk posisi calon presiden atau calon ...
Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau
Politik - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:56 WIB

Awasi Pemilu 2019, Bawaslu Mulai Buka Pendaftaran Pemantau

Tahapan pelaksaan Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sudah mulai berjalan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun mulai membuka ...
Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir
Hukum - Selasa, 27 Maret 2018 - 16:48 WIB

Tiga Kandidat Deputi Penindakan Jalani Tes Akhir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengantongi nama-nama calon Deputi Penindakan usai ditinggal Inspektur Heru Winarko yang diangkat Presiden Joko Widodo ...