Kamis, 24 Agustus 2017 | 00.45 WIB
KiniNEWS>Nasional>Nasional>Sarni Imbau Pemkot Akomodir Hasil Reses Dewan

Sarni Imbau Pemkot Akomodir Hasil Reses Dewan

Reporter : Rakisa | Kamis, 12 Januari 2017 - 19:54 WIB

IMG-19884

Sarni Ruminta Sihombing (kininews/rakisa)

BEKASI, kini.co.id – Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Bekasi, Sarni Ruminta Sihombing berharap Pemerintah Kota Bekasi bisa mengakomodir usulan warga Kota Bekasi yang disampaikan via reses atau jaring aspirasi anggota DPRD Kota Bekasi, Kamis (12/1).

Menurut Sarni, reses sebagai mekanisme menjaring aspirasi masyarakat merupakan kegiatan yang sah dan diatur dalam undang-undang. Sehingga kata dia, tidak ada lagi alasan bagi Pemkot Bekasi untuk tidak mengakomodir usulan warga dari hasil reses.

“Jangan kita sudah menghimpun aspirasi warga dari bawah, tapi pada praktiknya aspirasi mereka tidak muncul di APBD Kota Bekasi. Ini tentu sangat disayangkan sekali,” ujar Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi itu kepada Kini.co.id.

Sebagai anggota dewan, ia mengaku banyak dikomplain oleh konstituennya akibat tidak terakomodirnya aspirasi. Dan itu menjadi beban tersendiri.

“Pertanggungjawaban saya kepada konstituen yang berat. Ketika banyak aspirasi yang tidak terealisasi, konstituen menilai kita tidak bekerja dengan sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi masyarakat,” kata dia.

Padahal kenyataanya tidak seperti itu. Banyak aspirasi yang memang tidak diakomodir oleh Pemkot Bekasi karena satu dan lain hal.

“Banyak faktornya, mulai dari terbatasnya anggaran hingga persoalan skala prioritas. Ini yang kemudian kita jelaskan kepada warga secara gamblang setiap saya reses. Beruntung warga mau mengerti dan paham akan itu,” pungkas dia.

Sarni menuturkan kegiatan reses anggota DPRD terkesan sia – sia. Sebab aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada dewan dalam reses itu sering tidak diakomodir Pemkot.

“Banyak aspirasi sering tidak diakomodir oleh pemerintah daerah. Saya berharap sekarang harus berubah,” kata dia.

Selain itu kata Sarni, kegiatan reses itu sebetulnya untuk membangun komunikasi yang baik antara legislatif dan eksekutif. Selain itu tentu saja untuk membangun kota bekasi agar lebih maju dan berkembang.

Sarni berharap aspirasi warga dapat ditindak lanjuti oleh pemerintah. Namun setiap pengawasan pembangunan bukan hanya tugas dewan, namun masyarakat juga harus ikut terlibat.

“mudah-mudahan saja aspirasi dari masyarakat dapat segera dikomodir pemerintah daerah,” tandas dia.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Nasional Terkini Lainnya
KPK OTT Pejabat Eselon I Kemenhub di Jakarta
Hukum - Kamis, 24 Agustus 2017 - 00:08 WIB

KPK OTT Pejabat Eselon I Kemenhub di Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali melakukan aksi operasi tangkap tangan, pada Rabu, (23/8) malam.Kabarnya yang diciduk dalam aksi kali ...
Breaking News! Kebakaran Melanda Slipi
Peristiwa - Rabu, 23 Agustus 2017 - 23:38 WIB

Breaking News! Kebakaran Melanda Slipi

Kebakaran melanda pemukiman Kelurahan Slipi Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Rabu, (23/8/2017) malam.Kebakaran yang terjadi sekira pada pukul 22.30 WIB tersebut ...
KPK Telah Periksa 80 Saksi Kasus e-KTP
Hukum - Rabu, 23 Agustus 2017 - 23:33 WIB

KPK Telah Periksa 80 Saksi Kasus e-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa 80 saksi kasus KTP-elektronik untuk tersangka Setya Novanto (SN)."Untuk tersangka SN sampai dengan saat ...
Libur Idul Adha, Operasional Truk Dibatasi
Peristiwa - Rabu, 23 Agustus 2017 - 22:15 WIB

Libur Idul Adha, Operasional Truk Dibatasi

Untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas terutama menjelang libur Idul Adha, operasional truk akan dibatasi mulai 31 Agustus pukul 12.00 ...
KPK Sudah Menduga Revisi UU Akan Mencuat Kembali
Hukum - Rabu, 23 Agustus 2017 - 22:00 WIB

KPK Sudah Menduga Revisi UU Akan Mencuat Kembali

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengaku sudah menduga akan munculnya kembali wacan revisi Undang-undang KPK. Hal tersebut ...
Percepat Naik Kelas, Kemenkop Optimalkan Peran Pendamping UMKM
Ekonomi - Rabu, 23 Agustus 2017 - 21:49 WIB

Percepat Naik Kelas, Kemenkop Optimalkan Peran Pendamping UMKM

Kementerian Koperasi dan UKM mengoptimalisasikan peran pendamping usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan memberdayakan koperasi di Tanah Air. Hal ...